Jateng-Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa, S.E., M.M, menyatakan bahwa kehidupan beragama warga Dusun Porot, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menjadi model atau contoh kampung toleransi antar umat beragama. Porot juga menjadi contoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Di sini saya melihat sesuatu yang unik, kerukunan/kehidupan beragama masyarakat cukup bagus, toleransinya cukup tinggi. Di sini ada Masjid, Gereja, Vihara, dan Pura yang saling berdekatan dan berdampingan, tetapi mereka hidup saling menghargai, ” ungkap Kasdam saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan RI di Lapangan Dusun Porot, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Sabtu (24/8/2019).

Lebih lanjut orang nomor dua di Kodam IV/Diponegoro menegaskan, di dusun ini meskipun agama mereka berbeda-beda, namun warga saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari.

“Bahkan ada salah satu keluarga yang anggota keluarganya memeluk agama yang berbeda, namun tetap hidup rukun dan damai”.

Hal ini cukup unik. Perlu diketahui bersama bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan saat ini sudah ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin memecahbelah NKRI dan mencoba memecah belah kita dengan mengangkat isu-isu negatif tentang agama, suku, ras, jelasnya.

Terlebih isu-isu tersebut diangkat melalui media sosial oleh kelompok yang tidak bertanggunjawab. Untuk menyikapi hal tersebut, maka kita harus bijak dalam bermedsos, karena kita ketahui bersama bahwa berita di medsos tidak bisa dihindari dan sudah tidak terbendung lagi.

Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa mengatakan, kampung ini menjadi model terwujudnya suatu toleransi yang cukup bagus.

“Ini yang ingin saya lihat secara langsung di sini, tentunya saya ingin mengangkat ini menjadi suatu model yang bisa menjadi contoh bangsa Indonesia,” imbuh mantan Danrem 161/WS NTT.

Kerukunan di Dusun Porot tidak disangsikan lagi. Hal tersebut terlihat jelas dari berbagai aktivitas sosial sehari-hari yang dijalankan secara bersama-sama antar umat beragama, baik muslim maupun nonmuslim.

Diakhir penyampaian, Kasdam mengajak kepada seluruh warga dusun Porot untuk terus menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Bupati Temanggung H.M. Al Khadiqz, Aster Kasdam Kolonel Inf Jaelan, Kapendam IV/Dip, Letkol Kav Susanto, Dandim dan Forkopimda Kab. Temanggung, Lurah Getas Dwiyanto, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Getas, Kec. Kaloran.

Selain dalam rangka memperingati HUT ke 74 Kemerdekaan RI juga dilaksanakan silaturahmi lintas tokoh agama dan pemberian bantuan di Vihara, TPQ dan Gereja.

JAKARTA – Menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.33/2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka akan diberlakukan batas minimal alokasi anggaran untuk pengawasan internal atau inspektorat di pemerintah daerah (Pemda).

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin mengungkapkan bahwa aturan tersebut telah tercantum di pedoman penyusunan APBD 2020. Dimana Pemda, kita harapkan memberikan alokasi yang memadai untuk pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah.

” Dengan hal itu kita harapkan Pemda memberikan alokasi yang memadai untuk pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah,” tuturnya, Minggu (25/8).

Lebih lanjut Syafruddin menjelaskan bahwa batas minimal tersebut disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah. Contohnya, ungkap Syafruddin, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan besaran APBD sampai dengan Rp4 triliun maka minimal 0,9% dialokasikan untuk pengawasan daerah.

“Lalu pemprov dengan besaran APBD di atas Rp4 triliun sampai Rp10 triliun, maka setidaknya harus mengalokasikan 0,6 persen untuk pengawasan. Sedangkan untuk Pemrov yang APBD-nya di atas Rp10 triliun maka minimal anggaran pengawasan sebesar 0,3 persen,” paparnya.

Sementara untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) maupun Pemerintah Kota (Pemkot) untuk APBD sampai dengan Rp1 triliun setidaknya dialokasikan 1% untuk pengawasan.

Sedangkan untuk APBD yang duatas Rp1 triliun sampai dengan Rp 2 triliun, Syarifuddin menjelaskan bahwa anggaran pengawasan minimal 0,75 perse dari total belanja daerah tersebut.

“Sedangkan untuk daerah dengan APBD di atas 2 triliun rupiah, maka sekurang kurangnya 0,5 persen dari total belanja untuk pengawasan,” uarainya. Jika diketahui besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, Syarifuddin menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan tahun anggaran 2020, Pemda tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran. “Memang anggaran pengawasan masih belum terlalu besar.

Namun kita harap dapat memaksimalkan pengawasan di internal pemerintah daerah,” tandasnya. Hal tersebut menurutnya agar jangan sampai inspektorat tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya karena keterbatasan anggaran.

