Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membentuk 2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yakni, PT Benuanta Kaltara Jaya dan PT Migas Kaltara Jaya. Untuk menjalankan kedua BUMD itu, Pemprov Kaltara melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) menggelar seleksi calon direksi BUMD. Dan, kini memasuki seleksi ulang. “Tahun lalu gagal mendapatkan direksi, jadi kita lakukan seleksi ulang. Hingga saat ini, baru satu orang yang menyatakan minat untuk mengikuti seleksi,” ujar Rohadi, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara saat menjadi narasumber Respon Kaltara (ResKal) edisi ke-43 di Kedai 99, Selasa (18/6).

Rohadi mengatakan, dasar hukum pembentukan BUMD mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. “Berdasarkan PP No. 54/2017, dan sesuai dengan instruksi Gubernur Kaltara untuk melakukan seleksi calon direksi dan komisaris,” kata Rohadi.

Seleksi ulang calon komisaris dan direksi kedua BUMD itu, mengacu pada pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018. Seleksi ulang, lanjut Rohadi, dilaksanakan mulai 11 hingga 25 Juni 2019. “Setiap perkembangan informasi seleksi mulai dari persyaratan umum calon direksi, dokumen persyaratan, ketentuan pendaftaran, tahapan seleksi, jadwal seleksi hingga dokumen kelengkapan calon direksi (Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup) akan disampaikan melalui website resmi Pemprov Kaltara (https://www.kaltaraprov.go.id/pengumuman),” beber Rohadi.

Rohadi berharap, bakal calon direksi yang mendaftar adalah orang-orang yang bagus dan memiliki kemampuan memajukan BUMD dalam rangka menggenjot pendapatan daerah.

Sebagai informasi, PT Migas Kaltara Jaya akan menangani Participating Interest (PI) persen di bidang minyak dan gas bumi (Migas), sedangkan PT Benuanta Kaltara Jaya untuk melakukan usaha-usaha di luar sektor migas.(humas)

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Usulan untuk menjadikan Politeknik Nunukan menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) secara mandiri akhirnya disetujui oleh Pemerintah, melalui Kementerian Riset dan Teknologi – Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti). Dijadwalkan, dalam waktu dekat PTN kedua di Kaltara itu, bakal diresmikan langsung oleh Menteri Ristek-Dikti, Mohammad Nasir.

Demikian informasi yang disampaikan Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT), Prof Adri Paton saat melakukan audensi dengan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Selasa (18/6). Selain Rektor UBT, turut hadir dalam audensi yang dilangsungkan di ruang rapat Kantor Gubernur itu, Rektor Universitas Kaltara (Unikaltar) Tanjung Selor, Prof Abdul Jabarsyah. Mereka juga turut menyertakan para pembantu rektor, dekan dan beberapa dosen.

Beberapa hal tadi disampaikan dalam pertemuan itu. Pertama, Adri Patton melaporkan kepada Gubernur mengenai rencana kunjungan kerja Menteri Ristek-Dikti Mohammad Nasir ke Kaltara dalam waktu dekat nanti. Kedatangan Menristek akan meresmikan Politeknik Negeri Nunukan, juga meresmikan fasilitas Science Techno Park (STP) di UBT.

Kedua, disampaikan progress kegiatan pembangunan yang dilakukan di UBT. Di antaranya, ada pembangunan laboratorium dan beberapa fasilitas lainnya. Adri Paton menyebutkan, beberapa kegiatan sudah jalan. Ada yang mulai pemancangan, ada yang sudah tahap pembangunan.

Gubernur mengatakan, disetujuinya Polteknik Nunukan menjadi negeri merupakan kabar yang menggembirakan. Sekaligus sebagai jawaban upaya dalam mengusulkan status Politeknik Nunukan menjadi Politeknik Negeri yang berdiri sendiri.

“Usulan ini, kita sampaikan langsung ke Kementerian Riset-Dikti beberapa bulan lalu. Karena Pak Menteri berhalangan, ketika itu diterima oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenristekdikti Bapak Prof Dr Ainun Na’im,” kata Gubernur. Ketika itu, lanjut Irianto, dirinya dengan didampingi direktur Politeknik dan juga Rektor UBT mengusulkan agar Politeknik Nunukan yang selama ini masih di bawah Politeknik Negeri Samarinda dimandirikan atau ditingkatkan statusnya menjadi Satker Perguruan Tinggi atau Politeknik Negeri sendiri.

“Dan alhamdulillah, disetujui. Insya Allah tahun ini juga akan diresmikan. Usulan dinegerikannya Politeknik Nunukan ini kita sampaikan, bertujuan untuk mempermudah dan memperluas pelayanan. Utamanya, layanan untuk akses pendidikan tinggi di daerah perbatasan dan 3T (terdepan, tertinggal dan terluar) seperti Kaltara. Juga untuk pemenuhan kebutuhan SDM, serta ketersediaan sarana dan prasarana,” urainya.

Selain Politeknik Nunukan, ketika itu juga Gubernur mengusulkan penambahan Program Studi (Prodi) S1 di UBT. Yaitu S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, S1 Akuntansi dan S1 Ners. “Alhamdulillah juga, tadi disampaikan Pak Rektor tadi, Kementerian Riset-Dikti telah menyetujui peningkatan kedua Prodi itu, dari sebelumnya D3 menjadi S1,” imbuh Gubernur.

