Kategori: KABAR SULSEL

TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri pelaksanaan Sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda ke-41 Universitas Borneo Tarakan (UBT) Tahun 2025 yang digelar di Ruang Pertemuan Lantai 4 Gedung Rektorat UBT pada Rabu (19/11/25).

Dalam prosesi wisuda tersebut, UBT secara resmi mewisuda 594 lulusan, yang terdiri atas 454 lulusan Sarjana (S1), 64 lulusan Diploma (D3), 73 lulusan Program Profesi, dan 3 lulusan Pascasarjana (S2).

Adapun lulusan terbaik tingkat universitas diraih oleh Adelia Dewi Saqinah, Program Sarjana (FKIP), IPK 3,99, predikat Cumlaude, Nadiyah Afifah, Program Diploma III Ilmu Kesehatan, IPK 3,87, predikat Cumlaude, Nurmaysithah, Program Profesi Bidan, IPK 4,00, predikat Cumlaude.

Ketua DPRD Kaltara memberikan ucapan selamat serta apresiasi secara langsung kepada para penerima predikat terbaik, bersama Rektor UBT Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., serta Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes.

Suasana pelaksanaan wisuda berlangsung hangat dan penuh kebanggaan. Para keluarga tampak antusias menyaksikan momen kelulusan putra-putri mereka, sementara jajaran pimpinan universitas memimpin jalannya sidang senat terbuka dengan khidmat. Wisuda ke-41 ini menjadi momentum penting bagi para lulusan untuk melangkah ke jenjang karier berikutnya.

(Humas DPRD Kaltara)

‎MALINAU – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kunjungan Kerja (Kunker) ke sejumlah pembangunan jalan di Kabupaten Malinau, Rabu (19/11).

‎Pada kunker kali ini, Wagub meninjau langsung lokasi pembangunan jalan di Desa Kelapis dan Desa Lubak Manis, serta beberapa ruas jalan lain yang menjadi prioritas peningkatan infrastruktur di wilayah Malinau.

”Kami ingin memastikan bahwa pembangunan jalan di daerah ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, memperlancar mobilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa,” ucap Wagub Ingkong.

Wagub Ingkong menjelaskan monev ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, baik dari segi kualitas maupun waktu penyelesaian.

‎‎Ia mendorong sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pihak pelaksana proyek agar setiap kegiatan pembangunan di daerah dapat berjalan efektif, terarah dan tepat sasaran.

‎Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat setempat untuk mendengarkan langsung aspirasi dan masukan terkait kebutuhan infrastruktur di wilayah mereka.‎

‎”Kami akan terus berupaya meningkatkan konektivitas antar wilayah di Malinau, karena akses jalan yang baik menjadi kunci dalam pemerataan pembangunan di Kalimantan Utara,” jelasnya.

‎Pemprov Kaltara berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan dan perbatasan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

(dkisp)

‎NUNUKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kunjungan Kerja (Kunker) ke SMK Negeri 1 Sembakung Atulai, Kabupaten Nunukan, pada Rabu (19/11).

‎Dalam kunjungannya, Wagub Ingkong meninjau langsung progres pembangunan sejumlah fasilitas sekolah, diantaranya Ruang Praktik Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH), Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), serta toilet sekolah.

‎Wagub Ingkong menyampaikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam meningkatkan kualitas mutu pembelajaran, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia.

‎”Pemerintah provinsi terus berupaya memastikan bahwa fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Kaltara, termasuk di daerah terpencil seperti Sembakung Atulai, dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dengan baik,” kata Wagub.

Wagub menekankan pentingnya pemeliharaan fasilitas pendidikan yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para siswa dan tenaga pendidik.

‎Selain meninjau fasilitas pembangunan, ia juga menyempatkan diri untuk melihat langsung praktik pembuatan minyak kayu putih yang dilakukan oleh para siswa bersama guru SMKN 1 Sembakung Atulai.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pembelajaran berbasis keterampilan yang dikembangkan sekolah dalam mendukung peningkatan kompetensi siswa di bidang kejuruan.

‎Wagub Ingkong mengapresiasi kreativitas dan semangat para siswa serta tenaga pendidik dalam mengembangkan inovasi lokal tersebut.

“Saya sangat bangga melihat progres pendidikan di sekolah ini yang memanfaatkan potensi alam sekitar untuk kegiatan pembelajaran. Hal ini perlu terus dikembangkan agar siswa dapat memiliki pengalaman nyata yang bisa menjadi bekal di dunia kerja,” ucapnya.

‎”Kami ingin memastikan bahwa investasi pembangunan di bidang pendidikan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas SDM Kaltara di masa depan,” sambungnya.

‎Selanjutnya Wagub Ingkong turut menyerahkan bantuan berupa bola dan baju olahraga kepada siswa-siswi SMKN 1 Sembakung Atulai.

‎Kunker ini menjadi bagian dari agenda rutin Pemprov Kaltara dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendidikan di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke – 37 Masa Persidangan I Tahun 2025 dengan agenda Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang digelar pada hari Selasa (18/11) ini dipimpin oleh ketua DPRD Prov. Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM dan didampingi oleh wakil ketua DPRD Prov. Kaltara H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL dan H. Muddain, ST.
Turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, SE., M.Si, perwakilan Forkopimda, Tokoh Masyarakat dan perwakilan dari masing-masing OPD Prov. Kaltara.

Rapat Dalam penyampaiannya, Wakil Gubernur Kaltara menyampaikan apresiasi atas pandangan dan masukan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, berbagai catatan kritis yang disampaikan fraksi merupakan bagian penting dalam penyempurnaan rancangan APBD sehingga lebih tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Wakil Gubernur menegaskan bahwa pemerintah siap menindaklanjuti setiap saran dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Menutup penyampaiannya, Gubernur Kaltara menyatakan bahwa seluruh jawaban ini akan menjadi dasar untuk pembahasan lebih rinci antara pemerintah dan DPRD, terutama melalui Badan Anggaran. Pemerintah berharap proses pembahasan dapat berjalan konstruktif sehingga APBD 2026 dapat ditetapkan tepat waktu dan menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat pelayanan publik di Kalimantan Utara.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke – 36 Masa Persidangan I Tahun 2025 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang digelar pada hari Selasa (18/11/25) ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara H. Achmad Djufrie, SE., MM dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL dan H. Muddain, ST.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, SE., M.Si, perwakilan Forkopimda, Tokoh Masyarakat, serta perwakilan dari masing-masing OPD Prov. Kaltara.

Pandangan umum diawali oleh Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh H. Yancong, S.Pi., kemudian fraksi Golkar yang diwakili oleh Adi Nata Kusuma, fraksi Demokrat yang diwakili oleh H. Saleh, SE., fraksi PKS yang diwakili oleh Ladullah, S.H.I., fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat yang diwakili oleh H. Hamka, S.IP., MH., kemudian yang terakhir fraksi PAN Nasdem dan PKB yang diwakili oleh Vamelia, SE.

Sejumlah fraksi memberikan pendapat agar dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara transparansi, akuntabel dan terperinci. Pemanfaatan secara maksimal digitalisasi daerah agar tercapai peningkatan PAD, serta peningkatan sarana kesehatan, jalur transportasi daerah perbatasan serta pemberdayaan UMKM agar ekonomi masyarakat dapat meningkat.

Keseluruhan fraksi menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut secara mendalam dengan memperhatikan catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan.

(Humas DPRD Kaltara)