Bro Rivai: Kegagalan Pilpres & Pileg Menjadi Pelajaran Politik Berharga Masyarakat Indonesia

Makassar – Berandankrinews.com – Hari ini adalah hari pembelajaran politik dan demokrasi yang sangat berharga. Pasalnya, Pemilihan Umum (pemilu) tahun 2019 merupakan pemilu yang pertama kali di Indonesia dilakukan secara serentak, yaitu memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi, DPRRI, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu serentak yang diadakan pada tanggal 17 April 2019 ini menjadi catatan sejarah pemilu di Indonesia, karena tergolong sangat kompleks, unik, dan membutuhkan sosialisasi dan pendidikan politik yang masif agar mengurangi tingkat kesulitan bagi para pemilih pada saat berada di bilik suara.

Menurut Founder Brorivai Center, Abdul Rivai Ras, berhasil dan gagalnya sebagai peserta pemilu adalah konsekuensi demokrasi. Yang jauh lebih penting bangsa ini harus memahami bahwa substansi dari diselenggarakannya pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Pemilu ini dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. Serta diharapkan menjadi sarana pendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara.

“Pemilu kali ini sangat unik dan jadi pelajaran politik bagi rakyat kita. Sehingga kegagalan dalam pileg dan pilpres tidak dipandang sebagai suatu momok yang berakhir dengan frustasi. Dalam politik, dipastikan ada kalah- menang, sehingga semua pihak patut menyadari bahwa kekuasaan dalam politik itu bukanlah segala-galanya,” kata Rivai yang juga Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia ini pada saat ditemui awak Media (17/4).

Lanjut Rivai, kalah dan menang hanyalah persepsi dari sebuah hasil akhir. Ketika nilai-nilai sportifitas dan etika hidup di dalam jiwa kita junjung tinggi, maka dalam diri kita akan mengandung kekuatan untuk menerima kalah dan menang dengan penuh tanggung jawab dan senyum.

“Seseorang tidak ikhlas menerima kekalahan dari sebuah pertandingan yang terbuka dan terukur dengan aturan, maka dia sedang menciptakan monster amarah yang membuat dirinya kalah oleh dirinya sendiri. Untuk itu, menerima kekalahan adalah bukti bahwa kita telah berkontribusi untuk kemenangan”, jelasnya.

Diketahui, pemilu mempunyai 4 (empat) fungsi yaitu sebagai sarana membangun legitimasi, sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik, sarana menyediakan perwakilan, dan sarana pendidikan politik bagi warga masyarakat.

Terkait dengan itu, Bro Rivai menilai bahwa kalaupun gagal sebagai peserta pemilu, kita telah banyak memperoleh pendidikan politik, setidaknya punya pengalaman politik, paham akan soal sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen, metode konversi suara, dan alokasi kursi per dapil, yang secara sadar telah dikupas tuntas pada saat persiapan, proses, hingga pengakhiran pemilu.

“Semua itu menjadi pelajaran politik berharga ketika mengalami kalah-menang dalam kompetisi. Menerima kekalahan atas dukungan dan kegagalan sebagai peserta pemilu harus disikapi secara ksatria dan bukan berarti sudah kiamat,” tutupnya.

Irwan N Raju
BIRO Kab. Bone

Danrem 141 Toddopuli Bersama Forkopimda Bone Laksanakan Patroli Terpadu di Wilayah Kota

Sulsel – Berandankrinews.com – Rabu (17/4/19) Pukul 10.00 Wita bertempat di Rujab Bupati Bone Jl. Petta Ponggawae Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab Bone, Danrem 141/Tp Kolonel Inf Suwarno S.A.P bersama Forkopimda Kab. Bone melaksanakan Patroli Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab. Bone Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu 2019 Kab. Bone.

Adapun personil yang melaksanakan patroli gabungan yaitu Kodim 1407/Bone, Polres Bone, Brimob Bone dan Kejari Bone.

Adapun TPS yang dikunjungi:

  1. TPS 02 Jln. Manurunge Kel Manurunge Kec Tanete Riattang
  2. TPS 04 Jln. Yos Sudarso Kel Tibojong Kec Tanete Riattang Timur
  3. TPS 07 Rutan Kelas IIA Watampone Jln. Yos Sudarso Kel. Cellu Kec. Tanete Riattang Timur
  4. TPs 02 Jln. Kesehatan Kel. Bajoe Kec. Tanate Riattang Timur
  5. TPs 11 Jln. Veteran Bajoe Kel. Bajoe Kec. Tanete Riatyang Timur
  6. TPS 20 Jln. Veteran Selatan Kel. Bajoe Kec. TR Timur.
  7. TPS 24 Lingkungan Tengnge Kel. Bajoe Kec. TR Timur
  8. TPS 25 Lingkungan Tengnge Kel. Bajoe Kec. TR Timur
  9. TPS 05 Desa Kading Kec. Barebbo
  10. TPS 09 Jalur Dua Kel. Tibojong Kec. TR Timur
  11. TPS 25 Kel. Biru Kec. Tanete Riattang,
  12. TPS 12 Jln. Lapawawowi Kr Segeri Kel. Biru Kec. Tanete Riattang
  13. TPS 03 Kompleks Pasar lama Jln. Besse Kajuara Kel. Macege Kec. TR Barat.

