Penulis: mery beranda

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum didampingi Kepala Dinas Kehutanan Nur Laila, S.Hut., M.Si menyambut kedatangan delegasi tingkat tinggi Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Sri Lanka di VIP Room Bandara Juwata Tarakan, Rabu (27/8).

Rombongan delegasi tingkat tinggi Sri Lanka ini di Bumi Benuanta disambut hangat dengan prosesi adat tepung tawar sebagai bentuk ucapan selamat datang kepada tamu/orang yang dihormati serta pemberian syal dan Sesingal khas Kaltara oleh Gubernur Kaltara.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kaltara bersama delegasi perwakilan Sri Lanka membuka acara forum diskusi dengan tema “Learning Exchange on Mangrove Rehabilitation” di Swissbel Hotel Tarakan.

Kehadiran Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Sri Lanka tersebut, dalam rangka kunjungan kerja untuk mempelajari upaya rehabilitasi ekosistem mangrove yang dijalankan di wilayah pesisir Kaltara.

Dalam sambutannya Gubernur Zainal menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan delegasi Sri Lanka.

“Kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan bagi pemerintah Kaltara yang secara khusus datang untuk melihat langsung pengelolaan mangrove di pesisir,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal juga mengungkapkan rasa terima kasih yang besar, karena Provinsi Kaltara dipilih sebagai salah satu lokasi kunjungan lapangan. Sebutnya, hal ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya Kaltara dalam melaksanakan program rehabilitasi mangrove.

“Capaian rehabilitasi mangrove di Kaltara di mulai sejak tahun 2017 hingga 2024, yaitu seluas 5.526 hektare di beberapa kabupaten. Capaian ini menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab untuk terus ditingkatkan” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap dalam kunjungan ini dapat membawa banyak manfaat, baik ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi kedua belah pihak.

“Semoga pertemuan kita ini bisa menjadi pelajaran berharga, tidak hanya bagi Sri Lanka, tapi juga bagi Pemerintah Kaltara dalam memperkuat perlindungan mangrove,” ucapnya.

Di waktu yang sama, Perwakilan Delegasi Sri Lanka Dr R. D. S. Jayathunga yang sekaligus Wakil Sekretaris Bidang Lingkungan Pembangunan, Kementerian Lingkungan Hidup Sri Lanka, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan.

Dengan lugas, Jayathunga menyatakan bahwa kebijakan dan rencana aksi Kaltara dalam menjaga mangrove bisa menjadi rujukan penting bagi negaranya.

“Kami sangat senang bisa mempelajari langsung solusi berbasis alam yang diterapkan di sini, karena memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Global Green Growth Institute (GGGI) bersama Wetlands International Indonesia melalui program Ecosystem-Based Approaches/Nature-Based Solutions for Climate-Smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (NASCLIM).

Kunjungan kerja delegasi tingkat tinggi Sri Lanka di Kaltara ini akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Desa Liagu, Kabupaten Bulungan, untuk mempelajari pengelolaan mangrove yang berdampingan dengan tambak udang, serta model penghidupan masyarakat pesisir yang tetap menjaga kelestarian ekosistem.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum didampingi Wakil Gubernur, Ingkong Ala, SE., M.Si menghadiri acara Kenal Pamit Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si., kepada Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadny, S.I.K., berlangsung di Gedung Pesparawi, Rabu (27/8) malam.

Acara tersebut menjadi momentum perpisahan Irjen Pol Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si., yang memasuki masa purna tugas sekaligus penyambutan Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadny, S.I.K., sebagai Kapolda Kaltara yang baru.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada Irjen Pol Hary Sudwijanto yang telah menorehkan dedikasi serta pengabdian selama bertugas di Kaltara.

“Bapak Hary Sudwijanto adalah sosok pemimpin yang bijak dalam mengambil keputusan, menjadi teladan, dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kaltara,” kata Gubernur Zainal

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dalam memasuki masa purna tugas, beliau senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan,” sambungnya.

Selanjutnya, Gubernur Zainal sekaligus mewakili jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengucapkan selamat atas dilantiknya Kapolda Kaltara yang baru, Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadny, S.I.K.

“Diharapkan agar sinergi yang terjalin antara Pemprov Kaltara dan Kapolda Kaltara dapat semakin erat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan di Bumi Benuanta,” ucap Gubernur Zainal.

