Kategori: KABAR SULSEL

Ditargetkan Bebas Blank Spot

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, TEKNOLOGI

TANJUNG SELOR – Pemerintah masih terus berupaya untuk mengatasi persoalan blank spot yang terjadi di negeri ini, tak terkecuali di Kalimantan Utara (Kaltara). Sesuai target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), tahun 2023 Indonesia sudah bebas blank spot.

Sebagai upaya dan langkah nyata yang dilakukan pemerintah dan swasta untuk mengatasi persoalan blank spot di Kaltara, tahun ini akan didirikan sebanyak 262 site Base Transceiver Station (BTS) di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan daerah non 3T.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Ilham Zain optimistis jika tahun 2023 mendatang sudah bebas blank spot. Namun, untuk seperti apa realisasinya, tetap baru bisa dilihat setelah memasuki waktu yang ditargetkan.

“Untuk tahun ini, 262 site BTS ini terdiri dari 150 site di daerah 3T dan 112 site di daerah non 3T,” ujar Ilham beberapa waktu lalu.

Sementara untuk menara BTS yang aktif di Kaltara, itu berjumlah 460 site, dengan sebaran 187 site di daerah 3T dan sisanya yang berjumlah 273 site di daerah non 3T.

Dijelaskannya, untuk pembangunan BTS di wilayah 3T itu dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI). Sedangkan yang di daerah non 3T, itu di bangun oleh Kementerian Komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) serta dari provider.

“Tapi untuk 112 site yang akan dibangun di daerah non 3T tahun ini, semuanya masuk di perencanaan Kemenkominfo,” sebutnya.

Saat ini, lanjutnya, rencana pembangunan 262 site BTS tahun ini masih terus berproses. Pastinya ini akan dibangun tahun ini karena vendor-nya sudah ada. Jika tidak di bangun, maka vendor-nya akan diberikan penalti oleh BAKTI.

“Kalau semua ini sudah selesai, maka cakupan pembagunan BTS di Kaltara sudah sekitar 80 persen. Jadi tinggal sedikit lagi yang belum, jadi kita akan kejar terus,” tuturnya.

Pastinya, layanan jaringan telekomunikasi ini merupakan kebutuhan masyarakat secara merata, apalagi di era digitalisasi dewasa ini. Hal ini yang membuat pihaknya akan terus berupaya secara maksimal untuk memperjuangkan Kaltara bisa secepatnya bebas blank spot. (

Sumber : dkisp kaltara

Bakal Berikan Reward

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum bakal memberikan reward kepada masyarakat yang berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan di provinsi termuda ini.

Gubernur menegaskan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan mengatur untuk pemberian pembinaan kepada masyarakat yang turut aktif menjaga kelestarian hutan guna mempertahankan hutan Kaltara sebagai bagian dari paru-paru dunia.

Karena itu, Gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam menjaga kelestarian hutan, khususnya yang tinggal di wilayah hutan konservasi di Kaltara.

“Kita akan sampaikan agar selalu berkontribusi untuk menjaga lingkungan dengan tidak menebang hutan sembarangan,” kata Gubernur belum lama ini.

Rewardnya, kata Gubernur, berupa insentif kepada masyarakat sekitar yang dipercayakan untuk menjaga hutan Kaltara ini dari ancaman kerusakan, baik itu oleh ulah manusia maupun alam.

“Akan kita siapkan anggaran kepada mereka yang ikut menjaga kelestarian hutan. Bentuknya berupa insentif,” tuturnya.

Tak hanya itu, upaya lain juga turut dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, mulai dari daerah perkotaan, pedesaan, perbatasan, hingga daerah pesisir dengan cara membuat program penanaman pohon dan mangrove.

“Program saya ke depan, bagaimana tambak di Kaltara ini bisa ditanami mangrove,” katanya.

Sebab, mangrove itu akan menjadi sumber oksigen dan memberikan manfaat lainnya di sektor perikanan, salah satunya bisa jadi tempat berkumpulnya udang dan kepiting untuk mencari sumber makanannya.

Ini menjadi salah satu atensi Gubernur lantaran potensi pertambakan di Kaltara cukup banyak dan luas. Sehingga perlu ada turut andil dari pemerintah untuk memberikan solusi terhadap pelestarian lingkungan.

