NUNUKAN – Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat ( ALMISBAT ) Badan Pengurus Kabupaten Nunukan mengapresiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang membuat terobosan dengan pemberian pelayanan publik berupa siaran televisi digital dan peningkatan quota jaringan komunikasi di wilayah tapal batas. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah benar-benar berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran.

Namun organ relawan Pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menyayangkan adanya titk atau wilayah yang seharusnya wajib mendapatakan pelayanan yang sama tapi justru tak tersentuh. Padahal dari segi masyarakat dan menyangkut kedaulatan, mereka sama-sama terpinggirkan dari kerlingan pembangunan.

“Sebut saja Lumbis Ogong. Jangankan untuk melihat siaran televisi, untuk berkomunikasi saja, masyarakat disana harus mencari jaringan atau istilahnya menunggu signal lewat,” ujar Ketua BPK Almisbat Nunukan , Eddy Santry, Jumat (30/8/2019).

Eddy menghawatirkan, apabila ketertinggalan dalam mendapatkan hak pelayanan publik terus terjadi diwilayah itu, secara langsung akan berdampak pada tergerusnya rasa nasionalisme masyarakatnya. Karena menurutnya, geografis Lumbis Ogong yang berdekatan dengan Kota – Kota besar di Malaysia, sangat berpotensi melenturkan rasa kebanggaan pada negaranya.

Bagaimana tidak, ungkap Eddy, sistem komunikasi di Malaysia terbilang bagus dan dalam jangkauan jaringan mampu mencapai wilayah manapun pemukiman penduduknya berada. Sedangkan masyarakat Indonesia yang pemukimanya berdekatan dengan mereka tak mendapatkan pelayanaan yang sama dari Pemerintah, maka disitulah menurut Eddy akan muncul disnasionalisme dan kecemburuan sosial.

“Kalau kecemburuan sosial sih saya kira masyarakat disana sudah kenyang karena selama Indonesia merdeka hanya itu-itu saja yang mereka rasakan. Tapi kalau sampai luntur nasionalisnya, ini akan berakibat pada rapuhnya kedaulatan,” tandas Eddy.

Eddy mengingatkan, kasus Dwi Kewarganeraan atau kewarganegaraan ganda yang sempat mencuat di Kecamatan tersebut agar tidak dipandang sebelah mata. Karena hal tersebut menurut Eddy adalah bukti bahwa ketergantungan warga Lumbis Ogong terhadap Malaysia masih ada bahkan sangat memungkinkan akan bertambah apabila Pemerintah tak serius dalam solusinya.

Dari kasus yang sempat viral tersebut, seharusnya Pemerintah melakukan instropeksi sehingga dapat memahami alasan sebagian warga Lumbis Ogong memiliki Kewarganegaraan ganda. Dalam hal ini, Eddy menegaskan bahwa bukan kesalahan masyarakatnya namun karena ketidak pedulian Pemerintah selama 74 tahun sejak NKRI resmi dirikan.

“Masyarakat memiliki IC Malaysia itu karena ingin mendapatkan hal yang tak mereka dapatkan di Indonesia. Seperti pelayanaan Kesehatan, Pendidikan dan pelayanan publik lainya. Saya yakin, apabila Pemerintah mampu memberikan kepada mereka hal-hal yang sebagaimana Kerajaan Malaysia berikan, sudah pasti tsk kan ada warga disana yang memiliki kewarganegaraan ganda,” tegasnya.

Eddy mencontohkan, untuk berobat ke Indonesia saja, masyarakat Lumbis Ogong harus mengeluarkan ongkos tak kurang dari Rp. 8 juta. Hal tersebut lantaran mereka harus menyewa Perahu karena satu-satunya akses transportasi hanya melalui sungai karena tiadannya akses jalan darat. Sementara untuk mencapai kota-kota di Malaysia seperti Nabawan, Keningau hingga Kota Kinabalu hanya membutuhkan waktu tak lebih dari 4 jam. Hal inilah menurut Eddy yang seharusnya difikirkan Pemerintah.

Eddy pun meminta kepada Kepala Daerah terutama Gubernur Kaltara ataupun pihak manapun yang mempunyai akses langsung ke Presiden, agar dalam memberikan informasi sesuai dengan kondisi real dilapangan. Sebagai salah satu pengurus Organisasi yang terkenal dekat dan loyal kepada Presiden Jokowi, Eddy menegaskan bahwa misi Jokowi dalam melakukan Pemerataan pembangunan adalah hal yang sangat mulia. Sehingga dengan melihat selama 5 tahun Pemerintahan Jokowi-JK tak ada perubahan pembangunan yang signifikan di Lumbis Ogong, Eddy merasa ada yang perlu dipertanyakan.

“Pak Jokowi itu figur yang konsisten terhadap janjinya. Maka ketika selama 5 tahun beliau memerintah tapi tak ada perubahan di Lumbis Ogong, kami wajib untuk mempertanyakanya. Karena, keluhan melalui media sosial saja beliau tindak lanjuti, apalagi jika kepala daerah yang melaprkanya. Maka dari itu, saya minta kepada Kepala Daerah, agar dalam memberikan informasi ke Pak Jokowi agar disampaikan sesuai fakta,” pungkasnya.(***)