TANJUNG SELOR – Sebanyak 8 titik Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di beberapa remote area atau daerah yang sulit dijangkau (daerah terpencil) di Kalimantan Utara (Kaltara), sudah mulai beroperasi. Pembangunan APMS, sebagai bagian dari program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga ini, merupakan usulan langsung Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno saat berkunjung ke Kaltara, beberapa waktu lalu.

Delapan APMS di wilayah perbatasan dan pesisir Kaltara yang kini sudah mulai beroperasi tersebut, yakni APMS di Krayan Induk, Krayan Selatan, Sei Manggaris dan Mansalong di Kabupaten Nunukan. Kemudian APMS di Long Ampung dan Sungai Boh di Kabupaten Malinau, serta satu APMS di daerah pesisir, di Desa Salim Batu (Tanjung Palas Tengah) dan di Desa Mangkupadi (Tanjung Palas Timur) Kabupaten Bulungan.

Gubernur mengungkapkan, kebijakan BBM Satu Harga bertujuan untuk pemerataan harga BBM di Indonesia. Dicontohkan, di beberapa daerah perbatasan di Kaltara. Sebelum ada APMS, harga BBM bisa mencapai Rp 20.000 hingga Rp 30.000 per liter. Hal ini tentu akan sangat memberatkan masyarakat. “Setelah ada kebijakan BBM Satu Harga, harga BBM menjadi sama dengan di daerah perkotaan. Biaya transportasi yang selama ini membuat mahalnya harga BBM, terpangkas setelah Pertamina yang langsung menangani pengiriman BBM ini,” kata Gubernur.

Dikatakan Irianto, kebijakan BBM Satu Harga memberikan pengaruh besar bagi perekonomian warga yang mayoritas bermata pencaharian petani dan nelayan. Selain mudah mendapatkan bahan bakar, juga berpengaruh signifikan pada pengeluar kebutuhan sehari-hari mereka.

Dalam hal pengawasan, lanjut Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menunjuk instansi terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, dan Biro Perekonomian masuk ke dalam tim terpadu pengawasan BBM. Tujuannya, untuk melakukan pengawasan harga dan pendistribusian BBM di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltara Ferdy Manurung Tanduklangi mengungkapkan, dari 8 APMS, pertama yang sudah dibangun adalah APMS di Krayan. Menyusul kemudian, diusulkan di beberapa daerah lainnya hingga akhirnya disetujui oleh pusat melalui Pertamina yang berada di bawah Kementerian BUMN. “Ke-8 APMS ini merupakan usulan yang disampaikan langsung oleh Gubernur kepada Menteri BUMN Ibu Rini M Soemarno saat berkunjung ke Kaltara. Memang sedikit mundur dari target. Waktu itu, 2018 harus selesai semua. Namun karena harus melalui proses, beberapa APMS baru mulai beroperasi tahun ini,” kata Ferdy.

Dijelaskan, untuk pemenuhan BBM di APMS Desa Salimbatu disuplai dari Depo Pertamina Kota Tarakan menggunakan kapal. Sementara APMS yang ada Desa Mangkupadi, disuplai dari Pertamina Jobber Berau menggunakan transportasi darat. “Aksesnya tentatif, tergantung kondisi di lapangan. Seperti BBM Satu Harga di Bulungan, jika kondisi jalan rusak, suplai dari Jobber Berau bisa melalui Depo Tarakan,” ucapnya.
Ferdy mengatakan, secara keseluruhan, BBM Satu Harga yang sudah beroperasi hingga saat ini tersebar di seluruh wilayah 3T dari Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Titik BBM Satu Harga terbanyak berada di Papua sebanyak 28 titik, Kalimantan (28 titik), Sumatera (24 titik), Nusa Tenggara (16 titik), Sulawesi (14 titik), Maluku (11 titik) dan Jawa-Bali (4 titik).
Untuk diketahui, sebelum pengoperasian APMS di Desa Mangkupadi pada tahun ini, APMS bagian dari BBM Satu Harga yang berada di Desa Long Ampung, Kecamatan Krayan, Kabupaten Malinau juga telah beroperasi.