Sebagai bentuk nyata dukungan Pemprov Kaltara terhadap pembangunan Kaltara, yakni diterapkannya 10 program prioritas, di antaranya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan mewujudkan pengadaan balai latihan kedua, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial.

“Pastinya berbagai upaya terus kita lakukan untuk menciptakan Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera,” tuntasnya.

( Sumber :DKISP)

Paparkan Lima Tantangan Membangun Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NASIONAL

JAKARTA – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum kembali memaparkan potensi provinsi termuda ini. Di mana hal ini disampaikannya ketika menggelar kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Senin (20/6) lalu.

Gubernur Didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Pollymart Sijabat, Plt. Kepala BPS Kaltara Slamet Romelan dan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bastian Lubis yang disambut langsung oleh Kepala BPS Republik Indonesia, Margo Yuwono.

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kaltara memiliki sejumlah tantangan yang harus segera diselesaikan melalui gerakan Kaltara Rumah Kita.

“Kita (Pemprov Kaltara, red) lagi secara perlahan untuk membenahi semua kegiatan melalui teknologi, termasuk dibeberapa perangkat daerah nanti akan menuju ke penggunaan Information Technology (IT),” jelas Gubernur.

Gubernur menyebutkan ada 5 tantangan meliputi, kesenjangan wilayah, kesulitan demografis, ketahanan nasional, pelayanan publik dan keterbatasan infrastruktur.

Oleh karena itu, Gubernur menilai diperlukannya penyelarasan pendediaan data daerah pada tiap perangkat daerah. Sehingga penguatan Statistik Sektoral dianggap penting untuk memenuhi dan mendukung Satu data Indonesia.

“Sebagai salah satu provinsi termuda yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kaltara memerlukan informasi yang komperhensif untuk membangun wilayah perbatasan yang memberi manfaat bagi penduduknya,”tuntasnya. sumber : dkisp

Ekspor Meningkat Signifikan  

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NASIONAL

JAKARTA – Perkembangan ekspor di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan yang signifikan. Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan nilai ekspor non-migas periode Januari – April 2022 mencapai US$ 729,51 juta atau naik sebesar 95,83 persen dibanding periode Januari – April 2021.

“Alhamdulillah, potensi ekspor kita kian menjanjikan. Potensi itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,”kata Gubernur usai membaca Rilis Badan Pusat Statistik Kaltara, Senin (20/6).

Pada bulan April 2022, ekspor hasil industri mengalami peningkatan menjadi US$ 11,81 juta atau naik sebesar 34,87 persen. Gubernur mengungkapkan sebagian besar komoditas ekspor melaui barang non-migas.  Hal ini dipicu oleh banyak permintaan negara terhadap barang non migas yang berasal dari provinsi termuda ini.

Pada Bulan April 2022 ekspor Provinsi Kalimantan Utara melalui pelabuhan di Kalimantan Utara sebesar US$ 236,83 juta, mengalami penurunan 9,26 persen dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya (Maret 2022) yang mencapai US$ 261,01 juta.

Namun, di sisi lain, total ekspor Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan melalui pelabuhan di luar Provinsi Kalimantan Utara pada April 2022 mencapai US$ 11,27 juta, masing-masing melalui pelabuhan di DKI Jakarta sebesar US$ 0,0002 juta, Jawa Timur sebesar US$ 10,21 juta, dan Sulawesi Selatan sebesar US$ 0,96 juta.

Negara tujuan utama ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Kalimantan Utara pada April 2022 adalah Negara India, China, Korea, Malaysia dan Filipina. Dengan nilai masing – masing mencapai US$ 48,92 juta, US$ 40,36 juta, US$ 32,70 juta, US$ 28,66 juta dan US$ 25,35 juta.

“Peranan kelima negara tersebut dalam ekspor Provinsi Kalimantan Utara mencapai 84,87 persen terhadap total ekspor pada April tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Maret 2022, terjadi peningkatan ekspor ke negara Malaysia, Philippines, Pakistan, Italy, dan Vietnam dan terjadi penurunan ekspor ke negara India, China dan Korea,”papar Gubernur.

