Latest Posts

KIPI Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kaltara

BERANDA

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memproyeksikan rencana investasi di provinsi termuda di Tanah Air ini akan terus mengalami angka yang positif tiap tahunnya. Apalagi dengan adanya Kawasan Industri Pelabuhan Industri (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkupadi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan yang realisasinya mulai berjalan. “Salah satu proyek utama di Kaltara yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN) KIPI Tanah Kuning. Konsumsi swasta juga diperkirakan akan tumbuh meningkat yang didorong oleh perbaikan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja seiring dengan pembangunan proyek strategis di Kaltara,” papar Gubernur.

Hingga pertengahan Juni 2019, disebutkan Irianto, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltara melalui Online Single Submission (OSS) Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, rencana investasi di Kaltara mencapai Rp 736,3 triliun.

Dimana, rencana investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 656,7 triliun, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 79,6 triliun. Guna diketahui, BKPM RI menargetkan realisasi investasi 2019 di Kaltara dari 2 jenis penanaman modal tersebut, sebesar Rp 9,018 triliun. Dimana, target realisasi investasi tersebut sesuai dengan Peraturan BKPM RI No. 09/2018 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Modal Tahun Anggaran 2019. “Target itu meningkat dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 4,640 triliun,” urai Gubernur.

Untuk diketahui, realisasi investasi PMA triwulan I tercatat ada 21 proyek, sementara PMDN ada 41 proyek. Sektor investasi yang paling dominan berasal dari bidang tanaman pangan, perkebunan dan perternakan. Disusul, sektor indsutri makanan, listrik, gas, dan air lalu sektor pertambangan. “Sektor investasi memang menjadi prioritas untuk dapat direalisasikan. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, geliat investasi di sejumlah bidang menjadi perhatian. Utamanya, investasi bidang kelistrikan, industri dan lainnya,” urainya.

Untuk perkembangan KIPI, lanjut Gubernur, saat ini sudah mulai dilakukan pembebasan lahan oleh dua perusahaan yang telah memiliki izin pengelolaan kawasan industri di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Yakni, PT Adidaya Supra Kencana dan PT Kayan Patria Propertindo. Tidak hanya itu, Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan, telah menyepakati delineasi peruntukan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi seluas 10.100 hektare. “Sesuai kesepakatan delineasi, kawasan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi seluas 10.100 hektare berada di Desa Tanah Kuning, Desa Mangkupadi dan Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan,” jelas Irianto.

Keberadaan delineasi sangat memudahkan pemerintah dan pihak swasta melakukan pembebasan lahan. Pasalnya, sebelum adanya delineasi, belum bisa diketahui lokasi mana yang masuk dalam kawasan KIPI.

Dikatakan, dua perusahaan yang berminat menjadi pengelola KIPI, yakni PT Adidaya Supra Kencana telah mendapatkan izin kawasan industri seluas 314 hektare. Sementara, untuk perusahaan PT Kayan Patria Propertindo (KPP) mendapatkan izin kawasan industri seluas 380 hektare. “Baru KPP yang melakukan pembebasan lahan seluas 21 hektare. Sedangkan PT Adidaya Supra Kencana baru melakukan pendekatan invetarisir untuk menentukan kesepakatan nominal untuk harga pembebasan lahan,” ungkap Irianto.

Pemprov Kaltara, terus mendorong kepada dua perusahaan tersebut segera untuk melakukan pembebasan lahan. “Kita targetkan tahun ini, masing-masing perusahaan tersebut melakukan pembebasan lahan itu minimal 50 hektare. Agar selanjutnya perusahaan tersebut bisa mendapatkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI),” beber Gubernur.

Sebagai informasi, sejak direncanakan beberapa tahun lalu, dan masuk sebagai PSN, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 58/2017, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 119, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan terhadap progress pembangunan KIPI. Bahkan sampai keluarnya kembali Perpres No. 56/2018, sebagai perubahan kedua tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Tidak hanya KIPI yang akan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi. Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor juga diyakini dapat menjadi menopang pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan informasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Suheriyatna, desain KBM Tanjung Selor telah di-review kembali oleh pemerintah pusat.

