Kategori: KABAR SULSEL

Wujudkan Optimalisasi Pembangunan Daerah Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menjelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Secara teknis, Musrenbang merupakan forum untuk mendapatkan gambaran rencana pembangunan daerah dan kesempatan para pihak untuk memberikan penajaman prioritas pembangunan daerah melalui penyampaian saran dan kritik,” kata Gubernur Zainal membuka kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 bertempat di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Rabu (30/4).

Gubernur Zainal menyebutkan dengan tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Optimalisasi Potensi Daerah” ini, yang dirumuskan sebagai bentuk respon terhadap tantangan global, nasional dan lokal.

Lebih lanjut dia mengatakan dalam pembangunan daerah melalui forum ini harus dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Karenanya ia mengajak bersinergi bersama antara pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat untuk menyusun program yang tepat melalui Musrenbang RKPD ini.

Gubernur berharap forum Musrenbang RKPD dapat menjadi momentum untuk dapat menyelaraskan aspirasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan fondasi dan transformasi Kalimantan Utara kokoh sebagai beranda depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan.

“Mari kita optimalkan potensi yang ada untuk pembangunan Kalimantan Utara yang sejalan dengan arah kebijakan pusat,” tuntasnya.

Hadir dalam Musrenbang ini, Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyaratan dan Hubungan Antar Lembaga Kemendagri Ir. Togap Simangunsong, M.App.Sc, Wakil Gubernur (Wagub) Ingkong Ala, SE., M.Si, Pj Sekprov Kaltara, Dr. Bustan, SE., M.Si, Kepala Bappeda Litbang Kaltara Bertius, S.Hut, seluruh Kepala OPD lingkup Kaltara, Forkopimda, tokoh masyarakat dan akademisi.

(dkisp)

Pastikan May Day Berjalan Aman, Pemprov Gelar Simulasi Pengendalian Massa

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) melalui Badan Kesatuan Bangsa menggelar simulasi pengendalian massa di Halaman Kantor Gubernur, Rabu (30/4).

Simulasi tersebut melibatkan sebanyak 387 personel gabungan yang terdiri dari Polda Kaltara, Brimob, TNI, Satpol PP, Badan Kesbangpol, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta koordinasi antar unsur dalam menghadapi potensi kerawanan sosial yang bisa terjadi saat momentum May Day.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, Jonilius, S.STP, menyebutkan bahwa latihan bersama ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah.

“Simulasi ini penting sebagai langkah antisipatif. Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan May Day nanti bisa berlangsung damai, tanpa gangguan keamanan yang berarti,” jelas Jonilius.

Jonilius juga menegaskan bahwa seluruh personel pengamanan dibekali dengan pendekatan humanis dalam menghadapi potensi aksi unjuk rasa, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip penegakan hukum.

“Pengamanan dilakukan dengan profesionalisme tinggi, namun tetap mengedepankan etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Aspirasi masyarakat harus dihargai, tetapi ketertiban umum juga harus dijaga,” tambahnya.

Dengan adanya simulasi ini, Pemprov Kaltara berharap May Day dapat dirayakan sebagai momentum yang bermakna bagi para pekerja, serta memberi dampak positif bagi iklim ketenagakerjaan dan pembangunan di Kalimantan Utara.

(dkisp)

Literasi dan Pendidikan yang Merata, Pondasi Masa Depan Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj.) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Bustan, SE., M. Si  menyebutkan literasi dan Pendidikan yang merata menjadi salah satu pondasi dasar dalam menentukan masa depan Kaltara. Hal ini disampaikannya saat menyampaikan sambutan Gubernur Kaltara dan membuka Rapat Komite Pengarah Program INOVASI Fase 3 Provinsi Kalimantan Utara pada Selasa (29/4).

Bertema “Mengoptimalkan Ekosistem Pendidikan Kabupaten dan Kota untuk Menguatkan Kebijakan Pendidikan Bermutu untuk Semua” kegiatan yang diselenggarakan di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam transformasi pendidikan di Kaltara.

“Saya  menyampaikan  apresiasi  yang setinggi-tingginya  kepada  seluruh  pihak  yang hadir dalam  rapat  penting  ini.  Terima  kasih khusus  saya  sampaikan  kepada  pemerintah Australia melalui program INOVASI, Kementerian Pendidikan  Dasar  dan  Menengah, Kementerian Agama,  serta  seluruh  mitra  yang  telah berkontribusi  dalam  mendukung  transformasi pendidikan di provinsi Kalimantan Utara,” kata Bustan membacakan sambutan Gubernur.

Kaltara sendiri menunjukkan kemajuan pesat dalam literasi, dengan indeks gemar membaca meningkat dari 66,7% (2023) menjadi 72,80% (2024). Menempati peringkat ke-10 nasional dan tertinggi di luar Pulau Jawa. Jika dirata-rata, penduduk Kaltara membaca 5–6 kali/minggu, dengan durasi hampir 2 jam per hari.

“Ini adalah hasil upaya kolektif bersama program  Inovasi untuk  Anak  Sekolah  Indonesia  (INOVASI) sejak satu dekade terakhir. Kolaborasi yang melibatkan  pemerintah daerah,  universitas, sektor swasta, LSM, PKK, relawan, dan komunitas literasi,” jelas Bustan.

