Jakarta – Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsot) terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk periode 2019-2024. Bamsot ditetapkan secara aklamasi rapat Paripurna Pemilihan Ketua Umum MPR, Kamis 3 Oktober 2019 malam.
Diketahui, Bamsot resmi akan memimpin Lembaga Tertinggi Negara selama 5 tahun kedepan setelah mengalahkan kandidat kuat dari Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Sebelum Bamsot ditetapkan sebagai Ketum MPR RI, Ketua MPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe mengungkapkan bahwa penetapan Bamsot itu setelah terlebih dulu mendapat persetujuan dari Partai Gerindra.
“Dengan persetujuan Gerindra yang terakhir maka secara musyawarah mufakat dan secara aklamasi saudara Bamsoet terpilih sebagai ketua MPR,” ujar Abdul Wahab.
Usai terpilih, Bamsoet pun berdiri dan menyalami pimpinan MPR terpilih dan anggota yang duduk di barisan depan. Ia juga menyalami Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Melalui pengeras suara, Bamsot pun menyampaikan terimakasih kepada Airlangga Hatarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
Dalam proses pemilihan Ketua Umum MPR RI tersebit , sebelumnya diwarnai tarik menarik ketua untuk menempati ‘kursi’ Ketua Umun MPR RI antara Gerindra yang mengusung Ahmad Muzani dan Golkar yang mengusung Bambang Soesatyo.
Ketua Fraksi MPR Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, setelah adanya kesepakatan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maka Gerindra sepakat untuk musyawarah mufakat mendukung Bamsoet sebagai ketua MPR.
Riza sebelumnya mengakui bahwa Gerindra sejak awal mengusulkan agar Ahmad Muzani dapat menjadi Ketua MPR. Namun, demi kepentingan yang lebih besar, persatuan, dan kesatuan maka Gerindra mengedepankan musyawarah mufakat.
Keputusan tersebut ungkap Riza, juga berdasarkan hasil konsultasi antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Hasil konsultasi Prabowo dengan Megawati maka Prabowo dan Megawati sepakat untuk kepentingan lebih besar kami sepakat jaga MPR dalam forum musyawarah dalam memutuskan kebijakan penting,” katanya. (eddyS)
