Kategori: KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik III Tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) digelar di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas (Gadis), resmi dibuka oleh Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Jumat (21/11) malam.

Mengusung tema “Madah Bergema, Iman Bertumbuh, Majukan Kaltara”, perhelatan akbar yang berlangsung selama tiga hari dari 21-23 November ini menjadi momentum bersejarah bagi umat Katolik Kaltara untuk menampilkan dan mengasah seni rohani.

Dalam acara Pesparani ini turut dihadiri Otoritas Gereja Keuskupan Tanjung Selor Mgr. Dr. Paulinus Yan Olla, MSF, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara H. Rohadi, S.E., M.A.P.

“Pesparani adalah sebuah perayaan iman yang dikemas dalam keindahan musik dan nyanyian rohani. Disini kita tidak sekedar menyaksikan lomba paduan suara, mazmur atau baca kita suci. Lebih dari itu, Pesparani ialah ungkapan syukur, doa dan pujian umat kepada Tuhan,” kata Gubernur Zainal dalam sambutannya.

Gubernur menyebutkan Pesparani menjadi wadah yang mencerminkan kedamaian dan sukacita kepada seluruh elemen masyarakat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta kerukunan hidup antar umat beragama di tengah kemajemukan di Kaltara.

Di Kaltara yang memiliki keragaman kultur, budaya dan etnis, penyelenggaraan Pesparani memiliki makna yang strategis. Melalui lantunan nada dan lirik madah rohani, umat Katolik Kaltara diajak untuk semakin menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata bahwa kehidupan beragama di Kaltara dapat berjalan dengan damai, penuh toleransi dan saling menghargai.

“Umat Katolik bersama umat beragama lainnya, menjadi bagian penting dari kekuatan sosial yang menjaga persatuan dan kerukunan di Bumi Benuanta ini,” pesannya.

Gubernur berharap umat Katolik Kaltara dapat terus menjadi mitra Pemerintah dalam membangun daerah dengan berperan aktif di dunia pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, karya-karya kemanusiaan, serta menjaga kerukunan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi dan sinergi dengan para tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan, termasuk Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3D).

Gubernur Zainal berpesan kepada para peserta Pesparani, khususnya generasi muda, agar dapat menjadikan Pesparani ini sebagai kesempatan untuk mengasah talenta, memperluas persahabatan dan memperkaya pengalaman rohani.

“Bertandinglah dengan semangat sportivitas dan sukacita. Menang adalah anugerah, tetapi yang lebih penting adalah pengalaman iman dan persaudaraan yang kalian bawa pulang setelah kegiatan ini usai,” pungkasnya.

Acara semakin ramai dan meriah dengan Parade Defile Budaya dari masing-masing kontingen kabupaten kota se-Kaltara, lalu ditutup dengan penampilan Solois Andre dari Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan melantunkan lagu rohani.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Antusiasme masyarakat terhadap gelaran Festival Benuanta Fest 2K25 mendapat sorotan positif dari Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Alimuddin.

Alimuddin menilai bahwa ramainya warga yang hadir menunjukkan bahwa kegiatan hiburan seperti Benuanta Fest sangat dinantikan masyarakat Kaltara.

“Saya melihat antusiasme masyarakat luar biasa menyambut Benuanta Fest dari malam pertama hingga penutupan,” kata Alimuddin, Jumat (21/11/2025).

Menurutnya, tingginya partisipasi tersebut sebagai jawaban bahwa masyarakat Kaltara membutuhkan ruang hiburan yang berkualitas, tidak hanya sekali-sekali.

Oleh sebab itu, ia berharap agar penyelenggaraan acara serupa dapat digelar lebih baik dan lebih meriah pada tahun-tahun berikutnya.

“Saya melihat masyarakat punya antusias besar. Mereka senang, mereka datang, dan ini bukti bahwa kegiatan seperti ini memang dibutuhkan. Mudah-mudahan ke depan bisa digelar lebih bagus dan lebih meriah,” ujarnya.

Pasalnya, pagelaran seperti Benuanta Fest tidak hanya sebagai simbol hiburan tetapi juga ruang bagi para pelaku UMKM di Kaltara.

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat inj juga mengatakan bahwa pemerintah bersama DPRD Kaltara pada dasarnya ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat, baik dari sisi pelayanan maupun sarana hiburan.

“Kita ini pemerintah Kaltara dan DPRD tentu ingin memberikan yang terbaik. Tidak hanya soal pelayanan publik, tapi hiburan juga penting,” sebutnya

“Kita bekerja terus, masyarakat pun bekerja setiap hari, jadi hiburan seperti ini perlu,” imbuhnya.

Alimuddin berharap ke depan agenda hiburan rakyat bisa menjadi program rutin dan mendapat dukungan penuh, sehingga masyarakat Kaltara memiliki ruang berkumpul dan menikmati kegiatan positif bersama.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Pemenuhan sanitasi dasar bagi masyarakat, utamanya warga pedesaan menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Utara (Kaltara). Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Kornie Serliany, menilai masih banyak rumah warga desa yang belum dilengkapi fasilitas sanitasi layak. Terutama toilet, yang semestinya menjadi kebutuhan dasar bagi setiap keluarga.

