TARAKAN – Berandankrinews.com – Bekerjasama dengan Kantor Hukum Integrity (Indrayana Centre for Government Constitution and Society), pimpinan Prof Denny Indrayana, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar pelatihan teknis penyusunan regulasi atau legal drafting, di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Dibuka langsung oleh Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie, pelatihan yang diikuti sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon III di lingkup Pemprov Kaltara ini, dinilai sangat penting. Sebagai upaya melahirkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak saling tumpang tindih. Sehingga menghasilkan peraturan yang berkualitas, dan bermanfaat.

“Penyusunan peraturan cukup sulit. Butuh proses panjang, dari hulu ke hilir. Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembasan dan pengesahan hingga pengundangan suatu memerlukan dukungan sumber daya yang mumpuni. Untuk itu lah, pelatihan ini penting dan strategis,” kata Gubernur saat membuka pelatihan tersebut di ruang pertemuan Swiss Belhotel Tarakan, Senin (06/05).

Disebutkan, ada 5 alasan kenapa Pemprov Kaltara perlu menyelenggarakan pelatihan teknis penyusunan legal drafting ini. Pertama, kata Gubernur, melihat sering terjadi disharmoni dengan regulasi yang lebih tinggi ,baik substansi maupun penyusunannya. Kedua, kurangnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah, di samping masih terbatasnya tenaga fungsional perancang peraturan.

“Alasan ketiga, hasil evaluasi Kemendagri terhadap produk hukum daerah ditemukan kelemahan dalam sisi ketaatan terhadap pedoman penyusunan pembuatan peraturan. Kemudian belum diperhatikannya azas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta produk hukum daerah terlalu rumit dan tidak sederhana,” jelasnya. Dari pelatihan itu, diharapkan, draft aturan daerah yang dihasilkan nanti akan lebih baik dan memberikan manfaat.

Alasan keempat, lanjut Irianto, perlunya mengadakan pelatihan karena sesuai hasil evaluasi subtansi Kemenkumham, di mana diketahui produk hukum daerah bersifat menghambat / mempengaruhi investasi. Tak hanya itu, produk hukum daerah belum mengatur secara konkret kebijakan kelestarian daya dukung lingkungan hidup, khususnya terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta produk hukum daerah belum berorientasi kepada pelayanan publik.

“Oleh karenanya, melalui pelatihan ini akan dapat meningkatkan kapasitas SDM aparatur, penguatan strategi advokasi, serta peningkatan kualitas kebijakan dan peraturan.  Untuk itu lah, setelah mengikuti pelatihan, peserta bisa membuat draft aturan yang baik dan benar,” kata Gubernur.

Bagaimana produk aturan yang benar itu? Pertama, sebutnya, produk kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan menjadi lebih berkualitas, kuat secara hukum dan memiliki nilai keberlakuan sosiologis yang tinggi. Kedua, lebih siap dan sigap dalam menghadapi kemungkinan adanya sengketa ataupun gugatan atas produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemprov Kaltara. (humas)

TARAKAN – Berandankrinews.com – Program peningkatan keterampilan tenaga kerja atau vocational skills, menurut Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie merupakan upaya terbaik untuk menyikapi persoalan kemiskinan dan pengangguran. Utamanya, dalam menciptakan pekerja dan wirausahawan yang tangguh serta dapat mengantisipasi terus bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran. “Pelatihan, seperti program pemagangan dalam negeri yang digelar Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) bekerjasama dengan Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja) sedianya dapat lebih menekankan pada pembentukan keterampilan atau praktik yang kelak menjadi dasar keterampilan dalam berwirausaha,” tutur Gubernur.

Diungkapkan Gubernur, permasalahan yang dihadapi Kaltara saat ini, salah satunya adalah ketersediaan lapangan dan tenaga kerja. “Dari itu, pembangunan ketenagakerjaan di Kaltara ditujukan untuk melindungi tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran,” ungkap Irianto.

Dipaparkan Gubernur, faktor lapangan kerja dan ketersediaan tenaga kerja ini memiliki hubungan yang signifikan dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. “Ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan tenaga kerja akan berakibat pada terjadinya pengangguran yang pada giliran selanjutnya akan membawa dampak pada pembangunan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang semakin tidak menentu,” jelas Gubernur.

Dipastikan Irianto, Pemprov Kaltara akan selalu berupaya agar dapat lebih banyak melakukan program kegiatan untuk peningkatan kemampuan bekerja bagi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar atau tenaga kerja asing. “Kami berharap, kedepan dengan banyaknya investasi yang masuk di Kaltara dapat menggunakan tenaga kerja terlatih yang berasal dari tanah Benuanta,” ulas Irianto.

Di tempat terpisah, Kepala Disnaker Provinsi Kaltara Armin Mustafa mengatakan, jumlah pengangguran terus mengalami penurunan. Seperti pada 2017, jumlah penganggur tercatat sebanyak 18.315 orang dan menurun pada 2018 menjadi 17.797 orang. Dalam kurun waktu tersebut terjadi penurunan jumlah pengangguran sebesar 518 orang atau terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.32 persen dari 2017 (5.54 persen) dan menurun pada 2018 (5.22 persen).

Lalu, dari 323,4 ribu orang yang bekerja pada Agustus 2018, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh atau karyawan yaitu sebanyak 174,6 ribu orang (53,98 persen), diikuti berusaha sendiri sebanyak 63,8 ribu orang (19,73 persen), pekerja keluarga atau tidak dibayar sebanyak 30,4 ribu orang (9,39 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 27,5 ribu (8,51 persen). Sedangkan yang terkecil adalah pekerja bebas di non pertanian sebanyak 7,0 ribu orang (2,17 persen). “Dalam menopang upaya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Kaltara ini, Disnaker mengacu pada UU No. 13/2013 tentang Ketenagakerjaan. Disini, kami juga mendorong terbangunnya kerja sama antara Disnaker provinsi dan kabupaten/kota dengan dunia usaha. Dengan tujuan utama, menciptakan tenaga kerja profesional, berkualitas, terlatih dan berpengalaman,” tutupnya. (humas)