Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (11/8) pagi.

Dalam arahannya, Datu Iqro meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat meningkatkan kinerja, memperbaiki perencanaan, dan secara proaktif mencari sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ungkapnya hal tersebut harus dilaksanakan secepat mungkin, karena ia menilai kinerja perangkat daerah hingga bulan ini terhadap penyerapan anggaran masih dinilai lambat.

“Memasuki bulan kedelapan, masih banyak OPD yang serapannya di bawah 50 persen. Bahkan ada yang masih 22 persen,” kata Datu Iqro.

Terkait minimnya serapan anggaran tersebut, Datu Iqro mendorong seluruh pihak dapat bersama – sama memaksimalkan dan bekerja keras untuk mengejar target ideal yakni serapan anggaran di atas 90 persen.

Selain itu, dia mengingatkan jajaran OPD agar dapat melakukan perencanaan program yang matang dan terjadwal. Menurutnya sering ditemukan praktik perencanaan program yang dilakukan di tahun yang sama dengan pelaksanaan, sehingga menyebabkan kualitas rencana menjadi tidak matang, dan bahkan tidak efektif.

“Perencanaan tahun 2025 seharusnya sudah matang di tahun 2024. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi PA, KPA, PPK, dan PPTK untuk tidak menerima perencanaan mentah-mentah, melainkan mengoreksinya agar betul-betul sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.

Datu Iqro menuturkan dalam upaya meningkatkan keuangan di Pemprov Kaltara dengan melakukan dua langkah strategis bagi seluruh OPD, yang pertama melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jelasnya, PAD menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk membangun.

Kemudian yang kedua yaitu mencari sumber dana eksternal, terang Datu Iqro, dikatakannya seluruh OPD diminta untuk lebih kreatif mencari peluang dalam menjalin hubungan ke pemerintah pusat dan lembaga-lembaga internasional.

“Kalau kita hanya mengandalkan uang APBD, sangat terbatas sekali. Kuncinya bagaimana kita meningkatkan PAD dan pintar-pintar mencari sumber dana ke pusat dan dunia internasional,” imbuhnya.

Selanjutnya, Datu Iqro memaparkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyumas Pemprov Jawa Tengah, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berhasil mendapatkan dana hibah sebesar Rp1,1 triliun dari Southampton, Inggris, berkat program pengelolaan sampah.

“Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Sebetulnya banyak kesempatan, tinggal bagaimana kita membentuk jaringan dan melobi,” ujarnya.

Terakhir, Datu Iqro menambahkan pihaknya telah berhubungan dengan Kepala DLH Brebes, dan kepada Kepala DLH Kaltara agar bisa berkoordinasi serta menjadikannya sebagai motivasi dan contoh.

“Ini membuktikan bahwa banyak peluang yang bisa kita dapatkan kalau kita kreatif dan punya banyak relasi. Kita jangan sampai TPP diturunkan hanya karena uang kita kurang,” pungkasnya.

(dkisp)

JAKARTA – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si menghadiri Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara Tahun 2025-2029.

Bustan hadir di Ruang Konsultasi dan Pelayanan Lantai 1 Ditjen Bina Pembangunan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (11/8). “Mewakili Pemprov Kaltara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk dari Kemendagri dan kementerian maupun lembaga yang mewakili pemerintah pusat atas dukungan hingga sampai pada tahapan evaluasi Ranperda RPJMD,” kata Bustan membuka sambutannya.

Di kesempatan ini, Bustan menyampaikan bahwa Ranperda Tentang RPJMD Kaltara tahun 2025-2029 beserta lampirannya berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Dalam penyusunan Ranperda yang disusun ini, melalui beberapa tahapan yang dimulai dari penyusunan rancangan awal RPJMD, persetujuan rancangan awal dengan DRPD, konsultaasi ke Kemendagri.

Lalu pembahasan dengan Pansus RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, pembahasan pansus RPJMD, penyusunan rancangan akhir RPJMD.

Kemudian pembahasan Ranperda RPJMD dengan Kanwil Kemenkumham, penyampaian Ranperda RPJMD ke DPRD dan persetujuan bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD Kaltara.

Proses perjalanan panjang ini, sebut Bustan, tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan dari seluruh pihak, termasuk dari Kemendagri dan kementerian maupun lembaga yang mewakili pemerintah pusat.

“Pada tahapan ini, saya mengharapkan bantuan dan dukungan Lebih jauh, dia mengharapkan bantuan dan dukungan lebih lanjut sampai pada tahapan penetapan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara selambat – lambatnya tanggal 20 Agustus 2025,” ucapnya.

Namun Bustan mengakui, dalam perjalanan dan tahapan penyusunan Ranperda RPJMD Kaltara 2025-2030 ini terdapat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki.

Oleh karena itu, ia berharap secara khusus kepada Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri beserta jajaran dapat berkenan meluangkan waktu membantu percepatan proses Ranperda.

“Semoga kegiatan ini memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” tutup Bustan.

(dkisp)

DENPASAR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih yang digelar di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Jum’at (8/8).

Kegiatan strategis nasional tersebut dihadiri para gubernur seluruh Indonesia, kepala lembaga/badan terkait, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan, serta didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi.

Dalam arahannya Menko Zulhas menyebut target harus segera terbentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih menjalankan program utama Presiden Prabowo Subianto.

“Segera bentuk satgas dari pusat hingga kabupaten/kota, pasang target bulan ini telah terbentuk sebanyak 15 ribu koperasi,” kata Menko Zulhas.

Selaku Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, Menko Zulhas menuturkan konsolidasi Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti ditingkat nasional.

Dia meminta para Gubernur agar rutin mengadakan rapat mengenai perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setiap bulan.

Setelah rapat sebulan sekali oleh gubernur, ia juga meminta para bupati / walikota menindaklanjuti dengan mengadakan rapat dua minggu sekali dengan kepala desa langsung, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan dengan cepat.

“Gubernur segera mengkonsolidasi bupati / wali kota membentuk satgas percepatan pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih khusus bagi belum terbentuk,” ucapnya.

”Satu minggu ke depan akan dilakukan monev, terkait pembentukan satgas ini,” sambung Menko Zulhas sebelum menutup rapat.

Sementara itu Menkop Budi Arie menekankan pada semua regulasi terkait dengan operasional dan eksistensi Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih harus tetap solid dan kuat, serta benar sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya.

“Bila ada tumpang-tindih aturan, bisa langsung direlaksasi untuk kepentingan KDMP di seluruh Indonesia. Sehingga, tidak ada lagi hambatan regulasi dan aturan,” bebernya.

Pemerintah pusat memastikan tidak akan membiarkan program Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih berjalan sendirian, sehingga pemerintah di daerah diharapkan menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan ke depan.

(dkisp)