Latest Posts

“Deteksi Dini Cegah Gangguan Kamtib, Lapad Nunukan Kembali Sidak Kamar Hunian”

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – 04 september 2022 pukul 13.00 hingga 14.30 wita, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan, youga Supriyadi beserta jajaran kembali melaksanakan kegiatan Sidak/Razia pada kamar hunian Lapas Nunukan tepatnya pada Blok Majapahit kamar 13 dan 14.

Kegiatan tersebut dilaksanakan guna meningkatkan kewaspadaan terkait deteksi dini, Keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan.

Kegiatan razia seperti ini sangat berpengaruh pada keamanan dan ketertiban serta mencegah gangguan kamtib di Lapas Kelas IIB Nunukan. Pelaksanaan razia pada Lapas Kelas IIB Nunukan ini juga sebagai bentuk penerapan P4GN di Lapas Nunukan.

Salah satu tujuan kegiatan razia atau penggeledehan sejumlah kamar narapidana ini juga untuk menciptakan kebersamaan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas yang merujuk pada penguatan tugas dan fungsi keamanan.

Ka KPLP Lapas Nunukan juga menyampaikan bahwa akan terus komitmen dalam hal Kegiatan sidak/razia kamar hunian yang sudah dilaksanakan secara rutin.

Harapannya dari Kegiatan ini adalah semoga Lapas Nunukan selalu dalam keadaan aman dan kondusif serta Terhindar dari Gangguan Kamtib.

Humas Lapas Kelas IIB Nnk/Aleck

Dr Alimahsun Atmo M Biomed Ketua umum keris APKLI BBM Subsidi Naik, Tak Ingin Krisis Seperti Srilangka, 7 Hal Ke Presiden Jokowi

BERANDA, NASIONAL




Oleh:
dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed
Ketua Umum APKLI
Presiden KAI
Ketua Umum KERIS
KAI = Kawulo Alit Indonesia
Jakarta-Berandankrinews.com
“Subsidi dan atau bansos dalam bentuk apapaun, bentuk barang, bentuk orang atau bentuk lainnya, ujung dan akhirnya terjadi penyalagunaan atau penyelewengan”.

Presiden Jokowi resmi naikkan harga BBM Subsidi, Pertalite jadi Rp 10 ribu/liter dan Solar Rp 6.800/liter atau 30% per 3/9/2022 jam 14.30 WIB. Sebagaimana telah kami sampaikan diberbagai kesempatan hal tersebut berdampak secara ekonomi dan sosial. Inflasi ekonomi Indonesia saat ini 5% bisa melompat 8-10%. Inflasi pangan Indonesia bisa melonjak dari 11% ke 15-16%.

Kenyataan ini akan segera menggerus daya beli rakyat yang belum kunjung bangkit dampak pandemi covid-19 dan daya konsumsi rakyat secara tajam. Dapat perlambat gerak roda ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi nasional. Bahkan bisa luruhkan pertumbuhan ekonomi nasional anjlok dari 5,44% jadi dibawah 5%.

Tergerusnya daya beli dan konsumsi rakyat secara tajam dapat akibatkan dampak sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Tentunya segenap rakyat dan bangsa Indonesia tidak ingin, dampak resesi ekonomi dunia, melonjaknya inflasi, ancaman krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis energi dunia akibat pandemi covid-19, serta perang Rusia-Ukraina dan ketegangan Laut Cina Selatan ada dan terjadi di Indonesia. Kita semua tidak ingin realitas di Negara Srilangka terjadi di Indonesia.

Untuk itu, sebagai pribadi, rakyat, bangsa dan warga negara RI, serta selaku Ketua Umum APKLI, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dan Presiden Kawulo Alit Indonesia, kami, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. menyampaikan sikap atas 7 hal kepada Presiden RI, segenap rakyat dan bangsa Indonesia, serta seluruh pelaku ekonomi rakyat dan pemangku kepentingan di republik ini.

Pertama, berlandaskan pengalaman panjang 77 tahun Indonesia merdeka, subsidi dan atau bansos dalam bentuk apapun pada ujung dan akhirnya terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan. Kita tidak akan pernah lupa dalam sejarah negeri ini, bansos covid-19 terkorupsi oleh Mensos RI.

Oleh karena itu, kami tidak pada posisi menerima atau menolak kenaikan harga BBM Subsidi yang dialihkan ke Bansos Kenaikan BBM dengan anggaran 24,17 trilyun rupiah. Yaitu 12,4 trilyun untuk BLT 20,65 juta keluarga masing-masing Rp 600 ribu. Untuk Subsidi Upah Pekerja sebesar Rp 9,7 trilyun untuk 16 juta pekerja dengan gaji dibawah Rp 3,5 juta/bulan masing-masing Rp 600 ribu. Dan Rp 2,17 triliyun untuk subsidi transportasi umum, ojol dan nelayan dari 2% DAU dan Dana Bagi Hasil

Kedua, kami minta Presiden Jokowi untuk memiliki langkah cepat dan tanggap menanggulangi dampak ekonomi maupun dampak sosial kenaikan BBM Subsisi, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Sekali lagi, segenap rakyat dan bangsa Indonesia tidak ingin kenyataan di Negara Srilangka terjadi di Republik Indonesia.

