NUNUKAN – Satgas Pamtas RI–Malaysia Sektor Timur Yonkav 13/SL kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan. Personel Pos Bambangan
NUNUKAN – DanSatgas Pamtas RI–Malaysia Sektor Timur Yonkav 13/SL Letnan Kolonel Kav Ikhsan Maulana Pradana, S.I.P.,M.I.P. kembali menegaskan komitmennya dalam
Jeneponto-Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) polres Jeneponto akhirnya menetapkan 5 tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jembatan Bosalia tahap I Tahun 2016.
Proyek ini di kelolah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Jeneponto.
Kasat Reskrim Polres Jeneponto, AKP Boby Rachman menyampaikan kepada awak media diruang kerjanya Rabu 21 Agustus 2019.
Ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni, AMS selaku pengguna anggaran (PA), AA Selaku PPTK, RM selaku PPK, AS selaku bendahara pengeluaran dan MTT selaku pelaksana proyek,” ujarnya.
Lanjut disampaikan AKP. Boby Rachman, pihaknya telah menerima pelimpahan tahap dua terhadap tersangka. “Benar, AMS sudah ditetapkan tersangka namun belum dilakukan penahanan”, ujarnya.
Dijelaskannya, proyek pembangunan jembatan Bosalia dengan jumlah PAGU anggaran 6.000.000.000 dan nilai kontrak sebesar 4.045.491.000 Perkara tersebut dilakukan proses penyidikan sejak bulan Mei 2019, “ Ungkap Boby.
Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP sidik/48/V/2019/Reskrim tanggal 21 mei 2019, Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 644.573.148.78.
Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucapnya. (Irwan N Raju / Tulung)
WAJO – Dalam menunjang kesuksesan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) Kementerian Pertanian Tahun 2019 di Kabupaten Wajo, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Besar Veteriner Maros mengadakan rapat koordinasi dan bimbingan teknis, di Glory Convention Center (GCC) Sengkang, Rabu (21/8/2019).
Rakor yang dibuka langsung oleh Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud tersebut, dihadiri oleh perwakilan Kepala BBVet Maros beserta tim, perwakilan Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, TKSK Kabupaten Wajo, unsur Forkopimda, beberapa Kepala OPD terkait, serta para Camat, Lurah, dan Kepala desa penerima bantuan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, perwakilan Kepala Balai Besar Veteriner Maros memaparkan bahwa sasaran Program #Bekerja Kementerian Pertanian Tahun 2019 adalah 360.000 Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTMP) dengan total bantuan ayam sebanyak 18 juta ekor. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri bertanggung jawab untuk pendistribusian bantuan kepada 220.000 RTMP dengan jumlah ayam 11.000.000 ekor yang tersebar di 13 Provinsi dan 57 Kabupaten seluruh Indonesia.
Bantuan yang diberikan adalah berupa ayam sebanyak 50 ekor, pakan sejumlah 150 Kg, 1 paket obat hewan yang terdiri dari roboransia dan desinfektan serta bantuan kandang dengan konsep padat karya senilai Rp. 500.000 untuk masing-masing RTMP.
Dia menambahkan, untuk di Kabupaten Wajo sendiri, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Besar Veteriner Maros menargetkan jumlah Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTMP) yang mendapatkan bantuan sebanyak 3.284 RTMP yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Wajo.
Sementara itu, Bupati Wajo, Dr. H. Amran Mahmud mengungkapkan, program #Bekerja perlu mendapatkan perhatian karena program tersebut sangat strategis untuk membantu Pemerintah Kabupaten Wajo dalam mengembangkan program-program pengentasan kemiskinan kedepannya.
“Bantuan yang akan diterima sejumlah masyarakat miskin di Kabupaten Wajo ini merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi,” ujar H. Amran Mahmud.
Lebih lanjut, Dr. H. Amran Mahmud mengatakan, program #Bekerja tersebut sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Wajo yaitu Integrated Farming System.
“Jadi kita juga memiliki program yang namanya Integrated Farming System, kita sudah membuat kelompok kawasan yang tidak lama lagi kita akan berkumpul disana untuk membuat sebuah terobosan sekaligus memberi semangat kepada seluruh petani di Kabupaten Wajo agar mereka bisa berkembang dalam mengembangkan pertanian terpadu yang terintegrasi,” katanya.
Dalam Integrated Farming System tersebut, ia mengatakan juga akan mengembangkan peternakan salah satunya melalui bantuan ayam unggul yang diberikan Kementerian Pertanian. Bantuan tersebut nantinya akan di kembangkan ke kawasan pertanian terpadu supaya bisa dijadikan percontohan dan tempat belajar bagi para petani agar mereka tidak hanya bercocok tanam tapi juga bisa mengembangkan peternakan.
Dengan adanya program Bekerja melalui pemberian bantuan bibit ayam lokal unggulan diharapkan bisa berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, Bupati mengharapkan agar Kabupaten Wajo kedepannya bisa menjadi lumbung daging dan sentra pengembangan ayam lokal, karena menurutnya potensi untuk itu ada.
