Latest Posts

SYL : Menteri Pertanian RI Posisi Yang Menentukan Kesejahtraan Petani

BERANDA, BERITA DAERAH

Sulsel – Rakyat indonesia yang mayoritas penduduk adalah petani membutuhkan tatakelola pertanian yang moderen sehingga dapat mereposisi petani yang marginal miskin menjadi petani yang kaya dan sejahtera- sekaligus menghadirkan kedaulatan dan ketahanan pangan yang kuat dalam pergaulan dunia intetnasional

Kadis Kominfo- SP Andi Hasdullah dalam releasenya kemedia hari rabu (23/10/19) menyebutkan bahwa Pemprov Sulsel Gubernur Nurdin Abdullah beserta jajaran menyampaikan selamat khususnya kapada Syahrul Yasin Limpo atas di lantiknya sebagai Menteri Pertanian RI pada Kabinet Jokowi Indonesia Maju diistana negara Jakarta (23/10/2019)

pengalaman yang panjang dan kompetensi SYL tentu menjadi modal utama beliau untuk mengelola urusan dalam bidang pertanian menuju tatakelola pertanian moderen mereposisi petani marginal menjadi petani yang sejatera, tidak hanya itu bagaimana lalu menghadirkan kedaulatan dan ketahanan pangan dalam pergaulan dunia internasional

kita doakan beliau diberi kelancaran dan keberkahan dalam mengemban tugas mulia yang diberikan kepadanya

Hasdullah menambahkan bahwa SYL menduduki posisi menteri yang sangat strategis sebagai menteri pertanian itu menyasar hajat hidup 260 lebih penduduk indonesia bahkan termasuk mensuplay makan penduduk dunia dan sekakigus juga menjadi indikator utama terkait dengan peningkatan income dan kesejahtraan rakyat indonesia.

Kita ikut bangga bahwa menteri pertanian RI pak presiden memberikan kepercayaan kepada putra Sulawesi Selatan, kita semua memberikan support dan mendoakan pak SYL dapat mengembang tugas dengan baik dan berkinerja tinggi

Ka biro Sulsel : kIrwan N Raju

Kontributor : Andi Subhan

Masyarakat Nunukan Gelar Ritual Mandi Syafar Sebagai Bentuk Syukur Kepada Tuhan

BERANDA, BREAKING NEWS, NUNUKAN
Para nelayan dan pembudidaya rumput laur di Nunukan melarung Kalengakng sebagai bagian ritual Mandi Syafar

Nunukan – Dengan menggunakan perahu, ratusan masyarakat yang terdiri dari pera Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Desa Binusan, Nunukan, Kalimantan Utara menggelar ritual Mandi Syafar di perairan Laut Nunukan, Rabu (23/10/2019). Ritual ditandai dengan pelepasan Kelangkang berupa miniatur perahu yang berisi beras kuning dan berbagai makanan khas Suku Tidung dan makan bersama diatas perahu.

Tokoh masyarakat Nunukan H Supa menuturkan, ritual tersebut digelar sebagai tanda dari wujud syukur kepada Tuhan atas karunia berupa hasil laut kepada masyarakat. Menurutnya, baik nelayan dan para pembudidaya rumput laut saat ini mengalami peningkatan dalam hasil tangkapan dan hasil panenanya.

“Sehingga sebagai hamba Tuhan yang menjunjung tinggi kearifan lokal, kita bingkai tanda syukur melalui ritual ini atas melimpahnya hasil tangkapan oleh nelayan dan hasil yang didapat para pembudidaya rumput lut,” tutur Supa.

 

H Supa, tokoh masyarakat dan koordinator pemukat rumput laut Nunukan

Selain tanda syukur kepada Tuhan, H Supa mengungkapkan bahwa ritual yang digelar kali ini juga sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Naiknya pendapatan perekonomian masyarakat melalui budidaya rumput laut, menurut Supa, tak lepas dari uapaya Pemerintah setempat

“Ini (ritual – red) juga tanda dari kami sebagai ucapan terimakasih kepada semua pihak terutama Pemkab Nunukan atas upayanya sehingga saat ini perekonomian para pembudidaya rumput laut mengalami peningkatan,” papar pria yang juga sebagai koordinator pemukat rumput laut desa Binusan, Nunukan tersebut.