Ketiga, Presiden Jokowi dengan segala aparaturnya harus menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi/rantai pasok, dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan atau row material usaha ekonomi rakyat. Kita tidak ingin terjadi krisis pangan, melonjaknya kemiskinan, serta kelaparan masif dan massal di negeri ini. Kita juga tidak ingin ekonomi rakyat, bangsa dan negeri ini jadi korban kebijakan menaikan harga BBM subsidi.

Ke-empat, Presiden Jokowi harus segera terbitkan Inpres RI mewajibkan Bupati, Walikota dan Gubernur membelanjakan 40% APBD ke produk-produk ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia. Inpres ini sangat penting dan mendasar untuk mengguyur dana (uang) ke masyarakat sehingga dapat membantu menjaga daya beli dan konsumsi rakyat, efektifkan roda ekonomi rakyat dan nasional, serta mencegah dampak sosial politik yang tidak diharapkan akibat kenaikan harga BBM Subsidi.

Kelima, mengingat dua tahun lebih modal ekonomi rakyat tergerus untuk memenuhi kebutuhan pokok akibat pandemi Covid-19, kami minta Presiden Jokowi penuhi janjinya terbitkan Perpu RI Pemutihan BI Checking atau Slik OJK. Ini sangat penting sehingga KUR tahun 2022 dengan plafon Rp 373,17 trilyun dengan bunga bunga disubsidi APBN bisa di akses pelaku ekonomi rakyat tanpa ada hambatan BI Checking atau Slik OJK. Juga penyaluran KUR dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntable kemana disalurkan, bukan di salahgunakan.

Ke-enam, kami minta kepada Presiden Jokowi untuk rombak total tata kelola migas di Indonesia, serta lakukan pengalihan subsidi BBM secara tepat sasaran, tegas, transparan dan akuntable.

Ketujuh, kami mendesak Presiden Jokowi mencabut total subsidi BBM 2023, dan anggarannya sebesar Rp 350 triyun APBN 2023 dialihkan ke kesehatan, pendidikan dan ekonomi rakyat. Dengan demikian segenap rakyat dan bangsa Indonesia mendapat jaminan secara gratis pelayanan kesehatan dan pendidikan secara layak sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Juga dipergunakan untuk skema keuangan ekonomi rakyat diluar lembaga perbankan, LPDB dan Program Kemitraan BUMN/BUMD.

Kepada seluruh pelaku ekonomi rakyat, petani, nelayan, pedagang, buruh, TKI, home industri, pegiat seni budaya, ojek, sopir, becak, asisten RT, pemulung dan pelaku ekonomi rakyat lainnya, kalian semua harus tetap move on.

Harus tetap berjualan, berproduksi, berusaha dan bekerja, serta harus selalu optimis. InsyaAllah badai ancaman krisis pangan, ekonomi dan energi saat ini segera berlalu

Bersatu dan tangguh ekonomi rakyat unggul di negeri sendiri. Kedaulatan kita rengkuh kembali.

Salam hormat dan doa kami untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, untuk segenap mahluk di bumi Nusantara

Disampaikan di Jakarta, Sabtu, 3/9/2022

Kasrem 141/Toddopuli Bersama Puluhan Komunitas Runners Wilayah Sulawesi Selatan Mengikuti Event Lapatau Bone Run 2022.

BERANDA, BERITA DAERAH




Watampone -Berandankrinews.com. Kepala Staf Korem 141/Toddopuli. Kolonel Inf Muhamad Arif Suryandaru Bersama Puluhan Komunitas Runners Wilayah Sulawesi Selatan Mengikuti Event Lapatau Bone Run 2022 dengan rute Sekitar Kota Watampone. Minggu (04/09/2022)

Adapun sambutan Andi Arwin Azis, S.TP.,M.M (Dispora Prov Sul-Sel) memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Event Lapatau Bone Run Tahun 2022, semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kebugaran tubuh kita dan menjaga kesehatan yang prima serta mencari bibit-bibit pelari Sulawesi Selatan baik atlet pelari 10K maupun pelari 5K. “Tuturnya

Kapenrem 141/Tp. Mayor Arm Arfan Towasi mengatakan, “Kegiatan diawali dengan pengecekan denyut nadi oleh tim Kesehatan dan pelaksanaan pemanasan. “Ucapnya

Event Lapatau Bone Run tahun 2022 terbagi menjadi 2 kategori yaitu jarak 10K yang dilepas oleh Andi Arwin Azis, S.TP.,M.M (Dispora Prov Sul-Sel) dan jarak 5K dilepas oleh Ardiansyah ,S.I.K (Kapolres Bone) yang dikuti oleh Kasrem 141/Tp didampingi Kasi Intel Kasrem 141/Tp, Kasi Ter Kasrem 141/Tp dan Dandim 1407/Bone mengikuti lari jarak tempuh 5K dan berhasil masuk Finish. “Terang Kapenrem.

