Sidoarjo_Ekspor pakan ternak ke Timor Leste meningkat, dari sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 4,33 ribu ton atau senilai USD 0,785 juta menjadi sebesar 3,28 ribu ton atau senilai USD 1,087 juta hanya untuk semester pertama tahun 2019 (Januari-Juli 2019) saja. Ekspor pakan ternak tahun 2019 ini telah melebihi pencapaian volume ekspor tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Sri Widayati, Direktur Pakan, saat mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian pada acara pelepasan perdana ekspor pakan dari PT. Sinar Indochem yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 30 September 2019.

“Pada hari ini, kita akan melepas ekspor perdana pakan unggas produk PT. Sinar Indochem sebanyak 200 ton pakan layer ke Negara Timor Leste dari total 300 ton. Hal ini merupakan langkah awal untuk menuju ekspor berikutnya dalam jumlah yang lebih besar ke Timor Leste atau dengan negara-negara tujuan lain,” jelas Sri Widayati.

Sri Widayati menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mengawal dalam pengurusan proses persetujuan ekspor secara Government to Government dengan negara-negara yang menjadi target ekspor. “Persetujuan ekspor pakan ke negara Timor Leste tersebut dilakukan setelah sebelumnya diadakan Import Risk Analysis oleh Tim Delegasi Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 26–28 Agustus 2019, yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian” ungkapnya.

Menurut Sri Widayati, saat ini jumlah pabrik pakan skala besar di Indonesia mencapai 87 pabrik dengan produksi pakan tahun 2018 sebesar 19,4 juta ton dan rencana produksi pakan tahun 2019 akan mencapai sebesar 20,5 Juta ton atau meningkat sebesar 6% dari tahun 2018. “Sampai saat ini jumlah pabrik pakan yang telah mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) dari Kementerian Pertanian sebanyak 70% dari total 87 pabrik pakan yang ada, dimana salah satunya PT. Sinar Indochem, sedangkan sisanya dalam proses audit” jelasnya.

Lanjut Sri Widayati menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan jaminan mutu dan keamanan pakan, maka setiap tahun terus dilakukan audit CPPB terhadap pabrik pakan yang baru maupun yang melakukan perpanjangan sertifikat CPPB. Sertifikat ini merupakan upaya penjaminan pemerintah, sekaligus nilai tambah bagi perusahaan dan memberikan kemudahan dalam akses untuk ekspor. Berdasarkan data BPS dan Pusat Data Kementerian Pertanian, total ekspor komoditas peternakan ke Negara Timor Leste tahun 2018 senilai USD 9,53 juta sedangkan data tahun 2019 bulan Januari sampai dengan Juli tercatat senilai USD 6,27 juta.

Pada acara tersebut hadir juga Bupati Kabupaten Sidoarjo Saiful illah, yang turut mengapresiasi bertambahnya pelaku ekspor pakan ternak di wilayahnya di tengah ketatnya persaingan merebut pasar global. Ia pun menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen dalam mempermudah perijinan usaha untuk mendukung berkembangnya perekonomian, serta mendorong ekspor produk dari wilayahnya.

Dukungan senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Wemmi Niamawati yang menyampaikan bahwa Provinsi Jatim memiliki 24 unit feedmill dengan total kapasitas 5,7 juta ton per tahun. Saat ini kapasitas tersebut baru berproduksi 4 juta ton per tahun. Artinya Propinsi Jawa Timur masih mampu meningkatkan produksi pakan. Disamping itu Provinsi Jawa Timur juga memiliki 43 unit breeding farm unggas yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen dalam pengawasan mutu pakan yang berkualitas tinggi. Hal ini terbukti dengan pemanfaatan alokasi APBN, APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk melaksanakan peningkatan mutu dan pengawasan keamanan pakan ternak di Provinsi Jawa Timur”, imbuhnya.

