Perjuangan Legislator Dari Kampanye Hingga Menjelma Digitalisasi Di Perbatasan

NUNUKAN – Demi menciptakan keadilan sosial dalam pembangunan serta untuk mewujudkan wilayah Perbatasan sebagai elatase negara, Pemerintah terus melakukan penguatan pada semua sektor termasuk fasilitas komunikasi. Hal tersebut dibuktikan realisasi penguatan jaringan komunikasi melalui digitalisasi perbatasan

Dengan program tersebut, akan memungkinkan warga Indonesia di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sebagaimana di wilayah-wilayah pedalaman di Nunukan dapat menikmati siaran tv digital, sebagaimana sudah dinikmati masyarakat di kota-kota besar nusantara.

Dpilihnya wilayah Nunukan sebagai program pertama Digitalisasi Perbatasan karena di wilayah yang tersebut belum memiliki fasilitas 4G seperti halnya di wilayah Pulau Jawa. Selain itu ditempat lainya Pemerintah akan terus membangun sarana dan prasana telekomunikasi di perbatasan mampu mencapai layanan fasilitas 3G.

Diketahui, sebelumnya ini siaran digital bagi masyarakat perbatasan telah tersedia fasilitas siar milik LPP TVRI yang berada di 17 lokasi perbatasan. Selain mencoba siaran digital di perbatasan Kalimantan, pemerintah akan mencoba melakukan siaran digital di Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.

Berbagai pihak mengpresiasi terobosan pemerintah yang dinilai sebagai bagian dari pemangkasan keterisolasian masyarakat Perbatasan tersebut. Eks Seretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Amiin Kabupaten Nunukan Eddy Santry mengungkapkan bahwa hal itu adalah pembuktian pemerintah atas misi Nawacitanya

” Ini adalah bagian dari komintmen Pemerintah dalam membangun Indonesia dari Pingiran,” ujar Eddy, Rabu (3/9/2019).

Selain sebagai konsistensi dari Nawacita, Eddy menyebut bahwa terealisasinya digitalisasi perbatasan di Nunukan tak lepas dari peran Legislator terpilih Deddy Sitorus. Menurut Eddy, Politisi PDI Perjuangan tersebut semasa kampanye selain mengemban misi kampanye untuk dirinya Pebcalegab dirinya, yang bersangkutan juga melakukan investigasi terkait pembangunan di Tapal Batas.

“Tak bisa kita pungkiri, pengalaman dia ketika keluar masuk pedalaman diimplementsikan menjadi sebuah seruan agar jaringan komunikasi di pedalaman Nunukan terbenahi. Apalagi dia kan anggota TKN yg memang secara khusus tentu ada pesan dari Pak Jokowi selama ia kampanye Kaltara,” papar Eddy.

Hal tersebut, lanjut Eddy, adalah sebuah penegasan walau Pilpres telah berahir, tugas Relawan Pendukung Jokowi selesai. Karena ada janji-janji Kampanye yang menurutnya mesti ditunaikan kepada konstituent. Bahkan dalam kampanye pun ia mengungkapkan TKD selalu menyuarakan perihal ketimpangan di perbataasan.

“Selama kampanye pun kita tak egois mengejar kemenangan. Keluar kita sosialisasi tapi ke dalam kita juga menyurakan aspirasi terkait kondisi wilayah perbatasan. Contohnya yang dilakukan Deddy Sitorus. Setelah dia melihat sendiri kondisi pedalaman, di Rumah Transisi dia meminta percepatan penguatan sarana komunikasi yang ahirnya diealisasikan melaui pencanangan Digitalisai di Perbatasan 31 Agustus lalu,” paparnya.

Ketika dikonfirmasi, Deddy Sitorus mengaminkan pernyataan eks Sekrertaris TKD Nunukan tersebut bahwa selama kampanye, ia tak hanya sekedar sosialisasi namun dirinta aktif menyuarakan keterisolasian masyarakat yang selama ini tinggal di Pedalaman seperti Krayan dan Lumbis Ogong.

“Ya, itu sdh kita sampaikan waktu kampanye. Intinya membuka isolasi masyarakat perbatasan atau maaf saya menyebutnya pedalaman agar mereka menikmati hak sebagai warga negara yang menikmati pembangungan,” ujar Deddy.

