Latest Posts

Kaltara Tuntut Pegawai Berdisiplin untuk Pelayanan Prima

ADVERTORIAL, BERANDA

TANJUNG SELOR – Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan pelayanan publik prima diperlukan kedisiplinan dari para pegawai terutama yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Suriansyah saat memberikan materi sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Senin (22/7).

Dikatakannya, pembinaan disiplin sangat diperlukan. Bukan hanya kepada staf tetapi juga bagi pejabat eselon. “Kedisiplinan tidak lepas dari aturan-aturan seperti UU No. 5/2014 dan PP No. 53/2010,” kata Suriansyah.

Untuk pelanggaran disiplin, sebut Sekprov akan mendapatkan konsekuensi sesuai jenjangnya. Mulai dari hukuman ringan, sedang, dan berat. “Jadi disiplin ini terkait dengan eksistensi kita sebagai seorang PNS,” ungkapnya.

Sekprov kembali menegaskan hal yang disampaikan saat apel Senin pagi. Menurutnya, saat ini telah masuk ke era 4.0, dimana hampir semua pekerjaan bersifat mobile. Artinya, ada pekerjaan yang dapat dikerjakan tanpa harus ke kantor. “Dalam menghadapinya, saat ini kita sedang mewujudkan birokrasi kelas dunia 2024, mulai dari pusat sampai ke daerah,” tutup Sekprov.(humas)

Nurlaela Bahagia Bisa Kembali Bersekolah

ADVERTORIAL, BERANDA, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

Nunukan (Kaltara)-Akhirnya Nurlaela cucu Nenek Saleha bisa kembali bersekolah, berkat bantuan dari Patroli peduli yang diprogramkan Kapolres Nunukan, AKBP Teguh Triwantoro, SIK, MH.

Pagi tadi, Selasa (23/7/19) personil Polsek KSKP kembali mengunjungi rumah Nenek Saleha di Jalan Pesantren RT. 14 kelurahan Nunukan Timur untuk mengantar Nurlaela ke Sekolah SMP Al Ikhlas.

“Terima kasih sebesar-besarnya atas kemurahan hati bapak Kapolres Nunukan, sehingga cucu saya Nurlaela bisa bersekolah lagi, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas diperbatasan Kabupaten Nunukan,” ujar Nenek Saleha. (Humas/Red)

7 TPS di Padati Masyarakat Binusan

ADVERTORIAL, BERANDA, KABAR KALTARA, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

Nunukan (Kaltara)-Beberapa desa di Kabupaten Nunukaj menggelar Pilkades serentak hari ini. Seperti yang digelar di Desa Binusan Pilkades yang diikuti 5 calon ini memiliki jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 2.970 jiwa.

Pilkades Binusan yang diikuti oleh 5 calon kepala desa tersebut mendapat pengawalan petugas keamanan gabungan dari Polres Nunukan dan TNI.

Antusiasme para pemilih terasa sejak pagi tadi terlihat masyarakat berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di tujuh titik di Desa Binusan.

Ketua Panitia, Wahid, Selasa (23/7) menuturkan, pilkades desa Binusan berjalan dengan aman dan lancar, di 7 tps yang ada ini di jaga pihak Kepolisian dan TNI.

Wahid menyebutkan, 7 tps yang tersebar, tps 1 berada di rt. 02, tps 2 di Sei Fatimah rt. 03, tps 3 di rt. 06, tps 4 di rt. 08, tps 5 di rt 09, tps 6 di Sei Banjar rt. 07, sementara tps 7 di rt. 15 dengan masing-masing memiliki 4 petugas KPPS yang direkrut dari Masyarakat.

Dia juga mengatakan bahwa pemilihan dilangsungkan sejak pukul 07.00 pagi hingga pukul 12.00 siang bagi pemilih yang terdaftar di DPT, sementara bagi yang tidak terdaftar di DPT atau mengunakan e-KTP dilayani pukul 12.00 hingga pukul 13.00.

5 calon Kades Binusan yang bertarung di Pilkades Binusan tahun ini,

  1. Muhammad Untung
  2. Asnawi, A. Md
  3. Fitri
  4. Rudy Hartono
  5. Suardi Muhammad.

Setelah pemilihan ini berakhir, kata Wahid, pihak panitia memberikan waktu lima hari terhitung sejak hari ini, Selasa 23-27 juli 2019, untuk menentukan calon yang terpilih.

“Kita memberikan tenggang waktu 5 hari, ini untuk memberikan ruang kepada para calon jika ada yang keberatan atau keganjalan pilkades ini, terhitung hari ini hingga tanggal 27 juli 2019. Jikalau tidak ada yang keberatan, maka DPD akan menentukan,” kata Wahid. (Red).