Sedangkan untuk komoditi barang non migas tercatat melakukan impor hingga mencapai US$ 9,32 juta. Peningkatan nilai impor pada April 2022 disebabkan oleh peningkatan nilai impor komoditi barang hasil industri menjadi sebesar US$ 9,25 juta atau naik 23,87 persen.

“Secara kumulatif nilai impor Provinsi Kalimantan Utara periode Januari-April 2022 mencapai US$ 41,89 juta dan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 65,63 persen,”jelas Gubernur.

Sedangkan neraca perdagangan kegiatan ekspor-impor melalui pelabuhan di Provinsi Kalimantan Utara tetap menunjukan nilai yang positif (surplus). Di mana neraca perdagangan pada periode Januari – April 2022 sebesar US$ 687,62 juta dibandingkan Januari – April 2021 sebesar US$ 347,23 juta.

(dkisp)

BNPP Gelar Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NASIONAL, NUNUKAN, TNI/POLRI NEWS

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus hadir pada acara pembukaan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan, Perbatasan Negara sebagai Bagian Sistem Pertahanan & Keamanan (Hankam) yang digelar oleh BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan)

Tampak juga hadir dalam acara Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat Deputi I BNPP Drs. Ismawan Harijino, dan hadir secara virtual Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dr. Robert Simbolon. Turut hadir juga Forkopimda serta Kepala OPD terkait, acara tersebut digelar di Ballroom Hotel Laura, Jumat (17/06).

Tujuan acara dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan merubah sikap peserta Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan, Perbatasan Negara sebagai Bagian Sistem Pertahanan & Keamanan (Hankam) serta memahami Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Negara, memahami Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta memahami Sistem Pengamanan Perbatasan Terpadu.

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid pada sambutannya yang disampaikan oleh Sekda Serfianus mengatakan bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini pembangunan daerah perbatasan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan, sebagaimana telah diamanatkan dalam program nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan republik indonesia.

“Komitmen tersebut harus disambut dengan penuh optimisme karena sejalan dengan komitmen dari pemerintah daerah untuk membangun lokasi-lokasi prioritas di beberapa wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga”, ucap Serfianus.

Selain itu, Kabupaten Nunukan sendiri sampai saat ini telah memiliki lima belas lokasi prioritas atau lokpri, yaitu Kecamatan Sebatik, Nunukan, Krayan, Krayan Selatan, Sebatik Barat, Nunukan Selatan, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Sei Menggaris, Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, Krayan Tengah, Krayan Barat, Krayan Timur.

Serfianus lanjut mengatakan bahwa, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, tidak jarang muncul persoalan – persoalan yang berpotensi bisa mengganggu keharmonisan antar negara, misalnya masalah klaim tapal batas negara secara sepihak. Beberapa kali pemerintah negara Malaysia mencoba untuk mengklaim wilayah perbatasan dengan berbagai cara, meskipun selama ini selalu bisa diselesaikan dengan baik.

“Namun demikian, kondisi itu harus menjadi fokus dan perhatian kita semua, karena jika tidak disikapi secara serius dan hati – hati, bukan tidak mungkin persoalan tapal batas akan mengancam kedaulatan negara dan sumber daya alam nasional yang kita miliki. Untuk itu pemerintah Kabupaten Nunukan menyambut baik kegiatan pada hari ini untuk memperkokoh komitmen kita semua, terutama komitmen dari masyarakat yang berada dan tinggal di garda terdepan perbatasan negara untuk dan menjaga daerah – daerah perbatasan yang kita miliki”, jelasnya.

Di akhir sambutannya, Serfianus atas nama pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar – besarnya kepada pemerintah pusat yang telah membangun tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Long Midang Kecamatan Krayan, Sei Pancang di Kecamatan Sebatik dan Labang di wilayah Kecamatan Lumbis Pansiangan.

“Kami sungguh berbesar hati, dan tidak pernah membayangkan bahwa pemerintah pusat akan membangun PLBN yang sedemikian besar dan mewah di wilayah perbatasan kabupaten nunukan. Semoga keberadaan PLBN – PLBN itu nantinya akan diikuti dengan perhatian yang semakin sungguh – sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah – wilayah perbatasan”, ujarnya.

(*/prokompim)