Tahap kedua menurut Deddy adalah memperkuat jaringab internet. Hal itu sering ia suarakan bahkan kepada Presiden Jokowi agar masyarakat perbatasan/pedalaman terkoneksi dengan dunia. Hal tersebut menurut Deddt sangat penting untuk mengejar ketertinggalan informasi.

“Perjaalan saya semasa kampanye adalah pengalaman sangat berharga diantaranya sebuah pertanyaan, baru satu hari tanpa signal saja saya sudah kebingungan. Lantas bagaimana dengan mereka yang bahkan sejak Indonesia merdeka hidup dalam keterisolasian?,” tukas Deddy

Dari hal itulah Deddy lantas melakukan semi presentase di Rumah Transisi perihal pentingnya sarana konunikasi di willayah pedalaman Nunukan. Selain untuk komunikasi semata, Deddy melihat bahwa generasi muda di wilayah Perbatasan Kalimantan Utara adalah remaja dan anak-anak yang cerdas. Akan sangat menyayangkan apabila negara tak memvasilitasi sumber daya mereka demi kejayaaan bangsa.

“Itu juga untuk kebaikan generasi mendatang. Digitalisasi di Perbatasan ini kita harap dapat membuka akses langsung ke pasar nasional/internasional, pariwisata, dan peningkatan kualitas SDM mereka,” tutup Deddy.(***)

Pencanangan komitmen bersama pelaksanaan percepatan pencegahan anak kerdil (Stunting) tingkat Provinsi Sulsel dipusatkan di Kabupaten Bone

WAJO – Bupati Wajo Dr. H.Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. bersama ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wajo Hj. Siti Maryam, S.Sos., M.Si hadiri pencanangan komitmen bersama percepatan pencegahan anak kerdil (Stunting) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang di laksanakan di halaman rumah jabatan Bupati Bone, Selasa 3 September 2019.

Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. H. Nurdin Abdullah, M.Agr. hadir dalam pencanangan ini.

Kegiatan ini dalam rangka mendukung Strategi nasional Percepatan Pencegahan anak kerdil (Stunting) dan merupakan strategi nasional yang menjadi perhatian khusus Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta seluruh Kementerian terkait, begitu pula Pemerintah Kabupaten Kota seluruh Indonesia.

Generasi penerus bangsa harus sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Jika anak-anak terlahir sehat. tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang sukses dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya jika anak- anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, mereka akan menjadi anak kerdil (Stunting).

Kekerdilan (Stunting)pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah Lima Tahun). Sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya.Hal ini disebabkan karena kekurangan gizi kronis yang terjadi soal bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun.

Dengan demikian periode 1.000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasandan produktivitas seseorang di masa depan.

Pencegahan anak kerdil (Stunting) perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat umum, dan lainnya.

Presiden dan Wakil Presiden telah berkomitmen untuk memimpin langsung upaya percepatan penurunan angka prevalensi anak kerdil (Stunting) sehingga penurunannya dapat terjadi secara merata diseluruh wilayah Indonesia.

Pencanangan Sulsel bebas Stunting Menjadi tema Dies Natalis UNHAS ke 63 yang diusung oleh Rektor UNHAS Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.

Bupati Bone dalam sambutanya mengatakan menserokan Stunting di Bone yang jumlahnya 40,63% dan yang terbesar di Sulawesi Selatan dan terdapat di wilayah pegunungan dan pesisir, Jelasnya.

Dalam sambutan Gubernur Provinsi Sulsel Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah, M.Agr. mengatakan Stunting menjadi masalah kita bersama, Stunting ini dapat cepat kita cegah sehingga anak dapat tumbuh menjadi anak yang sehat menjadi harapan bangsa.

“Ketika ibu hamil terdeksi ada kelainan cepat ditangani .” Katanya.

“Mencanangkan komitmen bersama percepatan pencegahan anak kerdil (Stunting) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan Menyisipkan APBD kita untuk menangani Stunting, kita kolaborasi membangun Sulsel lebih kuat, perencanaan itu bukan karena keinginan melainkan kebutuhan,” Gubernur Provinsi Sulsel menambahkan.

