Reses dengan warga di Perumnas Tibojong, Ade Fery Afrizal Harap warga kordinasi Dengan Pihak pengembang jika perumahan Ini Ingin diserahkan ke Pemda


Bone-Berandankrinews.com
Antusiasme Warga Masyarakat perumnas Tibojong terlihat pelaksanaan reses Ade Fery Afrizal Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar kabupaten Bone, bertempat di perumnas Tibojong kelurahan Tibojong kecamatan Tanete Riattang timur Rabu,9 Nopember 2022

Adapun Uraian masalah yang disampaikan warga dihadapan Anggota Dewan dari Fraksi partai Golkar ini
– Jalan dan drainase Yang rusak atau sudah tidak mendukung
– Beberapa titik strategis di lingkungan yang gelap ketika malam dapat menyebabkan rawan dari sisi keamanan
– Beberapa warga yang belum mendapatkan pekerjaan butuh untuk peningkatan skill melalui pelatihan
– Sarana olahraga bagi warga sudah kurang mendukung.

Sedangkan Usulan program/kegiatan:
-perbaikan jalan dan drainase
-pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan
-pelatihan keterampilan
-bantuan olahraga

Lebih jauh Ade Fery sampaikan bahwa beberapa permasalahan atau usulan Yang disampaikan masyarakat tidak mungkin bisa terealisasi dengan dana Pemerintah atau APBD sampai saat ini , disebabkan perumahan (bukan hanya perumnas) semuanya masih milik swasta/pengembang,

Sehingga tidak tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Saat ini banyak pengembang yang ingin menyerahkan perumahannya ke pemerintah daerah sebagai aset daerah tapi terbentur masalah regulasi. Inilah Yang sedang kami bahas saat ini di DPRD melalui perda Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana umum
dan Fasilitas Umum.

Insya Allah semoga tahun ini Bisa diselesaikan, dan ditetapkan sehingga ada dasar bagi pemda untuk menerima beberapa perumahan yang memenuhi persyaratan sebagai aset.
Makanya kami minta warga juga berkoordinasi dengan pihak pengembang mengenai dokumen Yang diperlukan jika ingin diserahkan ke pemda nantinya.

Jika sudah menjadi aset daerah, Insya Allah beberapa program yang diusulkan Tadi baru Bisa dapat direalisasikan. Tentunya juga harus di masukkan dl dalam usulan perencanaan. Yang sifatnya dapat kami bantu secara pribadi, Insya Allah akan kami lakukan sesuai kemampuan kami

Beberapa usulan warga Tadi, tetap akan kami kawal dan usulkan dalam perencanaan tapi kami Tidak bisa menjanjikan dapat direalisasikan ketika statusnya masih sebagai aset perumnas.
Pungkas’Ade Fery Afrizal ke Awak Media Via WhatsApp pribadinya

Tempat lapangan sepak bola di Desa Parabu Ajang tempat Hoya Hoya , di soal warga

Pasangkayu – BerandaNKRINews

Parabu 9 November 2022, Dalam beberapa hari kedepan ada agenda pasar malam/Hoya-Hoya yg ditempatkan di Desa parabu kec. LAriang Kab. Pasangkayu , setelah  dikonfirmasi oleh warga telah ke  kepala desa membenarkan adanya kegiatan Hoya Hoya tersebut , dan telah dilakukan pembersihan di area yg akan digunakan yaitu lapangan sepak bola Desa Parabu. KEgiatan tersebut kemudian mendapat reaksi yg beragam dari masyarakat, namun pada kesempatan ini ada reaksi yg keras dari kalangan masyarakat yaitu kalangan anak muda melalui by telpon dan WA . Menurut mereka Kahadiran hoya-hoya memang berdampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat, namun pada aspek tempat jelas sangat tidak baik karena ditempatkan diarea tengah tanah lapang yg notabenenya digunakan untuk aktivitas olah raga dan tentu hal ini dapat merusak lapangan dg berdirinya tiang2 alat hoya-hoya.