Dijelaskannya, pemerintah pusat menyarankan agar KBM Tanjung Selor tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru. Akan tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga dampak positifnya bagi masyarakat cukup besar. “Pemerintah pusat menyarankan, agar KBM Tanjung Selor juga dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi. Sehingga keberadaannya dapat memberikan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi selain KIPI,” beber Suheriyatna.

Diberitakan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kaltara pada 2019 diperkirakan akan kembali tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu dengan range sebesar 6,92 hingga 7,32 persen (YoY). Dari dalam negeri, peningkatan diperkirakan berasal dari lapangan usaha konstruksi sejalan dengan terus berlanjutnya percepatan pembangunan proyek strategis dan infrastruktur yang dilakukan sepanjang 2019.(humas)

Besok, Pemprov Layani Pengobatan Gratis di Lokasi Kebakaran Juata Laut

BERANDA

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Guna mengurangi beban para korban bencana kebakaran di Kelurahan Juata Laut, Kota Tarakan yang terjadi beberapa hari lalu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menggelar pelayanan pengobatan gratis bagi warga terdampak dan sekitar wilayah bencana.

Diungkapkan Gubernur, selain bantuan dalam bentuk materi, warga terdampak bencana juga sangat memerlukan bantuan pengobatan. Dari itu, diperintahkanlah Dinkes untuk menggelar pengobatan gratis yang dilakukan dokter umum dan spesialis sesuai dengan kebutuhan warga. “Oleh Dinkes, pelayanan pengobatan gratis ini difokuskan di wilayah eks kebakaran, pada hari Rabu (26/6) di SD Negeri 033 Juata Laut,” kata Irianto.

Dalam pengobatan ini, terlibat 10 dokter umum dan 5 dokter spesialis. Yakni, spesialis penyakit dalam, anak, mata, paru dan kulit. “Untuk jumlah dokter, baik umum maupun spesialisnya, Dinkes masih berkoordinasi dengan pihak RSUD Tarakan,” jelas Gubernur.

Waktu pelayanan pengobatan gratis, dimulai dari pukul 8 pagi hingga selesai. “Saya mengundang dan mengajak seluruh warga terdampak bencana kebakaran, juga warga sekitar yang butuh pelayanan kesehatan untuk memanfaatkan layanan gratis ini,” urai Irianto.

Pelayanan ini, merupakan bagian dari program dokter terbang yang dilaksanakan Dinkes Kaltara setiap tahun. Pada tahun ini, program tersebut menerima alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara senilai Rp 793 juta. “Program ini untuk pelayanan kesehatan di 14 wilayah DPTK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan) di Kaltara. Salah satunya di Kota Tarakan,” timpal Kepala Dinkes Kaltara, Usman. Sebagai informasi, sejak dimulai pada 2014, hingga Mei 2019, program dokter terbang yang digagas langsung oleh Gubernur Kaltara D H Irianto Lambrie, sudah melayani 8.324 warga di wilayah DPTK.(humas)

Tim Puslitbang Polri Lakukan Supervisi Ke Polres Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, NUNUKAN

Berandankrinews.com-Nunukan, Tim Puslitbang Polri lakukan supervisi ke Polres Nunukan, tim yang dipimpin Kombes Pol Drs. M Asrul Aziz didampingi AKBP Galuh Indragiri, Dr Mulyana, Dosen, PNS Syakur, Staf Litbang, PNS Triyanti, Staf Litbang, siang tadi tiba di Kabupaten Nunukan dan disambut baik Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro, SIK, MH, Waka Polres ,Para Kabag dan Kasat Polres Nunukan dibandar udara Nunukan, Rabu (26/6/19).

Adapun kunjungan kerja Tim Puslitbang membahas Tunjangan khusus kepada anggota polri yang bertugas di wilayah terpencil dan wilayah perbatasan.

Selanjutnya, tim Puslitbang melanjutkan pertemuan bersama Kapolres dan Para pejabat Polres Nunukan di Ruang Dharmalaksana, Mapolres Nunukan.

Dalam sambutan Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro, SIK, MH, menyampaikan mengenai situasi wilayah Hukum Polres Nunukan dari Situasi Kamtibmas, geografi wilayah polres Nunukan hingga Kasus yang menonjol di wilayah perbatasan.