APMS tersebut, merupakan APMS dari program BBM Satu Harga ke-7 yang ditargetkan kepada pertamina untuk Kaltara. Sebelum ada BBM Satu Harga di Long Ampung, warga desa membeli premium dan solar dengan harga Rp 35 ribu per liter. Bahkan, dua hingga tiga kali lipat sebesar Rp 70 hingga Rp 100 ribu per liternya jika musim penghujan. Sekarang, warga desa setempat dan sekitar Long Ampung sudah dapat meningkmati harga yang sama, yaitu Premium Rp 6.450 perliter dan solar Rp 5.150 per liternya. (humas)

Plt Kepala BKD Kaltara Burhanuddin mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie melepas 18 capra IPDN asal Kaltara yang memenuhi syarat tes psikologi, integritas dan kejujura AUDIENSI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama perwakilan Komunitas YVCI Regional Kaltara yang dipimpin Penasehat Umum Komunitas YVCI Regional Kaltara Supriadi, Kamis (8/8).n IPDN 2019 di ruang pertemuan Kantor Perwakilan Provinsi Kaltara di Tarakan, Rabu (7/8) sore.

AUDIENSI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama perwakilan Komunitas YVCI Regional Kaltara yang dipimpin Penasehat Umum Komunitas YVCI Regional Kaltara Supriadi, Kamis (8/8).n IPDN 2019 di ruang pertemuan Kantor Perwakilan Provinsi Kaltara di Tarakan, Rabu (7/8) sore.

SILATURAHMI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menerima kunjungan silaturahmi jajaran pengurus DPD KNPI Provinsi Kaltara, Kamis (8/8).

TANJUNG SELOR – Didampingi beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Gubernur Dr H Irianto Lambrie melakukan kunjungan ke Desa Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Kamis (8/8).

Salah satu agenda kegiatannya, adalah menyerahkan hewan kurban, berupa 2 ekor sapi di Masjid Muhajirin Desa Panca Agung. “Dua ekor sapi ini, satu merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kaltara. Satu ekor lagi, merupakan kurban dari para pegawai di lingkup Pemprov Kaltara,” kata Gubernur.

Tahun ini, kata Irianto, dirinya telah menganjurkan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), utamanya para pejabatnya yang beragama Islam untuk patungan dana berkurban. Dari gerakan berkurban itu, sesuai laporan yang diterima terkumpul dana untuk bisa membeli 52 ekor sapi yang akan dikurbankan pada Iduladha 1440 Hijriah/2019 Masehi ini. “Nantinya hewan kurban ini akan dibagi-bagi ke sejumlah masjid. Salah satunya yang saya serahkan tadi,” ungkapnya.

Dalam arahannya, Gubernur berpesan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan. Baik dengan saudara seagama, maupun dengan warga yang beragama lain. Toleransi dalam kehidupan beragama, kata Irianto sangat penting. Karena dengan saling menghormati, saling menghargai, kedamaian akan terwujud.

“Kalau daerah kita aman, damai, antar warga rukun. Orang dari manapun akan senang datang ke Kaltara. Ini penting. Sebagai daerah baru, kita buruh adanya investasi. Sementara orang yang ingin berinvestasi salah satu faktor pendukungnya, adalah keamanan daerah itu. Kita bersyukur Kaltara selama ini aman, antar warganya meski berbeda suku, budaya dan agama, tetap rukun damai. Ini harus kita pertahankan,” imbau Gubernur.

Kemudian terkait dengan hewan kurban yang diserahkan kemarin, Gubernur berpesan kepada para pengurus yang akan menyembelih hewan kurban agar menyampaikan atau membagikan daging kurbannya kepada masyarakat sekitar. Utamanya kepada warga yang kurang mampu.

Masih di sekitar masjid, usai melaksanakan salat Dzuhur berjamaah, Gubernur dan rombongan menyempatkan untuk meninjau sekolah MI dan SMP Ulul Albab yang berada di samping masjid Al Muhajirin. “Sekolah ini cukup bagus. Meski dikelola swasta, kualitasnya baik. Murid-muridnya juga pintar-pintar,” ujarnya singkat.(humas)

TANJUNG SELOR – Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menyempatkan untuk meninjau pembangunan pasar rakyat modern di Desa Panca Agung, kecamatan setempat. Pasar yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan sementara dalam pengerjaan tahap lanjutan tersebut, ditargetkan selesai akhir tahun ini. Gubernur pun berharap, pasar tersebut bisa segera difungsikan.

Seperti diketahui, Pemprov Kaltara, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalokasikan dana sebesar kurang lebih Rp 25 miliar untuk membangun pasar rakyat modern di Desa Panca Agung. Kegiatan pembangunan pasar dilakukan dalam dua tahap, sejak 2018 lalu. Tahun ini dilanjutkan dengan tahap finalisasi. Alokasi anggarannya, sesuai yang tertera dalam plang proyek senilai Rp 12 miliar lebih. Tahun lalu, untuk tahap pertama Pemprov telah mengalokasikan Rp 13 miliar lebih.

