Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan. Pengembangannya, diharapkan menjadi sebagai salah satu sarana pergerakan ekonomi baru di provinsi termuda ini. “Tidak hanya menjadi KIPI (Kawasan Industri Pelabuhan Internasional) di Tanah Kuning-Mangkupadi, KBM Tanjung Selor juga kita harapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kaltara,” terang Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr H Suriansyah pada pertemuan dengan 12 kementerian di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur, Senin (25/6).

Menurutnya, hasil reviu dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Tanjung Selor saat ini masih berstatus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai Ibukota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor diharapkan dapat berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). “Tanjung Selor diharapkan mampu menjadi pendorong perekonomian kawasan perbatasan,” jelas Suriansyah.

Suriansyah berharap adanya kunjungan dari pemerintah pusat ini dapat mempercepat realisasi terwujudnya KBM Tanjung Selor. Sehingga, area KBM dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan. “Tim dari pemerintah pusat juga persiapan melakukan kunjungan lapangan ke wilayah KBM,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara mengungkapkan, pemerintah pusat menyarankan agar KBM Tanjung Selor tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru. Akan tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga dampak positifnya bagi masyarakat cukup besar. “Pemerintah pusat menyarankan, agar KBM Tanjung Selor juga dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi. Sehingga keberadaannya dapat memberikan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi selain KIPI,” tutupnya.(humas)

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie akan berupaya meminta penambahan kuota calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk wilayah Provinsi Kaltara tahun ini. Hal tersebut ditempuh, apabila jumlah peserta yang lulus passing grade pada pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) melalui Computer Assisted Test (CAT) untuk Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN 2019 melebihi kuota tersedia. Juga, apabila nilai total CAT peserta terbilang baik.

“Seperti tahun lalu, saya akan coba menemui dan mengkomunikasikan dengan Rektor IPDN agar kuota lulusan IPDN Kaltara tahun ini dapat ditambah. Dengan syarat, banyak peserta yang nilai CAT-nya baik, dan belum tertampung pada kuota reguler yang diberikan tahun ini,” kata Gubernur saat memberikan arahan sebelum pelaksanaan SKD melalui CAT SPCP IPDN 2019 hari pertama di Laboratorium CAT BKD Kaltara, Selasa (25/6).

Pada tahun lalu, berkat upaya Gubernur Kaltara, akhirnya Rektor Kaltara mengeluarkan kebijakan menambah lulusan yang diterima dari kuota reguler 20 praja menjadi 32 praja. “Untuk hal ini, saya minta dukungan dan doa dari peserta juga masyarakat Kaltara agar dilancarkan upaya tersebut. Mengingat, seluruh provinsi bahkan daerah juga akan mengupayakan penambahan kuota yang diterima nantinya. Jadi, kita bersaing dengan daerah lain,” ungkap Irianto.

Untuk tahun ini, kuota Praja IPDN 2019 bagi Kaltara sebanyak 23 orang. Sementara peserta yang seleksi kompetensi dasar (pasca seleksi administrasi), sesuai data BKD Kaltara sebanyak 355 orang. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) hari pertama dimulai Selasa (25/6), dan dilanjutkan hari ini (26/6). “Seleksi ini bersifat kompetitif dan akuntabel. Banyak orang mengira pejabat pemerintahan dapat mengintervensi hasil seleksi ini. Saya pastikan, gubernur juga Rektor IPDN sekalipun tak bisa mencampuri hasil akhirnya. Selain itu, proses seleksi hingga pembelajaran di IPDN diawasi langsung oleh KPK,” tegas Gubernur.

Sebagai informasi, seleksi kompetensi dasar menggunakan passing grade dengan 100 soal yang terbagi dalam 3 jenis tes. Yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan passing grade 75, Tes Intelijensia Umum (TIU) 80, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 143. Dari data BKD, pada hari pertama untuk sesi ke-1 dari 70 peserta terdata, 66 diketahui hadir, dan yang lulus passing grade 9 orang. Lalu di sesi ke-2, 59 peserta hadir, 11 tidak hadir, dan yang lulus passing grade 3 peserta.

“Bagi peserta yang belum berhasil lulus passing grade, jangan berputus asa karena seleksi ini bukan satu-satunya jalan penentu masa depan. Kalian, saya sarankan untuk melanjutkan seleksi di perguruan tinggi negeri lainnya di Indonesia atau luar negeri yang bekerjasama dengan Pemprov Kaltara. Atau sekolah tinggi kedinasan lainnya yang juga berafiliasi dengan Pemprov Kaltara,” tutupnya.(humas)

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Program Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (P-KRPL) di Kalimantan Utara (Kaltara) sudah mulai berjalan. Sejak April 2019, dana untuk kegiatan yang merupakan salah satu program Kementerian Pertanian itu, telah disalurkan rekening Kelompok Wanita Tani (KWT) yang masuk dalam daftar program tersebut.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, P-KRPL adalah program pengembangan komoditi pangan yang berbasis sumber daya lokal, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

“Informasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, program ini telah mulai direalisasikan. Bantuan langsung ke rekening Kelompok Wanita Tani (KWT) sejak April 2019 lalu,” kata Gubernur.

Pendanaan P-KRPL berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer ke rekening masing-masing kelompok. Sesuai data di DPKP Kaltara, pada  2019 ini, program P-KRPL terbagi dua. Yaitu, bantuan untuk 21 Kelompok Wanita Tani sesuai Keputusan PPK DPKP Nomor: 237/DPKP-VI, tentang penetapan penerima manfaat kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari tahap tenumbuhan. Kemudian, yang kedua, bantuan kepada 26 Kelompok Wanita Tani sesuai Keputusan PPK DPKP Nomor: 207/DPKP-VI, tentang penetapan penerima manfaat kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari tahap pengembangan.

