F11554D6-A2DC-4FE8-8C44-DA027B85524F-1024x683

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Sapi’i, S.T., M.A.P., secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Gabungan Dinas Lantai 1, Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, pada Kamis (17/9).

Dalam sambutannya, Sapi’i menegaskan bahwa SPBE saat ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akurat.

Menurutnya, di tengah era digital yang serba terhubung, isu keamanan informasi menjadi semakin krusial. Ancaman terhadap keamanan informasi, lanjut dia, tidak hanya datang dari pihak eksternal, tetapi juga dapat berasal dari internal organisasi.

“Pemahaman yang mendalam tentang audit keamanan informasi SPBE sangat penting guna meminimalisir celah kerentanan pada sistem digital pemerintah serta meminimalisir risiko ancaman siber dan kebocoran data pemerintah,” ujarnya.

Ia berharap, melalui bimtek ini kapasitas aparatur dalam melakukan penilaian terhadap tingkat keamanan informasi di masing-masing instansi dapat meningkat secara akurat dan komprehensif.

Peningkatan kapasitas tersebut, kata Sapi’i, sangat penting untuk mendukung upaya bersama dalam membangun tata kelola keamanan informasi yang lebih aman dan terpercaya di wilayah Kalimantan Utara.

“Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang untuk menambah pengetahuan, tetapi juga sebagai forum untuk berbagi pengalaman. Sinergi dan kolaborasi yang baik antara kita semua akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan informasi di daerah kita,” tuturnya.

Di akhir sambutan, Sapi’i mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara untuk senantiasa mengedepankan aspek keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia juga mendorong agar setiap ASN memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keamanan data dan sistem elektronik pemerintah.

(dkisp)