“Kasus yang menonjol, peredaran Narkoba yang di ungkap Polres Nunukan cukup berhasil dengan menyita Barang bukti pada tahun 2018 hingga 2019 bulan Juni sekitar 80 Kilogram,” Papar Kapolres.

Kapolres juga mengatakan, jika Kasus TKI ilegal juga cukup menjadi perhatian pemerintahan pusat.

Selain itu, Kapolres juga menyampaikan kepada Tim Supervisi Puslitbang agar kiranya Anggota Polres Nunukan dapat di usulkan untuk mendapatkan tunjangan khusus Perbatasan, dikarenakan wilayah Polres Nunukan juga berada diwilayah perbatasan.

“Sementara yang baru mendapatkan Tunsus 55 persen sampai dengan 100 persen baru Polsek jajaran, sementara beban tugas Anggota Polres Nunukan juga sama dengan Anggota yang berada di Polsek – Polsek jajaran,” tutur Kapolres.

AKBP Teguh menuturkan, Pertimbangan lainya untuk meningkatkan disiplin bagi Anggota Polres dan mencegah tingkat kecemburuan dan pelanggaran-pelanggaran. Biaya hidup untuk wilayah Nunukan cukup tinggi dibandingkan dengan Wilayah Jawa sehingga hal ini yang mendasari untuk dapat dipertimbangkan mendapat tunjangan khusus.

Kapolres Nunukan juga mengenalkan Terobosan Inovatif Polres Nunukan yaitu, Peningkatan Pelayanan Publik berbasis IT yang telah di bangun Ruang Comand Center Polres Nunukan.

“Ruang Comand Center yang terintegrasi dengan intansi terkait seperti Pemerintah, Perbankan, tempat Ovit yang terintegrasi melalu CCTV dengan Alarm Punic Button, Aplikasi yang berbasis Android Polres Nunukan peduli, Aplikasi sebatik dan Aplikasi Sebuku dengan Aplikasi penggunaan anggaran yang transparansi,” jelas AKBP Teguh Triwantoro.

Sementara itu, Kombes pol Drs. M Asrul Aziz dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi kepada Kapolres Nunukan yang telah melakukan terobosan inovasi di polres Nunukan baik di bidang sarana Peningkatan Pelayanan maupun inovasi Pembangunan Comand center berbasis IT dan Aplikasi berbasis IT yang memudahkan pelayanan publik dan operasional tugas kepolisian.

“Polres Nunukan harus bangga punya Kapolres yang berani melakukan perbaikan dan Terobosan inovatif,” Kata Kombes M Asrul Asri .

M Asrul mengatakan, Kegiatan tim Puslitbang ke wilayah Kaltara termasuk Polres Nunukan supervisi terkait Tunjangan khusus yang di berikan kepada anggota polri yang bertugas di wilayah pulau-Pulah terpencil dan wilayah perbatasan.

Usai kegiatan pertemuan dengan Pejabat polres Nunukan, Tim puslitbang melakukan peninjauan Ruang Comand Center dan juga melakukan pertemuan dengan Ibu Bhayangkari Polsek Nunukan dan KSKP yang telah menerima tunjangan khusus yang di berikan kepada suaminya yang dinas di Polsek perbatasan dan pulau terluar.

Pertemuan ini bertujuan untuk mendalami terhadap tunjangan khusus yang di berikan kepada anggota apakah mencukupi atau masih perlu di evaluasi oleh Tim Puslitbang.

Setelah melakukan tatap muka dengan Ibu-Ibu Bhayangkari, Tim puslitbang berasama ibu -ibu Bhayangkari melanjutkan Kunjungan ke Polsek KSKP dan Polsek Nunukan.

Rencananya besok Tim puslitbang akan melakukan supervisi ke Polsek Sebatik Barat dan Polsek Sebatik Timur. (Humas/Red)

Peringati HANI, Bupati Nunukan Ajak Masyarakat Hidup Sehat Tanpa Narkoba

ADVERTORIAL, BERANDA, NUNUKAN

Berandankrinews.com-Nunukan, pada puncak Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2019 yang digelar BNN Kabupaten Nunukan yang berlangsung di Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Rabu (26/6/19).