Kornie menyebut, temuan ini kerap muncul ketika dirinya turun langsung ke desa-desa. Dikatakan, banyak warga tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar hunian layak. Sebagian bahkan terpaksa hidup tanpa fasilitas toilet. Sehingga mengandalkan cara-cara tradisional yang berisiko bagi kesehatan dan lingkungan.

Kondisi tersebut, menurutnya, menggambarkan kesenjangan pembangunan yang perlu segera diatasi.

Ia menekankan pentingnya penguatan program bedah rumah, sebagai salah satu solusi paling mendesak. “Masih banyak masyarakat yang rumahnya tidak layak huni, bahkan ada yang belum punya toilet. Ini keluhan yang sering kita terima,” ujar Legislator wanita dari Partai Hanura ini.

Kondisi sanitasi yang minim, bukan hanya menyangkut aspek kenyamanan, tetapi juga berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari penyakit kulit hingga risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan.

Ia menilai, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan lebih rinci agar program perbaikan rumah tepat sasaran, dan menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan.

Kornie berharap perhatian terhadap sanitasi layak dapat menjadi prioritas bersama, mengingat kualitas hidup masyarakat desa akan sangat ditentukan oleh akses mereka terhadap hunian sehat dan fasilitas dasar yang memadai.

“Harus kerja kolaboratif antarinstansi agar persoalan yang sama tidak terus berulang dari tahun ke tahun, terutama di wilayah pedesaan yang masih tertinggal,” imbuhnya.

(Humas DPRD Kaltara)

TARAKAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Komisi-Komisi DPRD menggelar Rapat Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (19/11/25).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE, MM, didampingi Wakil Ketua H. Muhammad Nasir, SE, MM, CSL. Turut hadir anggota Banggar dan Komisi-Komisi DPRD Kaltara. Sementara itu, pihak TAPD diwakili oleh Kepala BKAD Provinsi Kaltara selaku Sekretaris TAPD, bersama anggota TAPD lainnya, serta Sekretaris DPRD Kaltara.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kaltara menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif guna memastikan penyusunan APBD berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.

Pada kesempatan tersebut, DPRD meminta penjelasan rinci dari TAPD mengenai Rancangan Struktur APBD 2026, terutama terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penjelasan detail tersebut dinilai penting agar DPRD dapat memastikan bahwa proyeksi pendapatan dan belanja disusun secara realistis dan sesuai kebutuhan daerah.

Rapat ini juga menghasilkan beberapa kesimpulan strategis terkait prosedur dan jadwal pembahasan. Pertama, DPRD menegaskan bahwa seluruh dokumen lengkap APBD harus sudah diterima anggota DPRD minimal dua hari sebelum pelaksanaan rapat anggaran, sehingga dapat dipelajari secara menyeluruh.

Kedua, seluruh proses pembahasan wajib mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, yang mengatur bahwa Persetujuan Bersama Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 harus ditetapkan paling lambat 30 November 2025.

Sebagai tindak lanjut, agenda Persetujuan Bersama Ranperda APBD 2026 telah dijadwalkan pada Rapat Paripurna Senin, 24 November 2025.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmenya dalam pembahasan anggaran 2026 bukan hanya soal pelayanan kesehatan, tetapi juga perlindungan bagi pekerja rentan yang dinilai masih jauh dari cukup.

Hal ini disampaikam oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, Kamis (20/11/2025).

Pasalnya hingga saat ini perlindungan bagi pekerja rentan dinilai masih sangat minim. Politisi PKS ini juga mendorong pengalokasian Rp2 miliar untuk pembiayaan BPJS selama enam bulan, meskipun usulan tersebut belum sepenuhnya disetujui.

DPRD sebelumnya bahkan telah mengusulkan Rp4 miliar untuk perlindungan 10 bulan agar Jamsostek melalui BPJS Ketenagakerjaan benar-benar menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dukungan anggaran diperlukan agar perlindungan sosial tidak terputus dan dapat menjangkau kelompok paling membutuhkan,” tegasnya.

Selain itu, Syamsudin Arfah juga mengungkapkan bahwa hampir seluruh usulan Dinas Kesehatan (Dinkes) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mendapat dukungan penuh dari pihaknya. Mulai dari insentif hingga penguatan fasilitas layanan.

“Hampir semuanya yang diusulkan itu kami support,” kata Syamsuddin, Kamis (20/11/2025).

Pihaknya juga menegaskan ada dua sektor yang menjadi perhatian besar Komisi IV yakni kebutuhan rumah sakit dan BPJS Kesehatan.

Oleh sebab itu, Komisi IV DPRD Kaltara mendorong agar item-item strategis benar-benar terakomodasi dalam APBD 2026.

Yakni meliputi Insentif dokter spesialis, Pembangunan fasilitas oksigen, Pendampingan dana DAK sekitar Rp2,5 miliar dari total DAK Rp40 miliar.

“Ini menjadi prioritas untuk peningkatan layanan kesehatan,” tandasnya.

Selain itu, anggaran BPJS Kesehatan sebesar Rp20 miliar untuk Dinas Kesehatan juga telah diusulkan demi memastikan layanan jaminan kesehatan tetap berjalan optimal.

(Humas DPRD Kaltara)