Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

Bambang Susatyo Resmi Pimpin MPR RI Periode 2019 – 2024

BERANDA, BREAKING NEWS, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

Jakarta – Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsot) terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk periode 2019-2024. Bamsot ditetapkan secara aklamasi rapat Paripurna Pemilihan Ketua Umum MPR, Kamis 3 Oktober 2019 malam.

Diketahui, Bamsot resmi akan memimpin Lembaga Tertinggi Negara selama 5 tahun kedepan setelah mengalahkan kandidat kuat dari Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Sebelum Bamsot ditetapkan sebagai Ketum MPR RI, Ketua MPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe mengungkapkan bahwa penetapan Bamsot itu setelah terlebih dulu mendapat persetujuan dari Partai Gerindra.

“Dengan persetujuan Gerindra yang terakhir maka secara musyawarah mufakat dan secara aklamasi saudara Bamsoet terpilih sebagai ketua MPR,” ujar Abdul Wahab.

Usai terpilih, Bamsoet pun berdiri dan menyalami pimpinan MPR terpilih dan anggota yang duduk di barisan depan. Ia juga menyalami Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Melalui pengeras suara, Bamsot pun menyampaikan terimakasih kepada Airlangga Hatarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

Dalam proses pemilihan Ketua Umum MPR RI tersebit , sebelumnya diwarnai tarik menarik ketua untuk menempati ‘kursi’ Ketua Umun MPR RI antara Gerindra yang mengusung Ahmad Muzani dan Golkar yang mengusung Bambang Soesatyo.

Ketua Fraksi MPR Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, setelah adanya kesepakatan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maka Gerindra sepakat untuk musyawarah mufakat mendukung Bamsoet sebagai  ketua MPR.

Riza sebelumnya mengakui bahwa Gerindra sejak awal mengusulkan agar Ahmad Muzani dapat menjadi Ketua MPR. Namun, demi kepentingan yang lebih besar, persatuan, dan kesatuan maka Gerindra mengedepankan musyawarah mufakat.

Keputusan tersebut ungkap Riza, juga berdasarkan hasil konsultasi antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Hasil konsultasi Prabowo dengan Megawati maka Prabowo dan Megawati sepakat untuk kepentingan lebih besar kami sepakat jaga MPR dalam forum musyawarah dalam memutuskan kebijakan penting,” katanya. (eddyS)

Tjahjo Kumolo Nilai Aksi Mahasiswa Adalah Murni Sampaikan Aspirasi

BERANDA, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI
Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo (Istimewa)

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah, seperti Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, hingga Makassar tak menimbulkan masalah yang mengganggu publik. Menurut Mendagri, aksi turun ke jalan tersebut murni aspirasi mahasiswa.

“Meski begitu, kita harap para mahasiswa untuk berani mengambil sikap jika muncul kepentingan lain yang berusaha menunggangi aksi mereka,” tutur Mendagri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9/2019)sebagaimana dilansir dari CNN.

Tjahjo pun berharap semua pihak dapat besikap arif dan bijak. Mendagri  juga meminta agar Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik provinsi atau kabupaten/kota wajib menerima aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi menolak RKUHP dan revisi UU KPK tersebut.

Menurut Mendagri, Menampung aspirasi, menerima aspirasi, mendiskusikan, mendialogkan, meneruskan aspirasi, itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk DPRD.

Diberitakan sebelumnya, Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan unjuk rasa di DPRD Sumatra Barat, Rabu (29/9) Mereka menyatakan penolakan terhadap pengesahan beberapa Rancangan Undang Undang (RUU) oleh pemerintah dan DPR RI.

Di daerah lain, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga masih memadati Gedung DPRD Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Mereka juga ikut menolak RUU KUHP dan UU KPK.

Mereka berasal dari IAIN Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Tanjungpura Pontianak dan juga ada gabungan dari massa HMI Pontianak.

Sementara itu, ribuan mahasiswa juga menggelar aksi di Simpang Lima, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan penolakan RKUHP usulan pemerintah dan pelemahan KPK. (eddysantry)

Laura dan Basri Sudah Ambil Formulir di Nasdem

BERANDA, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Hari pertama pembukaan penjaringan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nunukan, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Nunukan sudah kedatangan dua perwakilan yang mengambil formulir pendafataran, Senin (23/9).

Ketua Tim Penjaringan DPD Nasdem Nunukan, Hendrawan mengatakan kedua perwakilan itu berasal dari perwakilan Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid dan perwakilan dari Drs. H Basri. “Jadi, hingga pukul 13.00 WITA, Senin (23/9) sudah ada dua perwakilan yang datang mengambil formulir pendaftaran. Kita juga masih menunggu pendaftar yang lain datang,” terangnya kepada berandankrinews.com, Senin (23/9).

