Latest Posts

Peda KTNA II Kaltara Digelar Bulan Depan

ADVERTORIAL, BERANDA

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) mengagendakan pelaksanaan Pekan Daerah (Peda) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) II Tahun 2019 pada bulan depan, atau tepatnya pada 8 hingga 12 September mendatang.

Dengan tema “Melalui Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kita Tingkatkan Potensi Daerah Dengan Inovasi Teknologi Pertanian/Perikanan Untuk Mendukung Kemandirian Pangan Di Kalimantan Utara”, kegiatan tahunan ini bakal diselenggarakan di Tanjung Selor, Bulungan.

Kepala DPKP Kaltara Andi Santiaji  mengungkapkan, berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada Peda KTNA nanti. Di antaranya gelar teknologi dan beberapa perlombaan antara petani dan nelayan. “Kegiatan ini kami laksanakan di Selimau. Karena disana merupakan salah satu lokasi transmigrasi yang bergerak di bidang pertanian. Selain itu, disana juga ada kebun contoh dan gudang benih dari DPKP Provinsi Kaltara. Jadi, menurut kami sangat pas,” kata Santiaji.

Disebutkan, ada sekitar 480 petani dan nelayan andalan dari kabupaten/kota yang akan mengikuti kegiatan Peda KTNA ini. Akan hadir pula para pendamping dan penyuluh se-Provinsi Kaltara.

Untuk lokasi kegiatan, lanjut Andi, akan digelar di 2 tempat. Yaitu di Lapangan Agatis untuk acara pembukaan dan pameran pertanian maupun perikanan. Kemudian di Selimau untuk lokasi gelar teknologi dan lomba-lomba. “Ada sekitar 10 perlombaan. Nantinya sebagai pemenang akan diikutkan mewakili Kaltara pada Pekan Nasional (PENAS) yang akan dilaksanakan 2020 di Sumatera Barat. Jadi ini sekaligus menjadi semacam seleksi untuk menjadi wakil Provinsi Kaltara pada PENAS XVI nanti,” ulasnya.

Digelarnya Peda KTNA, menurut Santiaji merupakan kegiatan yang cukup penting. Melalui kegiatan ini, bisa melihat kemampuan para petani dan nelayan di Kaltara. “KTNA mempunyai peran dalam membantu perekonomian keluarga. Melalui ajang Peda ini, selain sebagai silaturahmi, juga untuk menunjukkan eksistensi para petani dan nelayan kita. Termasuk juga pertemuan para mitra kerja serta pendamping,  dalam hal ini para penyuluh, sebagai ujung tombak pembangunan pertanian,” tutur Santiaji.

Sementara itu, dalam penyampaiannya, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengimbau kepada seluruh warga KTNA agar mengikuti kegiatan Peda KTNA ini dengan sebaik-baiknya. Dengan Peda KTNA 2019, diharapkan Gubernur dapat memberikan manfaat sebagai sarana konsolidasi organisasi KTNA di tingkat Provinsi Kaltara. Sekaligus juga menjadi sarana membangun komunikasi KTNA dengan seluruh stakeholder, serta kerjasama antara kontak tani, pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pertanian di Kaltara.

“Pekan daerah KTNA ini diharapkan menjadi wadah saling bertukar pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah Kaltara. Selain itu juga menjadi wadah transper informasi, teknologi,  silaturahmi jejaring agribisnis dan kemitraan,” tutup Irianto.(humas)

Bupati Wajo hadiri Rakor Perpadi Kabupaten Wajo,ini harapanya.

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH

WAJO – Pemerintah Kabupaten Wajo bekerjasama dengan Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Kabupaten Wajo menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyerapan Gabah/Beras antar Pengusaha Penggilingan se-Kabupaten Wajo.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Wajo, Selasa (20/8/2019), dan dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait diantaranya, Kepala Divre Bulog Sulselbar, Kepala Sub Divre Bulog Wajo, Ketua KTMA Kabupaten Wajo, para anggota Perpadi Kabupaten Wajo, para pimpinan cabang Perbankan se-Kabupaten Wajo, para Kepala Perangkat Daerah, para unsur Forkopimda, dan Sekda Kabupaten Wajo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Waio H. Amiruddin A, S.Sos., M.M.dalam hal ini, selaku moderator memberikan kesempatan kepada Kepala Divisi Regional Bulog Sulselbar, M. Attar Rizal untuk mengawali dengan menyampaikan bahwa Bulog memiliki tugas mewujudkan ketahanan pangan khususnya bahan pangan pokok beras melalui percepatan penyerapan Gabah/Beras yang diambil dari produksi lokal di Sulselbar khususnya di kabupaten Wajo.