Sebelumnya, ungkap Supa, kehidupan para pembudidaya rumput laut di Nunukan teramat miris. Banyak para petani tananan gulma tersebut yang terpaksa menggudangkan peralatannya karena harga jual rumput laut kering hanya mencapai kisaran Rp. 5 ribu.

“Tapi sekarang harga jual mencapai Rp. 17 ribu rupiah. Tak bisa dipungkiri, selain beberapa pihak yang terlibat, naiknya harga jual rumput laut di Nunukan saat ini karena upaya dari Bupati Nunukan,” pungkas Supa. (eddyS)

Andi Aswar Azis SH MH C.I.L C.L.A Advokat dan Auditor Hukum Bone Siap Go Nasional

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH

BONE – Berbagai kasus telah ia dampingi dalam kariernya sebagai Advokat dan Auditor hukum, di berbagai daerah Sulsel , Kendari, Kalimantan, Jawa Timur, Bali dan Bandung Jawa Barat. Semua dillakoninya dengan penuh semangat juang tinggi, lugas dan tegas serta bijak dalam penampilan beliau tutur Yusriani 39 tahun salah satu aktivis sahabat akrabnya.

 

Sebuah prestasi yang sangat luar biasa dalam karier beliau sebagai Advokat dan Auditor hukum Bone, atas penunjukan Ketua umum PB PARFI pusat , Febryan Aditya SE untuk menjadi kuasa hukumnya yang ditanda tanganinya tgl 11 Oktober 2019.

Andi Aswar Azis SH MH C.I.L C.L.A siap memulai debutnya di belantara Hukum Nasional dengan menjadi kuasa hukum Febryan Aditya SE ketua umum PB PARFI Pusat, ungkapnya saat dihubungi Awak media ini dalam perjalanan dari Samarinda menuju Makassar sebelum terbang ke Jakarta pada pukul 16.00 wita tanggal 29 Oktober 2019 untuk bertemu dengan PB PARFI Pusat, Selasa, (22/10/2019).

Irwan N Raju
Ka biro Sulse

Senator Aceh Fachrul Razi Nyatakan Diri Oposisi Terhadap Pemerintahan Jokowi

ADVERTORIAL, BERANDA, NASIONAL

Jakarta – Santernya nama Fachrul Razi disebut-sebut sebagai calon menteri di kabinet kerja Jokowi jilid 2, Senator DPD RI asal Aceh itu menampik berbagai spekulasi media. Ketika dikonfirmasi para kuli elektronik, Fachrul justru menyatakan bahwa jikapun Jokowi memanggilnya untuk kepentingan kementeriannya, dirinya tegas menolak tawaran jabatan menteri tersebut.

“Kalaupun saya benar-benar ditawari Presiden Jokowi untuk jadi menterinya, saya nyatakan menolak,” ungkap senator usia muda kelahiran Aceh Timur itu.

Lebih jauh, Fachrul bahkan terang-terangan mendeklarasikan dirinya akan opisisi terhadap pemerintahan Jokowi Ma’aruf Amin. “Saya menyatakan diri akan oposisi terhadap pemerintahan Jokowi,” tegas Fachrul.

Senator yang terkenal vokal ini juga menegaskan bahwa kehadirannya sebagai wakil Provinsi Aceh di pusat adalah dalam rangka memperkuat daerah dan memperjuangkan implementasi perjanjian MOU Heksinki dan UUPA. Salah satu point perjanjian damai Helsinki yakni terkait nasib kombatan dan korban konflik yang belum sejahtera hingga saat ini.

“Kita akan senantiasa konsisten untuk menagih janji Pemerintah agar segera merealisasikan butir-butir MOU dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, salah satunya adalah kesejahteraan para mantan kombatan dan keluarga korban konflik,” jelas Senator Fachrul.

Terkait dengan pernyataannya untuk beroposisi terhadap Pemerintahan Jokowi, Fachrul menjelaskan bahwa negara demokrasi, opisisi adalah mutlak. “Di negara demokrasi seperti Indonesia, sangat penting adanya oposisi dalam rangka memperkuat demokrasi kedepan dan mengawal janji politik Jokowi,” ungkap Fachrul.

