Tutup Reses di Sebatik Utara, Muhammad Nasir Serap Keluhan Soal Beasiswa Kaltara Unggul Menyusut
NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menutup rangkaian resesnya di Kabupaten Nunukan dengan menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Sebatik Utara.
Kegiatan reses masa persidangan I Tahun 2026-2027 itu menjadi titik kelima sekaligus penutup, dihadiri lebih dari 100 peserta mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, petani, nelayan, pemuda hingga kalangan ibu rumah tangga.
Dalam dialog bersama warga, salah satu aspirasi yang paling banyak disoroti adalah terbatasnya kuota dan anggaran Beasiswa Kaltara Unggul tahun 2026. Warga berharap pemerintah provinsi kembali memperluas akses bantuan pendidikan agar mahasiswa asal Kaltara, khususnya dari Kabupaten Nunukan, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh beasiswa.
Menanggapi aspirasi tersebut, Muhammad Nasir menjelaskan bahwa keterbatasan penerima beasiswa pada 2026 tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan.
Ia menyebutkan, anggaran Beasiswa Kaltara Unggul yang sebelumnya mencapai sekitar Rp15 miliar pada 2025 mengalami penurunan menjadi sekitar Rp5 miliar pada 2026.
Kondisi tersebut membuat pemerintah provinsi melakukan penyesuaian mekanisme penyaluran melalui skema beasiswa khusus yang hanya menjangkau enam perguruan tinggi mitra.
Tiga perguruan tinggi berada di Kalimantan Utara, yakni Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Kaltara (Unikal), dan Universitas Terbuka (UT). Sementara tiga perguruan tinggi lainnya berada di luar Kaltara.
Dengan mekanisme tersebut, penyaluran beasiswa dilakukan melalui kerja sama pemerintah provinsi dengan perguruan tinggi, bukan melalui pendaftaran umum secara terbuka seperti tahun-tahun sebelumnya.
Nasir mengakui kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat, terutama bagi mahasiswa asal Kaltara yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang belum masuk dalam daftar mitra program.
“Kita memahami kekecewaan masyarakat. Banyak anak-anak Kaltara yang sedang kuliah dan membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Tetapi kita juga harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah tahun ini memang sangat terbatas, sehingga pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian terhadap program beasiswa,” ungkapnya.
Meski demikian, Nasir menegaskan persoalan beasiswa tersebut akan menjadi perhatian dan perjuangannya dalam pembahasan anggaran tahun mendatang.
Ia berharap pada 2027 anggaran Beasiswa Kaltara Unggul dapat kembali ditingkatkan sehingga jangkauan penerima manfaat lebih luas dan tidak hanya terbatas pada mahasiswa di perguruan tinggi mitra tertentu.
“Untuk tahun 2027, ini akan kembali kita perjuangkan agar beasiswa menjadi salah satu program prioritas. Kita ingin anak-anak Kaltara, termasuk mahasiswa dari wilayah perbatasan seperti Nunukan dan Sebatik, tetap mendapatkan kesempatan untuk mengakses bantuan pendidikan,” tegas Nasir.
Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah. Karena itu, keterbatasan fiskal seharusnya tidak menghilangkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan generasi muda.
(***)