Pantauan di lapangan, bangunan pasar yang berlokasi di pinggir Jalan Trans Kalimantan itu sudah menyelesaikan pembangunan utamanya. Pasar yang dibangun dua lantai itu, berdiri di atas lahan seluas 1,8 hektare lebih yang merupakan hibah dari pemerintah desa setempat.

Saat melakukan peninjauan, gubernur sempat melihat-lihat ruangan demi ruangan yang ada di dalam pasar. Mulai dari lokasi rumah toko (ruko), hingga los pasar rakyat. Termasuk fasilitas pendukung, seperti toilet dan lain-lainnya. “Toiletnya di mana? Ini modelnya, kalau tidak pas dengan gambar disesuaikan saja. Yang penting kalau ada perubahan-perubahan, harus dilaporkan secara tertulis, disertai dengan catatan-catatan yang jelas. Termasuk ke pengawas,” ungkap gubernur kepada kontraktor pelaksana pembangunan pasar tersebut, di sela-sela peninjauan. Ketika itu, gubernur menyaksikan para pekerja sedang memasang keramik di dalam los pasar. 

Gubernur mengatakan, pasar tersebut didesain secara modern, dengan dilengkapi ruko (rumah toko), pasar kering dan pasar basah. Setelah pembangunan gedung selesai, lanjut Gubernur yang didampingi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kaltara, Hartono, akan dilanjutkan tahap seleksi pedagang yang akan menempati area yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu. Hal ini ini, agar nantinya pasarnya tertib.

“Lokasi ini strategis dan ekonomis. Selain berada di Jalan Trans Kalimantan, perekonomian di Panca Agung juga cukup maju. Di sini ada banyak perusahaan perkebunan. Juga sudah ada bank pemerintah dan bank swasta,” ujarnya. “Saya harapkan, tahun ini selesai, dan dapat diresmikan. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” lanjut Irianto. Gubernur juga berharap, dengan adanya pasar modern yang representatif ini, akan dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah tersebut.

Sementara itu, selain pasar, di depan lokasi tersebut ada lahan milik pemerintah daerah yang nantinya akan dibangunkan semacam sub terminal atau tempat pemberhentian bus maupun angkutan umum masyarakat lainnya. “Jalur ini setiap hari dilewati Bus Damri dari Tanjung Selor ke Malinau dan KTT (Kabupaten Tana Tidung). Jadi nantinya ada tempat pemberhentian di situ. Masyarakat yang di situ bisa berbelanja dan lain-lain. Ekonomi akan hidup nanti,” imbuh Irianto.

Pembangunan Pasar Panca Agung sendiri sudah dimulai sejak April 2018 lalu. Pasar ini bakal menampung seluruh pelaku usaha di Kaltara. Tak hanya dari Desa Panca Agung, namun juga para pedagang dari wilayah kecamatan lain di sekitar itu. “Pasar ini nanti juga akan menjadi percontohan. Kalau memang ke depan manfaatnya bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan wilayah ini, kita akan bangun lagi di daerah-daerah lain,” tutupnya. (humas)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menerima kunjungan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kamis (8/8). Kunjungan tersebut, guna menyampaikan mengenai perkembangan Kegiatan Digitalisasi Perbatasan 2019 yang rencananya akan digelar di Nunukan akhir Agustus mendatang.

Dikatakan Gubernur, rencana agenda tersebut akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. “Rencananya agenda ini digelar pada 31 Agustus 2019 di Nunukan,” jelas Irianto. Bahkan jika pengamanannya memungkinkan, Presiden juga akan diagendakan ke Krayan untuk meninjau tapal batas.

Pemprov Kaltara pun, kata Irianto senantiasa mendukung adanya kegiatan. Apalagi, Kabupaten Nunukan sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Karena itu, Gubernur menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk menyiapkan bahan guna melakukan korespondensi dengan pemerintah pusat. Di mana, itu akan diperkuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkumham).

Seperti diketahui, partisipan kegaitan pada acara Digitalisasi Perbatasan, BAKTI Kemkominfo, LPP TVRI, LPS Trans TV dan Metro TV, KPI, Telkom, Telkomsel yang merupakan representasi dari sektor penyiaran seluler dan internet yang sudah diimplementasikan di Nunukan. Sedangkan mitra lainnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD, organisasi masyarakat.

Seperti diketahui, target program nasional Indonesia Merdeka Sinyal 2020 harus terwujud. Di samping itu, pemenuhan infrastrukturnya saat ini terus dipacu misalnya ada pembangunan enam tower Based Transceiver Station (BTS) di wilayah Kaltara. Di mana semua sudah dilengkapi dengan catu daya listrik.(humas)