Acara berlangsung dengan rangkaian penampilan seni budaya daerah, ramah tamah serta ditutup dengan penyampaian pesan dan kesan masyarakat dan jajaran Polda Kaltara melalui penayangan video pendek.

Turut hadir diantaranya Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Pesuruhjaya Polis Sabah, Comissioner Of Polis, Datuk Jauteh Bin Dikun, Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali, A.Md., Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE, Forkopimda Kaltara, Pemkab Bulungan, FKUB Kaltara, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Kemiskinan adalah persoalan fundamental pembangunan, meski angka kemiskinan di Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini di utarakan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si ketika membuka Rapat Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kalimantan Utara, digelar di Ruang Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (28/8) pagi.

Mewakili Gubernur Kaltara, Wagub Ingkong menyebutkan Kaltara masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kemiskinan ekstrem, ketimpangan antar wilayah , dan keterbatasan akses layanan dasar di daerah pebnatasan, pedalamana dan pesisir.

“Keberadaan TKPKD sangat strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan, untuk memastikan bahwa setiap program penanggulangan kemiskinan berjalan terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan,” ucap Wagub Ingkong.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha, serta para pihak untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wagub Ingkong menambahkan, kemiskinan bukan saja menjadi prioritas pembangunan di daerah, tetapi prioritas nasional bahkan global yaitu pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2015-2030.

Ungkapnya, tahun 2025 Pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, kemudian terbit juga Instruksi Presiden Nomor 8 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Esktrem.

“Inpres tersebut menegaskan bahwa program harus tepat sasaran dengan tiga strategi utama yaitu pertama pengurangan beban pengeluaran masyarakat, kedua peningkatan pendapatan masyarakat dan ketiga yaitu penurunan jumlah kantong – kantong kemiskinan,” jelasnya.

Wagub Ingkong berharap rapat penguatan TKPKD bukan hanya rutinitas formal, tetapi benar – benar menjadi momentum penting untuk merumuskan, menyelaraskan program sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mengentaskan kemiskinan di Kaltara.

“Mari kita optimalkan seluruh potensi yang ada, agar pembangunan di Kaltara berjalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, demi terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh, sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

Dalam Rapat TKPKD Provinsi Kaltara, turut hadir mendampingi Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut dan seluruh jajaran dan perwakilan organisasi perangkat daerah Pemprov Kaltara.

(dksip)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) menggelar “Workshop Transfer Knowledge dan Penyusunan Agenda Pengembangan Lanjutan e-Dataku”, digelar di Gedung Gadis 2 Lantai 1, Kamis, (28/8)

Dalam sambutannya, Kepala DKISP Kaltara yang diwakili Plt. Sekretaris, Kiki Amelia, S.Sos menekankan pentingnya data sebagai landasan utama pengambilan keputusan yang akurat dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Data memiliki peranan krusial sebagai dasar kebijakan. Dengan e-Dataku, pemerintah berharap data statistik sektoral dapat disebarluaskan dan dimanfaatkan secara lebih maksimal, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,” ucap Kiki Amelia.

Workshop ini bertujuan memastikan keberlanjutan dan penguatan fungsi platform yang menjadi fondasi pengelolaan data di Kaltara sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Kiki menuturkan kegiatan workshop ini merupakan tindaklanjut setelah resmi di lucurkan pada 27 Mei 2025 lalu, dengan tujuan utama untuk memperkuat implementasi platform Satu Data (SDI) Kaltara (e-Dataku).

Ia menjabarkan terdapat beberapa fokus utama, yaitu pertama peningkatan kapasitas SDM; kedua, transfer pengetahuan dari tim pengembang kepada pengelola dan operator di setiap OPD agar pemanfaatan e-Dataku lebih optimal.

Tambahnya, selain itu berfokus pada penyusunan agenda pengembangan forum penyusunan agenda lanjutan yang selaras dengan Rencana Strategis Pemprov Kaltara 2025–2026.

“Dengan adanya workshop tindak lanjut ini, Pemprov Kaltara berharap e-Dataku semakin mantap menjadi pilar utama ekosistem data daerah yang mampu mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik berbasis data,” jelas Kiki Amelia.

Workshop tersebut diikuti sejumlah perangkat daerah Pemprov Kaltara diantaranya, Dinas Kesehatan Kaltara, DPUPR-Perkim Kaltara, Dinas Sosial Kaltara, Bappeda Litbang Kaltara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara serta jaringan masyarakat sipil.

(dkisp)