Danyon Brimob C Pelopor Bone Pimpin Langsung Operasi Tim SAR Gabungan Cari Korban Laka Laut KMP Kota Muna di Daerah Teluk Bone Hari Ke 6

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH

Bone (Sulsel)- Selasa tanggal 23 juli 2019 sekitar pukul 08.30 bertempat di pelabuhan penyeberangan bajoe kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete riattang timur Kabupaten Bone

Upaya pencarian korban kecelakaan laut KMP Kota Muna di daerah teluk Bone dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel ( KOMPOL Nur Ichsan S.Sos )

Adapun titik pencarian yakni:Menyisir 9 mercusuar, Muara muara yang ada dipesisir teluk bone.

Kegiatan ini dihadiri oleh: Danki 1 Yon C Pelopor IPTU Muh. Rais SH, Koordinator Basarnas Bone Andi Sultan SE, Koordinator Opp pelabuhan bajoe Pak Soni.

Personil SAR yang terlibat pencarian yakni:SAR Brimob Batalyon C Pelopor, Basarnas Bone, SAR Polair Polres Bone, SAR polsek pelabuhan Perhubungan Bajoe 6 orang, SAR Unhas dan SAR UNM

Adapun identitas korban, Rifka hairun Nisa Takdir (23), perempuan warga Jalan Pemuda lorong iklim Kabupaten Kolaka.

Kegiatan operasi Pencaharian Oleh Tim SAR Masih Berlangsung sampai saat ini sesuai Rilis Danyon Brimob C Pelopor Bone ke media ini. (Irwan N Raju)

Toro: Mestinya Korupsi Bupati Bengkalis Yang Diusut bukan Memihak

BERANDA, HUKUM & KRIMINAL, NASIONAL

RIAU- Berdasarkan surat panggilan No. 218/N.4.4/EUH.2/06/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang diterima Pimpinan Redaksi Harian Berantas, Toro Laia, sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) akibat pemberitaan media Pers terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun 2012 senilai Rp272 miliar lebih, membuat para Jurnalistik/Wartawan, organisasi Pers dan pakar hukum, bahkan Toro Laia yang selama ini dianggap sebagai korban kriminalisasi Pers, menyayangkan ketidak adilan hukum dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Sebab dari keterangan yang dihimpun para pekerja Pers di Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejari Pekanbaru beberapa pekan lalu, Wilsa Riani SH MH sebagi JPU dan kawan-kawan, akan menyerahkan Toro ke Lapas, tanpa mematuhi amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menguatkan amar putusan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan perkara Nomor: 540/ Pid.Sus/2018/PN.Pbr tanggal 11 Pebruari 2019, dengan amar putusan (inchart) menyebutkan, “Menetapkan Terdakwa Tetap Berada Diluar Tahanan”.

Mencermati surat panggilan No. 218/N.4.4/EUH.2/06/2019 tanggal 1 Juli 2019 maupun keterangan JPU yang merencanakan penyerahan fisik (badan) Toro ke Lapas tersebut, Redaksi Harian Berantas, Toro Laia, yang dipidana bukan karena tindak melakukan pencurian, merampok, korupsi uang rakyat atau negara, menantang pihak Kejaksaan Republik Indonesia yang selama ini didengung-dengungkan anti terhadap perbuatan tindak pidana korupsi, ditantang Toro Laia untuk berani mengusut Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, dkk, dalam lingkaran kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah, BLJ Bengkalis dan dugaan suap dana proyek multi years (MY) yang sebagian sudah sampai di Kejaksaan.

“Maunya, hukum jangan tumpul ke atas, bukan tajam kebawah. Mestinya Jaksa harus berani melawan korupsi dan mengusut Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. Saya dapat kabar, langkah Saya termasuk tim sengaja dihalangi dengan cara-cara yang kurang baik supaya data-data (dokumen) kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi diwilayah daerah Kabupaten Bengkalis yang kami peroleh selama ini jangan terungkap lagi,” terang Toro dihadapan puluhan Wartawan usai mengikuti seminar hukum bertajuk, “Vonis Pengadilan terhadap Toro, Korban Kriminalisasi Pers, di Hotel Furaya, Minggu (21/7/2019) sore.

Toro Laia menyorot kasus yang menimpa dirinya mulai pada tingkat penyidikan Polri di Polda Riau dan JPU pada Kejaksaan Tinggi Riau hingga pada tingkat Pengadilan sejak tahun 2018 hingga 2019 ini, karena penerapan hukumnya sudah yang salah. Karena penyidik di Polda Riau, Jaksa termasuk Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara, tidak mematuhi ketentuan yang diamanahkan undang-undang pokok Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bahkan keterangan ahli ITE yang termuat dalam BAP di Polda Riau maupun keterangan ahli Pers dari Dewan Pers dalam persidangan termasuk surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 13 Tahun 2008 yang telah dibacakan ahli Pers dari Dewan Pers dalam persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri Pekanbaru, diabaikan oleh para Hakim PN Pekanbaru.

