NUNUKAN – Satgas Pamtas RI–Malaysia Sektor Timur Yonkav 13/SL kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan. Personel Pos Bambangan
NUNUKAN – DanSatgas Pamtas RI–Malaysia Sektor Timur Yonkav 13/SL Letnan Kolonel Kav Ikhsan Maulana Pradana, S.I.P.,M.I.P. kembali menegaskan komitmennya dalam
WAJO – Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE memimpin rapat dalam rangka Monitoring data aplikasi SiRUP yang digelar di ruang rapat pimpinan Kamis, 3 Oktober 2019.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi target pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi sebagai indikator MCP dalam hal pelaksanaan penginputan data SiRUP.
Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE. menegaskan agar ini menjadi perhatian agar segera menyelesaikan penginputan SiRUP dengan batas waktu per 18 Oktober 2019.”
Plt. Inspektur Daerah Drs.H. Muhammad Arif, M.M. mengingatkan supaya bersama sama melaksanakannya agar target pelaksanaan rencana aksi KPK terwujud.
BONE – Wakil Presiden (Wapres) RI H. M
Jusuf Kalla dijadwalkan akan tiba di Kabupaten Bone pada Minggu (6/10/2019)
nanti. Bahkan, sebagian rombongan orang nomor dua di Indonesia ini sudah tiba
di Bone dengan menggunakan dua unit heli puma dari TNI AU, Jumat (4/10/2019).
Dua unit heli ini mengangkut Pasukan
Pengamanan Presiden (Paspamres) dan sebagian crew wakil presiden. Mereka
mendarat di Stadion Lapatau, yang berada di Jalan Reformasi, Kelurahan
Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi
Selatan, sekira pukul 15.34 WITA.
Adapun dua heli jenis super puma ini
1. No.Lambung, H 3205, Pilot Letkol AU Ponti, Kopilot Mayor AU Ari,
2. No Lambung H 3203, Pukul 14.10 Wita, Pilot Letkol AU yosef, Kopilot Mayor AU Lessy, dengan membawa 17 orang Personil yaitu Paspamres dan Kru Hely
Kehadiran dua Heli beserta Paspamres dan crew dijemput langsung oleh
1. Kapten Arh Ruslan ( Pasi Ops Kodim 1407/
Bone )
WAJO – Selesai melaksanakan shalat Jumat di Masjid At Taubah, Bupati Wajo bersilaturahim dengan pedagang Pasar Sentral Sengkang di lokasi Masjid At Taubah, Jumat 4 Oktober 2019.
Anggota DPRD Kabupaten Wajo Ir. H. Sudirman Meru yang menjadi pembicara dalam acara ini mempersilahkan kepada Sudirman Beddu selaku pengurus Masjid At Taubah untuk menyampaikan sambutan penerimaannya kepada Bupati Wajo dimana dia juga selaku yang mewakili dari masyarakat pedagang pasar Sentral Sengkang.
Sudirman Beddu dalam penyambutannya mengatakan bahwa merupakan kebahagiaan tersendiri pada dia, sebagai masyarakat pedagang pasar Sentral Sengkang atas kedatangan Bupati Wajo di tempat ini, dan mohon maaf bila dalam penyambutan ini ada kesilapan.
“Harapan kami kedepannya selaku masyarakat penjual di pasar sentral kepada Bapak Bupati, semoga Pasar Sentral Sengkang ini dapat kami tempati menjual sampai pada akhir izin HGB, yang kami sepakati pada pemerintahan yang dulu.
Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos. M.Si menyampaikan bahwa, Alhamdulillah dapat bertemu dan menyambung rasa dengan para Pedagang Pasar Sentral Sengkang, dan menjelaskan apa yang menjadi cita-citanya, untuk membangun daerah Wajo.
“Apa menjadi visi dan misi kami lima tahun kedepan ini, terbungkus dalam sebuah cita-cita, ingin menghadirkan pemerintahan yang amanah menuju Wajo yang maju dan sejahtera,” jelas Bupati Wajo.