Hendrawan kembali mengingatkan pembukaan penjaringan calon kepala dan wakil daerah ini tidak dibatasi. Artinya, siapa saja masyarakat yang ingin mendaftar, maka Nasdem tetap akan terbuka dan menerima. Begitu juga dengan isu mahar politik jika mendaftar, dengan tegas Hendrawan membantah hal itu. “Tidak ada biaya sama sekali kita bebankan. Hanya biaya materai mereka beli sendiri. Kita terbuka kok. Siapa saja yang mau kita layani,” ujarnya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Nunukan mulai menggelar penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dalam kompetisi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak mulai 23 September hingga 23 Oktober 2019.

Adapapun tahapan penjaringan, Hendrawan mengungkapkan tanggal 23 September hingga 23 Oktober 2019 adalah pengambilan dan pengembalian formulir. Sedangkan tanggl 14 hingga 31 Oktober 2019 adalah pemaparan visi dan misi Bakal Calon.

“Sedangkan pada tanggal 1 hingga 5 November 2019 adalah pleno di DPD dan DPW yang selanjutnya penyerahan berkas ke DPP akan dilakukan pada tanggal 6 hingga 8 November 2019,” papar Hendrawan.

Hendrawan menegaskan bahwa pihaknya tak memunggut biaya sepeserpun baik dalam proses penjaringan hingga turunya rekomendasi. Menurut Hendrawan, konsep ‘tanpa mahar’ yang selama ini digelorakan partainya tak sekedar slogan belaka namun benar-benar akan menjadi nafas perjuangan termasuk dalam penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah dimasing-masing wilayah.

Terpisah, Ketua DPD NasDem Ati Gunawan mengungkapkan bahwa penjaringan tersebut adalah instruksi dari DPP. Begitupun dengan bakal calon yang akan mendapatkan rekomendasi, menurut Ati, hal tersebut merupakan wewenang dari DPP yang tentu saja setelah melewati berbagai tahapan yang dilakukan DPD dan Dewan Pimpinan Wilayah.

“Untuk memberikan rekomendasi itu merupakan hak prerogatif DPP. Semua tentunya setelah melewati tahapan dan kita jamin mekamismenya berlangsung secara profesional,” tandas Ati.

Sebagaimana diketahui, Partai NasDem mampu mengirimkan 1 orang perwakilanya ke kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan. Kendati hanya mempunyai 1 kursi keterwakilan, namun banyak pihak yang mengatakan dalam pilkada Nunukan kali ini, posisi Nasdem termasuk sangat seksy mengingat banyak tokoh tokoh muda yang bergabung di Partai besutan Surya Paloh tersebut pasca pemilu 2019 lalu.(Irwan/Edy Santry)

Mulai 23 September 2019,DPD NasDem Nunukan Buka Penjaringan Calon Kada 2020

BERANDA, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Nunukan mulai menggelar penjaringan Bakal Calon Bupati da Wakil Bupati Nunukan dalam kompetisi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak mulai 23 September hingga 23 Oktober 2019.

Ketua Tim Penjaringan DPD NasDem Nunukan Hendrawan menuturkan, bahwa pihaknya memanggil putra putri Nunukan utuk berkontribusi pada negara menjadi para pelayan masyarakat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nunukan periode 2021-2025.

“Kami memanggil masyarakat yang merasa terpanggil untuk menjadi kepala daerah yang tak sekedar memimpin tapi juga melayani serta bekerjasama dengan masyarakat untuk membangun Nunukan ini,” tutur Hendrawan, Minggu (22/9/2019).

Adapapun tahapan penjaringan, Hendrawan mengungkapkan tanggal 23 September hingga 23 Oktober 2019 adalah pengambilan dan pengembalian formulir. Sedangkan tanggl 14 hingga 31 Oktober 2019 adalah pemaparan visi dan misi Bakal Calon.

“Sedangkan pada tanggal 1 hingga 5 November 2019 adalah pleno di DPD dan DPW yang selanjutnya penyerahan berkas ke DPP akan dilakukan pada tanggal 6 hingga 8 November 2019,” papar Hendrawan.

Hendrawan menegaskan bahwa pihaknya tak memunggut biaya sepeserpun baik dalam proses penjaringan hingga turunya rekomendasi. Menurut Hendrawan, konsep ‘tanpa mahar’ yang selama ini digelorakan partainya tak sekedar slogan belaka namun benar-benar akan menjadi nafas perjuangan termasuk dalam penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah dimasing-masing wilayah.

Terpisah, Ketua DPD NasDem Ati Gunawan mengungkapkan bahwa penjaringan tersebut adalah instruksi dari DPP. Begitupun dengan bakal calon yang akan mendapatkan rekomendasi, menurut Ati, hal tersebut merupakan wewenang dari DPP yang tentu saja setelah melewati berbagai tahapan yang dilakukan DPD dan Dewan Pimpinan Wilayah.