Kemudian dari Universitas Kaltara, melalui Rektornya Prof Abdul Jabarsyah, dalam, audensi tersebut disampaikan perkembangan universitas yang berada di ibukota provinsi itu. “Alhamdulillah, perkembangannya cukup signifikan. Terutama terkait dengan proses akreditasi. Meski masih akreditasi C, poinnya yang belum terpenuhi tinggal sedikit lagi. Kita berharap, semua fakultas di Universitas Kaltara bisa berakreditasi B. Sehingga bisa bersaing dengan universitas-universitas lainnya di Indonesia,” kata Irianto.

Gubernur menegaskan, pihaknya memberikan perhatian besar terhadap keberadaan perguruan tinggi di Kaltara. Hal ini sebagai upaya kita dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). “Pemerintah Provinsi juga sangat mensupport. Meski dengan menyesuaikan kemampuan anggaran, serta kewenangan kita,” tandasnya. (humas)

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menerima audensi jajaran manajemen PT PLN (persero) wilayah Kaltim-Kaltara, yang dipimpin oleh General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Kaltim-Kaltara Djoko Dwijatno dan Muhammad Ramadhansyah, GM Unit Induk Pembangunan, Selasa (18/6). Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kaltara itu, mereka menyampaikan laporan mengenai kondisi kelistrikan dan progres pembangunan infrastruktur pembangkit di Kaltara.

Salah satunya dilaporkan dalam pertemuan tersebut, soal pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 2×7,5 Megawatt (MW) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2×7 MW di Gunung Seriang, Tanjung Selor, Bulungan. Disampaikan, kedua pembangkit tersebut akan dioperasikan tahun ini. “Untuk PLTMG 2×7,5 MW, mulai hari ini (kemarin, Red) sudah komisioning atau ujicoba mesin. Direncanakan akhir Juli atau paling lambat akhir Agustus sudah bisa dioperasikan,” kata Djoko di depan Gubernur. Sementara itu, PLTU di Gunung Seriang (Tanjung Selor), Malinau dan Nunukan disebut juga sudah bisa dioperasikan paling lambat akhir tahun nanti. “PLTU sekarang dalam proses pembangunan tahap akhir,” jelasnya.

Hal lainnya, dilaporkan tadi soal progres pembangunan jaringan transmisi dari Kaltim – Kaltara. Termasuk persoalan terjadinya pemadaman bergilir di Pulau Bunyu. PT PLN  telah memberikan jaminan, akan mendatangkan generator pengganti dari Pulau Sebatik ke Pulau Bunyu.

Rencananya, generator itu akan diberangkatkan dari Pulau Sebatik pada Selasa (18/6) kemarin, dengan menggunakan kapal. Sedangkan estimasi proses pemasangannya akan memakan waktu seminggu, hingga benar-benar normal beroperasi.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur memberikan apresiasi, meski dinilainya kinerja PLN selama ini lambat. Dalam pembangunan pembangkit misalnya. Secara terbuka Irianto menyampaikan, bahwa proses pembangunan pembangkit listrik di Kaltara selama ini tergolong lambat. Dan hal itu perlu menjadi evaluasi bagi PLN, agar ke depan bisa bekerja lebih baik lagi.

“Seperti contoh PLTMG dan PLTU di Tanjung Selor. Ini sudah dimulai lama, dan sempat mangkrak. Kemudian ketika saya masih Pj Gubernur, saya sempat laporkan ini langsung kepada Presiden. Ketika itu langsung direspons dengan memerintahkan Ibu Rini, selaku Menteri BUMN. Ibu Rini juga saya ajak melihat langsung, hingga akhirnya menginstruksikan Dirut PLN untuk melanjutkan pembangunan. Dan sesuai instruksinya ketika itu, seharusnya akhir 2018 sudah bisa operasi. Jadi ini sudah mundur dari target yang diminta Ibu Rini,” ungkapnya.

Begitu pun dalam hal pembangunan transmisi. Dikatakan Gubernur, rencana pembangunan transmisi sudah dimulai sejak lama. Namun progresnya hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. “Itu (pembangunan transmisi) sudah rencana sejak 5 tahun lalu. Tapi sampai sekarang belum kelihatan progress pembangunan transmisinya,” kata Irianto.

Mengenai persoalan listrik, Gubernur mengatakan, sangat memberikan perhatian serius. Kenapa listrik penting? Menurutnya, listrik sudah menjadi urat nadi dalam kemajuan suatu wilayah. Daerah akan sulit maju kalau listriknya kurang. Sebaliknya, sebuah wilayah akan cepat maju dan berkembang jika listriknya memadahi.  “Kalau soal listrik, saya sangat serius. Makanya saya agak keras. Setiap ada persoalan listrik, saya juga selalu komunikasi, baik dengan jajaran direksi di PLN Pusat maupun yang ada di wilayah. Bahkan kalau ada kesempatan langsung dengan Menteri BUMN, maupun ke Presiden. Tujuannya agar listrik di Kaltara semakin memadahi.  Karena kalau listrik aman, saya yakin pembangunan di Kaltara juga akan cepat maju. Termasuk pula dalam hal menarik investasi,” imbuhnya. (humas)