“Pemerintah yang amanah adalah pemerintah yang memiliki kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi, intinya bagaimana menghadirkan pemerintahan yang baik utamanya pemerintah yang bersih sehingga kita bisa membawa daerah kita ini, maju dalam segala aspek, maju layanan, maju ekonominya serta sarana dan prasarananya dan inilah tugas kami kedepannya,” Bupati Wajo menambahkan.
Dan dikatakan kalau yang pertama ingin diselesaikan adalah layanan, yang bisa selesai di Kecamatan supaya selesai di sana, yang bisa selesai di desa, bisa selesai di sana juga, juga terkait perizinan kalau bisa selesai di Kecamatan selesaikan di sana, bahkan ada urusan yang nantinya bisa selesai hanya melalui handphone.
“Kita ingin memajukan perekonomian kita, pasar ini tidak bisa ramai, dan tidak mungkin ekonomi bergerak, kalau perekonomian juga tidak bisa kita majukan, kami ingin dalam 25 program kami, salah satu diantaranya, ingin pendapatan perkapita masyarakat kita dari 30 juta pertahun, bisa bergerak menjadi 60 juta pertahun, dan tentu ini perlu kerja keras membangun sektor ekonomi agar pertumbuhan ekonomi kita bisa bergerak,” harap Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.
“Kita akan upayakan berbagai usaha agar pertumbuhan ekonomi kita bisa naik 5% karena di tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita hanya 1,7%,” Bupati Wajo menambahkan.
Dan dikatakan kalau pendapatan masyarakat kebanyakan dari sektor pertanian, makanya dia ingin menggenjot sektor pertanian, agar pendapatan masyarakat di pertanian bergerak maju, demikian juga di sektor perdagangan dan lainnya.
Dan dikatakan kalau tidak mungkin Pasar ramai kalau masyarakat pedesaan tidak punya penghasilan, sekarang ini bagaimana air bisa masuk ke pertanian pertanian, sekarang ini hadir program serasi yaitu selamatkan Rawa sejahterakan petani.
Juga akan memperjuangkan bagaimana air di Danau Tempe, dengan memanfaatkan air yang melimpah ini bisa termanfaatkan naik kebulu Cepo dan bisa mengaliri sawah sampai 20.000 hektar dan luas sawah di Wajo sekitar 100.000 hektar, dan ini baru 30% beririgasi teknis sisanya 70% hanya menunggu air hujan dan ini yang mau dibalik.
Kalau ini terjadi, tidak bisa bayangkan tingkat daya beli masyarakat, kalau uang itu bisa masuk ke kantong kantong masyarakat kita, termasuk juga sektor yang akan dibenahi beriringan dengan hal diatas, yaitu sektor Pariwisata.
“Dan ini diharapkan bisa melebihi sektor pertanian kita, sehingga orang bisa datang berbondong-bondong ke sini membawa uang, menginap pasti keluarkan uang, makan dan beli oleh-oleh juga pasti mengeluarkan uang, makanya kita ingin membangun ikon wisata, kota religi yaitu pembangunan Masjid Cantik dan akan menjadi pintu masuk di destinasi wisata terpadu internasional supaya ada juga kebanggaan masyarakat Wajo,” ungkap Bupati Wajo.
“Kita mau membangun destinasi wisata yang tidak jauh dari karakteristik masyarakat Kabupaten Wajo, makanya kita ingin membangun pariwisata yang religi, yang Islami kita bangun sebagai ikon,” Dr. H. Amran Mahmud menambahkan.
Dikatakan kalau semua itu butuh kerja keras, Kota juga harus ditata, juga ingin mengembangkan kota ini menjadi Kota modern, sehingga jangan begini begini terus.
Dikatakan juga, kalau apa yang diharapkan Pak Sudirman Beddu, kalau akan tetap nantinya bersama sama dilakukan kajian stability studi, menghitung hitung, seperti apa, kalau memang nantinya ini bergerak dan jika ini belum siap, nanti kita kewalahan, jelasnya.
“Makanya kami benahi dulu jalur dua, saya targetkan di jalur dua ini, jalanannya bersih rapi, taman tamannya cantik, Amesangeng masuk Atakkae juga ingin kita Rapikan, semuanya akan bergerak beriringan,” ungkap Bupati Wajo.
