Gubernur ajak IKA PMII Bersinergi Membangun Kaltara

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk bersinergi dengan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) dalam pembangunan daerah.

Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri Pelantikan Pengurus Wilayah IKA PMII Kaltara Periode 2025–2030 di Hotel Royal Tarakan, Jumat (6/2).

Gubernur Zainal menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan IKA PMII dan menempatkannya sebagai mitra strategis, khususnya dalam mendukung pembangunan Kaltara.

“Selamat kepada pengurus IKA PMII Kaltara yang baru dilantik. Ini bukan hanya jabatan, tapi amanah untuk berkontribusi bagi daerah,” ujar Gubernur.

Menurut Zainal, alumni PMII memiliki kekuatan besar karena tersebar di berbagai profesi dan latar belakang. Potensi ini dinilai mampu melahirkan gagasan serta solusi yang dibutuhkan daerah, terutama di tengah tantangan global dan dinamika wilayah perbatasan.

“Amanah ini bukan sekadar jabatan organisasi. Ada tanggung jawab moral dan intelektual untuk terus berkontribusi bagi umat, bangsa, dan daerah,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya nilai keislaman yang moderat dan semangat kebangsaan sebagai landasan dalam melahirkan gagasan strategis bagi Kaltara.

Zainal berharap kepengurusan baru IKA PMII Kaltara dapat semakin solid, adaptif, dan progresif, serta menjadi jembatan pemikiran antara pemerintah, masyarakat dan generasi muda demi kemajuan Kaltara ke depan.

(dkisp)

Polsek Sebuku Dampingi Warga Siapkan Lahan Jagung Pipil

NUNUKAN – Bhabinkamtibmas Polsek Sebuku melaksanakan kegiatan pengecekan lahan persiapan penanaman jagung pipil kuartal I Tahun 2026 di Desa Semunad, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, pada Jumat (6/2/2026) pukul 13.30 WITA.

Kegiatan ini dilakukan oleh BRIGPOL Chandra A.B selaku Bhabinkamtibmas Desa Semunad bersama BRIPTU Suleman selaku Bhabinkamtibmas Desa Makmur, serta dihadiri pemilik lahan Syamsul yang juga terdaftar sebagai CPCL.

Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dalam rangka mendukung program penanaman jagung pipil serentak pada kuartal I tahun 2026.

Lahan milik Syamsul dengan luas sekitar 0,5 hektare tersebut saat ini berada pada tahap pembersihan. Rencananya lahan akan digunakan untuk penanaman jagung dengan metode tumpang sari guna meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.

Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas, S.I.K., dalam keterangannya menyampaikan bahwa keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional.

“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga mendukung program pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang pertanian dan ketahanan pangan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat sehingga program penanaman jagung dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat. (*)

Pemprov Perkuat Akuntabilitas Kinerja lewat Pendampingan CIKU

TANJUNG SELOR – Untuk memastikan data kinerja tersusun rapi dan akurat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) menggelar kegiatan Pendampingan Penginputan Aplikasi Capaian Indikator Kinerja Utama (CIKU).

Kegiatan yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (4/2), dibuka oleh Gubernur Kaltara yang diwakili Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara Bertius, S.Hut.

Bertius menyampaikan, pendampingan penginputan CIKU tahun 2026 memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas kinerja Pemprov Kaltara. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan memastikan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja berjalan terpadu dan akurat.

“Ini untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dilaksanakan secara terintegrasi, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Bertius.

Ia menjelaskan, pengembangan aplikasi CIKU merupakan bentuk komitmen Pemprov Kaltara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis digital. Aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk administrasi, tetapi juga sebagai alat pengendalian kinerja pembangunan daerah.

“CIKU menghubungkan perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi pembangunan,” ujarnya.

Melalui pendampingan ini, Bertius berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam penginputan data, baik untuk pengukuran kinerja tahun 2025 maupun perencanaan kinerja tahun 2026.

Ia juga mengingatkan bahwa kualitas SAKIP dan kinerja pembangunan daerah sangat bergantung pada komitmen dan ketelitian aparatur dalam mengelola data kinerja.

“Saya mengajak peserta mengikuti kegiatan ini dengan serius dan aktif berdiskusi agar kendala teknis bisa diselesaikan bersama,” pungkasnya.

(dkisp)


Wakil Bupati Nunukan Membuka Musrenbang Kewilayahan di Mansalong

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kewilayahan di Mamsalong, Kecamatan Lumbis hari ini, Jumat (06/02/2026).

Musrenbang ini bertujuan untuk membahas dan menyepakati rencana pembangunan wilayah yang lebih Inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Hermanus menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur layanan dasar dan infrastruktur ekonomi untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif.

“Pemerataan Infrastruktur ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas ekonomi di wilayah kita,” ujarnya.

Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk kepala desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil. Mereka semua berkumpul untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan wilayah yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan tema “Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur Ekonomi untuk Menunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”, Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wakil Bupati juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan wilayah.

“Mari kita bekerja sama untuk membangun wilayah kita menjadi lebih baik dan lebih sejahtera,” katanya.