“Bulog mempunyai peran mewujudkan ketahanan pangan dan lumbung beras di Indonesia. Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub), minimal 10 persen dari total produksi padi di wilayah Sulsel diserap Perum Bulog. Target pengadaan Bulog Divre Sulselbar untuk triwulan pertama 2019 sebanyak 224.423 ton,” terangnya.

Hal tersebut dikatakannya penting karena merupakan pilar ketersediaan untuk cadangan beras pemerintah terkait dengan bencana alam dan stabilisasi harga di daerah lain. Selain itu stok beras di Bulog juga didistribusikan ke daerah defisit beras seperti Papua dan Kalimantan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud S.Sos., M.Si, berkomitmen akan menjaga dan membantu Bulog terkait stabilisasi harga, keterjangkauan, dan ketersediaan cadangan beras untuk pemerintah dengan melakukan berbagai upaya kedepannya.

“Sebagai salah satu lumbung padi nasional sudah sepantasnya kita terus berbenah dan berusaha bagaimana mencapai aspek target tersebut, kita punya program untuk terus menjaga stabilitas harga bahkan kedepannya kita ingin menbackup dengan berbagai upaya termasuk resi gudang agar petani betul-betul terlindungi dan terus bersemangat untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi dan kualitas pertanian kita di Wajo,” jelas Dr. H. Amran Mahmud. Dr. H. Amran Mahmud menambahkan, untuk bersaing dengan Kabupaten lain, Pemerintah Kabupaten Wajo kedepannya akan memfasilitasi dan membackup para pengusaha penggilingan padi dalam hal permodalan agar para pengusaha bisa berdaya demi memulihkan kembali citra Kabupaten Wajo sebagai lumbung padi nasional.

Sementara itu, Ketua Perpadi Wajo, Amran MN mengungkapkan berdasarkan pemantauan harga jual gabah oleh petani saat ini berada dikisaran Rp 4.550 – 4.600 per kg. Sedangkan pengepul menjual kepada pedagang dengan harga Rp 4.800 per kg.

“Jadi selisihnya kurang lebih Rp 250, padahal seharusnya pengepul memperoleh keuntungan paling banyak Rp 100 per kg,” kata Amran MN yang baru dilantik pada bulan Maret lalu.

Untuk itu, menurutnya dalam hal metrologi sebaiknya dilakukan kalibrasi timbangan secara berkala oleh Dinas Perdagangan dengan dibantu anggota TNI demi menghindari hal-hal yang bisa merugikan petani.

Selain kalibrasi timbangan, Amran MN juga meminta dilakukan pengawasan terhadap waktu penimbangan yang sering dilakukan pada malam hari, serta berharap para pengepul gabah dilapangan memiliki legalitas dari pemerintah daerah untuk beroperasi dan bertransaksi dengan petani. ( Humas Pemkab Wajo )

Bupati Wajo menerima kunjungan LNG Production Plan dan BPJS Kesehatan hari ini, ini agendanya.

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH

WAJO – Dua agenda kunjungan yang diterima Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. Selasa 20 Agustus 2019 di ruang kerjanya hari ini, diantaranya dari LNG dan BPJS Kesehatan.

Dalam kunjungan LNG Production Plan dan Export terminal di ruang kerja Bupati Wajo membicarakan up date tentang progress penyelesaian permasalahan tanah lokasi project SSLNG di Keera.