Ketika disampaikan bahwa bukankah perjuangan untuk rakyat Aceh akan lebih mudah diwujudkan jika ia berada di barisan Pemerintah sebagai menteri? Menanggapi pertanyaan tersebut, Fachrul mengatakan bahwa dirinya bekerja dan berjuang karena didasarkan pada pengabdian kepada Tuhan yang maha kuasa. “Kita bekerja karena Allah, bukan karena jabatan, jadi perjuangan bisa dimana saja,” pungkas Fachrul Razi.

Irwan N Raju
Kontributor

Pemkab Wajo Gandeng BPK Dalam Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Dana Desa

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH

WAJO – Pemerintah Kabupaten Wajo gandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemitraan dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggung jawaban pana desa, Senin (21/10/2019).

Penandatanganan kerjasama kemitraan dengan BPK ini mendukung program kerja nyata salah satunya menuju zona integritas menuju kawasan bebas korupsi.

Acara yang berlangsung di ruang rapat pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Kepala BPK Wahyu Priyono, dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Wajo H.Amran,SE yang didampingi oleh Kepala Inspektorat, Kadis PMD dan Kaban Pengelola Keuangan Daerah.

Kepala BPK Wahyu Priyono mengapresiasi Pemkab Wajo atas capaian dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang selama ini mendapatkan opini WTP.

“Hari ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo tidak cepat puas atas prestasi yang telah ditorehkan. Sehingga Wakil Bupati Wajo hari ini menggandeng kami untuk bermitra dalam pemeriksaan ADD Tahun 2019,” kata wahyu Priyono saat memberikan sambutan.

Lebih Lanjut, ia juga menyatakan bahwa tahun ini baru 2 (dua) kabupaten yang berani bermitra dengan BPK dalam hal Pemeriksaan ADD  yaitu Kabupaten  Wajo dan Bulukumba

“Olehnya itu, Tahun ini BPK Perwakilan Sulsel akan memaksimalkan pelaksanaan pemeriksaan di Kabupaten Wajo dan semoga kami mampu memeriksa sampai 142 Desa,” terangnya.

Dalam pemeriksaan nantinya, auditor BPK akan didampingi oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten, dengan harapan target jumlah desa yang akan diperiksa dapat dimaksimalkan.

Sementara itu Wakil Bupati Wajo H.Amran,SE menyambut baik kerjasama ini. “digandengnya BPK dalam pemeriksaan ADD, maka ia mengharapkan kepala desa akan semakin memperbaiki diri atas laporan pelaksanaan pertanggung jawaban alokasi dana desanya,” jelasnya.

Ia pun berharap dengan adanya kerjasama ini, pemerintah desa bisa lebih berhati-hati dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban dapat dilaporkan tepat waktu.

“Pemerintah Kabupaten Wajo juga berharap dengan adanya Kerjasama Pemeriksaan ini, Kepala desa beserta aparatnya bisa belajar lebih banyak tentang pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena setiap tahunnya Jumlah besaran dana desa semakin meningkat sehingga perlu kehati-hatian dalam pengelolaannya,” paparnya.

“Tidak ada lagi kepala desa yang lambat memasukkan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa pada akhir tahun. Sehingga pada awal tahun 2020 kepala desa sudah bisa memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan apa yang menjadi program kerja dalam Peraturan Desa tentang APBDesa,” imbuhnya.

Olehnya itu, ai berharap kepada desa yang menjadi contoh dalam pemeriksaan untuk  menjadikan momen pemeriksaan ini sebagai wadah bagi aparat desa untuk belajar dan memperdalam ilmu tentang pengelolaan keuangan di desa.

Selain itu, Wakil Bupati Wajo itu, menginginkan aparat desa tidak boleh malu untuk bertanya langsung kepada Auditor BPK,,jika ada hal-hal yang terkait pelaporan keuangan desa yang belum sepenuhnya diketahui.

Bahkan, ia juga mencontohkan bahwa keberhasilan Pemkab Wajo meraih WTP selama 4 kali berturut-turut mulai 2015 s.d 2018 itu karena hasil bimbingan dari BPK. “Jadi aparat desa juga harus terbuka dan banyak bertanya jika ada yang belum diketahui,” ungkapnya.

(Humas Pemkab Wajo)