Bupati Irwan Sabri Launching Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri hadir dalam kegiatan Launching Perbaikan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan bertempat di Jl. Pembangunan, RT. 10, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, yang sekaligus dirangkaikan dengan Penandatanganan MoU Kerjasama antara Pemkab Nunukan dengan Bank Kaltimtara.

Turut hadir Plt. Sekda Nunukan, Dandim 0911/Nnk, Danlanal Nunukan, Kajari Nunukan, Kasi Humas Polres Nunukan, Pjs Ka Kanwil Bank Kaltimtara, Kacab Bank Kaltimtara Nunukan, Camat Nunukan serta OPD terkait.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah sebuah inisiatif pemerintah atau lembaga terkait yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang tinggal di rumah yang kondisinya tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Program ini umumnya difokuskan pada perbaikan rumah-rumah yang mengalami kerusakan atau ketidaklayakan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan penghuninya.

Program ini merupakan bagian dari visi Bupati Nunukan serta wujud nyata dari janji kampanye pasangan H. Irwan Sabri – Hermanus dalam Pilkada 2024. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan bekerja sama dengan Bank Kaltimtara, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada acara ini.

Selanjutnya pada sambutannya, Bupati Irwan Sabri mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan dan seluruh stakeholder yang telah memberikan kontribusi bagi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam menangani masalah kemiskinan dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kabupaten Nunukan. Dengan kerja sama dan semangat gotong-royong, rumah tidak layak huni di daerah yang kita cintai ini dapat diatasi”, ungkap Irwan.

Lanjut dikatakan secara sederhana dapat dimaknai sebuah rumah dan pemukiman yang layak adalah tempat tinggal keluarga dan warga dengan dukungan fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari air bersih, penerangan, sanitasi, saluran pembuangan limbah, serta aman bagi aktivitas penghuninya.

Dalam prosesnya tersebut, saat ini tahapan yang telah dilakukan adalah verifikasi calon penerima bantuan dan sosialisasi bagi penerima bantuan di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Selanjutnya, dana akan disalurkan ke rekening penerima melalui Bank Kaltimtara.

(PROKOMPIM)

 

 

Buka Mubes Ke -XIV IPMKN – KT, Wabup Hermanus Minta Mahasiswa Sering Berdiskusi

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus S Sos membuka Musyawarah Besar (Mubes) Ke – XIV Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Nunukan – Kota Tarakan di Gedung Moderasi Kota Tarakan, Jumat (25/4).

Mubes diikuti oleh puluhan pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Nunukan yang sedang menempuh pendidikan di beberapa sekolah dan perguruan tinggi di Kota Tarakan.

Mubes Ke – XIV kali ini mengambil tema : Menciptakan Regenerasi Kepemimpinan IPMKN-KT Dengan Karakter Berkualitas serta Berintegritas Tinggi dan Bertanggung Jawab.

Ketua IPMKN – KT Sukardi dalam sambutannya menyampaikan kebanggaannya karena Mubes IPMKN – KT dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Nunukan.

“ini satu kehormatan dan kebanggaan yang besar bagi kami, karena bapak wakil bupati bisa meluangkan waktu untuk membuka Mubes kali ini ” kata Sukardi.

Kebanggaan yang sama juga disampaikan Ketua Penasehat IPMKN – KT Sukardi Hamzah. “Selama berdirinya IPMKN KT sampai hari ini, baru kali ini Mubes dibuka oleh Wakil Bupati Nunukan. Ini betul betul membanggakan kita semua,” kata Sukardi Hamzah.

Hamzah menyampaikan bahwa IPMKN -KT adalah wadah untuk saling membantu sesama mahasiswa yang ada di Kota Tarakan. “Jika ada teman yang kesulitan, misalnya belum dapat kost, mau print tugas, makanya jangan dibiarkan, bantu mereka, sehingga organisasi ini benar benar memberi manfaat bagi seluruh anggotanya,” ujarnya.

Sementara itu, Wabup Hermanus sebelum membuka Mubes meminta agar para mahasiswa bisa berkontribusi terhadap pembangunan daerah. “Dinamika pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan terasa kurang hidup jika tanpa ada sumbangan pemikiran dan teknologi dari para intelektual, termasuk para mahasiswa. Untuk itu, kalian harus sering bertemu, berdiskusi sehingga muncul ide dan gagasan baru,” kata Hermanus.

Sebagai generasi Gen -Z, menurut Hermanus, tantangan yang akan dihadapi akan makin berat. “Sekarang ini apa – apa HP (handphone), masih TK sudah pakai HP, jangan jangan ketika besar mereka tidak bisa pegang parang, tidak bisa cuci piring, tantangan seperti ini yang akan kalian hadapi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hermanus juga sempat melakukan pemotongan tumpeng memperingati hari lahir IPMKN – KT.

(PROKOMPIM)

Gubernur Zainal Letakkan Batu Pertama Pembangunan Pusdalops-PB BPBD Kaltara

TANJUNG SELOR — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Gedung Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara di kawasan Kota Baru Mandiri, Jumat (25/4).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengatakan bahwa pembangunan ini merupakan komitmen nyata Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, dan terkoordinasi.

“Kita patut bersyukur, namun penurunan indeks ini bukan alasan untuk berpuas diri. Justru menjadi pengingat agar kerja – kerja pengurangan risiko bencana terus ditingkatkan,” ucap Gubernur Zainal.