Meski demikian juga masih terdapat tantangan seperti geografis Kaltara dan keterbatasan infrastruktur. Ini menuntut strategi inovatif dan krusial seperti pembelajaran jarak jauh, penguatan peran komunitas dan dukungan bagi guru di daerah terpencil.

Pemprov Kaltara menyadari bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) berawal dari pondasi literasi, numerasi dan pembentukan karakter. Studi menyebutkan bahwa peningkatan 10% pelajar dengan kemampuan membaca tinggi dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,3%.

“Artinya,  investasi  kita untuk meningkatkan pondasi belajar di bidang literasi,  numerasi,  dan  karakter  adalah investasi bagi masa depan Kalimantan Utara dan Indonesia,” sambungnya.

Inisiatif DPRD Kaltara membentuk Perda tentang Perbukuan dan Literasi, menjadikan Kaltara sebagai pelopor implementasi nyata UU No. 13/2017 tentang Sistem Perbukuan. Tujuannya adalah menjamin akses buku berkualitas bagi semua anak di Kaltara.

“Terakhir, Gubernur juga menyerukan komitmen bersama untuk memberikan pendidikan berkualitas dan berkeadilan dari pesisir hingga pedalaman,” tutup Bustan.

(dkisp)

Bupati Nunukan Hadiri Rakor Perumahan Pedesaan 

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri hadiri rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan pada Selasa (29/4/2025). 

Rapat ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia yang hadir secara langsung dan daring di Gedung Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sambutannya Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian PKP agar membenahi persoalan perumahan dan kawasan permukiman. Prabowo juga meminta pada saat menjalankannya harus berdasarkan data yang sama.

“Bapak Presiden menekankan sekali, kita bekerja dengan data yang sama. Data itu penting, salah data, salah penanganan. Makanya Presiden membuat inpres satu data, ajak BPS duduk bareng membuat forum satu data daerah agar kita punya data,” ungkap Fahri Hamzah.

Bupati Nunukan dalam kesempatan itu mengatakan bahwa salah satu Asta Cita Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Untuk melaksanakan program 3 juta rumah, perlu menyatukan data Indonesia sehingga presiden mengeluarkan inpres 1 data.

Untuk diketahui Backlog perumahan Indonesia atau dapat diartikan juga kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat disampaikan menurut data berdasarkan kepemilikan sebanyak 9,9 juta sedangkan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 26,9 Juta

Lanjut dari hasil pertemuan tersebut H. Irwan menyampaikan bahwa data penanganan rumah harus berbasis digital.

“Kemenpera mengeluarkan daftar antri renovasi rumah dan daftar antri pembiayaan kredit. Dengan sistem yang baik penanganan perumahan akan menjadi lebih baik. Rumah layak huni juga menjadi solusi meningkatkan kesejahteraan”, ungkap H. Irwan.

Bupati menyampaikan lebih lanjut tentang bahasan rapat tersebut meningkatkan sanitasi rumah mengurangi resiko kesehatan keluarga. Bantuan renovasi diprioritaskan pada aladin (atap, lantai, dinding) serta dapur.

“Karena pentingnya perumahan untuk tujuan program 3 juta rumah adalah untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Bangsa”, tambah menyampaikan.

Terkait dengan skema pembiayaan, dalam rapat tersebut direncanakan melalui beberapa sumber yaitu ABPN, CSR, APBD, Dana Desa, investasi dan subsidi pengembang properti.

“Sehingga Pemerintah daerah perlu mengkolaborasikan pembiayaan program ini pada pihak-pihak terkait. sehingga dapat mempercepat keberhasilan program 3 juta rumah. Pembiayaan bersumber APBN akan berkolaborasi dengan beberapa kementerian”, ungkapnya.

(PROKOMPIM)

Pemkab Nunukan Hadiri Rakorwil P2DD Tahun 2025

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar, SE, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah Sulampua, Balisnusra dan Kalimantan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 secara daring dan luring melalui zoom meeting di Ruang Rapat Imbaya, Kantor Walikota Tarakan, Selasa (29/4/2025). 

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bapenda Kabupaten Nunukan, Fitraeni, S.Sos, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Sekretaris Kota Tarakan, Perwakilan BPD Kaltimtara Kanwil dan Cabang se-Kaltara.

Rakorwil P2DD 2025 ini membahas evaluasi kinerja TP2DD 2024 dan sosialisasi kriteria evaluasi kinerja TP2DD Championship 2025. Inovasi kebijakan sistem pembayaran terkini, penggalian isu terkait di daerah, dan arah kebijakan P2DD juga menjadi bahasan penting pada forum tersebut.

Dalam sambutannya melalui zoom meeting Sekretariat Satgas P2DD Puji Gunawan menyampaikan korelasi championships TP2DD dan Kinerja APBD serta kerangka kebijakan dan strategi P2DD mendatang.

“P2DD secara umum berfungsi mengakselerasi Pajak dan Retribusi secara digital, skor Championship yang tinggi berkolerasi positif terhadap besarnya realisasi Pajak dan Retribusi Daerah (APBD). Kedepannya P2DD akan berfokus pada peningkatan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan kelembagaan, peningkatan efektifitas monitoring dan koordinasi.” Katanya.

Setelah mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) P2DD 2025 acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab peserta dengan narasumber dan sebagai komitmennya dalam mendukung program-program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah agar kinerja TP2DD pada tahun-tahun berikutnya lebih baik dari kinerja tahun 2024.

(PROKOMPIM)