Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

JAKARTA – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ( MPR – RI ), Marthin Billa menilai selain persaingan dalam perkembangan, saat ini negara Indonesia tengah dihadapkan pada sebuah ujian berat berupa intervensi ideologi yang sangat berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa.

Memang perkembangan zaman adalah hal yang sangat mustahil untuk ditangkis dikarenakan manusia adalah pelaku dari peradaban itu sendiri. Namun bagi bangsa Indonesia, menurutnya adalah sebuah tragedi apabila berubahnya peradaban tersebut harus menggeser pola pikir masyarakatnya sehingga meninggalkan pegangan hidup yang telah disepakati para pendiri negara ini.

” Saya melihat saat ini falsafah bangsa yang seharusnya menjadi pegangan hidup mayarakat secara perlahan mulai ditinggalkan,” tutur Marhin kepada Redaksi, Senin (2/11/2019).

Hal tersebut menurut mantan Bupati Malinau, Kalimantan Utara selain karena adanya upaya pihak – pihak tertentu untuk mengganti ideologi negara, juga dipermudah oleh generasi muda terhadap cita – cita para pendiri Indonesia.

Sehingga usai melakukan sosialisasi 4 Pillar Kebangsaan di SMTKA Sajau, Bulungan beberapa waktu lalu, pria yang akrab dipanggil MB tersebut bertekat akan mengupayakan agar Pancasila bukan lagi dihafal dan dihayati, namun juga mengupayakan agar genarasi muda terutama di Perbatasan dapat benar – benar mengamalkan pondasi dasar negaranya tersebut.

“Saya tak kan berhenti sebatas sosialisasi sebagaimana yang telah saya lalukan. Tapi juga akan berjuang dan berusaha bersama pihak terkait terutama Pemerintah,” tandas MB.

Salah satunya, ungkap MB, ia akan mendorong Pemerintah kembali menerapkan Pendikan Moral Pancasila (PMP) kembali dijadikan mata pelajaran di sekolah – sekolah. Memang saat ini sudah ada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PPKN) yang menggantikanya, namun MB menilai belum mampu seperti PMP.

“Dulu jangankan menghujat, menuding pihak lain salah saja kita sangat sangat berhati – hati. Itu karena sejak anak – anak telah ditempa dengan rasa saling menyayangi, menghargai dan mengasihi lewat PMP itu. Untuk itu sy merasa bahwa wajib untuk menyerukan dan memperjuangkan agar PMP dapat menjadi Mapel di sekolah – sekolah, ” paparnya.

Tak hanya itu, MB juga mendorong agar Penataran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) kembali diaktifkan. Pasalnya, dengan dengan cara itu tak hanya generasi muda usia sekolah saja namun juga para orang tua akan kembali ditempa oleh ilmu kewarganegaraan

Soialisasi terkait Kebangsaaan, uangkap MB memang sangat perlu. Namun MB menegaskan bahwa akan lebih baik apabila sejak usia dini sudah tertanam benih – benih kebangsaan. Apalagi untuk generasi muda yang tinggal di wilayah Perbatasan, pendidikan dan ilmu pengayatan tentang kebangsaan harus 2 kali lipat lebih kuat dibanding anak – anak lain di Perkotaan.

“Karena selain menghadapi ideologi yang ingin merongrong NKRI, mereka juga harus memiliki nasionalisme agar tak goyah menghadapi intervensi sosial dan budaya dari negara tetangga,” tegas MB.(Red)

Berandankrinews.com -Jakarta — Ketum Golkar Airlangga Hartarto diwajibkan bisa segera mengirimkan surat perizinan maju sebagai Ketum Golkar dari Presiden Jokowi.

Musyawarah nasional (Munas) Golkar tinggal menghitung hari. Pendaftaran calon ketua umumnya pun telah dibuka. Sejumlah kader telah mengambil formulir untuk maju memperebutkan kursi ketum parpol berlambang beringin itu.