“Untuk memberikan rekomendasi itu merupakan hak prerogatif DPP. Semua tentunya setelah melewati tahapan dan kita jamin mekamismenya berlangsung secara profesional,” tandas Ati.

Sebagaimana diketahui, Partai NasDem mampu mengirimkan 1 orang perwakilanya ke kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan. Kendati hanya mempunyai 1 kursi keterwakilan, namun banyak pihak yang mengatakan dalam pilkada Nunukan kali ini, posisi Nasdem termasuk sangat seksy mengingat banyak tokoh tokoh muda yang bergabung di Partai besutan Surya Paloh tersebut pasca pemilu 2019 lalu.

Reporter : Eddy,s

Editor : Eddy/Nirwan

Hasil Pemira, 8 Nama Cagub Muncul, 4 Kader Internal Dari PKS

BERANDA, POLITIK DAN EKONOMI

KALTARA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kalimantan Utara merilis hasil Pemilihan Umum Raya (Pemira) melalui rapat tim pemenangan pemilu dan pilkada wilayah PKS kaltara untuk menjaring bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang diusung pada Pilkada Kalimantan Utara 2020 mendatang.

Berdasarkan rapat Tim Pemenangan Pemilu dan Pilkada Wilayah (TPPW) PKS Kaltara mengumumkan delapan besar hasil Pemira PKS yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Dari hasil Pemira tersebut muncul empat nama yang memperoleh suara terbesar dgn persaingan yg ketat yakni H. Udin Hianggio, Irianto Lambrie, Jusuf SK dan Undunsyah untuk pemilihan bakal calon Gubernur Kalimantan Utara.

Selain merilis hasil pemira TPPW PKS Kaltara juga merilis empat nama yang ditawarkan kepada bakal calon gubernur Kaltara yang mau maju dengan menggunakan perahu PKS sebagai bakal calon wakil gubernurnya yang tentunya berasal dari internal PKS yakni M. Nasir, Syamsuddin Arfah, Agung Wahyudianto dan Kasman Karim.

“Tapi perlu kami sampaikan jg bahwa bukan berarti dengan adanya hasil pemira ini lantas PKS tidak bisa mendukung calon di luar hasil pemira, tentunya tidak demikian karena boleh jadi ada bakal calon yg tidak masuk hasil pemira PKS lantaran namanya memang tidak ada di kertas suara. Dari keempat nama tersebut, tiga nama merupakan kader terbaik di Kaltara dan satu nama tokoh muda Kaltara yg saat pemilu baru-baru ini menjadi caleg DPR RI lewat PKS,” kata Wakil Ketua TPPW PKS Kaltara, Hirsa Genta Wijaya saat memberikan keterangannya, Minggu (22/9).

Hirsa menyampaikan bahwa hasil ini berdasarkan hasil Pemilihan Raya Internal (Pemira) PKS dan juga masukan dari berbagai tokoh masyarakat yang ada di Kaltara. Dari nama – nama yang dirilis, selanjutnya akan dilakukan uji publik melalui serangkaian survei popularitas dan elektabilitas untuk mengetahui respon dan tanggapan masyarakat Kaltara bila diajukan oleh PKS sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Kalimantan Utara.

“Jadi hasil Pemira (Pemilu Raya) bukan satu-satunya komponen yang akan dinilai DPW, tetapi kita (DPW PKS Kaltara) akan mengajukan beberapa lampiran yang disertakan dalam laporan pengajuan balon Gubernur dan Wakil Gubernur, salah satu komponennya lagi adalah kita akan mengadakan survei secara umum, selain 8 calon kita yang akan kita uji publik, termasuk incumbent (Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara),” ucapnya.

Hasil uji publik dan silaturrahim akan disampaikan kepada DPP PKS, untuk memutuskan siapa pasangan yang akan diusung oleh PKS. “Setelah uji publik, tidak menutup kemungkinan PKS tetap membuka peluang kepada bakal calon yang mau berkomunikasi di luar hasil Pemira PKS, karena boleh jadi namanya belum masuk dalam penjaringan waktu kemarin,” ujarnya.

Selain uji publik PKS juga akan melakukan silaturahim dan komunikasi dengan sejumlah partai politik lain dan elemen masyarakat Kaltara untuk menjalin koalisi dan kerjasama dalam proses pemenangan Pilkada Tahun 2020 nanti. Berbicara tentang rilis PEMIRA, PKS Kaltara memberikan tawaran kepada bakal calon gubernur yang berminat untuk berkoalisi dengan PKS pada pilkada Kaltara tahun 2020.

“Tawaran ini bukan harga mati ketika kita berbicara tentang politik, karena politik itu dinamis, bisa diambil tawarannya, bisa juga tidak. Hasil Pemira ini merupakan tawaran kita yang pertama terhadap bakal calon Gubernur yang akan maju nanti”, tutupnya. (***)