Menutup sambutannya, Sri Widayati berpesan bahwa dengan mulai terbukanya akses pasar, diharapkan semua pelaku usaha dapat terus meningkatkan kuantitas maupun kualitas produk siap ekspor. “Saya sangat berharap produk-produk peternakan Indonesia lebih mampu bersaing di jalur perdagangan internasional. Dan hal ini kiranya sekaligus dapat memotivasi para pelaku usaha lain untuk tetap berupaya melalukan percepatan ekspor komoditas peternakan lainnya melalui peningkatan kualitas produksi dan promosi ke negara lain” pungkasnya.

Narahubung : Ir. Sri Widayati, MMA., Direktur Pakan, Ditjen PKH, Kementan RI.

Jakarta – Senator DPD RI yang juga Pimpinan Komite I, H. Fachrul Razi, MIP meminta kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) terpilih periode 2019-2024 agar menjaga nama baik lembaga, saling bersatu dan bangun kekompakan, Senin (30/09/2019).

Hal ini disampaikan Fachrul kepada awak media disela-sela Sidang Paripurna DPD RI, Senayan Jakarta mengingat kondisi DPD RI hari ini ada sedikit keretakan yang terjadi didalam tubuh DPD itu sendiri.

Fachrul Razi menyampaikan Dewan Perwakilan Daerah ini adalah lembaga terhormat dan memiliki marwah bangsa yang wajib dijaga kestabilan daerah dalam ruang lingkup Negara Indonesia. “Ada 136 orang anggota DPD yang duduk di kursi DPD ini, mereka adalah negarawan dan tokoh daerah terhormat, ada baiknya DPD RI periode kedepan akan menjadi lembaga negara yang terbaik dan dibanggakan,” tegasnya.

Fachrul yakin Senator Indonesia kedepan menjadi wakil daerah yang amanah dan representatif daerah untuk masyarakat dalam melayani serta menjadi leader yang memiliki jiwa negarawan yang bijak,” katanya.

Dirinya meminta untuk menghilangkan ego personal dan sifat yang tidak mencerminkan kenegarawan. “Hentikan segala bentuk perselisihan yang ada, mari kita bersatu untuk membangun indonesia ke arah yang lebih maju,” tegas Senator asal Aceh ini.

Ia juga mengharapkan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah ini menjadi solusi untuk Indonesia sekarang dan masa yang akan datang, tutupnya (*).

Jakarta – Pers Indonesia kembali tercoreng dengan pembiaran dewan pers atas munculnya media pers Jokowi. Politik telah membawa kaidah jurnalistik menjadi tak menentu, bahkan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, serta Kode Etik jurnalis sudah bukan lagi pedoman wartawan jika dewan pers tetap diam dan meloloskan pers media Jokowi.

Untuk itu, Forum Wartawan Jakarta (FWJ) mengecam keras atas munculnya pers media Jokowi yang dinilai bukanlah produk jurnalis.

Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Mustofa Hadi Karya yang akrab disapa bung Opan ini menilai Pers Media Jokowi yang muncul ditengah-tengah publik telah menodai independensi wartawan.

“Kami prihatin dan memandang perlu adanya evaluasi untuk dewan pers terkait munculnya media pers Jokowi, karena hal itu telah memicu ketidakpercayaan publik terhadap perkembangan pers di Indonesia. “Ucap Opan saat ditemui di depan kantor kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2019).

Opan juga mendesak dewan pers untuk segera memanggil redaksi dan oknum wartawan dari media pers Jokowi untuk segera dikenakan sanksi etika profesi, atau bisa juga merekomendasikan ke pihak kepolisian untuk diproses hukum.

Viralnya video tertangkapnya salah satu oknum wartawan pers media Jokowi dikerumunan massa pendemo malam tadi, Senin (30/9/2019), berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap para wartawan dari berbagai media lainnya, pasalnya pers media Jokowi bukanlah produk jurnalistik, namun hanya sebatas informan.(***)