Dan permohonan dukungan Pemkab Wajo dalam rangka proses penyelesaian lebih lanjut utamanya perihal verifikasi data lahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo. Juga di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Pertemuan kedua dengan BPJS Kesehatan dimana ada 2 agenda yang merupakan tujuan pokoknya yang pertama laporan tentang perkembangan peserta JKN KIS di Kabupaten Wajo dan laporan sisa peserta yg belum tercover JKN KIS serta anggaran yang dibutuhkan agar seluruh penduduk wajo bisa mendapatkan jaminan kesehatan melalui program JKN KIS di tahun 2019.

Dilanjutkan di Agenda kedua dengan penandatanganan Perjanjian kerja sama antara DPMPTSP/Perizinan tentang pelaksanaan kewajiban kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.

( Humas Pemkab Wajo )

Apel Besar Hari Pramuka ke 58 Tahun 2019 digelar di Lapangan Merdeka Sengkang ,dirangkaikan pemberian Penghargaan Pancawarsa, ini agendanya

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH

WAJO – Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Wajo mengadakan Apel Besar Hari Pramuka ke 58 tahun 2019 bertempat di Lapangan Merdeka Sengkang, Selasa 20 Agustus 2019. Hari Pramuka kali ini mengusung tema:

“Bersama segenap komponen bangsa gerakan pramuka siap sedia membangun keutuhan NKRI”.

Diawal acara diberikan sambutan selamat datang dari Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Wajo dalam hal ini Drs. Jasman Juanda kepada Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si . Acara kemudian dilanjutkan dengan tarian kolosal dari penggalang dan tingkat siaga.

Dalam pementasan tari kolosal ini Bupati dan Wakil Bupati Wajo secara spontan turun langsung menemani peserta tarian kolosal untuk bersama sama turut serta dalam tarian kolosal ini, sungguh suatu pemandangan yang membuat cair dan membuat para penonton untuk memberikan tepukan meriah.

Kemudian disusul juga dari Forkopimda yang hadir dan Ibu Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK serta Ketua Dharmawanita persatuan juga turut ambil bagian dalam tarian kolosal pada hari ini.

Acara kemudian berlanjut dengan bongkar pasang senjata dari anak anak pramuka dibawah pengawasan dan pelatihan dari Kodim 1406 Wajo.

Laporan dari Ketua Gerakan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Wajo oleh Drs. Jasman Juanda sebagai rangkaian acara berikutnya dimana dalam laporannya diungkapkan beberapa hal diantaranya menyampaikan Organisasi terstruktur dari tingkat Gugus depan hingga tingkat cabang, hingga saat ini Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Wajo memiliki 14 Kwartir Ranting dengan jumlah gugusdepan sebanyak 1054 dengan kompossi peserta didik, pembina dan pelatih pembina sebagai berikut :

  1. Golongan Siaga
    Yaitu Peserta didik yang berusia antara 7 – 10 tahun sebanyak 8.000 orang
  2. Golongan Penggalang
    Yaitu Peserta didik yang berusia antara 11 – 15 tahun sebanyak 12.200 orang
  3. Golongan Penegak/Pandega
    Yaitu Peserta didik yang berusia antara 16 – 25 tahun sebanyak 1107 orang
  4. Pembina Pramuka
    Yaitu Orang Dewasa yang mengbdikan dirinya dalam proses pembinaan peserta didk sebanyak 1012 orang
  5. Pelatih Pembina Pramuka
    Yaitu Orang Dewasa yang mengbdikan dirinya dalam proses pembinaan Pembina Pramuka sebanyak 25 orang

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Wajo disamping aktif melaksanakan kegiatan kegiatan pembinaan kepramukaan dalam wilayah kerja Kwarcab Wajo, juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan dilanjutkan dengan curhatan terkait hal hal yang masih membutuhkan perhatian diantaranya.

Belum adanya Bumi Perkemahan yang representatif yang dikelola oleh Kwartir Cabang untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di alam terbuka.

Belum optimalnya pelayanan administrasi kepramukaan yang diakibatkan kurang representatifnya Sekretariat Kwartir Cabang Wajo (saat ini masih menggunakan gedung pinjaman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan kondisi gedung yang sangat menprihatinkan) dan belum didukung oleh fungsi staf yang memadai.

Belum tersedianya kendaraan operasional kegiatan terutama untuk mejangkau gugsdepan – gugusdepan yang berlokasi di pelosok pedesaan dan mobilisasi peralatan perkemahan.