Seperti diketahui, program yang diluncurkan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman pada Juni 2018 tersebut memang sudah banyak memberikan manfaat bagi ratusan ribu Rumah Tangga Miskin (RTM) di seluruh Indonesia khususnya yang berada di wilayah perdesaan. Berbasis usaha di sektor pertanian, program ini merupakan satu dari delapan kegiatan unggulan di lingkup Kementan.
Nunukan- Puskesmas Sungai Nyamuk di Sebatik Kabupaten Nunukan beberapa tahun tidak memiliki satuan pengamanan (Satpam).
Selain itu minimnya sumber daya manusia di puskesmas tersebut yang saat ini mendapatkan akreditasi tipe dasar membuat para pasien terkadang mengantri panjang.
“Puskesmas ini sekarang sudah tipe dasar dan kita lakukan pelayanan rawat inap 24 jam,” jelas Mardawiyah Kepala Puskesmas Sungai Nyamuk, Selasa 20/8/19.
Dia mengatakan, SDM kami telah berkurang setelah rumah sakit Pratama dibuka.
“SDM kami di tarik ke Rumah sakit Pratama sejak bulan desember 2018, biasanya yang jaga 4 orang di Ugd dan Perawatan sekarang tinggal 2 orang jadi kami memaksimalkan dengan sdm yang ada” kata
Dia juga mengeluhkan jika dipuskesmas Sungai Nyamuk tersebut tidak adanya pengamanan atau satpam.
“kita sudah sering usulkan, tapi sampai saat ini belum dikasih. Alasan dari dinas Kesehatan belum ada anggaran,” ungkapnya.
Sebelumnya ada satpam jaga malam, kata namun sudah terangkat jadi PNS, jadi sudah tidak ada lagi.
“Karena tidak ada Satpam, Perawat kami dibilang jutek. Karena pada saat banyak pasienkan, mereka juga mengamankan keluarga pasien yang masuk, sehingga perawat disini kadang di bilang jutek, harusnya pelayanan maksimal cuma karena sdm yang kurang,”katanya.
Mardawiyah berharap Puskesmas diberikan satpam dan juga ada renovasi karena atap sudah banyak yang bocor.
“Kita berharap diberikan satpam dan gedung direnovasi total karena banyak yang bocor,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Dr. Meinstar Tololiu saat di konfirmasi hanya mengatakan, Ok. Terima kasih infonya, Ada miskomunikasi antara puskesmas dan subbag kepegawaian saya.
Nunukan-Sebanyak 117 TKI asal Malaysia di pulangkan ke Kabupaten Nunukan melalui jalur laut mengunakan Kapal cepat dari Pelabuhan Tawau, Malaysia menuju Pelabuhan International Tunon Taka Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (21/8/19).
Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Nunukan, Arbain mengatakan, ini merupakan TKI deportasi asal Kota Kinabalu, Malaysia.
” 99 orang Laki-laki dan 18 orang perempuan, dari data yang kita terima seharusnya yang 266 orang cuma dibagi menjadi dua, hari ini 117 dan besok 149 orang,” ujar Arbain
Lanjut Arbain, Mereka dipulangkan karena beberapa kasus seperti Ilegal tanpa dokumen sebanyak 69 orang , over stay 30 orang, 18 orang masa izin tinggalnya habis.
“Setelah di data pihak Imigrasi, mereka akan diberikan arahan oleh pihak Kepolisian. Setelah itu baru kita bawa ke penampungan sementara di Rusunawa Nunukan,” jelas Arbain.
Dikatakan Arbain, Malam ini mereka kita istirahatkan dulu di Rusunawa dengan penjagaan ketat oleh Satpol PP dan TNI. Besok baru kita lakukan pendataan dan penjaminan.
“Selama tiga hari kita lakukan pendataan dan penjaminan, khususnya bagi mereka yang ingin kembali bekerja di Malaysia kita serahkan ke PPTKIS untuk mengurus dokumen, nanti yang lainnya untuk yang ingin pulang kampung kita fasilitasi untuk memberikan ongkos pulang atau jika yang ingin bekerja di Nunukan kita akan bantu carikan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja,” ungkap Arbain. (Red)
NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid melantik Anggota Badan Permusyarawatan Desa (BPD) untuk desa Pa’ Padi, Desa Pa’ Terutun, Desa Pa’ Sire, Desa Wa’ Yanut, Desa Wa’ Laya di kecamatan Krayan, Jumat 16 Agustus. Bertempat di balai Pertemuan Umum (BPU) Long Bawan Kecamatan Krayan ke 24 anggota BPD dari 5 desa tersebut akan bertugas untuk masa keanggotaan 2019 hingga 2025.
Usai melakukan pelantikan, Bupati menyampaikan tugas dan peran BPD dalam mendukung program pemerintah desa mengingat BPD merupakan pagian dari pemerintah desa, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang baik untuk terwujudnya pemerintahan desa dengan baik.
“Segera bekerja dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi BPD yang ada dalam setiap kegiatan yang dilksanakan pemerintah desa untuk di musyawarahkan bersama dengan BPD,” ungkapnya. agar anggota BPD harus bekerja sesuai tupoksi yang ada. Selalu beriringan dengan Kepala Desa sesuai peraturan desa, kebijakan yang ada di desa agar di musyawarahkan dengan Anggota Badan Permusyarawatan Desa (BPD). (Humas)