Dan dikatakan kalau hari ini dimulai pencanangan komitmen bersama percepatan pencegahan anak kerdil (Stunting) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, ungkapnya diakhir sambutannya

Diakhir acara Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. menyampaikan harapannya kepada rektor UNHAS, kalau Kabupaten Wajo siap dalam pelaksanaan dies natalis selanjutnya.

“Kami siap jadi tuan rumah dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting, utamanya untuk meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan.” ungkap Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.

(Humas Pemkab Wajo)

Panen Perdana perbenihan Padi kerjasama Taiwan International Cooperation and Develofment Fund Fapert Unhas dan Pemda Bone

Bone, selasa 03 – 09 -2019 Bertempat di desa Samaelo Kecamatan Barebbo kab Bone Sulawesi Selatan,

Bupati dan wakil bupati Bone bersama kadis dan Rombongan Fapert Unhas Laksanakan Panen Padi perdana Kerjasama Taiwan internasional Cooperation And development Fun Fapert Unhas dan pemkab Bone dengan
kelompok tani Wanua Kec.Barebbo,

kegiatan ini idihadiri langsung Ibu Rektor Unhas dan rombongan Fapert Unhas didampingi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bone, Kadistan/Sekdis beserta rombongan keluarga besar Dinas TPHP kab.Bone,

Adapun inti dari sambutan Rektor Unhas terkait kegiatan ini, kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi pihak pemkab Bone , Taiwan dan Unhas serta semua petani didesa Samaelo sehingga kegiatan ini dapat terlaksana

Kegiatan ini sangat diapresiasi oleh warga masyarakat kecamatan Barebbo dan Muspikanya

Camat Barebbo Terima kasih kepada seluruh kades dan penyuluh serta kelompok tani sekecamatan Barebbo Atas Kerjasamanya selama ini sehingga kegiatan ini sukses terlaksana Sukses selalu

Lanjut Andi Asman Sulaeman (camat Barebbo) kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama semua elemen masyarakat, Fapert Unhas dan muspika kecamatan Barebbo khususnya

Hadir dalam kegiatan ini Bupati Bone Dr H Andi Baso Fahsar Mahding Padjalangi Msi, Drs H Ambo Dalle M. Si Wakil bupati Bone , Rektor unhas bersama rombongan Fapert Unhas, kadis pertanian Kab Bone H Ir Sunardi Nurdin ,Muspika Barebbo Andi Asman Sulaeman Camat Barebbo bersama para kepala desa dan kelompok tani sekecamatan Barebbo

Irwan N Raju

Polisi Menahan Tersangka Penyebar Hoax Yang Memicu Kerusuhan Papua

SURABAYA – Setelah melalakukan pemeriksaan intesif, Polisi ahirnya menetapkan Tri Susanti karena diduga telah menyebarkan pemberitaan palsu (hoax) serta hasutan sehingga terjadinya pengepungan Asrama Mahasiswa asal Papua di Jl. Kalasan, Surabaya pertengahan Agustus 2019 lalu. Wanita yang juga kerap dipanggil Mak Susi itu diketahui juga merupakan Koordinator Lapangan (Korlap) pada aksi tersebut.

Mak Susi ditahan selama 24 jam ke depan guna pemeriksaan lebih lanjut. Susi sendiri telah diperiksa selama kurang lebih 12 jam sejak Senin siang.

“Sementara Bu Susi ada penangkapan atau penahanan 1 x 24 jam,” ujar Kuasa Hukum Susi, Sahid, dikonfirmasi usai pemeriksaan kliennya, Selasa (3/9/2019).

Sahid mengaku kecewa Susi ditahan kendati hanya satu kali 24 jam. Menurut dia, hal ini tidak berdasarkan syarat penahanan yang diatur Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Ya, sebenarnya saya sebagai tim kuasa hukum ini sangat kecewa karena sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu kan tidak harus ditahan,” katanya.

Sahid juga menegaskan kliennya tidak berpotensi menghilangkan barang bukti, melarikan diri, apalagi berbuat tindak pidana lainnya sehingga seharusnya tidak ada alasan menahan Susi.

