Kategori: TEKNOLOGI

NUNUKAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mengadakan Pelatihan DIgitalisasi Marketing Bagi Usaha Mikro Gen-Z dan Milenial. Selasa (25/11/2025).

Sebelum membuka acara, Asisten Administrasi Umum Sirajudin mewakili Bupati Nunukan menyampaikan bahwa generasi Gen-Z dan MIlenial adalah generasi yang tumbuh bersama teknologi, generasi yang kreatif, adaptif, dan penuh gagasan segar.

“Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memandang penting untuk menyediakan ruang, fasilitas, dan pelatihan seperti ini agar potensi besar para pemuda dapat berkembang dan memberi dampak langsung bagi kemajuan daerah,”ungkapnya.

Sirajudin juga mengatakan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah, dengan jumlah yang besar dan potensi yang luar biasa, UMKM memiliki peran syrategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan roda ekonomi lokal.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nunukan Andi Annisa Muthia Irwan juga menyampaikan apresiasi kepada DKUMPP Kabupaten Nunukan, yang terus berupaya memberikan fasilitas peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha mikro dengan menggandeng Bank Indonesia, dan Pusat Layanan Usaha Terpadu Bulungan, serta TP PKK sebagai usaha pendampingan bagi pelaku usaha muda di Kabupaten Nunukan.

“Kolaborasi lintas sektor seperti ini sangat dibutuhkan demi mewujudkan masyarakat Nunukan yang produktif dan adaptif terhadap perubahan zaman,” ujarnya.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) menggelar Workshop Penulisan Jurnalistik dan Naskah Pidato Pimpinan pada Senin (17/11) di Lantai IV Kantor Bupati Nunukan. Kegiatan selama dua hari ini bekerja sama dengan Pascasarjana Universitas Fajar Makassar dan menghadirkan sejumlah narasumber dari akademisi dan pemerintah daerah.

Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, membuka kegiatan sekaligus memberikan apresiasi atas terselenggaranya workshop. Ia menegaskan bahwa penguatan kemampuan komunikasi aparatur sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan modern.

“Kualitas pesan pemerintah menentukan bagaimana masyarakat memahami arah pembangunan daerah. Pelatihan ini bukan hanya mengajarkan teknis menulis, tetapi bagaimana membangun komunikasi yang efektif,” tegasnya.

Wabup juga menekankan bahwa narasi pemerintah harus selaras dengan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah serta disesuaikan dengan karakter sosial tiap wilayah.

“Sebatik, Nunukan, dan Krayan memiliki kondisi dan permasalahan berbeda, sehingga narasi tidak bisa disamaratakan. Pesan yang tepat akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik,” ujarnya.

Selain itu, Hermanus mengingatkan bahwa masyarakat saat ini semakin kritis sehingga SDM kehumasan harus adaptif, responsif, dan mampu menyusun pesan yang informatif sekaligus berkesan.

Sementara itu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sekaligus penanggung jawab kegiatan, Joned, mengatakan bahwa peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan penting seiring tingginya aktivitas pemerintahan dan tuntutan keterbukaan informasi publik.

“Aparatur harus mampu menulis berita, memahami data, dan menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi pesan yang jelas dan mudah dipahami masyarakat,” katanya.

Menurut Joned, kemampuan mengelola informasi tidak cukup hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menjelaskan alasan kebijakan dibuat, dampaknya, serta manfaat bagi masyarakat. Dengan narasi yang kuat dan data yang akurat, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Dekan Pascasarjana Universitas Fajar, Dr. Ir. Mujahid, MM, M.I.Kom, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkab Nunukan untuk menjalin kerja sama dalam peningkatan SDM.

“Kami berharap ilmu yang diberikan dapat diterapkan langsung dan membantu memperkuat kualitas komunikasi pemerintah,” ujarnya.

Workshop ini menghadirkan narasumber dari Universitas Fajar Makassar, yakni Dr. Nur Alim Djalil (teknik wawancara dan indepth reporting), Dr. Muhammad Yusuf A.R. (penulisan feature dan opini), dan Dr. A. Vita Sukmarini (penulisan naskah pidato). kepala Bappeda Litbang Drs. Raden Iwan Kurniawan (perencanaan pembangunan daerah) dan Kepala BPS Dr. Iskandar Ahmaddien (membaca data statistik Kabupaten Nunukan).

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan sosialisasi mengenai Realisasi Program Rencana Perubahan Sipatenas (Sistem Pengawasan Terpadu Netralitas ASN) pada Selasa, 11 November 2025, di ruang VIP lantai 4 Kantor Bupati Nunukan.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya Netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam proses Pemilu atau Pilkada, sosialisasi ini juga merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk mewujudkan pemilihan yang Berintegritas dan Bermartabat, dengan mendorong partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Muhammad Amin, SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra mewakili Bupati Nunukan menyampaikan bahwa Sipatenas merupakan sebuah gagasan yang tepat di tengah tuntutan publik kepada ASN untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Pertama tama di kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat dan sukses atas terealisasinya gagasan sistem pengawasan terpadu Netralitas ASN atau disingkat Sipatenas oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. tentunya ini adalah sebuah gagasan yang tepat di tengah tuntutan publik kepada ASN untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan fungsinya,”ujarnya

Dalam sambutannya dikatakan, jika berbicara tentang Netralitas ASN, maka hal ini berkaitan erat dengan regulasi yang dibangun dan kepatuhan untuk menjalankan. terkait dengan regulasi maka itu adalah bagaimana negara mengaturnya dalam berbagai macam produk hukum yang disusun dan diterapkan, dan kepatuhan maka bagaimana ASN menjalankannya sebagai sebuah aturan yang mengatur, membatasi dan mengarahkan untuk bertindak dan berperilaku, menjadi norma baku yang harus dipatuhi.

