FASILITAS KESEHATAN : Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie saat meninjau rencana lokasi pembangunan RSUD tipe B Tanjung Selor, belum lama ini.

TANJUNG SELOR – Berandankriews.com – Setelah dilakukan penandatanganan akad pinjaman dana pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe B, Tanjung Selor oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI Persero) pada akhir 2018 lalu, Pemprov Kaltara masih perlu melengkapi sejumlah persyaratan efektif.

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Sudjadi mengemukakan, sebagai tindak lanjut penandatangan perjanjian antara Pemprov Kaltara dengan PT SMI, Pemprov terlebih dahulu harus melengkapi sejumlah syarat-syarat efektif. Persyaratan efektif tersebut, di antaranya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), salinan asli sesuai Master Plan, Salinan DED atau Detailed Engineering Design dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) pembangunan RSUD Tipe B Kaltara, Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), juga Rencana Aksi (Action Plan) untuk mencegah terjadinya gagal bayar.

“Total ada 15 persyaratan efektif yang harus pemprov penuhi. Kita masih dalam tahap melengkapi persyaratan efektif peminjaman dahulu. Jika persyarat itu sudah lengkap baru akan kita lakukan lelang,” kata Sujadi.

Saat ini, kata Sudjadi, progressnya mencapai 70 persen. Artinya, hampir semua persyaratan sudah dilengkapi, hanya tinggal beberapa persyaratan yang belum. “Kita targetkan pada April, ke-15 persyaratan efektif itu selesai. Sehingga pada bulan yang sama segera akan kita lakukan launching lelangnya. Memang kita sudah lakukan penandatangan MoU, tapi itu belum berlaku efektif sebelum kita melengkapi persyaratan efektif tadi,” ungkap Sujadi.

Sesuai perencanaan, dengan pagu anggaran senilai Rp 340 miliar, RSUD Tipe B ini akan memiliki total 8 bangunan yang terkoneksi satu sama lain. Tujuh gedung berlantai 3, dan satu gedung berlantai 4. Namun, struktur bangunan disiapkan untuk pengembangan 4 lantai. RSUD Tipe B dibangun diatas lahan seluas 9 hektare dengan luas bangunan mencapai 31.500 meter persegi.

“RSUD ini dibangun mengingat kebutuhan layanan kesehatan masyarakat kedepan semakin tinggi. Setelah pinjaman diperoleh, akan segera dilakukan pembangunan fisik. Sesuai target DPUPR-Perkim, gedung ditargetkan selasai dan dapat dioperasikan pada 2020 mendatang,” tutupnya.(humas)

SUMUR BOR : Sumur bor air tanah di Desa Bebatu, Sesayap Hilir, KTT. Sumur sejenis akan dibangun Pemprov Kaltara di Dusun Antal, Desa Salimbatu, Bulungan pada tahun ini.

TANJUNG SELOR – BErandankrinews.com – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali akan membangun sumur bor di Dusun Antal, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Pembangunan sumur bor akan menggunakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltara sebesar Rp 1 miliar pada tahun 2020.

Kepala Dinas ESDM Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi pembangunan sumur bor ini sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie yang sempat mengunjungi wilayah tersebut beberapa waktu lalu. “Sudah kita rencanakan, dan penanggarannya masuk pada APBD tahun 2020. Saat ini prosesnya sudah dilaksanakan asistensi, kita berharap pada tahun 2020 juga dapat dilaksanakan pembangunannya,” kata Ferdy

Ia mengungkapkan, Pemprov Kaltara juga ada mengusulkan pembangunan sumur bor melalui program Kementerian ESDM. Hanya saja Dinas ESDM Kaltara belum bisa menjamin lokasi pembangunannya, karena penentuannya melalui pemerintah pusat. Demikian juga kalua dari APBN atau melalui program kementerian, yang mengusulkan Kabupaten/Kota setempat. Pemprov Kaltara, hanya memfasilitasi usulan itu, katanya.

Dijelaskannya, daerah pembangunan sumur bor itu memiliki tempat yang spesifik, sehingga pembangunannya harus dilakukan secara khusus. Apalagi wilayah pembangunan sumur bor ini merupakan kawasan pasang surut air laut. Ini perlu disurvei lokasinya sehingga sumur itu dapat bermanfaat bagi masyarakat. Karena sebelum dilaksanakan pengeboran, akan dilakukan penelitian, wilayah mana yang ada air tanahnya untuk di bor. Kalau untuk Dusun Antal itu sendiri asumsinya sekitar 700 orang, sedangkan kapasitas sumur bor ini untuk 1000 orang. Bahkan pengerjaannya pun harus dilakukan dalam kondisi air surut,” bebernya.

Spesifikasinya, lanjut Ferdy, pembangunan 1 unit sumur bor ini terdiri dari mesin penyedot, rumah mesin, tempat penampungan dengan kedalama sumur bor 100 meter. Ferdy berharap air dari sumur bor yang dihasilkan benar-benar bersih. Kami juga sudah  melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat untuk menghibahkan lahannya seluas 10 kali 10 meter untuk dilakukan pengeboran sumur bor. Namun ini diteliti dulu posisi lahannya dimana, baru diajukan untuk dihibahkan pembangunan sumur bor. Kalau masyarakat sudah siap, tuntasnya. (humas)

PERCEPATAN : Asisten II Setprov Kaltara H. Syaiful Herman saat membuka sosialisasi percepatan implementasi katalog elektronik lokal Pemprov Kaltara, Selasa (16/4).

