Latest Posts

Berpetualang Menyusuri Pulau Latondu Mengungkap Tradisi dan Kehidupan Masyarakat

BERANDA, BERITA DAERAH

SELAYAR – Pulau Latondu merupakan gugusan pulau berpenghuni yang terbentuk di atas lahan pasir laut, seluas kurang lebih, 101 ha. Secara adminitratif pemerintahan, Pulau Latondu, terletak di wilayah administratif, Kecamatan Takabonerate.

Desa Latondu didiami oleh kurang lebih 189 kepala keluarga dan 798 jiwa penduduk yang terdiri dari suku Bajo, Flores dan Selayar.

Mengingat akan mata pencaharian warga masyarakatnya yang rata-rata menggantungkan kehidupan dari hasil melaut, dengan daya dukung karakteristik alamnya yang berada di wilayah pesisir, maka tidak heran, jika hampir seluruh bentuk biota laut dapat di jumpai di daerah yang terbentuk, di atas paparan pasir, sepanjang kurang lebih. 411 ha, dan 197 ha, karang mati tersebut.

Berada di Pulau Latondu yang dikelilingi oleh bentangan pasir putih nan lembut, selembut salju membawa alam khayal, bak tengah berada di ‘negeri’ salju. Selama berpetualang di Pulau Latondu, pengunjung akan banyak mengenal nama-nama pantai yang sudah tidak asing di telinga, maupun memory ingatan.

Jika sebelumnya, pengunjung, pernah menapakkan kaki, di Provinsi Jawa Timur, maka nama ruas jalur pantai utara yang kemudian disingkat dengan sebutan jalur pantura, pasti sudah sangat familiar di kuping seorang pengunjung atau wisatawan mancanegara.

Nah, setiba di Pulau Latondu, kaki pengunjung akan di bawah melangkah menyusuri keindahan panorama alam pantai jalur utara yang oleh masyarakat setempat, juga kerap diistilahkan dengan sebutan pantai utara disingkat Pantura.

Selain itu, pengunjung juga akan di bawah berkeliling menapaki pantai Marina, Pulau Latondu dan kembali diingatkan pada salah satu nama pantai tersohor yang terletak di perbatasan kota Butta Toa, Kabupaten Kabupaten Bantaeng, dan Kota Butta Panrita Lopi, Kabupaten Bulukumba.

Pantai Marina Bantaeng, demikian, nama salah satu lokasi destinasi pariwisata primadona milik masyarakat kota Butta Toa yang dirintis dan dibangun pertama kali oleh mantan Bupati Bantaeng yang sekarang terpilih menjadi Gubernur Sulawesi-Selatan, Prof. Dr. Ir. H.M Nurdin Abdullah, M.Agr

Tak berakhir sampai di situ. Akan tetapi, pengunjung juga akan di bawah berpetualang dan menyaksikan dari dekat aktivitas nelayan pengolahan dan penjemuran daging ikan buntala. di Pulau yang sama, pengunjung juga dapat menyaksikan lokasi konservasi atau penangkaran anak tukik (penyu), sebelum siap di lepas ke alam bebas.


Berbeda dengan pulau-pulau lain di wilayah administratif Kecamatan Takabonerate lainnya, masyarakat Pulau Latondu, telah diajarkan dan didik untuk mengenal dan tidak menangkap jenis-jenis biota laut di lindungi.

Sebuah papan bertorehkan nama serta jenis biota laut dilindungi yang dilengkapi oleh keberadaan dokumentasi foto, di pancang sebagai media sosialisasi bagi masyarakat lokal, pengunjung, maupun wisatawan mancanegara yang datang berpetualang ke Pulau Latondu.

di salah satu ruas jalan pemukiman pengunjung juga dapat menjumpai dan menyaksikan sebuah papan berlatar belakang cat hijau bertuliskan “ Kelompok Masyarakat Peduli KIMA” Desa Latondu, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Selayar.