Rangkaian acara berikutnya menyanyikan lagu nasioanl Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, dan selanjutnya dari anak anak pramuka membacakan UUD 1945 , Dasa Dharma Pramuka serta Dwi Dharma Pramuka.

Dalam sambutan Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si menyampaikan bahwa tentu segenap anggota Gerakan Pramuka Indonesia bersuka cita, karena organisasi saat ini genap berusia 58 Tahun. Sekalipun sesungguhnya, Gerakan Kepanduan di Indonesia berusia jauh lebih tua dari
Gerakan Pramuka, tetapi peringatan Hari Pramuka adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan berkah persatuan dalam satu wadah tunggal.

“Tema ini hadir di tengah-tengah keprihatinan banyaknya permasalahan kekinian yang mengancam keutuhan dan keberlangsungan negara dan bangsa Indonesia. Untuk itu, dalam rangka Hari Pramuka agar kiranya Kakak-kakak dan Adik-adik dapat diperhatikan 6 hal diantaranya,” ungkap Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.

Selanjutnya diuraikan 6 hal yang dimaksudkan diantaranya. :

  1. Merebaknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terpaparnya Radikalisme dan Terorisme, serta maraknya Penyalahgunaan Narkoba merupakan tiga kejahatan yang menjadi tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini,mengajak segenap pengurus kwartir, para pelatih dan pembina, serta semua anggota Pramuka senantiasa menjadi pioneer dalam menanamkan nilai-nilai anti kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes).
  2. Globalisasi selain mempunyai aspek positif, tetapi tidak sedikit menimbulkan dampak negatif. Dengan globalisasi dunia seakan tanpa batas (borderless), begitu pula lalu lintas orang dan barang dapat berpindah dengan mudah. Sepintas lalu dengan globalisasi memudahkan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan pangan. Namun pada sisi lain, .
  3. Kerusakan dan pencemaran lingkungan
    merupakan kelalaian dari semuanya akan pentingnya memikirkan warisan yang akan diberikan kepada generasi penerus pada masa mendatang. Mencintai alam merupakan wujud dari rasa kasih sayang setiap anggota Pramuka bagi diri sendiri dan bagi generasi penerusnya. Oleh karena itu, pada tataran soft skill, Kwartir Nasional mengembangkan suatu sikap hidup dan standar berperilaku baru, yang diharapkan dapat membudaya, mengakar dan terinternalisasi secara mendalam dalam lubuk hati setiap anggota Gerakan Pramuka.
  4. Kegagalan umat manusia memelihara kelestarian lingkungannya, sama artinya undangan terbuka bagi timbulnya berbagai bencana, seperti: banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan. Penanggulangan bencana yang tidak terorganisir dengan baik,
    menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, tentang kemampuannya menjalankan perintah aktif Konstitusi “melindungi segenap bangsa Indonesia
    dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Keutuhan NKRI tidak boleh dipertaruhkan, dengan alasan apapun. Oleh karena itu, memberikan respons.yang tepat terhadap bencana menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap orang.
  5. Keprihatinan tentang belum terstandarnya seragam Pramuka, baik warna, desain, atribut dan tata cara penggunaannya, menunjukkan kurangnya perhatian selama ini tentang kesadaran arti penting persatuan dan kesatuan. Gerakan Pramuka akan Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI, jika kesadaran akan persatuan menjadi hal yang utama. Untuk itu, peninjauan dan pembaruan seragam Pramuka menjadi prioritas Kwartir Nasional dalam upaya menjadikan seragam mempunyai ciri kesamaan, mulai dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote, mulai dari Pembina sampai dengan anggota Pramuka Siaga, serta mulai dari Kwartir Nasional hingga Gugus Depan.
  6. Kegiatan Gerakan Pramuka merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, sehingga penyelarasannya dengan jenjang pendidikan formal dan pendidikan non formal lainnya menjadi sangat penting. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang kini merupakan bagan dari program wajib belajar, belum sepenuhnya terakomodir dalam penjenjangan Gerakan Pramuka.