Ia mengapresiasi atas penurunan signifikan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kaltara dari 148,16 pada tahun sebelumnya menjadi 131,84 di tahun 2024 berdasarkan data BNPB. Untuk diketahui sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 267 kejadian bencana alam di Kaltara, hingga April 2025 bahkan telah terjadi 11 kejadian.

Oleh karena itu, Gubernur menyebut kehadiran Pusdalops PB ini akan menjadi tulang punggung sistem pengendalian operasional kebencanaan yang mampu memberikan informasi cepat dan akurat, baik dalam situasi normal maupun darurat.

Lebih dari sekadar pusat informasi, Pusdalops PB juga akan berfungsi sebagai pusat kendali operasional dan koordinasi antar instansi, serta mendukung pengambilan keputusan strategis dalam penanganan bencana.

Gubernur Zainal berharap pembangunan gedung ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu, serta mendorong seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Gedung ini bukan hanya simbol kesiapsiagaan, tetapi juga harapan akan Kalimantan Utara yang tangguh terhadap bencana,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Penjabat (Pj.) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, SE., M. Si, Kepala Pelaksana BPBD Kaltara Andi Amriampa, S.Sos., M.Si serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara.

(dkisp)

Gubernur Kaltara Dukung Program Sekolah Rakyat Ciptakan Pendidikan Inklusif

TANJUNG SELOR – Komitmen terhadap pendidikan yang merata dan inklusif kembali dibuktikan oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat meninjau langsung lokasi tempat berdirinya “Sekolah Rakyat” yang terletak di Desa Gunung Sari Kabupaten Bulungan, Jumat, (25/4).

Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai jawaban atas ketimpangan akses pendidikan di wilayah – wilayah Tertinggal, Terpencil dan Terluar (3T).

Peninjauan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, merupakan wujud nyata menegaskan komitmennya sebagai salah satu daerah yang secara aktif menyambut dan mengawal proses pelaksanaannya.

“Ini bukan sekadar program, ini adalah harapan. Kita ingin memastikan setiap anak, tidak peduli di mana mereka tinggal, punya akses terhadap pendidikan yang layak,” kata Gubernur Zainal.

Diatas lahas seluas 5 hektar, Gubernur menyebutkan pembangunan Sekolah Rakyat berlokasi di Desa Gunung Sari ini akan melibatkan partisipasi masyarakat lokal, serta mengedepankan pendekatan berbasis kebutuhan dan kearifan lokal.

“Pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan generasi masa depan yang tangguh dan berdaya saing. Kita ingin anak-anak Kaltara bisa berdiri sejajar dengan anak-anak dari daerah lain di Indonesia,” tegasnya.

Langkah cepat yang diambil Pemprov Kaltara menjadi bukti bahwa janji pemerataan pendidikan bukan hanya retorika. Sekolah Rakyat menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat, terutama mereka yang selama ini berada di wilayah 3T.

Turut hadir mendampingi Gubernur Zainal, Penjabat (Pj.) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, SE., M. Si, dan seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara.

(dkisp)

o

Gubernur Zainal : Kawasan Ekonomi Khusus Mangkupadi Dorong Percepatan Pembangunan Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum membuka kegiatan Seminar “Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mangkupadi Dan Manfaatnya Bagi Perekonomian Kalimantan Utara” yang di inisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara.

Acara seminar ini dirangkaikan dengan penyerahan berupa “Plakat Money BI” oleh Kepala KPwBI Kaltara Hasiando G. Manik kepada Gubernur Zainal dilaksanakan di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (25/4).

“Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu instrumen strategis pembangunan yang dirancang oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, penyediaan insentif fiskal dan non – fiskal, serta penyederhanaan regulasi dan tata kelola kawasan,” kata Gubernur Zainal.

Dengan dukungan positif dari pemerintah pusat, dapat menjadi energi penting dalam mewujudkan pondasi transformasi Kaltara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur dan berkelanjutan.

Gubernur Zainal mengungkapkan KEK Mangkupadi berpotensi besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kaltara, nantinya dapat dikembangkan mendukung berbagai sektor yang ada seperti industri argo, pengolahan hasil laut, logistik serta energi terbarukan yang dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian lokal.

Terbentuknya kawasan ekonomi ini diperoleh banyak manfaat, dan menjadi tujuan dari kawasan ekonomi nasional ini diantaranya adalah terciptanya lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat lokal, peluang investasi untuk transformasi daerah.

Serta terjadi peningkatan daya saing produk UMKM berkomoditas unggulan, dan mampu meningkatkan konstribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan produk domestik regional bruto.

Gubernur Zainal meyakini sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, dapat menjadi kunci keberhasilan transformasi ekonomi Kaltara secara menyeluruh.

“Saya percaya bahwa dengan bahwa dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita dapat mencapai tujuan tersebut. Mari kita bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya.

Hadir dalam seminar ini diantaranya, Ketua DPRD Provinsi Kaltara Achmad Djufrie, S.E., M.M., Deputi Bidang Koordinasi Energi dan SDM, Kemenko Bidang Perekonomian Elen Setiadi, S.H., M.Se., Kepala Biro Pengendalian KEK sekaligus Dewan KEK Nasional Bambang Wijanarko dan Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si.

(dkisp)