Melengkapi referensi pengetahuan dan dokumentasi foto, Pulau Latondu, pengunjung dapat melangkahkan kaki, menuju ke lokasi industri pembuatan perahu jolor tradisional buatan masyarakat lokal.

Setelah itu, pengunjung juga dapat menyaksikan deretan lokasi penjemuran teripang, biota laut satu ini, dipercaya dan diyakini memiliki beberapa khasiat, saat diolah, dan dijadikan sebagai ramuan obat tradisional.

Usai menyaksikan lokasi penjemuran teripang, pengunjung dapat melanjutkan perjalanan menyusuri kawasan pesisir pantai dan menyaksikan nelayan lokal mengangkut hasil tangkapan ikan moray untuk kemudian dipotong-potong kecil, dan dijemur.

di sore hari, pengunjung dapat menyaksikan kumpulan ibu-ibu rumah tangga yang hampir setiap petang berkerumung di pinggir pantai menanti suami dan perahu keluarga mereka berlabuh di tepi pantai, sekembali dari melakukan aktivitas melaut.

Saat berdiri dan menatap lepas ke arah pantai. Mata pengunjung akan dimanjakan oleh keindahan panorama laut lepas dan pancaran cahaya bening, bak crystal yang terpantul di atas bening air laut, kebiru-biruan.

di tempat yang sama, pengunjung juga dapat melihat dari dekat deretan pohon kelapa yang tumbuh di antara kawasan pemukiman warga nelayan tradisional, beraksitektur bangunan rumah panggung, beratap daun kelapa,

terakhir, mata pengunjung akan ‘dimanjakan’ oleh pantulan cahaya merah merekah di atas damainya air laut sebuah pertanda bahwa sebentar lagi hari akan berganti malam. Keindahan panorama alam sunset nan menawan, bak magnet di tengah laut akan membuat pengunjung terhenyak, dan berdecak kagum atau bahkan bahkan mengambil keputusan untuk tiinggal berlama-lama di Pulau Latondu. (***)

Jadi Tuan Rumah Festival Takabonerate 2019 Peserta Land Tour Siap Explore Kearifan Lokal Desa Latondu

BERANDA, BERITA DAERAH

SELAYAR – Pulau Latondu, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, kembali digadang-gadang dan dipersiapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan event festival Takabonerate 2019, salah satu event wisata bertaraf nasional yang tercatat secara resmi dalam deretan 100 wondoerfull event, Kenenterian Pariwisata Republik Indonesia.

Berbagai bentuk kearifan lokal dan tradisi kehidupan keseharian masyarakat Pulau Latondu akan menjadi target kegiatan explorer potensi yang dikemas dinas pariwisata melalui paket land tour.

Kegiatan explorer potensi yang dikemas dalam paket land tour, rencananya akan difokuskan pada pengambilan gambar dan liputan keanekaragaman tradisi kehidupan keseharian masyarakat Pulau Latondu, dan bentuk-betuk kearifan lokal budaya lainnya yang terdapat di wilayah administratif pemerintahan Desa Latondu.

Peserta land tour akan ‘digiring’ untuk menyaksikan dari dekat rangkaian prosesi, pengolahan minyak kelapa tradisional, tradisi menggoreng pisang di pingir pantai, tradisi anyogoro, pembuatan atap daun kelapa, dan tradisi angngatti-ngatti kerap dilakukan warga saat air laut sedang surut.

Sebuah bentuk tradisi keseharian yang rutin dilakukan untuk mendulang rupiah dan mencari tambahan rezeki dengan memanfaatkan situasi, pasang-surut air laut. Suasana air laut yang sedang surut dijadikan kesempatan ‘emas’ oleh warga untuk ‘berburu’ dan engumpulkan beraneka ragam jenis kerang laut yang terkadang terselip di balik rerimbunan padang lamun.