Turut hadir dalam kegiatan, Letkol Ckm H. Syamsuddin SKM (Dandekesyah Bone), (Dandenpom XIV/1 Bone) yang di wakili oleh Mayor Cpm Andri Iskandar SH ( Wadandenpom XIV/1 Bone), Kompol. Nur Iksan Sos,Msi (Danyon Brimob), Kapten Ckm Zasono (Denkesyah Bone), Para peserta dan Pendukung lari serta Tamu Undangan.

( Penrem 141/Tp )

Upayakan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

JAKARTA – Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang menyampaikan upaya revitalisasi kawasan transmigrasi di Kalimantan Utara (Kaltara), serta pemulihan ekonomi nasional menjadi dua isu utama yang menjadi perhatian khusus.

Gubernur mengungkapkan Pemprov Kaltara mendukung upaya revitalisasi kawasan transmigrasi.

Jika dilihat dari potensi wilayah, dengan luas wilayah 75.467.70 kilometer persegi, Kaltara masih sangat berpotensi untuk menjadi kawasan transmigrasi.

Sementara dari jumlah penduduk, Kaltara satu-satunya provinsi yang memiliki jumlah penduduk di bawah 1 juta jiwa, yakni berjumlah 742.245 jiwa (Data BPS, Sensus Penduduk 2020).

“Dilihat dari indikator luas wilayah dan kepadatan penduduk, Kaltara masih berpotensi menjadi kawasan transmigrasi,” terang Gubernur dalam Program Features Mata Indonesia di Kantor Berita Indonesia Antara, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (3/9).

Program transmigrasi sendiri, lanjut Gubernur, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Kaltara.

Gubernur menyampaikan, sesuai data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, terhitung sejak tahun 1972 hingga 2018, jumlah penempatan transmigrasi di Provinsi Kaltara mencapai 12.505 KK (Kepala Keluarga).

Atau berjumlah 46.946 jiwa tersebar di wilayah Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tana Tidung dan Malinau.

“Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini, jumlah penduduk penempatan transmigrasi mencapai 6.32 persen. Angka ini belum termasuk dengan anggota-anggota keluarga baru, mengingat penempatan telah dilaksanakan sejak tahun 1972,” kata Gubernur.

Transmigrasi turut berperan dalam mendukung program ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Kaltara. Seperti di Kawasan Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan. Kawasan yang dikenal sebagai De Cafe atau Delta Kayan Food Estate ini, dicanangkan akan memiliki seluas 41.143 Hektare (Ha).

Selain itu, adanya daerah transmigrasi mendukung Pusat Kegiatan Wilayah Kota Baru Tanjung Selor, Ibukota Kaltara. Khususnya kawasan transmigrasi Salimbatu, akan dapat mendukung pusat kegiatan wilayah Kota Baru Tanjung Selor.

“Transmigrasi berdampak positif, selain penduduk bertambah, produk pertanian dan perikanan bertambah, otomatis PAD Kaltara juga ikut bertambah,” tutur Gubernur.

Saat ini berbagai terobosan dilakukan Pemprov Kaltara dalam mendukung program transmigrasi. Dukungan itu mengarah kepada Isu Strategis Nasional berdasarkan Agenda Pembangunan 2020-2024, yakni “Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan”.

Pemprov Kaltara berharap program transmigrasi, khususnya transmigrasi di Kaltara dapat semakin berkembang, membuat kawasan transmigrasi semakin mandiri, dan pada akhirnya dapat menambah pendapatan masyarakat. (dkisp)

Jadi Narasumber, Gubernur Kaltara Angkat Kearifan Lokal

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS

JAKARTA – Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum., menjadi narasumber dalam program Features Mata Indonesia di kantor Berita Indonesia ANTARA membahas tentang ‘Lestari Transmigrasi’, Sabtu (3/9).

ANTARANEWS.COM sendiri, merupakan media sekaligus kantor berita nasional Indonesia yang menjangkau seluruh provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.

Melalui program ini, Gubernur turut memperkenalkan kearifan lokal yang dimiliki Kaltara.

Dalam acara tersebut tampil dengan ciri khasnya, mengenakan pakaian bernuansa kearifan lokal menggunakan penutup kepala atau ‘singal’ disandingkan kemeja batik bermotif khas Kaltara, lengkap dengan aksesoris berupa kalung manik-manik dihiasi dengan taring besar.

Seperti diketahui, singal dan batik bermotif khas Kaltara itu menjadi seragam wajib, bahkan hampir selalu ia kenakan dalam setiap acara kedinasan.

Selain menjadi identitas budaya, ia mengaku karena ingin mengangkat kearifan lokal yang dimiliki Kaltara. (dkisp)