Syarifuddin menilai pengawasan di daerah perlu terus diperkuat. Hal ini dikarenakan semakin besar dari transfer dari pemerintah pusat ke daerah. “Dan salah satu dari yang besar adalah anggaran alokasi dana desa. Untuk itu penguatan pengawasan mesti berjalan. Jangan sampai menunggu KPK untuk turun mengawasinya,” pungkasnya. (eddy/s)

SURABAYA – Imbas dari pengepungan Kost Mahasiswa asal Papua di Surabaya beberapa waktu lalu berbuntut panjang bagi pihak-pihak yang terlibat.

Sedikitnya, 5 anggota TNI tak hanya terkena sangsi skorsing, namun kelima Prajurit tersebut akan berhadapan dengan Pengadilan Militer.

Kepala Penerangan Kodam Brawijaya Letnan Kolonel Imam Haryadi menuturkan, penjatuhan status non-aktif kepada lima prajurit tersebut tak berhubungan langsung dengan teriakan rasis saat pengepungan asrama di Surabaya itu. 

Tetapi karena cara komunikasi mereka yang dianggap tidak efektif dan tidak persuasif, dalam menangani konflik.”Skorsing mereka sampai berkas penyidikan mereka selesai. Lalu skors itu akan diganti dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan militer,” terang Imam, Senin (26/8/2019). Imam mengaku, sanksi diberikan setelah ditemukannya pelanggaran disiplin.

Mereka, kata dia, bertindak secara emosional di depan AMP Surabaya dan terlihat jelas dalam video yang beredar dan viral di media sosial.

Diketahui, 5 dari prajurit yang dinonaktifkan tersebut salah satunya adalah Danramil 0831/02 Tambaksari Mayor Inf NH Irianto. Imam mengungjapkan bahwa cara-cara yang digunakaan kelima prajurit tersebut sangat keliru.

Menurut Imam, saat menghadapi situasi sebagaimana yang terjadi di asrama Mahasiswa asal Papua tersebit, haruslah lebih mengedepankan cara-cara komunikasi yang baik dan persuasif. “Itu tidak boleh cara-cara seperti itu, sementara perintah kita kan jelas, dalam metode kami kan jelas komunikasi sosial,” tandas Imam Sementara itu, mengenai dugaan ujaran bernada rasial yang diduga melibatkan anggota TNI tersebut, ia menyerahkan kasus tersebut ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami percayakan hasil pendalaman terkait makian atau umpatan yang viral tersebut kepada Polda Jawa Timur,” pungkasnya Sebelumnya, kelima oknum TNI tersebut bersama sejumlah ormas mengepung Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. Diduga ada kata-kata rasis terhadap mahasiswa Papua. Kejadian tersebut memicu protes masyarakat di berbagai daerah dan di Papua dan Papua Barat. (e/santry)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan bahwa seluruh rumah di Indonesia ditargetkan akan tersambung listrik pada akhir tahun 2020. “Harapan saya, sesuai permintaan Bapak Presiden kalau bisa (rasio elektrifikasi) mendekati 100 persen akhir tahun ini.

Jadi akhir tahun ini lebih dari 99 persen dan saya optimis mestinya di akhir 2020 selesai, 100 persen menikmati penerangan,” tegas Jonan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/8). Menurut mantan Menteri Perhubungan itu, Pemerintahan Joko Widodo saat ini sebenarnya sudah mencanangkan adanya penambahan pembangkit dari program 35.000 MW. Dari catatan rasio elektrifikasi per bulan Juli 2019 sudah sebesar 98,8%.

Jonan mengungkapan sejumlah tantangan dalam merampungkan sisanya, yaitu 1,2%. “Pertama, layanan akses listrik berada di daerah yang sulit terjangkau dengan minim infrastruktur.

Ini segala cara harus dilakukan,” katanya. Kedua, lanjut Jonan, kemampuan masyarakat dalam membayar biaya sambung listrik yang masih rendah. Jonan memperkirakan untuk daya sambung pada pelanggan 450 VA itu membutuhkan biaya sekitar Rp750 ribu.

“Ada sekitar 600 ribu yang tidak mampu bayar biaya sambung. Ini yang harus diperjuangkan,” tegas Jonan. Ia pun mempredikasi setiap tahun akan ada penambahan jumlah rumah tangga baru sekitar 500 ribu rumah tangga.

Untuk mengatasi hal tersebut, jalan keluar yang ditempuh Pemerintah adalah melalui patungan biaya sambung. Sinergi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyumbang 100 ribu biaya sambungan listrik gratis, PLN dan pegawainya 40 ribu dan pegawai Kementerian ESDM bagi sekitar 2.500 rumah. “Sampai sekarang sudah terkumpul 250 ribu biaya sambung listrik.

Semangat ini untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Yang penting itu kebutuhan listrik masyarakatnya terpenuhi,” pungkasnya. (eddy/s)