Kerang laut sejenis kima, gempang, siholung, biri-biri dan bimba yang telah dikumpulkan langsung dibersihkan untuk selanjutnya, di jual ke pasar, atau tetangga terdekat. Sementara sisanya, dijadikan sebagai hidangan untuk keluarga.

Bila sedang beruntung, dan bernasib mujur, masyarakat bahkan tak jarang membawa pulang kepiting, dan berbagai jenis ikan yang secara kebetulan, ‘terjebak’ di sela-sela padang lamun dan tidak sempat kembali habitat awalnya.

Satu hal yang menarik dari rutinitas angngatti-ngatti atau aktivitas mencari kerang yang biasa dilakukan oleh warga masyarakat pesisir pantai, karena aktivitas ini tak hanya melibatkan orang dewasa. Akan tetapi, anak-anak di bawah umur pun ikut mengandrungi kegiatan yang sudah mengakar dari generasi ke generasi di Pulau Selayar ini.

Sebagai rangkaian akhir kegiatan petualangan, pengunjung juga dimungkinkan untuk duduk bersama dengan warga masyarakat lokal setempat, sembari menikmati suguhan nasi santan dan beraneka ragam jenis ikan yang diperoleh daei rangkaian tradisi Assulo, atau berburu ikan di malam hari dengan menggunakan perlengkapan sarakka atau tombak dengan bantuan penerangan lampu strongkeng atau cahaya senter kepala seadanya.

Tradisi Assulo, biasanya dilakukan oleh warga masyarakat lokal, saat air laut sedang surut di malam hari. (fadly syarif)

Proyek pelabuhan Ppi Mankrak jadi tanda tanya.

BERANDA, NUNUKAN

NUNUKAN – Pelabuhan perikanan Ppi yang berada di kelurahan mansapa kecamatan nunukan selatan rt 10. sudah lama dibiarkan begitu saja proyek tersebut diduga menelan anggaran miliaran rupiah dan sudah tidak dilanjutkan ada apa, ini penuh tanda tanya sama sekali.dan ini benar benar merugikan negara serta rakyat.siapakah yang perlu bertanggung jawab atas persoalan ini. 25/10/2019

Salah satu warga kelurahan mansapa ibu ketua rt 06 benar benar kecewa disebabkan proyek tersebut kenapa ditinggalkan begitu saja.bahkan material pelabuhan tersebut sudah ada dilokasi seperti tiang beton semen yang sudah lama dibiarkan pemerintah kabupaten nunukan dan dinas perikanan kabupaten nunukan kaltara ucap nuriah.

” Yang sangat perlu dipertanyakan kenapa di usulkan pelabuhan perikanan di mansapa namun tidak dikerjakan apakah hanya mengejar proyek atau hanya ingin membangun saja tanpa memikirkan siapa yang dirugikan dalam hal ini kerana semua material sudah ada tersedia.tapi kenapa tidak dilanjutkan lagi ini benar sama sekali merugikan uang negara serta rakyat.kerana dibangun namun tidak dimamfaatkan masyarakat kelurahan mansapa kecamatan nunukan selatan kabupaten nunukan ucap nuriah” warga kelurahan mansapa.

” Para nelayan yang ada dikampung nelayan mempertanyakan sampai kapan kami ada pelabuhan perikanan diwilayah kami sedangkan pemerintah sudah tau atau pemda bahwa perlu ada namanya pelabuhan perikanan sama seperti yang ada di pulau sebatik untuk lebih memudahkan kami membongkar hasil tangkapan ikan yang kami tangkap dari laut kerana rata rata kegiatan atau pekerjaan seharian nelayan dan juga para pengusaha rumput laut yang ada di kelurahan mansapa”

Saat tim media mendatangi kantor dinas perikanan namun kepala dinas tidak berada ditempat dan saat tim media mencoba mengkonpirmasi kepada salah satu staf perikanan untuk mempertanyakan pelabuhan perikanan di mansapa namun tidak ada respon dari staf perikanan kabupaten nunukan tersebut , ini perlu diluruskan kenapa dibangun proyek pelabuhan Ppi dan setelah itu dibiarkan begitu saja tanpa memikirkan ini uang siapa yang kita gunakan dan yang dirugikan siapa perlu ada yang tanggung jawab dalam hal ini.

