Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Persoalan listrik di Pulau Bunyu menemukan titik terang. Pasalnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) UP3 Berau menjamin persoalan listrik di Pulau Bunyu tuntas dalam waktu 7 hari. Hal ini disampaikan langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, H Syaiful Herman, saat memimpin rapat marathon yang membahas persooalan listrik di Kabupaten Bulungan, Senin (17/6).

Menuruntya, Pemprov Kaltara, sebagai fasilitator solusi yang ditawarkan telah cukup tepat. Pasalnya, listrik ini menjadi kebutuhan dasar. Di Pulau Bunyu sendiri, persoalan yang terjadi adalah generator Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) mengalami kerusakan.

“Sehingga, pada rapat yang dilakukan, PT PLN  telah memberikan jaminan, akan mendatangkan generator pengganti dari Pulau Sebatik ke Pulau Bunyu,”jelasnya.

Rencananya, generator itu akan diberangkatkan dari Pulau Sebatik pada Selasa (18/6) subuh dengan menggunakan kapal. Jika tidak ada halangan, lanjut Syaiful dipastikan generator tersebut tiba di Pulau Bunyu pada pukul 10.00 pagi. Sedangkan estimasi proses pemasangannya akan memakan waktu seminggu, hingga benar-benar normal beroperasi.

“Targetnya, dalam waktu seminggu semuanya sudah klir, sehingga Pulau Bunyu tidak mengalami lagi krisis listrik,”katanya.

Tidak hanya itu, kata Syaiful, berkurangnya stok minyak pelumas mengakibatkan PLTMG di Pulau Bunyu beroperasi tidak maksimal. Karena itu, lanjutnya, PT PLN (Persero) akan mendatang mesin Diesel dengan kapasitas 1 Megawatt untuk mengantisipasinya.

“Dalam waktu dekat akan mendatangkan satu mesin PLTD dengan kapasitas 1 MW lagi sebagai antisipasi berkurangnya minyak pelumas PLTMG,”lanjutnya.  Kendati demikian, mesin diesel ini, memiliki bobot yang cukup berat yakni sekitar 18 ton, sehingga membutuhkan waktu untuk proses pendistribusiannya ke Pulau Bunyu.

“Kita pastikan dalam waktu dekat, mesin diesel sebagai antisipasi dari PLTMG ini dapat segera didatangkan,” bebernya.

Selain membahas persoalan listrik di Pulau Bunyu, rapat marathon yang digelar tersebut, juga membahas rencana relokasi jaringan listrik di ujung landasan pacu Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor.

PT PLN-pun pada bulan Juni ini, telah melakukan proses relokasi, salah satunya adalah membersihkan pohon di sekitar hutan kota Kabupaten Bulungan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang ada di Pemkab Bulungan.

“Progres pekerjaan yang dimaksud adalah, tiang beton dan kabel saluran udara tegangan menengah (SUTM) yang sudah terpasang di Jalan Sengkawit di lingkungan Hutan Kota Bunda Hayati dan Jalan Durian,”katanya

Proses pemindahan jaringan baru dapat dilakukan jika jaringan yang sudah terpasang bisa aman sesuai dengan standar Jarak Kondisi Ruang Bebas (Right of Way) dan jarak aman dari pohon minimal 2,5 meter dari jaringan PLN.

Menurutnya, adanya obstacle pada ujung landasan pacu bandara tersebut membahayakan penumpang. Pihak Bandara Tanjung Harapan, lanjutnya telah bersurat kepada PT PLN untuk segera merelokasi tiang listrik tersebut ke tempat yang lebih aman.

“Insya Allah, ditargetkan pada bulan Juli mendatang, tiang listrik yang menjadi obstacle bandara akan segera dicabut oleh setelah jaringan listrik benar-benar sudah terelokasi secara penuh,”jelasnya. (humas)

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK), kembali membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk mengikuti rekrutmen Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual. Program yang dicanangkan oleh Kemenkes RI sejak 2017 ini, dikenal dengan nama Program Nusantara Sehat.

Sejak tahun 2017, lewat program Nusantara Sehat ini, telah merekrut sebanyak 4.342 tenaga kesehatan di 1.302 lokus Puskesmas pada 228 kabupaten/kota di 30 provinsi se-Indonesia. Mereka dikhususkan untuk ditempatkan pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Salah satunya di Kalimantan Utara (Kaltara).

Tercatat, hingga tahun 2017 melalui program ‘Nusantara Sehat’ ada sebanyak 34 tim tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya yang telah diperbantukan di Kaltara. “Program ini memiliki dua kategori. Yakni tim based dan perseorangan/individual,” ujar Usman, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara.

Menurutnya, program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diutamakan oleh pemerintah guna menciptakan masyarakat yang sehat mandiri dan berkeadilan. “Lewat program ini, tujuan kita bersama baik pusat maupun pemerintah daerah adalah dalam mengamankan kesehatan masyarakat (public health) di daerah Tertinggal, Perbataran dan Kepulauan sesuai dengan Nawa Cita dapat terwujud,” ungkapnya.