Menurut sekrataris Karang Taruna “kegiatan ini asyik merusak lapangan karna tanah lapang di gali dan tancapkan tiang2” (Ibrahim).lanjut kata pemuda  , Jika dalam beberapa waktu kedepan pihak kepala desa tidak memanggil pemuda untuk duduk bersama maka kantor desa akan di segel oleh pemuda desa Parabu , tutup pemuda karang taruna Desa Parabu .

Gubernur Kaltara Buka Acara Pembinaan Pembekalan Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Rangka Pembekalan Kepala Desa Se-Kabupaten Nunukan

NUNUKAN – Bertempat di Ruang Pertemuan lantai V Kantor Bupati Nunukan, Gubernur Kalimantan Utara H. Zainal Arifin Paliwang resmi membuka acara Pembinaan Pembekalan Manajeman Pemerintahan Desa dalam rangka Pembekalan Kepala Desa Se-Kabupaten Nunukan.

Acara ini dihadiri Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Wakil Ketua I DPRD Prov. Kalimantan Utara Andi Hamzah, Kepala Dinas DPMD Prov. Kalimantan Utara Edi Suharto, Sekretaris Daerah Kab. Nunukan Serfianus, Unsur Forkopimda Kab. Nunukan, Kepala OPD di Lingkungan Kab. Nunukan, Camat Se-Kab.Nunukan, Pimpinan Instansi Vertikal, Ketua TP PKK Kab. Nunukan Hj. Sri Kustarwati Hanafiah, Rabu (9/11).

Acara ini diikuti oleh seluruh Kepala Desa yang berada di Kab. Nunukan dan menghadirkan narasumber Analis Kurikulum dan Pembelajaran Balai Pemerintahan Desa Kemendagri di Yogyakarta Danang Septiyanto dan Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltara Aji Fika Trisnawaty. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Prov. Kaltara dan Pemerintah Kab. Nunukan khususnya Dinas PMD Prov. Kaltara dan Dinas PMD Kab. Nunukan.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pembangunaan desa, mengenai penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa, mengenai pengelolaan keuangan desa, sumber-sumber pendapatan desa, pengelolaan aset-aset desa, dan memahami tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta memahami tentang prioritas penggunaan dana desa.

Dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah berkesempatan memberikan sambutannya. H. Hanafiah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Prov. Kaltara yang telah menyelenggarakan kegiatan pembekalan.

“Ini adalah berkat kebijakan Bapak Gubernur yang sudah mengalokasikan kegiatan pembekalan di Kab. Nunukan ini dan ini merupakan suatu bentuk bantuan yang tidak dapat kami lupakan. Karena kita ketahui bersama untuk menyelanggarakan kegiatan seperti ini tentu memerlukan dana yang cukup besar, karena hampir 80% jumlah kecamatan di Kab. Nunukan berada di wilayah perbatasan sehingga memerlukan dana untuk transportasi”, ujarnya.

Selain itu H. Hanafiah juga menyampaikan bahwa para Kepala-kepala desa yang berada di Kab. Nunukan ini selama satu tahun menjabat belum pernah mendapatkan pembekalan.

“Alhamdulillah pada pagi hari ini para Kepala Desa mendapatkan Pembekalan dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh DPMD, tentu ini sangat membantu roda pemerintahan mereka di lapangan atau di desa. Karena kita ketahui saat ini penyelenggaraan pemerintahan desa juga sudah tunduk kepada aturan keuangan dan sistemnya sudah mulai berlaku. Sehingga saya katakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam rangka untuk memimpin wilayahnya masing-masing.” ungkap Hanafiah.

Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara H. Zainal Arifin Paliwang juga memberikan sambutannya. Gubernur Zainal menyampaikan bahwa Pembangunan desa tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, yang merupakan bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun sesuai masa periode kepemimpinan kepala desa.

Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“RPJM Desa dan RKP Desa merupakan salah satu syarat untuk dapat mengakses dana desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, penyusunan RPJM Desa dan penjabaran RKP Desa tidak luput dari berbagai persoalan. Antara lain yang pertama kemampuan SDM , yang kedua kurangnya pemahaman kepala desa akan pentingnya dokumen RPJM Desa, ketiga kurangnya fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah setempat, serta yang keempat kurangnya koordinasi dari Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa”, ujarnya.

Zainal juga menambahkan, untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas PMD Prov. Kaltara melaksanakan kegiatan pembekalan bagi kepala desa di Kab. Nunukan.

“Saya berharap kegiatan pembekalan ini dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilan kepemimpinan kepala desa, dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana ketentuan perundang-undangan, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipasif, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.”

Sebagai tambahan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan adanya dukungan dana dari Pemerintah terjadi peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Kalimantan Utara selama 7 tahun. Salah satu contohnya yaitu tahun 2016 desa di Kab. Nunukan dengan kategori desa sangat tertinggal sebanyak 77 desa, kemudian pada tahun 2022 hanya tinggal 2 desa saja.

Kemudian di tahun 2016 belum ada desa mandiri di Kaltara, namun di tahun 2022 terdapat 11 desa mandiri di Kabupaten Nunukan.

(PROKOMPIM/Indah)

Spielbank Maklercourtage /at/tom-horn-gaming/ Abzüglich Einzahlung 2023 Auf anhieb

Überlegen Diese untergeordnet, so die Casinobetreiber ohne ausnahme auch ihren einen Effizienz bewachen. Wenn Sie dann irgendwo lesen, sic Sie Angeschlossen Spielsaal Bloß Einzahlung Freispiele nutzen dürfen und geradlinig Echtgeldgewinne divergieren können, handelt es sich über großer Wahrscheinlichkeit um Schmarrn. Erscheint Jedermann die eine Dienst hinter mehr als, um wahrhaft nach coeur, als nächstes ist das Offerte wohl gar nicht ernst. Read more

Dinas Kesbangpol Kaltara Adakan Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas

NUNUKAN – Dalam rangka melaksanakan amanat Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotik dan Prekursor Narkotika, Dinas Kesatuan Bangsaan dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat (ORMAS).

Kegiatan yang diselenggarakan pada Rabu, 09 November 2022 bertempat di Lantai 3 Balai Room Hotel Laura bertujuan untuk mempererat hubungan dan memberi dukungan dari masyarakat kepada pemerintahan Kalimantan Utara guna mewujudkan kehidupan yang aman, nyaman dan damai.

Dijelaskan oleh Abigael Tulak selaku Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ormas Kesbangpol Provinsi Kaltara bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh Ormas tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Nunukan.

“Peserta dari kegiatan ini dari kalangan Ormas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Nunukan untuk bersama-sama mencegah peredaran Narkotika”.

Ia melanjutkan, berdasarkan data yang diperoleh dari Kesbangpol Nunukan jumlah Ormas yang ada di Kabupaten Nunukan berjumlah 80 Ormas sementara Ormas dari Kab. Nunukan yang terdaftar ke dinas Kesbangpol Kaltara berkisar 5 Ormas.

“Sebagai informasi, dari data yang diperoleh dari Kesbangpol Nunukan ada 80 Jumlah Ormas, sedangkan Ormas yang terdaftar di Kesbangpol Kaltara sekitar 5 Ormas” tutur Abigael.

Abigael mengungkapkan out put dari kegiatan ini diharapkan kepada Ormas yang ada di Kabupaten Nunukan dapat menjalankan program kegiatan secara efektif dan dengan kehadiran Ormas dapat membantu pemprov Kaltara dalam pemberantasan Narkotika.

“Harapnya dengan out put dari kegiatan ini, Ormas yang ada di Kabupaten Nunukan dapat menjalankan program kegiatan secara efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan” ungkap Abigael.

“Dengan kehadiran Ormas ini diharpakan juga dapat membantu pemerintah provinsi Kaltara dalam memberantas Narkotika” Tegas Abigael.

Reporter : Indra Lawetoda
Editor : Indah Apriani Atika