Sahabuddin : Kontributor Nunukan – Sebatik

Ati Gunawan Tegaskan Kader NasDem Akan Mengawal Siapapun Yang Diusung Partainya di Pilkada Nunukan

BERANDA, NUNUKAN

NUNUKAN – Terhitung mulai 24 – 31 Oktober 2019, Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Nunukan bakal menggelar tahapan penyampaian visi dan misi Bakal Calon Kepala Daerah yang sebelumnya telah menyatakan kesiapanya untuk direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem untuk berlaga di Pilkada 2020 Nunukan mendatang.

Kendati hanya mempunyai 1 perwakilan di Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) Nunukan, namun hingga saat ini diketahui sedikitnya 6 orang telah mengembalikan formulir bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Nunukan di sejak dimulainya penjaringan. Ketua Tim Penjaringan DPD NasDem Nunukan Hendrawan mengungkapkan bahwa keenam orang tersebut adalah tokoh yang tak asing lagi bagi masyarakat Nunukan.

Mereka adalah Asmin Laura Hafid yang saat ini menjabat sebagai Bupati Nunukan, Mantan Bupati Nunukan periode 2011 – 2015, Dani Iskandar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Nunukan sekaligus Ketua Dewa Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC) Nunukan dan Wakil Ketua DPRD Nunukan yang juga seorang politisi muda Partai Demokrat, Irwan Sabri.

“Ada juga Pak Mashur ketua asosiasi Garu Indonesia dan kader partai NasDem sendiri Pak Hermanus yang saat ini tengah mengemban amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltara,” papar Hendrawan di Sekretariat DPD NasDem, Jl. Ra Kartini Nunukan, Jumat (23/10/2019).

Lebih jauh mengenai penyampaian visi dan misi para pendaftar tersebut, Hendrawan mengungkapkan bahwa hal itu adalah bagian dari tahapan yang telah ditentukan oleh DPP NasDem. Dalam tahapan ini, ungkap Hendrawan, semua yang telah memgambil formulir akan diminta menyampaikan visi dan misinya baik secara lisan maupun tertulis di Sekeretariat DPD NasDem Nunukan.

” Visi dan misi mereka secara lisan akan disampaikan baik secara lisan didepan Tim Penjaringan dan secara tertulis yang akan di serahkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan DPP, kepada siapa nanti DPP akan memberikan rekomendasikanya,” tuturnya.

Selin itu Hendrawan menegaskan bahwa partainya menjunjung tinggi semangat restorasi yakni ingin membumikan demokrasi yang dari hal tersebut akan mengahadirkan para pemimpin berintegritas. Salah satu buktinya menurut Hendrawan, mulai dari awal penjaringan hingga turunya rekomendasi, Partai NasDem tak akan memungut biaya seperserpun.

“Apalagi meminta sesuatu demi turunya rekomendasi, saya pastikan itu tak akan terjadi. Rekomendasi nanti akan diberikan oleh DPP secara profesional dan obyektif,” tegas Pria yang juga anggota DPRD Kabupaten Nunukan tersebut.

Terpisah, ketika disinggung tentang sosok yang berpotensi mendapatkan rekomendasi dari DPP nantinya, Ketua DPD NasDem Nunukan, Ati Gunawan menegaskan bahwa semua kandidat punya peluang yang sama. Sehingga dalam proses tahapan penyampaian visi dan misi itulah, ungkap Ati yang akan menjadi salah satu kesempatan oleh semua bakal calon kepala daerah.

