TANJUNG SELOR – Seni tari dan musik tradisional Kalimantan Utara (Kaltara) jangan hanya menjadi hiburan semata. Harus punya martabat sebagai bagian dari seni budaya Kaltara. Demikian disampaikan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara Sigit Muryono yang mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka Festival Tari dan Musik Tradisional Kaltara di Pasar Induk Bulungan, Rabu (14/8) pagi.

Diyakinkan Sigit, seni budaya Kaltara berpotensi besar. “Kita harus tunjukkan kepada daerah lain bahwa Kaltara mempunyai tarian dan musik yang beraneka ragam dan tidak kalah dengan daerah lain,” ucap Sigit.

Kaltara sendiri memiliki lebih dari 420 sub etnis budaya, tradisi dan seni. Dan yang telah diakui dan tersertifikasi oleh pusat sebanyak 17 warisan budaya tak benda. Sementara di tahun ini, Disdikbud Kaltara kembali mengusulkan sebanyak 10 budaya untuk disertifikasi. “Persoalan budaya memiliki dua hal yakni tuntun dan tonton. Disdikbud mempunyai tugas tuntun yaitu mengajari, melestarikan, membudayakan, dan memasyarakatkan. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan tidak ada lagi pengakuan bahkan sampai dipatenkan oleh negara lain atas budaya Indonesia khususnya Kaltara,” beber Sigit.

Sedangkan tugas tonton menjadi bagian dari instansi lainnya. “Ini menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dari itu, saya berharap instansi lain dapat melirik khususnya Dinas Pariwisata, dapat mengenalkan budaya Kaltara ke daerah lain dan ujungnya dapat meningkatkan PAD Kaltara,” ujarnya.

Kegiatan ini sendiri diikuti oleh beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sanggar tari di kabupaten dan kota di Kaltara. Untuk kategorinya dibagi menjadi tiga. Yakni tari kreasi pesisir, tari kreasi pedalaman, dan musik tradisional.(humas)

TANJUNG SELOR – Perwujudan pengelolaan sumberdaya alam mineral dan batubara dengan bijaksana menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Ditjen Minerba bersama Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan pembinaan dan pengawasan terpadu pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di provinsi termuda ini.

Untuk mewujudkan itu, Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan selaku regulator, pemerintah telah memberikan kaidah dan pedoman pertambangan yang baik dengan tiga pilar yang menjadi perhatian yaitu zero accident, ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data Dinas ESDM Kaltara, saat ini terdapat 83 usaha pertambangan aktif di Kaltara, baik berupa izin usaha pertambangan (IUP) penanaman modal dalam negeri (PMDN), IUP penanaman modal asing (PMA), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Rinciannya meliputi, IUP PMDN sebanyak 32 IUP Mineral dan Batubara, 3 IUP PMA Mineral dan Batubara, PKP2B sebanyak 3 IUP, IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan sebanyak 45 IUP (termasuk 1 IUP PMA).

Adanya kegiatan usaha pertambangan aktif di Kaltara, dinilai Gubernur sebagai komitmen pemerintah untuk terus beripaya melakukan langkah perbaikan dalam pengelolaan pertambangan yang bekerja sama dengan tim koordinasi dan supervisi (korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Terutama dalam menyelesaikan isu strategis, seperti penataan IUP, penyelesaian Piutang Penerimaan Negar Bukan Pajak (PNBP) baik berupa iuran tetap maupun royalty dan kewajiban penemapatan jaminan reklamasi dan pascatambang,”bebernya.

Selain koordinasi dengan korsupgah, Pemprov Kaltara juga mempunyai 5 orang inspektur tambang maupun calon inspektur tambang. Keberadaannya, kata Irianto, diharapkan mampu membina dan mengawasi para pelaku usaha pertambangan di Kaltara agar pelaksanaan usaha pertambangan sesuai dengan pedoman dan kaidah yang benar. “Dengan begitu, keberadaan usaha pertambangan mampu memberikan manfaat optimal dan positif baik bagi pemerintah, para pelaku usaha sendiri dan masyarakat, bukan sebaliknya hanya memberikan manfaat singkat dan meninggalkan masalah terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar tambang dan lingkungan setelah pascatambang,”tegas Irianto.

Selain itu, para pengusaha tambang pun tidak mau direpotkan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, Gubernur menyarankan agar dilakukan pengelolaan wilayah tambang yang dikelola dapat melakukan penambangan berdasarkan aturan yang berlaku. “Terkait dengan reklamasi yang diharapkan dilakukan oleh pengusaha tambang, perlu diperhatikan, sehingga wilayah tambang yang dikelola dan produk yang telah habis agar dilakukan reklamasi dan pemulihan kondisi alamnya,”jelasnya.