“Jadi unsur subjektifnya sudah tidak terpenuhi, kecuali dibuka dan ada kekhawatiran dari pihak kepolisian (Susi) akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau diduga ada indikasi melakukan tindak pidana, padahal tidak ada,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, buntut dari aksi pengepungan asrama Mahasiswa asal Papua di Kalasan Surabaya telah menyebabkan meletusnya unjuk rasa dengan diwarnai kerusuhan dibeberapa Kota di Papua dan Papua Barat.

Sejumlah bangunan dirusak dan dibakar dalam kerusuhan tersebut seperti Kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja, lapak depan Papua Trade Center dan Mapolsek Japsel di Entrop, Kantor Bea Cukai dan ruko-ruko di sepanjang jalan depan Pelabuhan Laut Jayapura, Kantor Telkomsel dan ruko-ruko di Terminal Lama Pasar Jaya, serta Toko Buku Gramedia, Kantor Bank Indonesia, Kantor Jiwasraya, Kantor Navigasi, Kantor Perhubungan, dan Mall Jayapura.

Kerusuhan yang disebut buntut aksi Rasial saat pengepungan asrama Mahasiswa Papua di Surabaya itu tak hanya menyisakan rusaknya bangunan dan kerugian materi. Di Deiyai, seorang anggota TNI dan 4 warga sipil meninggal dunia. Kerusuhan juga menyebabkan puluhan orang baik dari TNI-Polri maupun massa pendemo mengalami luka-luka.

Atas perbuatanya, Susi dijerat pasal berlapis oleh penyidik Subdit Cyber Crime. Adapun pasal yang disangkakan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 160 KUHP dan atau PasaI 14 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 45 A Ayat (2): “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda banyak Rp 1 miliar.

Jo Pasal 28 ayat (2): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama. ras dan antar golongan (SARA).”

Dan atau Pasal 160 KUHP: Barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum, dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undangundang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undangundang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. (eddysantry)

Kaltara jadi Penyangga Pangan IKN Baru

TANJUNG SELOR – Tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yakni Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan masuk kedalam 12 kabupaten potensial penyangga pangan ibukota negara (IKN) baru. Ini diterpaparkan pada Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengembangan Pertanian Penyangga Kemandirian Pangan Ibukota Negara yang berlangsung di Hotel Grand Tiga Mustika, Balikpapan, Jumat (30/8).

Sebagaimana diketahui, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ditetapkan sebagai calon IKN baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu. Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan strategi pengembangan kawasan penyangga mandiri pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat IKN baru di Kaltim. Sistemnya dengan kluster tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Dan, caranya menggunakan teknologi pertanian modern sehingga semua kebutuhan pangan dipenuhi sendiri tanpa adanya impor. Bahkan diproyeksikan menjadi pendukung ekspor dan lumbung pangan dunia. “Kedepan, saat IKN baru telah benar-benar terealisasi maka Kalimantan harus bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tanpa impor,” kata kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara, Andi Santiaji Pananrangi yang mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri acara tersebut, Senin (2/8).

Tiga kabupaten di Kaltara sendiri, masing-masing memiliki peranan terpisah. Kabupaten Malinau direncanakan sebagai sentra produksi padi dan jagung. Sementara Bulungan dan Nunukan diproyeksikan sebagai sentra produksi padi, cabai dan bawang merah. “Mentan Amran Sulaiman juga mengimbau agar seluruh bupati dan walikota terkait memaparkan kesiapan potensi lahan dan komoditi potensial di wilayah masing-masing yang dapat mendukung persiapan ketahanan pangan IKN baru nantinya,” jelas Santiaji.

Mengutip pernyataan Mentan, Santiaji menyebutkan juga bahwa Kementan telah melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan pangan ke depan, dalam memenuhi kebutuhan pangan IKN baru dengan membangun klaster pengembangan komoditas. Lahan pertanian di Kaltim sendiri, ditaksir sangat cocok untuk menghasilkan pangan, khususnya komoditas hortikultura, sehingga produksi pangan berdasar agroklimat dan kultur masyarakat setempat. “Menurut Mentan, hal ini dapat diwujudkan karena Kementan sejak awal telah menyiapkan 500 juta pohon bibit tanaman perkebunan yang akan menelan anggaran Rp 10 triliun,” tutup Santiaji.(humas)