Ketua Bidang Pendidikan Dasar DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam pun mengingatkan Airlangga Hartarto yang dikabarkan akan maju di munas untuk lebih meminta izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ridwan mengatakan, Airlangga saat ini bukan sekadar ketua umum Golkar, tetapi juga menteri yang merupakan orang yang dipilih sebagai pembantu presiden.

Menurut Ridwan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kementerian Negara melarang menteri merangkap jabatan pimpinan organisasi yang menerima dana APBN maupun APBD.

Anggota Komisi VII DPR RI itu menegaskan, partai kontestan pemilu seperti halnya Golkar juga menerima dana APBN.

“Ada ketentuan di dalam UU Kementerian Negara atau keputusan presiden, itu harus ada izin. Menteri untuk menjadi pengurus organisasi sosial saja harus izin ke presiden, apalagi partai politik.nah, itu harus ada,” kata Ridwan kepada awak media melalui WA, di Jakarta, Minggu (01/12/2019).

Salah satu bakal calon ketua umum Golkar itu pun meminta Airlangga taat aturan. Ridwan menyatakan, Airlangga sebelum kembali mencalonkan diri di Munas Golkar harus bisa mengantongi izin tertulis dari Presiden Jokowi.

“Airlangga harus menunjukkan izin tertulis dari Presiden Jokowi itu kepada para peserta Munas Golkar. Dengan begitu, ada transparansi dan ketaatan pada asas saat pemilihan calon ketua umum Golkar,” paparnya.

Surat itu, lanjutnya, akan dibacakan di Munas oleh ketua penyelenggara. Sebab, kalau enggak ada izinnya, enggak bisa. Itu pasti ditolak. “Pegangan kami, kan bukan hanya AD/ART. Pegangan kami juga UU,” tutur Ridwan.

Selain itu, Ridwan juga menyinggung desas-desus tentang tiga menteri yang mencoba mengintervensi Golkar demi mempertahankan Airlangga di kursi ketua umum. Ridwan mengkhawatirkan cara-cara nirdemokrasi akan membuat Golkar terpecah.

Karena, biasanya setiap Munas Golkar selalu menyisakan kelompok yang menyempal. Menurutnya, kemunculan Partai Hanura, NasDem, Gerindra dan Berkarya tak terlepas dari kekecewaan para pendiri parpol-parpol itu terhadap pelaksanaan Munas Golkar. 

“Kalau memaksakan (cara-cara antidemokrasi, red), berarti sama saja dia menghancurkan partai. Orang yang merasa terzalimi akan keluar,” ujarnya.

Seperti diketahui, sebagian kader Golkar serta pengamat memprotes syarat pendaftaran calon ketua umum Golkar dengan menyertakan dukungan 30 persen dari dewan pimpinan daerah (DPD) pemilik suara.

Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengkhawatirkan parpol yang menaunginya bakal kembali dilanda perpecahan pascapelaksanaan musyawarah nasional (munas) awal Desember ini apabila cara-cara seperti itu dilaksanakan.

Menurutnya, Airlangga Hartarto menggunakan cara-cara tak demokratis demi mempertahankan diri menjadi ketua umum Partai Golkar. Seperti mewajibkan para pendaftar caketum mengantongi dukungan 30 persen dari DPD/DPC.

“Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan akan banyak kader Partai Golkar yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi (eksodus) besar-besaran kalau dipaksakan dengan cara seperti itu,” kata Agun usai menghadiri diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakata Selatan, Jumat (29/11/2019).

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Fadjroel Rachman menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan ikut campur pada pemilihan calon ketua umum Golkar. Bahkan, kepala negara sudah menegaskan bahwa dirinya tidak sama sekali mendukung salah satu kandidat calon ketua umum Golkar.

“Tidak ada campur tangan dari Istana,” ujar Fadjroel di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Fadjroel mengatakan, dalam setiap kesempatan Presiden Jokowi selalu menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur dengan pemilihan calon ketua umum partai berlogo pohon beringin tersebut.

“Itu tegas Pak Jokowi dan dinyatakan ketika pidato di beberapa tempat,” katanya.