Demikian juga Danau Tempe nanti ada destinasi wisata terpadu internasional yang pintu gerbangnya melalui gerbang Masjid Cantik serta jembatan yang indah nanti direncanakan, dimana Kami sudah rapatkan tadi malam di Makassar, karena sudah ada dana awal yang terhimpun.
“Terkait masukan dari Pak Sudirman Beddu, kita akan lakukan kajian kajian bersama, kalau memungkinkan, apa salahnya ketika ada tempat yang lebih modern, tempat yang lebih presentatif, dengan kesepakatan kita bersama-sama tentunya,” ungkap Bupati Wajo.
Dikatakan juga kalau program mencetak 10.000 wirausaha baru atau entrepreneur baru, coba cari daerah-daerah yang maju dan berkembang sekarang ini, pasti di sana dikuasai oleh pengusaha atau entrepreneur yang kreatif dan inovatif.
“Kami bercita-cita, bagaimana daerah kita ini bisa jadi daerah grosir, dimana orang datang berbelanja untuk dibawa ke kampungnya, yang ini tentunya melalui kajian-kajian dan hitung hitungan dan pastinya juga akan mendengar masukan dari bapak ibu para pedagang pelaku ekonomi, sehingga kita bisa maju,” harap Bupati Wajo.
Dan dikatakan kalau sektor jalanan akan diperbaiki semuanya, target kami 5 tahun kedepan baru tercapai, karena semuanya bertahap, jadi sabar saja kalau masih banyak jalan yang berlubang, karena harus bertahap dalam perbaikan.
“Semua ini bisa terlaksana ketika ada kekompakan dari kita semua, bahu membahu, jangan mudah mendengar isu isu , karena sekarang ini era di media sosial ini memang zamannya banyak hoax, dan kami mohon maaf bila dalam pemerintahan kami yang sudah 7 bulan berjalan, masih ada kekurangan, karena kami masih berbenah dan jaga suasana agar tetap kondusif, sehingga Insya Allah, daerah kita ini bisa jadi daerah yang kita banggakan bersama,” tutup Bupati Wajo diakhir sambutannya.
Hadir juga dalam acara ini anggota DPRD Kabupaten Wajo H. Irfan Saputra, dan Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo, Kabag Humas Pemkab Wajo beserta para Pedagang Pasar Sentral Sengkang.
BONE
– Untuk kesekian kalinya, Satlantas Polres Bone kembali membagikan bantuan
kepada anak yatim Al-Hijrah Majang Tanete, Riattang Barat, Kabupaten Bone, sekira
pukul 16.30 WITA, Jumat (4/10) sore.
Penyaluran
yang dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Bone ini merupakan salah satu program
unggulan yakni ‘Polantas Peduli Sesama’. Kegiatan sosial ini rutin dilakukan
sebagai bentuk kepedulian antar sesame dan melibat seluruh unsur Satlantas
Polres Bone.
“Kami
ingin berbagi rejeki dengan anak yatim dan meminta do’a agar kami selalu
diberkahi dalam setiap menjalankan tugas. Kami menyisihkan sebagian rejeki,”
jelasnya Kasat Lantas Polres Bone AKP Muh Tamrin
Dihadapan
puluhan anak yatim, perwira asli putra Wajo ini menuturkan, rumah Yatim
Al-Hijrah Bone sudah menjadi sebagai sasaran setiap Bulan. “Itu menandakan
bahwa kalian tidak sendiri kita ada ditengah-tengahnya. Anak-anakku jangan
pernah merasa sendiri. Apalagi, berkecil hati, bersedih, merasa terpinggirkan
dan tidak diperhatikan. Saudara-saudaranya banyak,maka dari itu teruslah
mengejar apa yang kalian cita-citakan,” tuturnya.
Bantuan
dalam bentuk sembako diserahkan langsung oleh kasat lantas dan diterima salah
satu anak mewakili anak-anak lainnya, dan dilanjutkan dengan foto bersama
dengan pengurus rumah Yatim Al-Hijrah dan Anak anak.