“Gerakan Pramuka terkotak-kotak dalam
kelompok-kelompok berdasarkan afiliasi politik. Gerakan Pramuka adalah wadah tunggal, dan karenanya kita semua bersatu didalamnya. Gerakan Pramuka Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI, dimana anggota Pramuka harus menepati janjinya Trisatya yaitu kesetiaan yang harus dimiliki para anggota Pramuka,” jelas Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M Si.

Selanjutnya dikatakan bahwa Dasa darma merupakan sepuluh kebijakan yang harus menjadi pedoman bagi pramuka dalam bertingkah laku keseharian, sehingga dengan Trisatya dan Dasadarma tersebut anggota Pramuka Siap Menjaga Keutuhan NKRI melalui implementasi kehidupannya sehari-hari.Dirgahayu Gerakan Pramuka.

Diakhir acara pemberian penganugrahan penghargaan tanda pramuka diantaranya piagam Pancawarsa 1 s.d 9 kepada mereka yang berprestasi yang ada di Kabupaten Wajo, dimana Bupati didampingi Wakil Bupati Wajo serta Porkopimda menyerahkan piagam penghargaan ini.

Juga terkait hal hal yang membutuhkan perhatian yang disampaikan diawal sambutan oleh Drs. Jasman Juanda langsung diaminkan oleh Bupati Wajo dan ini disambut tepukan dari peserta upacara dan dari kalangan Pramuka Kabupaten Wajo.

( Humas Pemkab Wajo )

Ibu Kota Negara Indonesia Dalam Dilema

BERANDA, NASIONAL

Jakarta — Pemindahan Ibu Kota Negara RI keluar Pulau Jawa atau tepatnya di Kalimantan Tengah dapat menghilangkan nilai ‘Sakral dan Historis’ dari pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang telah dikumandangkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta di Jakarta 74 tahun silam, selain itu juga dapat mencederai nilai sejarah dan rasa keadilan rakyat.


Pengucapan Teks Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 adalah merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia yang telah menjadi momen dan peristiwa politik yang sangat istimewa serta sakral yang menjadi puncak segala nya dari perjuangan panjang yang melelahkan rakyat Indonesia selama 3.5 Abad.

“Penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota negara adalah tidak terlepas dari pada pertimbangan landasan historis dan politik, dimana Jakarta dijadikan sebagai simbol pusat perjuangan dan pergerakan politik rakyat Indonesia pada saat itu dan tentunya karena Jakarta merupakan pusat pemerintahan kolonial Belanda.

Oleh karena itu bila pemerintah tetap bersikeras dan bermaksud untuk memindahkan tempat dan kedudukan ibu kota negara RI keluar Jakarta menurut saya kemungkinan besar pemimpin ini tidak perduli dan tidak mengerti serta tidak membaca sejarah politik bangsa ini secara utuh dan benar.

Saya tidak yakin bahwa gagasan proyek pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Tengah akan mengalami keberhasillan dan membawa dampak yang lebih baik, bagi kemajuan bangsa Indonesia saat ini maupun masa yang datang karena letak masalah bangsa ini, bukan terhadap masalah Ibu Kota, akan tetapi masalah bangsa saat ini sesungguhnya adalah masalah ekonomi, hukum dan keamanan.

Selama pelaksanaan hukum tidak dibenahi dan dilaksanakan secara benar dan berkeadilan, selama korupsi merajelela serta keberpihakan dan penerapan sistem ekonomi global yang tidak memperhatikan kearifan lokal dan rakyat kecil oleh pemeritahan Jokowi maka semua yang dilakukan pemerintah akan mengalami kegagalan dan mubazir.


Untuk itu sebaiknya pak Jokowi lebih fokus terhadap program tersebut diatas dan program nyata terhadap perbaikan ekonomi serta konsisten terhadap pemberantasan korupsi, pelaksanaan penerapan hukum yang adil dan beradab tanpa pandang bulu dari pada sibuk dengan proyek mescusuar pemindahan Ibu Kota negara yang masih menimbulkan kontroversial,” ujar Asrun Tonga selaku Ketua Umum Komite Nasional Setia Indonesia (KNSI) ketika berbincang dengan awak media di Jakarta Pusat, Senin, (19/08/2019).

