TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menekankan agar para investor yang akan berinvestasi di Provinsi ini, lebih mengutamakan tenaga kerja. Meski tentunya dengan tetap melihat kriteria yang dibutuhkan.

Demikian ditegaskan Irianto, menyusul semakin dekatnya realisasi investasi di Kaltara. Utamanya terkait dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), serta beberapa investasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.

“Saya selaku gubernur, meminta kepada para investor, untuk mengutamakan tenaga kerja lokal. Tentunya yang memenuhi persyaratan yang berlaku di Indonesia dan juga kriteria yang diminta oleh perusahaan,” kata Gubernur usai menerima kunjungan delegasi dari China atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT)  di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Sabtu (16/03).

Untuk memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan tersebut, Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan pusat melalui kementerian terkait berupaya menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten. Yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara simultan.

“Kita sudah membuat pelatihan untuk tenaga kerja di bidang konstruksi, yang dilanjutkan dengan sertifikasi. Kita juga akan memberikan pelatihan di bidang-bidang lain,” lanjutnya. Para investor, kata Irianto,  pada dasarnya setuju, namun tetap harus ada kualifikasi. “Khusus tenaga ahli, mungkin mereka tetap mendatangkan tenaga kerja Indonesia atau bahkan asing. Tapi jumlahnya juga tetap harus proporsional,” lanjut Gubernur.

Masih berkaitan dengan tenaga kerja, Gubernur juga menginginkan adanya transfer ilmu atau keahlian. Artinya, pemerintah provinsi akan memfasilitasi para tenaga kerja lokal, untuk bisa belajar dengan para tenaga ahli yang miliki oleh para investor. “Nantinya tenaga kerja local bisa menjadi pendamping para tenaga ahli, sambil belajar. Ke depan juga, kita akan mengirimkan para lulusan SLTA untuk mengikuti pelatihan khusus ke Lembaga-lembaga pelatihan, baik di Indonesia maupun luar negeri. Ini semua untuk membangun daya saing tenaga kerja kita,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur yang didampingi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara, menerima rombongan delegasi tim National Development and Reform Commission (NDRC) dari China, yang dipimpin oleh Mr Xu Xing, selaku Development and Reform Commission Provinsi Zhejiang.

“Sebelum pertemuan, mereka dengan didampingi oleh tim dari Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Maritim dan juga beberapa kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Kaltara, telah melakukan tinjauan lapangan di lokasi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi,” kata Irianto.

Kunjungan ini, jelasnya, merupakan tindak lanjut dari program Regional Comprehensive Economic Corridors Global Maritim Fulcrum-Belt and Road Initiative (GMF-BRI) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah China atau RRT. “Kunjungan tim ini tadi, untuk  melihat atau survei langsung KIPI, guna memberikan evaluasi atau penilaian mengenai kelayakan KIPI untuk masuk dalam proyek kerjasama antara Indonesia dan China,” ungkapnya.

Gubernur mengatakan, sesuai informasi yang disampaikan oleh pihak Kemenko Maritim, melalui kerjasama ini (Indonesia-RRT) akan ada 9 proyek yang dilakukan di Indonesia. Dan nantinya akan difokuskan di dua provinsi. Yaitu, Sumatera Utara dan Kaltara. “Harapan kita, nantinya ada tiga atau bahkan lima proyek yang dilaksanakan di Kaltara. Nanti Pemerintah Indonesia yang menentukan,” ujar Irianto.

Berkaitan dengan progress KIPI yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018, Gubernur menegaskan, dari sisi yang sudah dicapai, progres yang sudah dilakukan Kaltara, telah banyak upaya-upaya konkrit. “Semua capaian yang kita lakukan, sudah disampaikan ke pusat. Baik ke Kemenko Maritim maupun Kemenko Peronomian. Sehingga ini akan menjadi pertimbangan pemerintah nanti,” imbuhnya.

“Semua ini memang perlu proses, dan perlu dukungan dari semua pihak. Untuk itu, saya minta masyarakat perlu memahami, tidak mudah terprovokasi. Dengan harapan investasi di Kaltara bisa terealisasi dengan baik, dan memberikan dampak untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” sambung Irianto.

Sebelumnya, tim NDRC atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional-nya RRT, yang dipimpin oleh Mr Xu Xing, selaku Development and Reform Commission Provinsi Zhejiang melakukan tinjauan lapangan ke rencana lokasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi dengan didampingi tim dari Kemenko Bidang Kemaritiman, Bappenas RI, dan Pemprov Kaltara.

Di rencana lokasi KIPI, tim NDRC RRT dalam program GMF-BRI ini,  meninjau rencana pembangunan dermaga di Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan. Lalu, destinasi wisata yang dikembangkan Pemprov Kaltara di sekitarnya, dan jalan poros KIPI. “Yang menyenangkannya lagi, tim juga mendapati adanya satu perusahaan asal RRT yang telah beroperasi di wilayah KIPI. Industri ini berusaha di bidang pengepakan udang kering,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kaltara Risdianto yang turut mendampingi tim NDRC RRT.

Diketahui, industri tersebut berdiri sejak setahun lalu dengan nama usaha, PT Muda Makmur Sejahtera. “Saya baru tahu ini, dan sekaligus menjadi bukti bahwa KIPI sudah mulai menarik investasi yang nyata. Insya Allah, akan masuk investasi lain yang akan menghidupkan KIPI,” tutur Risdianto. (humas)

TARAKAN – Berandankrinews.com – Menindaklanjuti surat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Nomor 600/984.1/PUPR-PERKIM/GUB perihal Permohonan Usulan Tugas Pembantuan Pembangunan Kanal Antarmoda Bandara Juwata Kota Tarakan Tahun 2019, baru-baru ini tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meninjau lokasi dimaksud. Salah seorang tim itu, yakni Direktur Bina Ketatagunaan Sumber Daya Air (SDA) Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA Fauzi Idris.

Dijelaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara Suheriyatna, inti dari surat Gubernur Kaltara tersebut adalah permohonan bantuan pendanaan pembangunan kanal antarmoda Bandara Juwata Tarakan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 401.126.162.000. “Moda transporasi ini sifatnya menyatu untuk mengurangi waktu tempuh perjalanan. Kanal ini kan terintegrasi langsung dengan Bandara Juwata Tarakan,” kata Suheriyatna di Tarakan, Jumat (15/3) lalu.

Mendukung usulan itu, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah melaksanakan sejumlah kegiatan. Di antaranya, studi kelayakan atau Feasibilty Study (FS), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan perencanaan teknis atau Detailed Engineering Design (DED) atas usulan program ini. “Juga sudah ada review DED pembangunan kanal antarmoda ini. Pemprov juga telah melakukan pekerjaan fisik berupa galian untuk membentuk kanal dalam 3 tahap,” jelas Suheriyatna.

Untuk pekerjaan fisik tersebut, berupa saluran irigasi 1 kanal, dengan lebar atas 30 meter dan lebar bawah 20 meter serta tinggi 4 meter. Jenis konstruksinya, galian tanah dengan panjang saluran 1.525 meter. Sementara, galian tanah dengan alat berat dan ponton menghasilkan galian sebanyak 117.896,20 meter kubik. Proyek ini secara total membutuhkan anggaran sekitar Rp 170,1 miliar. “Selain APBD Kaltara, Pemprov Kaltara juga akan berjuang untuk mendapatkan dukungan penganggaran dari APBN, baik Kemenhub maupun Kementerian PUPR,” urai Suheriyatna.

Kanal antarmoda ini saat terwujud nanti bakal menjadikan Bandara Juwata Tarakan sebagai satu-satunya bandara di Indonesia yang memiliki fasilitas tersebut. “Bisa jadi yang pertama di dunia. Sebab, sejauh ini saya belum melihat adanya integrasi moda transportasi laut dan udara di bandara manapun di dunia,” tutup Suheriyatna.(humas)

TARAKAN – Berandankrinews.com – Kebutuhan air bersih, ketahanan pangan, perubahan iklim global dan ketersediaan energi menjadi isu strategis nasional yang menjadi perhatian di Wilayah Sungai (WS) Sesayap. Sedangkan isu lokalnya, adalah degradasi lingkungan akibat maraknya perambahan hutan, penambangan pasir liar dan pertambangan batubara, minyak dan gas bumi (Migas); air baku, bencana banjir dan kerusakan pantai. Demikian disampaikan Direktur Bina Ketatagunaan Sumber Daya Air (SDA) Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Fauzi Idris pada Pengukuhan, Pembekalan dan Sidang Perdana Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) WS Berau Kelai dan WS Sesayap di Lotus Panaya Hotel, Kota Tarakan, Jumat (15/3) pagi.

Dipaparkan Fauzi, kebutuhan air baku menjadi permasalahan utama masyarakat di Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu. “Di sisi lain, apabila pasokan air berlebihan, mengakibatkan banjir. Di Tarakan misalnya, rerata dapat terendam air hingga lulut orang dewasa. Di Malinau, hingga 2 meter selama 6 hingga 12 jam, dan di Nunukan hingga 1 meter selama 4 jam,” kata Fauzi. Ditambah lagi, kerusakan pantai di WS Sesayap yang mencapai sekitar 35 kilometer, dan yang terbangun 2,813 kilometer.

Pun demikian, potensi air permukaan tetap harus menjadi acuan utama pengelolaan air di WS Sesayap. Sesuai catatan Ditjen SDA, potensi air permukaan di wilayah Kalimantan mencapai 28, 5 persen (792,4 miliar kubik per tahun) dari total potensi air pemukaan nasional yang mencapai 2.783,2 miliar kubik per tahun. “Wilayah sungai menjadi basis wilayah pengelolaan SDA. Alasannya, salah satunya untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan,” ungkap Fauzi.

Dari itu, pemanfaatan air tanah belum menjadi prioritas untuk saat ini. “Potensi air tanah di WS Sesayap cukup banyak. Namun, kita juga harus memperhatikan dampak dari pemanfaatannya itu. Seperti, apabila dieksploitasi berlebihan akan timbul ekuifaksi dan lainnya, penurunan daya dukung lahan dan lainnya,” jelas Fauzi. Diketahui, ada 13 DAS yang memiliki potensi cekungan air tanah (CAT) di WS Sesayap. Seluruhnya bernama CAT Tanjung Selor.

Agar pengelolaan SDA ini lebih terarah maka perlu dibentuk wadah koordinasinya. Yakni, TKPSDA. “Alasannya, agar adanya keterpaduan tindakan untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air. Juga mengintegrasikan kepentingan sektor, wilayah administrasi pemerintahan dan masyarakat pengguna atau pemilik kepentingan,” timpal Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, Anang Muchlis.

Di Kalimantan, ada 2 WS yang dikoordinir BWS Kalimantan III. Yakni WS Berau Kelai dan WS Sesayap. WS Sesayap, berada di Kalimantan Utara (Kaltara). Setiap TKPSDA diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) provinsi masing-masing. Sementara ketua hariannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) tingkat provinsi.(humas)