Hadir pada kegiatan tersebut Danrem 141/Tp Kolonel Inf Suwarno S.A.P, Bupati Bone DR H A Fahsar M Padjalangi M.Si, Wakil Bupati Bone Drs Ambo Dalle MM, Dandim 1407/Bone Letkol Inf Mustamin, Kapolres Bone AKBP Muhammad Kadarislam Kasim SH S.IK M.Si, Sekda Kab. Bone Andi Surya Darma, Danyon C Pelopor Brimob Bone Kompol Nur Ichsan, KabanKesbangpol Dray Vibrianto, Kajari Bone Hj. Nurni Farahyanti, Wadan Denpom Bone Mayor Cpm Rudi Hartono, Kabag Ops Polres Bone Kompol Syamsul Alam dan Pasi Ops Kodim 1407/Bone Kapten Arh Ruslan.

Irwan N Raju
BIRO Kab. Bone

Rilis Penrem 141 Toddopuli

PKK Sosialisasikan Perpres No. 99/2017

SINKRONISASI : TP PKK Provinsi Kaltara menggelar Sosialisasi Perpres No. 99/2017 dan Sinergitas Program Kegiatan TP PKK dengan OPD di lingkup Pemprov Kaltara, Senin (15/4).

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Pemberdayaan keluarga perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan PKK. Sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Demikian disampaikan Ketua Umum Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Hj Rita Ratina Irianto Lambrie saat membuka Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK di Ruang Rapat Lantai 3, Kantor Gubernur Kaltara, Senin (15/4).

Lebih jauh, Hj Rita menuturkan bahwa Perpres No 99/2017 adalah pedoman operasional gerakan PKK di Indonesia dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat seperti dimaksud diatas. Dimana panduan teknisnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).“Ini juga berarti, pemerintah mengakui peranan dan keberadaan PKK sebagai gerakan dalam pembangunan masyarakat yang sangat potensial dalam ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Hj Rita. Perpres ini, secara umum mengatur tentang sasaran yang perlu diwujudkan. Di antaranya gerakan peningkatan PKK melalui 10 Program Prioritas PKK. (humas)

Kemenhub Hibahkan 3 Kapal Untuk Kaltara

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Kementerian Peruhubungan (Kemenhub) kembali memberikan bantuan hibah kapal pelayaran Indonesia (Pelra) kepada pemerintah daerah. Salah satu daerah yang mendapatkan bantuan adalah Propinsi Kaltara.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltara Taupan Madjid mengungkapkan, dari tiga kapal itu, dua diantaranya akan didistribusikan ke Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan. Sedangkan satunya akan dikelola oleh Pemprov Kaltara. “Penggunaan Kapal Pelra ini nantinya sebagai angkutan orang dan barang,” jelas Taupan, Senin (15/4).

Penyerahan kapal dengan ukuran 35 gross tonage (GT) itu diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi kepada sejumlah daerah. Taupan menyebutkan, kapal ini jarak dekat ini memiliki kapasitas angkut 24 penumpang dengan kecepatan 9 knot. “Kapal ini juga dapat mengangkut 10 ton barang, dengan 5 orang awak kapal. Nantinya Kapal ini berfungsi sebagai pengangkut barang dan orang dengan jarak dekat,” katanya.

Taupan mengungkapkan, sebelum mendapatkan hibah kapal dari Kemenhub. Pemerintah daerah terkait, seperti Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung sudah menyampaikan usulan ke pemerintah pusat. Ia menyebutkan, pertimbangan Kaltara mendapatkan 3 unit itu, karena letak geografis provinsi termuda di Indonesia ini berada di perbatasan. “Untuk penggunaannya nanti, akan ada penyerahan terlebih dahulu dari Pemprov Kaltara ke Pemkab Nunukan dan KTT, setelah itu nanti daerah yang akan mengelolanya,” bebernya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi dalam sambutannya menjelaskan, pembagian kapal ini selain untuk meningkatkan konektivitas juga untuk mengembalikan dan meningkatkan kearifan lokal Kapal Phinisi yang dikenal dengan ketangguhan mengarungi samudra. Namun demikian, dalam perkembangannya pemerintah berupaya untuk mengembangkan kapal baik dari sisi desain agar lebih efisien dan memiliki daya tahan lebih kuat. “Pemerintah tentu berharap agar kapal tersebut memberikan dampak sosial ekonomi kepada masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan,” imbuhnya.