“Pro dan kontra terjadi ditengah masyarakat umum saat ini.
Bila pemerintah tetap bersikeras untuk memindahkan Ibu Kota negara, kenapa tidak sebaiknya melanjutkan program pemindahan kota yang telah digagas oleh Suharto di wilayah Jongggol Jawa Barat ataupun bila juga mau maka daerah Istimewa Jogyakarta, atau Jawa Timur jauh lebih istimewa dan berhak mendapatkan penghormatan ini.

Pertimbangan Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota negara dengan alasan karena faktor keamanan, bencana alam dan lahan yang masih luas, serta biaya yang relatif lebih murah tidak tepat untuk menjadikan daerah Kalimantan Tengah menjadi rujukan penempatan ibukota negara, karena di daerah inipun juga rawan terjadi kebakaran lahan tanah gambut.

Saya percaya bahwa kalaupun Jokowi tetap memaksakan proyek pemindahan Ibu Kota negara ini ke Kalimantan Tengah, maka Presiden 2024 berikutnya pasti akan mengevaluasi kembali kelayakannya, ada contoh kasus, terbukti dengan proyek reklamasi teluk Jakarta yang dievaluasi kembali lalu kemudian di batalkan Gubernur berikutnya dalam hal ini Anies Baswedan, tidakkah hal ini menjadi pembelajaran pahit bagi Jokowi bila suatu saat nanti setelah Beliau tidak menjadi Presiden tidak menutup kemungkinan menjadi tersandra hukum.

Sangat besar kerugian yang timbul akibat proyek reklamasi teluk Jakarta, baik kerugian materiil maupun non materiil, yang pada akhirnya menimbulkan masalah dan ketidakstabilan politik akibat adanya pro dan kotra dari masyarakat umum.

Saat ini kondisi bangsa Indonesia tidak dalam keadaan darurat untuk memindahkan Ibu Kota negara, apalagi dengan menelan anggaran biaya Rp.600 Triliun adalah angka yang sangat besar.

Akan lebih bermanfaat bila anggaran sebesar ini dianggarkan lalu
dialokasikan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat yang saat ini terpuruk melalui pembukaan lapangan kerja baru dengan jalan memberdayakan BUMN melalui penciptaan investasi baru yang dikelolah secara profesional, maksimal dan efisien serta mandiri tanpa intervensi hutang luar negeri.

Membuat program investasi Pengolahan dan pengelolaan pemberdayaan sumberdaya Alam yang maksimal yang dikelolah oleh BUMN akan lebih bermanfaat bagi bangsa dan rakyat daripada sibuk dan repot dengan proyek pemindahan Ibu Kota negara,” tegas Asrun.

“Sangat ironis bila konsep pemindahan Ibu Kota negara sumber dananya berasal dari hutang dan dikerjasamakan dengan pihak swasta serta dengan hasil dari penjualan aset-aset negara yang ada di Ibu Kota Jakarta.
Bila aset negara di Jakarta dijual atau dikerjasamakan maka aset – aset tersebut akan jatuh ketangan asing dan aseng.

Bila mau bertindak bijak dan aman tidak berdampak hukum di kemudian hari, maka sebaiknya pemindahan ibu kota negara ditunda dulu hingga pemilu presiden 2024, agar calon Presiden dan Wapres menawarkan gagasan ini kepada rakyat melalui paparan visi misi kepada rakyat pemilihnya.

Jangan memaksakan kehendak demi memenuhi keinginan dan kepentingan bisnis segelitir orang, sehingga mengorbankan kepentingan rakyat banyak, dengarkanlah suara hati rakyat mayoritas saat ini yang tidak setuju dengan proyek pemindahan Ibu Kota negara RI yang kita cintai bersama.

Fokuslah kepada program perbaikan ekonomi rakyat yang saat ini lagi terpuruk dan tentu tidak kalah pentingnya adalah lakukan tindakan tegas terhadap oknum pemberontakan separatis Papua saat ini, tegakkan kedaulatan serta selamatkan NKRI dari rongrongan bangsa asing yang ingin menguasai kekayaan alam Indonesia saat ini,” pungkas Asrun Tonga.
(fri)