“Semua pendaftar pasti ada plus dan minusnya. Maka dari itu semua berpeluang sama dalam mendapapatkan rekomendasi,” ujarnya

Pun dengan sikap kader Partai NasDem sendri setelah DPP merekomendasikan salah seorang dari keenam tokoh Nunukan tersebut, Politisi yang juga Pengusaha tersebut menegaskan bahwa kader partai NasDem Nunukan adalah tegak lurus kepada DPP dalam sikap politik. Sehingh siapapun kelak yang memperoleh rekomendasi, wajib untuk didukung dan dimenangkan dalam kompetisi Pilkada.

“DPP Partai NasDem dalam memberikan rekomendasi tak bisa dintervensi selain oleh profesianalitas. Untuk itu, siapapun yang direkomendasikan oleh DPP sebagai Calon Kepala Daerah nantinya, wajib bagi semua kader untuk mengawalnya menuju kemenangan,” tandas Ati.(EDY)

Bupati Wajo Dukung implementasi sistem Merit, ini harapannya

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH

MAKASSAR – Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian Akselerasi Pelaksanaan Sistem Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dilaksanakan di ruang Pola Kantor Gubernur Makassar, 24 Oktober 2019.

Kegiatan ini diperuntukkan bagi para Kepala Daerah, Sekda, Inspektur, Kepala BKPSDM, Kabag Organisasi se Sulsel, Inspektur Provinsi Sulsel, dan jajaran pejabat Kepegawaian Provinsi Sulsel.

Dalam sosialisasi peraturan perundang undangan bidang kepegawaian, akselerasi pelaksanaan sistem Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dari Kabupaten Wajo dihadiri Bupati Wajo, Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, H. Amiruddin, S.Sos., M.M, Kepala Bappeda Kabupaten Wajo, Andi P. Rukka, S.IP., M.Si. dan Kabag Organisasi Setda Kabupaten Wajo, Muh. Ilyas. S.STP., M.Si.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka resmi oleh Sekda Provinsi Sulsel, Dr. Abdul Hayat Gani, M. Si, dalam penyampaiannya mengatakan penting ada sinergitas, ada komitmen bersama untuk penetapan Sistem Merit dengan tujuan utamanya harmonisasi seluruh runutan yang terkait dengan implementasi sistem Merit.

Arahan dan Kebijakan Penerapan Sistem Merit, dari Deputi Bidang Pencegahan KPK , Korwil Korsupgah Wilayah Sulsel, Koordinator Stranas KPK, Tasdik Kinanto mengatakan sistem ASN yang ada harus dibangun secara sungguh-sungguh dan konsisten, bagaimana dalam ASN ada pembinaan yang benar-benar terstruktur sistematis dalam sebuah sistem yang kini sudah ada yakni sistem Merit.

(Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan).

Salah satu paparan tentang penerapan sistem Merit ini juga disampaikan materinya dari Dr. Janry Haposan UPS, S.Si.,M.Si. Dari Badan Kepegawaian Negara.

Adapun sistem Merit ini, kriteria yang harus dipenuhi adalah PP 11/2017, Pasal 134 Ayat (1) Ketentuan mengenai pengisian JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) secara terbuka dan kompetitif dan dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara, dan aturan lainnya yang terkait.

Perlu pengimplementasian tiap tahapan, dalam ruang lingkup sistem merit, yang sistematis dan transparan, agar dapat menjadi acuan baku bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan penilaian mandiri penerapan sistem merit agar dapat berjalan efektif dan akuntabel. Pedoman penilaian mandiri tersebut merupakan bagian dari penegakan sistem merit, kode etik, nilai dasar, kode prilaku dan netralitas, khususnya pada jajaran pemerintahan dan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

“Percepatan dan reformasi birokrasi dan e-goverment mewujudkan Pemerintahan amanah menuju Wajo yang maju dan sejahtera kedepannya,” kata mantan Wakil Bupati Wajo periode 2009 s.d 2014.

(Humas Pemkab Wajo)