BALIKPAPAN – Ada 4 tanggapan yang disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie terhadap Rancangan Teknokraktik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Tanggapan pertama, perlunya kesinambungan yang kuat antara RPJMN 2015-2019 dengan RPJMN 2020-2024. Ini bertujuan agar setiap rencana pembangunan dapat berlanjut, holistik dan terintegratif. “Saya yakin pula rancangan Bappenas ini sudah bagus. Namun, tetap harus disadari bahwa tak ada karya manusia yang sempurna.

Dari itu, butuh masukan,” kata Gubernur saat menyampaikan tanggapannya pada Konsultasi Regional Pulau Kalimantan Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 di ballroom Novotel Balikpapan, Selasa (20/8).

Tanggapan kedua, Gubernur menilai bahwa perencanaan pembangunan antar pulau yang termuat didalam rancangan teknokratik saat ini, belum detail. “Masih sangat makro. Saya khawatir, pada pembahasan perencanaan tahunan di tiap regional akan muncul fragmentasi pemikiran dan usulan lagi.

Sehingga terjadi perdebatan,” jelas Irianto. Gubernur juga menilai perlunya mem-booming-kan tema pembangunan yang dipampang pada RPJMN 2020-2024. “Tema pembangunan yang diangkat untuk 5 tahun kedepan, adalah Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan.

Tema ini harus diselaraskan di seluruh wilayah Indonesia, dan harus benar-benar dapat ditindaklanjuti bukan mengambang,” ulas Irianto. Tanggapan selanjutnya, adalah belum tergambarkannya kebhinekaan dalam rancanan teknokratik RPJMN 2020-2024.

“Indonesia tak bisa dibangun secara seragam. Jangan lagi kita berpikir untuk membangun di wilayah yang banyak penduduknya, tapi harus berpikir bagaimana membangun untuk mendatangkan penduduk dan peningkatan perekonomiannya.

Dengan kata lain, pembangunan harus disesuaikan dengan kultur daerah masing-masing,” jelas Gubernur. Selain 4 tanggapan tersebut, Gubernur juga menyampaikan 7 usulan. Usulan pertama, yakni Pemerintah Indonesia harus memiliki kemauan yang kuat untuk menjadikan Kalimantan sebagai pusat energi listrik nasional. “Kaltara sendiri, terus berusaha keras untuk mewujudkan pembangunan kelistrikan.

Dalam hal ini, pembangunan PLTA diharapkan dalam beberapa tahun kedepan sudah dapat terbangun. Meski memang investasi PLTA jauh lebih mahal dibandingkan PLTU,” papar Irianto. Usulan kedua, mewujudkan Kalimantan sebagai pusat penelitian dan pelestarian hutan gambut nasional.

“Selama ini, pemerintah di Kalimantan terus berupaya melestarikan keberadaan hutannya. Dan, itu memberikan sumbangsih besar terhadap oksigen dunia. Dari itu, saya kira wajar jika Kalimantan menuntut perlakuan lebih atas hal ini,” urai Gubernur. Usulan ketiga, yakni pentingnya melanjutkan pembangunan jalan Trans Kalimantan. “Usulan keempat, perlunya penegasan isu pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan.

Didalam rancangan teknokratik tersebut, tidak dijelaskan dimana lokasinya, jadi tidak menimbulkan banyak pertanyaan,” ungkap Irianto. Dan, usulan kelima adalah penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan NKRI di Kalimantan dengan melakukan pergeseran pasukan. “Usulan selanjutnya, adalah pemanfaatan lahan secara maksimal, termasuk perairan dan lahan konversi untuk peningkatan ketahanan pangan di wilayah Kalimantan.

Dan usulan terakhir, pentingnya melakukan pemekaran wilayah secara terbatas. Seperti, kepada Tanjung Selor yang masih berstatus kecamatan, sementara wilayahnya adalah ibukota Kaltara yang seharusnya berstatus kota,” tutup Irianto.(humas)

TANJUNG SELOR – Agenda Respons Kaltara kembali digelar pada Selasa (20/08). Di edisi ke-53 kali ini membahas menganai layanan pengaduan Hak Asasi Manusia (HAM) di Kaltara.

Dua nara sumber dihadirkan dalam acara inovatif gagasan Bagian Humas pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kaltara ini. Yaitu Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sanusi dan Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM RI, Munafrizal Manan. Berbicara masalah HAM, tentu akan berkaitan dengan hak-hak yang wajib diperoleh masyarakat.

Salah satunya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, serta mendapatkan fasilitas yang memadahi. Di Kaltara, seperti disampaikan Sanusi, sejauh ini pemenuhan hak-hak mendasar bagi masyarakat, telah dilakukan oleh Pemerintah.

Baik oleh Pemerintah daerah maupun pusat. “Termasuk dalam hal pemenuhan fasilitas yang memadahi, serta layanan-layanan kepada masyarakat. Tentu memang semua belum seratus persen terpenuhi.

Namun pemerintah daerah, utamanya pemerintah provinsi telah berkomitmen terus berupaya memenuhinya. Utamanya terkait kebutuhan hak pendidikan, kesehatan dan lainnya,” kata Sanusi. Dikatakan, berkaitan dengan hak asasi manuaia, salah satunya hak berdemokrasi, sejauh ini di Kaltara sudah berjalan dengan baik.

Bahkan berdasar penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltara selalui masuk dalam jajaran 5 besar terbaik secara nasional. Pemerintah Provinsi Kaltara, lanjutnya juga selalu memberikan perhatian terhadap HAM di Kaltara.

Mengenai antisipasi konflik agraria misalnya. Pemprov selalu berupaya memfasilitasi penyelesaian secara baik, tanpa ada pihak yang terlanggar hak asasinya.

Hal ini pun mendapat respons positif dari Komnas HAM RI. Melalui salah satu komisionernya, Munafrizal Manan, apa yang dilakukan Pemprov Kaltara sejauh ini sudah sangat baik. “Apa yang disampaikan Pak Ass I tadi, menujukkan bahwa Pemprov Kaltara sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti diketahui dalam UU, pemenuhan HAM merupakan kewajiban pemerintah.

Dan itu sudah dilakukan Pemprov Kaltara,” ujarya. Sesuai tema, mengenai layanan pengaduan jika terjadi pelanggaran HAM di Kaltara, Munafrizal menyebutkan, Komnas HAM siap menerima pengaduan, dan juga konsultasi dari masyarakat berkaitan dengan HAM. Di Kaltara, lanjutnya, telah disiapkan pos pengaduan di Kota Tarakan.

“Masyarakat yang ingin mengadu, atau sekedar berkonsultasi silakan menghubungi kami. Bisa lewat telepon, email atau ketemu langsung. Di Kaltara juga sudah kita siapkan tempat, silakan datang. Sementara pos pengaduan kami ada di Tarakan,” kata Munafrizal. Disebutkan, dari empat isu stretagis menjadi fokus Komnas HAM, yakni konflik agraria, intoleransi, dan penataan kelembagaan, di Kaltara dominannya adalah konflik agraria dan intoleransi.

Namun itu pun belum begitu signifikan. “Sesuai laporan yang masuk, kasus konflik agraria ada dua laporan. Sementara intoleransi ada satu. Itu pun hanya masih sebatas dugaan-dugaan,” katanya. (humas)