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Bupati Cirebon, Jawa Barat (Jabar) Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kepala daerah periode 2014-2019 itu sebelumnya telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima suap terkait jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon.
Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif menuturkan, penetapan tersangka baru terhadap Sunjaya, setelah penyelidikan lanjutan di KPK menyertakan dasar dan fakta-fakta sahih yang terungkap dalam putusan dalam persidangan Sunjaya di PN Bandung, Jabar, Mei lalu.
“Penyidikan dan fakta-fakta persidangan itu, KPK menemukan sejumlah bukti dugaan penerimaan lain kepada Sunjaya yang ditaksir puluhan miliar. KPK sementara ini, baru berhasil mengidentifikasi penerimaan mencapai Rp 51 miliar,” tutur Syarif, Jumat (4/10/2019).
Menurut Syarif, dalam penerimaan tersebut Sunjaya mencoba mengelabui dengan menempatkan, atau mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, dan surat berharga. Tujuannya untuk menyamarkan sumber dan harta kekayaan.
“Sehingga KPK meningkatkan status penyelidikan dan penyidikan baru yang menetapkan SUN (Sunjaya) Bupati Cirebon, sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang,” katanya.
Kasus Sunjaya ini, sebetulnya salah satu hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK, atas transaksi ilegal jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, pada 2018 lalu. Saat itu, KPK menemukan barang bukti dari upaya jual beli jabatan senilai Rp 116 juta dan bukti setoran ke rekening setotal Rp 6,4 miliar.
Selain Sunjaya, KPK juga menangkap salah satu pemberi suap dan gratifikasi, yakni Sekertaris Dinas PUPR Cirebon, Gatot Rachmanto. Setelah penyidikan, dan pembuktian di persidangan, terungkap penerimaan dana dari sumber lain kepada Sunjaya sebesar Rp 51 miliar.
“KPK memerinci dana tersebut ke dalam sejumlah perbuatan. Yakni, Rp 31,5 miliar terkait permintaan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon,” paparnya
Syarif mengungkapakn, uang senilai Rp 3,9 miliar untuk pemindahan dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Lalu, senilai Rp 5,9 miliar, setoran ilegal sejumlah kepala dinas di lingkungan pemkab, juga jatah pemberian izin galian senilai Rp 500 juta.
KPK juga mengungkapkan adanya aliran dana senilai Rp 6,4 miliar kepada Sunjaya, terkait pemberian izin pembangunan PLTU 2 di Cirebon, juga sogokan senilai Rp 4 miliar dari janji pemberian izin properti. KPK juga mengendus adanya dugaan keterlibatan seorang anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan 2014-2019 yang diduga memberikan dana ratusan juta rupiah. Akan tetapi Syarif enggan membeberkan siapa oknum tersebut.
Selain itu, KPK juga tetap menyidik dugaan aliran suap dan gratifikasi kepada Sunjaya, terkait perusahaan otomotif Korea Selatan (Korsel). Semua aliran dana ilegal tersebut, KPK menuding dialihkan dalam bentuk lain.
Laode mengungkapkan, penyidik KPK mengidentifikasi pengalihan dana hasil suap dan gratifikasi tersebut, mengendap dalam beberapa rekening dengan nama lain, namun kepemilikannya tetap kepada Sunjaya yang digunakan sebagai keperluan pribadi.
Sunjaya juga memindahkan hasil suap dan gratifikasinya menjadi bentuk aset tak bergerak, berupa tanah seharga Rp 9 miliar di Talun, Cirebon yang dibeli dengan kontan. Sunjaya juga memerintahkan para bawahanya untuk mengubah uang suap dan gratifikasi, menjadi aset bergerak seperti kendaraan bermotor roda empat.
Sedikitnya, ungkap Syaruf, ada 7 mobil yang diidentifikasi dibeli oleh SUN dengan menggunakan nama orang lain dan diduga sebagai bawahan Sunjaya.
Menurut Syaruf, tindakan itu diduga bertujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul penerimaan uang. Karena itu Sunjaya dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (eddyS)