Selain Airlangga dan Bamsoet, ada tiga nama lainnya sekadar informasi, yakni Agun Gunandjar Sudarsa, Ridwan Hisjam dan Indra Bambang Utoyo.

Adapun pemilihan ketua umum Golkar dilakukan lewat mekanisme Musyawarah Nasional (Munas). Perhelatan akbar itu dilakukan 3-6 Desember 2019 bertempat di Jakarta. Setiap caketum yang siap maju wajib mengumpulkan 30 persen suara dukungan.

(fri)

JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam resmi mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar dengan menyerahkan formulir pendaftaran ke Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta, Jumat (29/11/2019) malam. Ridwan menjadi kader Golkar yang pertama menyerahkan formulir pendaftaran calon ketua umum.

Ridwan menyatakan, siap maju sebagai calon Ketum Golkar dalam Munas yang akan berlangsung pada awal Desember mendatang. Dirinya merasa terpanggil untuk maju dalam bursa pemilihan calon ketua umum ini untuk menyelamatkan Partai Golkar dari jurang keterpurukan.

“Visi saya adalah sinergi kader Partai Golkar membangun negeri,” ujar Ridwan di Kantor DPP Golkar, di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Adapun misinya, yakni menjaga dan meningkatkan solidaritas dalam rangka sukses pemilu 2024. Menyatukan potensi Partai Golkar dan generasi milenial melalui jejaring nasional dan global yang unggul bersama pemerintah Republik Indonesia, serta menjadikan NKRI sebagai negara maju.

Dalam pencalonan ini, Ridwan memiliki target Golkar bisa menjadi pemenang Pemilu 2024 dengan mengusung calon presiden sendiri. Tidak hanya itu, Golkar akan memperoleh kursi 20 persen di Parlemen pada tahun 2024. Sehingga partai ini bisa mengusung calon presiden secara mandiri.

“Insha Allah Golkar akan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju adil makmur dan sejahtera,” jelasnya.

Untuk mencapai target itu, partai Golkar kata Ridwan, akan melakukan perubahan Paradigma Baru di antaranya meliputi: Fokus pada generasi milenial. Dimana pada tahun 2024 Indonesia sedang memasuki bonus demografi, penduduk usia muda akan lebih besar, akan ada lebih 50 juta pemuda atau sekitar 30 persen dari jumlah pemilih nasional.

“Generasi milenial akan berperan sangat besar pada era bonus demografi. Generasi ini yang akan memegang kendali atas roda pembangunan khususnya di bidang perekonomian yang diharapkan akan mampu membawa bangsa indonesia menuju ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis,” paparnya.

Menurutnya, generasi milenial adalah yang mempunyai budaya modern. Mereka adalah orang-orang yang mampu menguasai dan mengembangkan industri 4.0. “Golkar harus bisa merangkul para generasi milenial, memberikan wadah kepada mereka untuk berkembang,” terangnya.

Beberapa program yang ditawarkan oleh Ridwan dalam rangka pembangunan SDM adalah, memfasilitasi industri 4.0 melalui teknologi produk atau vokasi sebanyak 1000 jenis produk vokasi untuk 50 juta generasi milenial.

“Memfasilitasi pelatihan teknologi dengan gratis melalui teknologi 4.0 untuk menjangkau lebih dari 50 juta generasi milenial,” tandasnya.

Paradigma Baru Partai Golkar adalah sebuah karya buku yang ditulis oleh Ridwan sebagai solusi untuk menjawab tantangan dan dinamika Partai Golkar ke depan. Ridwan menulis buku itu karena keresahanya melihat Partai Golkar suaranya terus menurun pasca Reformasi.

“Sehingga saya merasa perlu ada reformasi jilid 2 untuk menyelamatkan Partai Golkar,” imbuh mantan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur ini.

Ridwan bukan orang baru di Golkar, ia sudah menggeluti karier politiknya di Golkar sejak 1988. Selain pernah menjadi Ketua DPD Golkar Jatim, Ridwan juga pernah menjadi, Wasekjen DPP Golkar, Wakil Bendahara DPP Partai Golkar, dan sekarang Ketua DPP Golkar.  (fri)