Usulan Listrik Gratis Sebatik Sudah Masuk Pusat, Nasir: Jangan Sampai Tidak Dikawal

IMG_20261118_165018

NUNUKAN – Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, menegaskan usulan bantuan pemasangan sambungan listrik gratis bagi masyarakat Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, sudah masuk ke pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Nasir saat reses di Kecamatan Sebatik, menanggapi pertanyaan warga soal perkembangan usulan bantuan pemasangan kWh meter yang sebelumnya telah didata melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara.

Nasir mengungkapkan, usulan tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat. Namun kepastian realisasinya masih bergantung pada proses verifikasi dan ketersediaan anggaran untuk program 2027.

Warga yang telah menyerahkan data calon penerima kini masih menunggu kepastian tindak lanjut. Sebab, masuknya usulan ke pemerintah pusat belum menjamin bantuan tersebut disetujui dan direalisasikan.

Menanggapi hal itu, Nasir mengatakan, Dinas ESDM Kaltara telah menyampaikan data usulan masyarakat kepada pemerintah pusat. Langkah selanjutnya adalah memastikan usulan tersebut mendapat perhatian dan dukungan anggaran.

“Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang ada, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sudah memasukkan data usulan bantuan pemasangan listrik gratis ke pemerintah pusat. Jadi, sekarang tugas kita adalah mengawal secara ketat agar usulan tersebut mendapatkan perhatian, dukungan program, dan alokasi anggaran sehingga harapan kita pada tahun 2027 bisa direalisasikan,” ujar Nasir.

Anggota Komisi II DPRD Kaltara itu mengingatkan, penyampaian data bukan berarti seluruh calon penerima otomatis mendapatkan bantuan. Masih ada tahapan verifikasi, penentuan penerima, serta penyesuaian dengan kebijakan dan kemampuan anggaran pemerintah pusat.

Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi tidak berhenti pada tahap pengajuan. Komunikasi dengan kementerian terkait perlu terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan, termasuk kendala yang berpotensi menghambat realisasi program.

“Jangan sampai data sudah masuk ke pusat, tetapi tidak kita kawal perkembangannya. Harus ada komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dengan kementerian terkait. Kita ingin mengetahui sejauh mana prosesnya, apa kendalanya, dan langkah apa yang masih harus dipenuhi agar usulan tersebut bisa mendapatkan persetujuan,” tegasnya.

Menurut Nasir, bantuan pemasangan sambungan listrik gratis memiliki arti penting bagi keluarga berpenghasilan rendah. Biaya awal pemasangan menjadi salah satu kendala bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan sambungan listrik secara mandiri.

Padahal, listrik tidak hanya dibutuhkan untuk penerangan rumah. Ketersediaannya juga menunjang kegiatan belajar anak, aktivitas rumah tangga, hingga pengembangan usaha produktif masyarakat.

Ia berharap program tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat, terutama untuk masyarakat di wilayah perbatasan yang masih membutuhkan peningkatan akses pelayanan dasar.

Selain persoalan listrik, dalam reses yang dihadiri lebih dari 100 peserta itu, warga juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lain. Mulai dari pembangunan jalan kebun dan jalan usaha tani, bantuan permodalan UMKM, sarana produksi nelayan, fasilitas pendidikan, hingga bantuan rumah ibadah.

Para petani, misalnya, berharap peningkatan akses jalan menuju kawasan pertanian dan perkebunan agar pengangkutan hasil produksi lebih mudah dan biaya angkut dapat ditekan.

Sementara itu, pelaku UMKM dan kelompok nelayan mengharapkan dukungan permodalan serta sarana prasarana untuk meningkatkan produktivitas usaha. Nasir menilai bantuan pemerintah perlu disertai pendampingan agar manfaatnya berkelanjutan.

Aspirasi lain yang disorot warga adalah keterbatasan beasiswa Pemerintah Provinsi Kaltara. Selain jumlah bantuan yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan, masyarakat juga mengeluhkan minimnya informasi mengenai jadwal dan persyaratan pendaftaran.

Nasir meminta pemerintah memperkuat sosialisasi agar pelajar dan mahasiswa di wilayah perbatasan tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan hanya karena keterbatasan informasi.

Menutup kegiatan reses terakhirnya di Kabupaten Nunukan, Nasir berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat Sebatik dapat menjadi perhatian serius pemerintah, baik provinsi maupun pusat.

Ia menegaskan, reses bukan sekadar agenda serap aspirasi, tetapi menjadi jembatan perjuangan agar kebutuhan warga perbatasan benar-benar diperjuangkan dalam perencanaan dan penganggaran.

“Kita berharap reses terakhir ini tidak berhenti di catatan saja. Semua aspirasi, mulai dari listrik gratis, jalan usaha tani, UMKM, nelayan, hingga beasiswa, akan kita kawal dan perjuangkan agar bisa terealisasi secara bertahap demi kesejahteraan masyarakat Sebatik dan Nunukan,” pungkasnya.
(***/Nn)