Wakil Bupati juga menekankan bahwa hasil rumusan harus betul-betul menyentuh masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan, Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.AP menjelaskan bahwa Musrenbang Kewilayahan membahas usulan prioritas dari Lima kecamatan untuk penguatan tematik pembangunan wilayah.

Dari total 320 usulan hasil Musrenbang Kecamatan, sebanyak 140 usulan di bahas dalam Musrenbang Kewilayahan Lumbis terdiri dari
– Kecamatan Lumbis : 30 usulan
– Kecamatan Lumbis Ogong : 30 usulan
– Kecamatan Lumbis Pansiangan : 18 usulan
– Kecamatan Lumbis Hulu : 30 usulan
– Kecamatan Sembakung Atulai : 32 usulan

Usulan tersebut diseleksi berdasarkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dukungan terhadap program strategis nasional, keselarasan dengan visi misi kepala Daerah melalui 17 arah baru menuju perubahan, serta prinsip proporsional dan keterwakilan antar Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kewilayahan ini akan menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dibahas dalam Forum Perangkat Daerah.

Dengan berbagai keterbatasan anggaran, Pemerintah Daerah juga membuka peluang alternatif bagi usulan prioritas yang belum terakomodir, melalui jalur aspirasi DPRD, bantuan keuangan Provinsi, hingga usulan kepada Pemerintah Pusat.

Musrenbang Kewilayahan ini turut dihadiri oleh anggota DPRD daerah pemilihan setempat, para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Menariknya, di beberapa titik, Musrenbang juga dirangkaikan dengan pelayanan publik jemput bola dari perangkat Daerah, sebagai wujud kehadiran Pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat.

(PROKOMPIM)

Buka Musrenbang Kewilayahan, Wakil Bupati Nunukan Tekankan Prioritas Usulan Berbasis Kebutuhan Masyarakat

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan/Kewilayahan Tahun 2026 yang dipusatkan di Kecamatan Tulin Onsoi tepatnya di Desa Sanur yang diikuti oleh Kecamatan Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Sebuku dan Sembakung dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027, Kamis, 5 Februari 2026.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Hermanus meminta agar setiap usulan yang diajukan benar-benar prioritas dan menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi inklusif melalui UMKM.

“Saya berharap Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas formalitas, tetapi menjadi wadah interaksi dan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah secara berkelanjutan,” ujarnya saat memberikan pengarahan.

Beberapa poin utama yang ditekankan Wakil Bupati Nunukan dalam Musrenbang kali ini meliputi Penyelarasan Program : Mensinkronkan usulan desa/kelurahan dengan program prioritas kabupaten;
Fokus Pelayanan Dasar : Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan air bersih ; Transformasi Ekonomi : Mendorong kemandirian ekonomi melalui sektor pariwisata dan pertanian unggulan Daerah.

Dikesempatan yang sama Kepala Bapedda Litbang Drs Raden Iwan Kurniawan M AP mengatakan Musrenbang Kewilayahan akan membahas usulan prioritas dari 4 Kecamatan dalam rangka penguatan tematik pembangunan kewilayahan, melakukan penyelarasan usulan prioritas Kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, tanggapan Perangkat Daerah atas usulan prioritas 4 Kecamatan dengan menyampaikan pertimbangan usulan yg bisa menjadi bahan perbaikan penyusunan serta masuk dalam program kegiatan pada Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, membuat BA usulan Kecamatan yg akan dibahas lebih lanjut dalam Forum Perangkat Daerah.

Ia juga melaporkan bahwa hasil kegiatan Musrenbang Kecamatan yg disepakati untuk dibahas dalam Musrenbang Kewilayahan sebanyak 129 dari 378 usulan, dengan rincian:
– Kecamatan Sebuku : 30 usulan
– Kecamatan Sembakung : 39 usulan
– Kecamatan Tulin Onsoi : 30 usulan
– Kecamatan Sei Menggaris : 30 usulan

Kriteria :
– Bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
– Mendukung program strategis nasional
– Sejalan dengan Visi Misi Kepala Daerah melalui 17 arah baru menuju perubahan.
– Proporsional dan keterwakilan setiap Kecamatan.

Lanjut disampaikan bahwa penting untuk memperhatikan program kegiatan pembangunan yg selama ini didukung melalui pembiayaan Desa.

Target menjadi bahan masukan perbaikan penyusunan Renja SKPD yang akan dibahas lebih lanjut dalam Forum Perangkat Daerah

Dengan segala keterbatasan, maka bagi usulan prioritas yg belum masuk dalam perbaikan Rancangan Renja SKPD, masih ada peluang utk dimasukkan dalam dokren melalui :

Pertama, jalur aspirasi DPRD Kabupaten, rencana bulan Februari akan dibuka jadwal input usulan Pokir melalui Aplikasi SIPD
Kedua, usulan bantuan keuangan Provinsi
Ketiga ,usulan kepada Pemerintah Pusat

Kegiatan Musrenbang Kewilayahan ini turut dihadiri oleh anggota DPRD Dapil setempat, para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Selain diskusi perencanaan, dalam beberapa titik Musrenbang juga dirangkaikan dengan pelayanan publik jemput bola dari OPD terkait untuk masyarakat.

(PROKOMPIM)