“Jika tidak ada unsur kepentingan politik sesaat dan kebenaran itu murni ditegakkan tanpa ada niat keberpihakkan dalam perkara, Kejaksaan maupun instansi berwenang lainnya pasti menjadikan Bupati atau mantan anggota DPRD itu sebagai tersangka dari antara kasus dugaan korupsi yang dilaporkan, serta putusan perkara yang dituduhkan kepada Saya dengan perkaranya, Nomor: 540/Pid.Sus/2018/PN.Pbr tanggal 11 Pebruari 2019 tersebut tidak buat seperti abu-abu atau batal demi hukum,” kesal Toro.

Apalagi, terang Toro, kasus dugaan korupsi dana Hibah/Bansos yang diungkap melalui berita media Harian Berantas itu, fakta/bukti yang dimuat oleh Jaksa dalam Surat Dakwaan tindak pidana korupsi. Artinya, mereka Jaksa yang menyebut nama Amril Mukminin dan kawan-kawan dalam beberapa surat dakwaan, ada ikut menikmati kerugian negara dalam perkara kasus korupsi dana Bansos/Hibah yang kemudian diberitakan oleh Wartawan kami pada media Pers Harian Berantas, tandas Toro.

Dilansir media massa, jika rencana Jaksa benar melakukan eksekusi penyerahan Pimpinan Redaksi Harian Berantas,Toro ke Lapas, maka memunculkan berbagai pertanyaan kepastian hukum direpublik ini.

Sebab dalam amar putusan majelis hakim, tidak ada perintah penahanan sebagaimana amanah Pasal 197 Ayat 1 Huruf k dalam KUHAP. Sehingga para kuasa hukum Toro termasuk beberapa organisasi Pers yang menaungi media Harian Berantas, sepakat mengkaji tindakan rencana kesewenang-wenangan itu.

Kesepakatan secara seksama ini disimpulkan dalam acara seminar hukum bertajuk, “Vonis Pengadilan terhadap Toro, Korban Kriminalisasi Pers, Minggu (21/7/2019) di Hotel Furaya Pekanbaru-Riau.

Seminar tersebut, dihadiri puluhan pemimpin redaksi serta wartawan dari berbagai media yang dihadiri oleh narasumber, DR.Yudi Krismen, SH.,MH selaku pakar hukum dari Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Asmanidar, SH., selaku Ketua IKADIN Pekanbaru, Fauzan Laia, S.H.,MH & Jusman, SH.,MH selaku Penasehat Hukum serta Saudara Hondro, Ketua DPW Ikatan Media Online Indonesia (IMO)-Indonesia. Dan tokoh Pers Riau, Drs. Wahyudi El Panggabean, MH yang bertindak sebagai moderator.

Dalam seminar terungkap, bahwa vonis 1 tahun penjara terhadap Toro Laia, Pemimpin Redaksi Harian Berantas, oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, memang sudah berkuatan hukum tetap, dan menyusul terbitnya Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang “menguatkan” putusan.

Dalam diskusi dan telaah hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, tidak satu kata pun dalam amar putusan yang memerintahkan terdakwa untuk ditahan. Malah pada poin 3 dijelaskan, “Menetapkan Terdakwa Tetap Berada Diluar Tahanan.

Sementara, penasehat hukum Fauzan Laia, SH., MH sangat cukup mendukung Jaksa melaksanakan putusan perkara, Nomor: 540/Pid.Sus/2018/PN.Pbr tanggal 11 Februari 2019 (Eksekusi) sebagaimana pasal 270 KUHAP.

Menurut Fauzan, Jaksa harus melaksanakan seluruh amar putusan Pengadilan tanpa mengecualikan amar putusan angka (3) yang berbunyi “Menetapkan terdakwa tetap berada di luar tahanan”

Dalam kesempatan, Fauzan Laia, SH., M.H., Penasehat Hukum Toro Laia memberikan masukkan kepada Jaksa, silahkan Jaksa membacakan berita acara eksekusi dan serahkan berita acara eksekusi tersebut ke Lapas untuk menentukan status Toro. Namun bukan menyerahkan fisik atau badan ke Lapas.

Dan bila menyerahkan Toro ke Lapas, maka Jaksa melanggar amar putusan angka (3) yang mengakibatkan dugaan pelanggaran HAM terhadap Toro dan dugaan pelanggaran kode etik Kejaksaan,” tegasnya.

Bila dilihat dalam peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis penahanan khususnya perkara Terpidana, Toro Laia, katanya tidak ditemukan jenis penahanan apa yang diterapkan, tandas Fauzan. Via hendphon Bupati, Amril Mukminin saat dihubungi insan Pers guna konfirmasi, tak aktif.