Pasalnya, industri pertambangan di era kini tak dapat dipisahkan dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta aspek lingkungan hidup. Bersamaan dengan aspek lingkungan sosial di sekitar tambang, sangat membantu memastikan operasi berlangsung dengan aman, lancar dan dengan dampak minimal. Oleh sebab itu, Gubernur meminta agar pengusaha tambang dapat meminimalisir dampak operasi pertambangan melalui prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Tentu hal ini akan lebih baik pada lingkungan yang berakibat langsung pada perusahaan tambang.

Gubernur menyebutkan, dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan selalu mempunyai dua sisi, yakni sebagai pemicu kemakmuran ekonomi dan berpotensi untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Rangkaian kegiatan pertambangan dapat dikelompokkan menjadi kegiatan eksplorasi, penambangan atau eksploitasi, serta pengolahan dan pemurnian.

Pasalnya, kegiatan penambangan memiliki beberapa dampak penting, seperti dampak sosial, ekonomi dan budaya serta menurunnya kualitas air sebagai akibat erosi yang dipicu oleh terbukanya lahan serta reaksi pelindian air tambang dengan batuan. “Untuk itu saya mengingatkan kepada para pengusaha tambang segera melakukan reklamasi sebelum menimbulkan permasalahan. Saya ingatkan kembali, reklamasi itu penting,” tuntasnya.(humas)

TANJUNG SELOR – Sejak Selasa (13/8) lalu, Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pelabuhan Tengkayu I Kota Tarakan telah memberlakukan pengaturan lalu lintas di kawasan Pelabuhan Tengkayu I Kota Tarakan.

Dimana, pengelolaan arus penumpang di pelabuhan tersebut akan menggunakan sistem boarding.

Dimana, penumpang yang keluar-masuk dermaga akan diantar menggunakan bus. Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, Rabu (14/8).

Dengan sistem tersebut, maka setiap penumpang yang masuk ke dalam dermaga harus memiliki tiket. Kecuali, untuk tamu Very Important Personel (VIP) dan keadaan darurat.

Tiket dibeli di loket, tak dibenarkan lagi membelinya didalam dermaga. “Saya selaku Gubernur, berharap masyarakat dapat mendukung upaya ini.

Harus dipahami, bahwa penerapan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas ini merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Gubernur yang didampingi kepala Dishub Provinsi Kaltara Taupan Madjid. Terlebih, pembatasan kendaraan yang masuk kendaraan ini juga akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Lantaran, saat ini di Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan sedang dilakukan kegiatan konstruksi dalam rangka pengingkatan pelabuhan. “Terkait upaya tersebut, pada tahun ini direncanakan pemasangan portal gate di Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan.

Lalu, akan diterapkan kebijakan tarif parkir progresif sebagai bentuk manajemen kapasitas ruang parkir di kawasan pelabuhan tersebut,” jelas Irianto. Dalam pelaksanaannya, bus pengangkut penumpang yang digunakan adalah bus hibah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang semula akan diperuntukkan untuk BRT Trans Benuanta. Namun untuk sementara dioperasikan untuk melayani Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan sampai pengadaan bus baru untuk pelayanan penumpang terlaksana.

“Operasional BBM untuk sementara ini, akan dianggarkan di APBD-Perubahan. Sedangkan untuk pengadaannya, masih dalam pengkajian terkait efektivitas dan efisiensinya,” timpal kepala Dishub Provinsi Kaltara, Taupan Madjid.

Sebagai informasi, ada 3 unit bus pengangkut penumpang yang beroperasi hingga saat ini. Masing-masing dapat memuat sekitar 30 penumpang berikut barang bawaannya. Disampaikan juga oleh Taupan, rekayasa lalu lintas tersebut berkaitan dengan aktivitas pembangunan di Tengkayu I. Dimana, untuk mempercepat pembangunan pelabuhan, Dishub mengajukan penambahan biaya sekitar Rp 16 miliar di APBD-Perubahan 2019.

“Ini untuk pekerjaan, arsitektur pedestrian (bangunan atas), utilitas pelabuhan, pelindung tiang pancang, arsitektur shelter kedatangan (bangunan atas), dan portal/gate otomastis,” jelas Taupan. Pada tahun ini, ditargetkan panjang trestle yang dikembangkan mencapai 680 meter. Meliputi, trestle kanan 440 meter, penambahan trestle kiri 240 meter, dan lebar trestle 6 meter.(humas)