Kepala BNNK Nunukan, Kompol Lamuati, SH menyampaikan dalam sambutannya kegiatan yang rutin diadakan setiap tanggal 26 Juni ini sebagai wujud keprihatinan dunia dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Beberapa hal upaya yang perlu dilakukan adalah advokasi dan diseminasi tentang bahaya atau dampak buruk narkotika. Bersama komponen masyarakat, instansi Pemerintah Kabupaten Nunukan dan instansi-instansi vertikal yaitu TNI Polri.

“Melakukan deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan tes urine, kami tidak henti-hentinya berkoordinasi dengan ketua rukun tetangga, seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan dan organisasi. Untuk terus kita berjuangkan melakukan edukasi tentang bahaya narkoba, karena kita sama-sama tahu kalau ada yang terjangkit narkoba, maka masa depan anak bangsa kita akan suram,” jelas Lamuati.

Sementara itu, Dalam sambutan Bupati, yang dibacakan Asisten I, Muhammad Amin, SH menyampaikan, Upaya penanggulangan permasalahan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika di Masyarakat. Hal ini selaras dengan tema Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2019 “Milenial Sehat Tanpa Narkotika Menuju Indonesia Emas”.

Lanjut Asisten I, Penanggulangan permasalahan narkotika harus aa secara terstruktur, sistematis dan massif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

“Penanggulangan tersebut dapat
dilakukan secara seimbang melalui pendekatan hukum dan kesehatan, sosial serta pendidikan, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia dapat terlaksana dengan baik untuk menghadapi tantangan ancaman kejahatan narkotika dengan berbagai modus operandi, sehingga dibutuhkan semangat, komitmen dan tekad yang kuat dalam mengatasi permasalahan yang tanpa batas,” Tuturnya.

Lanjutnya, memerangi narkoba sampai tuntas menjadi prioritas Pemerintah bersama dengan masyarakat, olehnya itu dukungan seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan dalam mengemban tugas dan amanah yang diberikan rakyat.

“Marilah berjuang bersama, bekerja sekuat tenaga, menjadikan negata kita bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, karena jika Masyarakat sehat maka negara akan kuat,” Ungkapnya.

Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan tidak luput dari ancaman bahaya narkoba, bahkan BNN meriliscdata bahwa Provinsi Kalimantan Utara sebagai pintu masuk Narkoba terbesar ke lima di Indonesia, selain itu dilihat dari pelakunya, para pengguna narkoba merasuki semua lapisan Masyarakat. Dari orang dewasa, pemuda-pemudi, remaja bahkan anak-anak yang diperkotaan maupun di pedesaan.

Hal ini dimungkinkan karena wilayah kabupaten Nunukan yang sangat luas dengan karakteristik geografi serta jalur transportasi yang beragam dan tidak sepenuhnya terpantau pihak berwajib, oleh itu di perlu dilakukan pengetatan pemeriksaan pintu masuk, baik Bandar Udara, Pelabuhan lintas laut dan batas negara.

“Kita tidak boleh lengah dan harus segera mengambil langkah yang tepat. Kita perlu segera bertindak, karena bila kita lengah, maka akan mengancam keberlangsungan generasi. Oleh itu diperlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak,” urainya.

Tugas dan tanggung jawab ini, kata Asisten 1, tidak semata tertuju pada pemerintah tetapi juga tanggung jawab individu, keluarga dan kelompok-kelompok dalam lingkungan sosial. Mereka yang terlibat dan terlanjur mengunakan narkoba, perlu kita tolong dan selamatkan, khususnya remaja san pemuda agar masa depannua tidak hancur dan dapat memanfaatkan potensi dirinya dengan baik serta berguna bagi bangsa dan negara.

Kepada Jajaran TNI Polri dan Instansi lainnya di Kabupaten Nunukan saya berikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih atas upaya dan perjuangan dalam memberantas segala bentuk upaya peredaran dan penyalagunaan narkobadi Kabupaten Nunukan, sementara kepada Jajaran Pemerintahan, Camat hingga RT, para relawan, LSM, Pendidik, Pemuda-pemudi dan seluruh pihak atas upaya dan langakh-langkah yang dilakukan selama ini dalam mencegah peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika.