Bupati juga menegaskan dalam sambutannya, antara regulasi dan kepatuhan dalam menjalankannya, maka ada satu hal yang bisa menjadi jembatan sekaligus mercusuar yang bisa menjadi acuan ASN dalam bersikap dan bertingkah laku khususnya dalam gelombang euforia politik dan pesta demokrasi, hal itulah yang kemudian disebut dengan pengawasan. dengan pengawasan maka tergambar jelas rambu rambu yang harus diikuti dan dipatuhi. oleh karena itu, ada tanggung jawab yang besar dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu untuk bisa menyajikan fungsi pengawasannya dengan paripurna, menjadi batu penjuru agar Aparatur Sipil Negara bisa tetap berjalan di jalurnya.

“Oleh karena itu kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menyambut baik atas digagasnya Sipatenas ini, saya melihat hal ini bukan sekedar proyek perubahan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara saja, namun menjadi langkah strategis dari jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan pengawasan Bawaslu yang terpadu dan sistematis. menjadi harapan besar bagi kami di Pemerintah Kabupaten Nunukan kiranya Sipatenas ini bisa berjalan dengan efektif sehingga kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara bisa semakin maksimal,” ujarnya.

Selain itu, Bupati menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan hingga saat ini juga terus berupaya untuk dapat menegakkan Netralitas ASN. berbagai regulasi seperti undang undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara berikut dengan berbagai peraturan turunannya yang secara jelas telah mengatur tentang kewajiban ASN untuk tetap netral dan tidak berpihak dalam kegiatan politik akan menjadi acuan dalam pengawasan Pemerintah Daerah terhadap ASN. namun demikian hal ini perlu sinergitas dan kerja bersama sehingga terwujud ASN yang semakin profesional dan produktif. oleh karenanya kami mengajak seluruh stakeholder, khususnya jajaran Bawaslu di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten untuk bisa bersama sama melakukan pengawasan,”jelasnya.

Dalam paparan singkat terkait proyeksi Aksi Perubahan Strategis Pengendalian Sistem Pengawasan Pemilu/Pilkada yang disampaikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kaltara, Drs. Feri Mulia Siagian, AP. M.Si, dikatakan alasan hadirnya Proper SIPATENAS dikarenakan,
1.Keterbatasan Mekanisme Pengawasan
2. Bawaslu mengandalkan laporan masyarakat dan hasil pengawasan langsung di lapangan. Belum ada sistem digital yang terintegrasi untuk mendeteksi pelanggaran secara cepat di media sosial maupun.
3. Keterbatasan Dokumentasi dan Bukti Digital.

Feri juga mengatakan dengan adanya sistem Pengawasan Terpadu Netralitas ASN maka Bawaslu dapat mengidentifikasi unggahan Publik yang berisi dukungan terhadap calon/partaiι politik oleh akun yang diduga milik ASN , seperti Nama Akun Publik, Tanggal Unggahan, Isi Teks/Status, Gambar atau Tautan Kampanye Jumlah Like dan Share, penelusuran unggahan atau story publik dengan caption, hastag, atau gambar yang mengandung unsur kampanye dan mengumpulkan tweet publik yang berisi ajakan memilih, dukungan politik, atau retweet dari akun resmi partai serta dapat menelusuri video publik yang menampilkan ASN terlibat dalam kegiatan politik atau menggunakan atribut kampanye. hasil analisis disajikan dalam bentuk tangkapan layar dan laporan OTOMATIS.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus menghadiri kegiatan Media Gathering antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan insan media, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Nunukan.

Acara itu dibuka secara resmi oleh Wabup Hermanus, S.Sos di ruang serbaguna lantai V Kantor Bupati Nunukan, Kamis (06/11).

Media massa merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang aktual, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat sehingga mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Diskominfo melaksanakan kegiatan Media Gathering.

Mengangkat tema “Bersama Media, Menyalakan Energi Baru Menuju Nunukan Maju”, memiliki makna mendalam yang mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan media untuk menyalakan energi positif, membangun optimisme, serta memperkuat komunikasi publik yang transparan dan informatif.

Maksud kegiatan ini sebagai wadah untuk membangun komunikasi dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan media dalam mendukung keterbukaan informasi dan semangat Energi Baru Nunukan Maju.

Selain menjadi ajang silaturahmi, media gathering ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan emosional antara pemerintah dan media, membuka ruang dialog terbuka, serta menyalakan semangat baru untuk terus berkolaborasi dalam mewujudkan Nunukan yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

“Harapan saya, media dan wartawan di Kabupaten Nunukan tidak hanya menyajikan berita – berita yang bombastis, kritis dan tajam kepada pemerintah, namun sajikan juga berbagai prestasi dan kemajuan yang sudah dicapai oleh pemerintah maupun masyarakat”, tutur Hermanus.

(PROKOMPIM)