Berdasarkan pengumuman Kemenkes RI, BPPSDMK Nomor : DG.02.02/2.2/3206/2019, Rekrutmen Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individual dijadwalkan mulai pada tanggal 10 hingga 17 Juli 2019 mendatang. Rekrutmen ini merupakan tahap kedua. Tahap pertama, Kaltara mendapatkan alokasi 4 tenaga kesehatan individu. Di antaranya, satu Dokter Umum yang ditempatkan di Long Layu, dua Ahli Gizi ditempatkan di Desa Binter dan Mansalong, dan satu tenaga Kesehatan Lingkungan (Kesling) yang ditempatkan di Pembeliangan.

Untuk pengusulannya sendiri, lanjutnya, merupakan kewenangan langsung dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Yang mana saat ini, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati masing-masing daerah (Malinau, Nunukan, Bulungan), telah mengusulkan tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, dan tenaga gizi. Para tenaga kesehatan ini, nantinya akan ditempatkan di 25 Puskesmas DTPK yang ada di Kaltara. “Kita usulkan jumlah puskesmas di Kaltara. Untuk penempatan dan jumlah tenaga kesehatannya nanti, itu pusat yang menentukan,” tuntas Usman.(humas)

Maping Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Mandiri Tahun 2019 (Tahap I) :

1. Puskesmas Long Layu

– Dokter Umum

– Jumlah : 1 Orang

2. Puskesmas Desa Binter

– Ahli Gizi

– Jumlah : 1 Orang

3. Puskesmas Mansalong

– Ahli Gizi

– Jumlah : 1 Orang

4. Puskemas Pembeliangan

– Kesehatan Lingkungan

– Jumlah : 1 Orang

Total : 4 Orang Tenaga Kesehatan Nusantara

Usulan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Mandiri Tahun 2019 (Tahap II) :

1. Malinau

– Dokter Umum : 9 Orang

– Dokter Gigi : 6 Orang

– Tengaa Gizi : 5 Orang

– Tenaga Farmasi : 2 Orang

– Tenaga Kesehatan Lingkungan : 1 Orang

– Tenaga Kesehatan Masyarakat : 2 Orang

– Ahli Teknologi Laboratorium Medik : 5 Orang

2. Nunukan : Tenaga Kesehatan Nusantara untuk 9 Puskesmas (8 kategori terpencil, 1 sangat terpencil)

3. Bulungan : Tenaga Kesehatan Nusantara untuk 4 Puskesmas (kategori terpencil)

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara 2019

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Untuk penertiban aset pemerintah, utamanya di bidang perikanan dan kelautan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kini tengah menyiapkan perubahan pengelolaan aset bidang perikanan dan kelautan yang ada di Kaltara.

Salah satunya adalah aset Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang berada di Sebatik, Nunukan. Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 31 Juli 2018, tentang permohonan penyerahan aset SKPT Sebatik di Kabupaten Nunukan, aset tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada pusat.  

Selain SKPT Sebatik, aset lainnya yang akan diserahkan adalah Balai Benih Ikan (BBI) yang ada di Desa Limbu Sedulun, Kabupaten Tana Tidung (KTT). Jika SKPT ke pusat, BBI Sedulun akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Ini berdasar atas Surat dari Bupati Tana Tidung tertanggal 16 Oktober 2018, perihal Permohonan Penyerahan Aset Tanah dan Bangunan Balai Beni Ikan (BBI) Limbu Sedulun.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara Amir Bakry mengungkapkan, saat ini pihaknya bersama OPD terkaitnya sedang mempersiapkan administrasi untuk penyerahan aset senilai total Rp 20 miliar lebih tersebut.

“Kami telah bersurat ke Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dapat menindaklanjuti rencana penyerahan aset yang dimaksud. Ini sesuai dengan arahan pak gubernur pada rapat staf beberapa waktu yang lalu,” kaa H Amir Bakry.

Amri menjelaskan, terkait penyerahan aset SKPT sebatik, merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Kaltara kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk dapat membentuk UPT Pusat di Pelabuhan Perikanan (PP) Sebatik. Sedangkan untuk penyerahan BBI Limbu Sedulun kepada Pemerintah KTT, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah.

“Dalam UU tersebut diatur bahwa kewenangan pengelolaan perikanan Budidaya Air Tawar merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karenanya itu, nanti akan kita serahkan ke kabupaten,” jelasnya.

Gubernur, lanjut Amir selalu menekankan agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkup pemerintah provinsi memahami dan menjalankan aturan yang berlaku.

“Ikuti aturan yang ada, tidak masalah siapapun pengelolanya dilakukan oleh siapa. Yang penting dijalankan dan dirawat dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (humas)

REKAPITULASI ASET SKPT SEBATIK

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	PERALATAN DAN MESIN	989,080,300.00
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	3,315,239,670.00
3	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	3,119,309,000.00
4	ASET TETAP LAINNYA	4,061,973,000.00
TOTAL	11,485,601,97o.oo

REKAPITULASI BELANJA MODAL BALAI BENIH IKAN KAB. TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2015-2018

No	Nama/Jenis Barang	Nilai
	Rekap Belanja Modal Pengadaan Tanah	Rp.     587,482,000
	Rekap Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	Rp.     190,824,500
	Rekap Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.  7,147,785,090
	Rekap Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.  1,158,607,000
	Rekap Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.     224,241,600
Total Aset	Rp. 9,308,940,190