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berbenah diri untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Salah satu caranya, dengan mempercepat implementasi katalog elektronik (e-Catalogue). Demikian disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara H. Syaiful Herman saat membuka sosialisasi percepatan implementasi katalog elektronik lokal Pemprov Kaltara di ruang rapat lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (16/4).

Penerapan e-Catalogue sendiri, sudah digariskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018, tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan sejumlah aturan lainnya. “E-Catalogue, adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah. Dengan sistem ini, diharapkan dapat mencegah mark-up,” jelas Syaiful. Menggenapi e-Catalogue, pemerintah juga menyediakan e-Purchasing yang merupakan tata cara pembelian melalui sistem katalog elektronik.

Jenis e-Catalogue itu sendiri, ada 3 yakni e-Catalogue Nasional yang disusun dan dikelola oleh lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lalu, e-Catalogue Sektoral yang disusun dan dikelola oleh kementerian, dan e-Catalogue Lokal yang disusun dan dikelola pemerintah daerah. “Katalog elektronik daerah ini, isinya merupakan usulan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) melalui kepala daerah cq. Sekretaris daerah dengan dilengkapi jenis, perkiraan waktu penggunaan, referensi harga, informasi produksi dan persyaratan penyedia,” tuturnya.

Kriteria barang dan jasa dalam e-Catalogue Lokal, yakni barang dan jasa yang dibutuhkan oleh OPD, barang dan jasa standar atau dapat distandarkan, dan kebutuhan barang dan jasa bersifat berulang. “E-Catalogue Lokal atau Daerah ini memiliki beragam manfaat. Yakni, percepatan pengadaan, meningkatkan jenis dan variasi produk dan layanan purna jual dalam e-Catalogue, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada UMKM dan memperluas pemasaran produk lokal,” tutupnya. (humas)

= UHH, HLS dan RLS Juga Meningkat

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Kemajuan pembangunan dan meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Utara (Kaltara) memacu baiknya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi ke-34 di Tanah Air ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) IPM Kaltara pada 2018 sebesar 70,56 (tinggi). Mengalami pertumbuhan 1,03 persen dari IPM 2017, yang sebesar 69,84 (sedang).

Secara nasional, pada 2018 pencapaian pembangunan manusia di tingkat provinsi cukup bervariasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada level provinsi berkisar antara dari terendah 60,06 (Papua) hingga 80,47 (DKI Jakarta). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir berkisar antara 64,58 tahun (Sulawesi Barat) hingga 74,82 tahun (DI Yogyakarta).

Sementara itu, pada dimensi pengetahuan, masih sesuai hasil survei BPS, nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) berkisar antara 10,83 tahun (Papua) hingga 15,56 tahun (DI Yogyakarta), serta rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas berkisar antara 6,52 tahun (Papua) hingga 11,05 tahun (DKI Jakarta). Pengeluaran per kapita di tingkat provinsi berkisar antara Rp 7,2 juta per tahun (Papua) hingga Rp 18,1 juta per tahun (DKI Jakarta).

Kemajuan pembangunan manusia pada 2018 juga terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat provinsi. Secara umum, ada 8 provinsi yang naik kelas (mengalami peningkatan status pembangunan manusia). Tujuh provinsi yang berstatus ‘sedang’ pada 2017 berubah status menjadi ‘tinggi’, sementara ada 1 provinsi yang mengalami peningkatan status dari ‘rendah’ ke ‘sedang’.

Dari data  ini menunjukkan, pada 2018, tidak ada satupun provinsi di Indonesia yang status pembangunan manusianya pada level rendah. “Alhamdulillah, salah satu dari 7 provinsi yang naik status dari sedang menjadi tinggi, adalah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara),” kata Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie, Selasa (16/4).

Kaltara, menurut rilis IPM 2018 yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) RI, memiliki IPM pada tahun ini sebesar 70,56. Atau mengalami pertumbuhan 1,03 persen dari IPM 2017, yang sebesar 69,84. “UHH, HLS dan RLS serta pengeluaran per kapita di Kaltara pada 2018 juga meningkat,” papar Irianto.

Menurut data BPS, UHH Kaltara pada 2018 sebesar 72,50 tahun atau naik dari 2017 yang sebesesar 72,47 persen. HLS 2018 sebesar 12,82 tahun atau naik dari 2017 sebesar 12,79 tahun. RLS tahun lalu, sebesar 8,87 tahun atau naik dari tahun 2017 sebesar8,62 tahun. Pendapatan per kapita tahun lalu, menurut BPS sebesar Rp 8,943 juta. Ini naik dari 2017 yang mencapai Rp 8,643 juta, beber Gubernur.

Sebagai informasi, secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2018. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada 2010 menjadi 71,39 pada 2018. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,88 persen per tahun dan meningkat dari level ‘sedang’ menjadi ‘tinggi’ mulai 2016. Pada periode 2017 – 2018, IPM Indonesia tumbuh 0,82 persen.

Meningkatnya IPM, imbuh Irianto, menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ditunjang oleh kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan hinga pemenuhan infrastruktur bagi masyarakat. “Kita patut mensyukuri nilai ini. Dan terus berupaya meningkatkan lagi, baik itu dalam hal pelayanan, percepatan pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Baik itu pendidikan, kesehatan, utamanya bagi warga yang berada di bawah garis kemiskinan,” imbuhnya. (humas)