Budi berharap agar pemerintah daerah yang menerima kapal bisa mengelola dan memanfaatkan dengan baik, sehingga bisa meningkatkan konektivitas antar daerah baik untuk kepentingan penumpang maupun barang.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kemenhub Agus H Purnomo mengatakan, sebanyak 12 unit kapal pelayaran rakyat (pelra) tersebut memiliki ukuran 35 GT, dari yang pada tahun sebelumnya juga telah menyerahkan 24 unit kapal Pelra kepada pemerintah daerah.

Pada Tahun Anggaran 2018, Kemenhub telah menyelesaikan pembangunan 94 unit kapal pelra yang seluruhnya akan dan sudah dihibahkan kepada pemerintah daerah, yang membutuhkan akses konektivitas. Agus mengingatkan keselamatan pelayaran harus tetap menjadi prioritas dan diharapkan agar semua pihak dapat bersama-sama mewujudkannya karena keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab bersama.

Kapal Pelra yang dibangun oleh Kemenhub telah dilengkapi dengan fasilitas peralatan keselamatan yang cukup modern dan lengkap, seperti perlengkapan keselamatan seperti jaket keselamatan, perlengkapan pencegahan kebakaran, perlengkapan navigasi, radio komunikasi dan pencegahan pencemaran, serta tetap memperhatikan aspek kenyamanan penumpang.

Pemerintah akan terus menggulirkan program pembangunan kapal Pselra, karena masih banyak daerah yang membutuhkan, serta banyaknya pelabuhan yang tidak bisa melayani kapal besar.(humas)

PLN Dirikan Posko dan Siagakan Peralatan Emergency

ANTISIPASI : Sekprov Kaltara H. Suriansyah memimpin pertemuan pihak PT PLN (Persero), Senin (15/4).

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Mengantisipasi pemadaman listrik pada pelaksanaan pencoblosan 17 April nanti, khususnya di wilayah Kabupaten Bulungan, PT PLN (Persero) melakukan sejumlah upaya taktis. Langkahnya, yakni untuk mengakomodir kekurangan daya, PT PLN akan mengoperasikan 2 unit mesin pembangkit berdaya 2 Megawatt. Ini untuk mendukung 2 unit mesin yang sudah beroperasi sebelumnya.

PLN juga bersiap menghadapi gangguan insindentil di hari H tersebut, dengan menyediakan 4 Uninterruptible Power Supply (UPS) di kantor KPU Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kaltara. Juga ada, generator set (Genset) sebanyak 19 unit untuk posko Panitia Pegawas Kecamatan (PPK), dan lampu emergensi untuk 164 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kaltara. “Juga ada 5 UGB (Unit Gardu Bergerak) yang disebar di tiap kabupaten dan kota se-Kaltara,” kata Albert Sitompul, Manager PT PLN UP3 Berau, Senin (15/4).

Disamping itu, PLN juga mendirikan 5 posko pengamanan Pemilu Serentak 2019 di tiap kabupaten dan kota. Adapun jumlah total personel yang dilibatkan sebanyak 89 orang. “Kami juga terus berupaya melakukan pemulihan keandalan listrik di Bulungan,” jelas Albert.

Sebelumnya, PLN juga telah menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) di ruang rapat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Senin (15/4) pagi. Pemprov sendiri diwakili oleh Sekprov Kaltara H Suriansyah, Asisten I Setprov Kaltara Sanusi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ferdy Manurun Tanduklangi, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Basiran. “Dari pertemuan tadi, sudah dipaparkan PLN langkah antisipasi yang akan dilakukan jelang pencoblosan 17 April nanti. PLN juga terus berupaya mempercepat pemulihan kondisi kelistrikan di wilayah Bulungan,” kata Sekprov.

Sementara itu, ketua KPUD Provinsi Kaltara Suryanata Al-Islami mengaku bahwa pihaknya telah bersurat kepada PT PLN (Persero) terkait kesinambungan pasokan listrik selama pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan surat suara berlangsung. “Kami sudah melayangkan surat ke PLN. Harapannya, saat pencoblosan dan penghitungan tidak terjadi pemadaman listrik untuk wilayah Bulungan,” tutup Suryanata.(humas)