“Saya berharap agar terus meningkatkan kepeduliaan dan pengabdiannya, marilah kita terus berjuang bersama, bekerja sekuat tenaga menjadikan negara kita khususnya kabupaten Nunukan yang kita cintai bersih dari peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika. Selamat memperingati hari anti narkotika internasional tahun 2019, mari kita bersama-sama untuk terus mempromosikan hidup sehat tanpa narkoba. (Red).

Kepala BNNK Nunukan: Peringatan HANI Bermakna Menekankan Kaum Milenial Menjadi Generasi Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas

BERANDA

Berandankrinews.com-Nunukan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Nunukan mengelar Anti Narkotika International (HANI) tahun 2019, di Lantai IV Kantoe Bupati Nunukan, Rabu (26/6/19).

Dengan tema yang di usung ditahun ini mengangkat tema ‘Milenial Generasi Millenial Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas’.

Kepala BNN Kabupaten Nunukan, Kompol Lamuati, SH mengatakan, makna Hari Anti Narkotika Internasional 2019 ini yang perlu ditekankan kepada Masyarakat Nunukan khususnya Generasi muda atau kaum Milenial supaya kedepan menjadi generasi yang sehat tanpa narkoba menuju Indonesia Emas.

“Di kandung maksud untuk tahun 2045 kita sama-sama mengetahui bahwa hal itu merupak suatu demografi untuk mengisi pembangunan negeri kita ini,” Kata Lamuati.

Dikatakan Kepala BNNK Nunukan, yang terpenting sekali adalah memberikan edukasi untuk pemahaman terhadap generasi muda kita, terutama dilingkungan sekolah dari Paud sampai SLTA dan Kampus serta melalui tokoh agama.

“Seperti yang telah kita laksanakan bekerja sama dengan Kementerian agama, Jumat kemarin, Kami minta kepada para Ustad memberikan khutbah yang diselipkan tentang dampak buruk dan bahaya Narkoba secara serentak di seluruh Masjid Se Kabupaten Nunukan,, ini lah salah satu yang real yang kami lakukan” Ujar Kompol Lamuati.

Selain itu, Kata Lamuati, setiap hari senin BNNK Nunukan melakukan edukasi atau penyuluhan dampak buruk Narkoba di Kantor urusan Agama Nunukan kepada calon Pengantin, ini wajib dilakukan untuk membentuk generasi kedepan yang tidak mengunakan narkoba.

Selama tahun 2019 ini, diketahui telah banyak instansi baik pemerintahan maupun Swasta yang telah melakukan tes urine.

Menurut Lamuati, yang telah melakukan tes urine cukup banyak, terutama masyarakat itu cukup tinggi, karena komitmen pemerintah daerah Nunukan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah wajib melakukan tes urine guna untuk melakukan deteksi dini.

“beberapa instansi yang melakukan tes urine, Imigrasi, Disdamkar, pengadaian, KPPN, TNI Polri, Kejaksaan, PN dan Agama, ada banyak sudah,” Katanya.

Sementara untuk pelaksanaan rehabilitasi, kata Pria berpangkat satu bunga ini mengatakan, yang positif dari OPD-OPD semua direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi, Namun ada beberapa yang tidak disiplin mengikuti rehabilitasi sehingga yang bersangkutan diberikan sanksi tegas oleh pimpinannya masing-masing.

Lamuati juga mengatakan, untuk itu beberapa upaya yang terus digenjot untuk mengantisipasi penyalagunaan narkoba yaitu melakukam sosialisasi dan tes urine.

“Seluruh ketua RT di Kelurahan Nunukan Barat kita lakukan tes urine untuk mengantisipasi terjadinya penyalagunaan narkoba inilah upaya-upaya kita agar penyalagunaan bisa diatasi,” kata Lamuati.

Kompol Lamuati menyebutkan ada tiga efek besar dari narkotika yaitu, Stimulan, depresan dan Hasutnegen. “Ketiga efek ini kalau sudah berdampak pada manusia, maka orang tersebut tidak akan ada lagi rasa takutnya melakukan tindakan kriminal,” katanya. (Red)