Sekprov Dorong Penetapan UMP dan UMSP Kaltara 2027 Harus Berkeadilan

IMG_7949-1024x683

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 melalui Rapat Pleno Dewan Pengupahan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11).

Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., mewakili Gubernur Kaltara. Pembahasan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan tenaga ahli.

Sekprov Denny mengapresiasi seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi serta para pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam pembahasan kebijakan pengupahan. Mereka berasal dari unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, akademisi, dan pakar.

Ia mengatakan, penetapan upah minimum merupakan bagian penting dari kebijakan ketenagakerjaan karena berkaitan langsung dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Namun, kebijakan pengupahan juga perlu mempertimbangkan kemampuan pengusaha, produktivitas, serta keberlangsungan usaha agar iklim investasi di Kaltara tetap terjaga.

“Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan,” ujar Denny.

Ia menjelaskan, penetapan UMP dan UMSP Tahun 2027 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, dengan memperhatikan sejumlah indikator ekonomi, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau Alfa.

Menurutnya, penentuan nilai Alfa perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak, serta kondisi ketenagakerjaan di daerah.

“Seluruh proses penghitungan upah minimum harus menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Denny juga menjelaskan bahwa penetapan UMSP merupakan bentuk perlindungan pengupahan bagi pekerja dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi masing-masing sektor usaha.

Untuk itu, ia menyampaikan tiga hal penting kepada Dewan Pengupahan Provinsi. Pertama, memastikan seluruh proses penetapan UMP dan UMSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung data yang akurat.

Kedua, mengutamakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Ketiga, memastikan hasil pembahasan mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kaltara.

“Kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, saya berharap dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif serta mengutamakan kepentingan bersama demi terwujudnya Provinsi Kaltara yang semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

Turut mendampingi Sekprov Denny, Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si., Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., jajaran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh se-Kaltara.

(dkisp)