Irianto yang didampingi, Kepala DPKP Kaltara, Andi Santiaji mengatakan, bantuan KRPL ini, selain untuk memenuhi kegutuhan gizi  dan pangan keluarga, juga dapat menambah penghasilan keluarga. Di mana dari hasil penjualan kelebihan produksi sayur atau hasil ternak bisa memberikan pemasukan. “Sehingga Ibu-ibu tidak perlu belanja harian lagi untuk memenuhi kebutuhan harian mereka dan tidak tergantung lagi pada harga pangan yang ada di pasar. Karena sudah tersedia di halaman rumah mereka minimal ketahanan pangan keluarga terpenuhi,” ujarnya.

“Penerima manfaat bantuan KRPL ini diusulkan dari kabupaten/kota, kemudian mereka membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) ditingkat kabupaten/kota dan telah melalui proses verifikasi.  Diharapkan dalam satu desa terdapat satu kelompok yang kita berikan bantuan dengan besaran Rp50 juta,” terang Andi Santiaji.

Dana yang diberikan ini, lanjutnya diperuntukkan antara lain, untuk kebun bibit, pengembangan pekarangan, hingga pengolahan. “Maksudnya setiap kelompok harus memiliki satu kebun bibit untuk dapat memenuhi kebutuhan bibit, polybag, beserta pupuk kompos untuk anggota. Kebun bibit ini juga bisa menjadi laboratorium untuk anggota belajar, praktek dan lain lain. Selanjutnya setiap anggota KWT harus menyiapkan lahan pekarangan yang akan dikembangkan dan ditanami,” urainya.

Kemudian masih kata Andi Santiaji, jika terdapat kelebihan dari hasil panen, selain dapat dibagi pada tetangga sekitar juga bisa diolah menjadi olahan rumah yang bisa dijual. Hasil penjualan bisa digunakan untuk pengembangan dan penanaman selanjutnya dan hasil penjualan dikelola oleh kelompok bukan perorangan.

“Kami berharap bukan hanya ada di desa – desa saja, tapi ke depannya di setiap rumah bisa memanfaatkan pekarangannya. Sehingga menjadi kawasan yang mandiri pangan dan dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan menopang kebutuhan pangan di kaltara,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, setiap program bantuan, oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara  selalu dilakukan monitoring perkembangan dan pelaksanaannya. Di samping itu, melalui penyuluh pendamping juga akan mendampingi, membina dan menjadwalkan kapan penanaman di tingkat kelompok. Termasuk bagaimana manajemen kelompok. “Penyuluh pendamping yang bertanggung jawab system pengelolaan bantuan dan keuangan di tingkat kelompok,” pungkasnya.(humas)

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diminta segera mengusulkan program untuk sarana pendukung Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Ini menyusul adanya rencana kunjungan dari 12 kementerian untuk meninjau lokasi rencana pembangunan pusat pemerintahan tersebut.

Bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (24/6) jajaran OPD berkoordinasi terkait usulan tersebut yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H Suriansyah.

Dikatakan Sekprov, rapat ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Inpres No. 9/2018 mengenai Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. “Setiap OPD harus menyiapkan semua bahan usulan pembangunan sarana pendukung KBM Tanjung Selor, dan harus dikomunikasikan dengan kementerian terkait. Jadi, bisa dipertimbangkan pembangunannya dan didukung kementerian. Ini bentuk kesungguhan kita untuk mencari magnet pengembangan KBM Tanjung Selor,” jelas Sekprov.

Menurutnya, pembangunan sarana pendukung KBM Tanjung Selor sangat penting untuk disusun dan disesuaikan prioritasnya agar wilayah tersebut dapat berkembang, tidak hanya menjadi pusat pemerintahan saja. “Rencananya, 12 kementerian dan lembaga terkait akan melakukan kunjungan ke Kaltara dan menggelar pertemuan dengan Pemprov Kaltara untuk membahas tindak lanjut Rencana Aksi Inpres No. 9/2018,” urai Sekprov. Selain itu, juga akan dilakukan peninjauan langsung ke lokasi KBM Tanjung Selor pada 25 Juni 2019.(humas)

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Dalam rangka mengisi formasi jabatan kepala sekolah (Kepsek) jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri di lingkup Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melaksanakan rekrutmen jabatan tersebut.

Dikatakan Kepala Disdikbud Kaltara Sigit Muryono, dari sekian banyak pendaftar yang mengikuti seleksi administrasi, hanya 15 orang yang lolos ke tahap selanjutnya, yakni seleksi wawancara. “Hari ini (24/6), seluruh peserta yang lulus seleksi administrasi diundang untuk mengikuti tahapan presentasi dan wawancara,” kata Sigit.

Ada 16 sekolah yang kepsek-nya akan diisi. Yakni, 4 sekolah di Kabupaten Bulungan yang terdiri dari 3 SMA dan 1 SMK, 3 sekolah di Tarakan (2 SMA dan 1 SMK), 2 sekolah di Nunukan (2 SMA), 5 sekolah di Malinau (4 SMA dan 1 SLB) dan 2 di Tana Tidung. “Seleksi ini dimulai sejak Mei lalu. Secara teknis, ada 4 tahapan seleksi. Yakni, tahapan seleksi administrasi, seleksi presentasi dan wawancara, lalu tahapan pleno tim pertimbangan dan pengumuman,” jelas Sigit.

Lewat proses ini, diharapkan terpilih kepsek yang dapat bertugas dengan baik dan profesional serta mampu menjadi edukator, manajer, leader, innovator, supervisor, dan motivator di lingkungan sekolah tempat ia ditugaskan.(humas)