Kategori: KABAR SULSEL

Pemprov Kaltara Minta Semua Pihak Prioritaskan Pencegahan Karhutla

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi salah satu provinsi dengan wilayah yang luas dan strategis, berbatasan langsung dengan negara Malaysia, serta didominasi oleh hutan tropis yang kaya akan biodiversitas. Akan tetapi kondisi geografis ini juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal mitigasi bencana alam.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kaltara Tahun 2025 di Gedung Gadis, Kamis (15/5).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, di tahun 2024 telah terjadi 267 kejadian bencana di Kaltara. Sebanyak 103 kejadian bahkan didominasi dari kasus karhutla. Kemudian di bulan Mei 2025, juga tercatat 17 kejadian bencana, dimana 7 kejadian merupakan karhutla.

Robby menambahkan, terkait luas lahan yang terbakar tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2022 seluas 370 hektar, tahun 2023 seluas 796,36 hektar, lalu di tahun 2024 melonjak menjadi 2.429,21 hektar.

“Angka ini bukan hanya statistik semata, tetapi juga merupakan sinyal peringatan kepada kita bahwa upaya pencegahan dan penanganan harus semakin ditingkatkan secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh, termasuk mengenai sumber daya manusia dan anggaran pembiayaannya,” jelas Robby.

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, menjadi atensi penting Gubernur dan peserta rakor agar mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD Provinsi sebagai koordinator dalam penanggulangan karhutla.

Melalui Inpres tersebut, sebut Robby, Gubernur diminta mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan karhutla secara memadai, melalui anggaran rutin maupun anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD provinsi.

“Gubernur Zainal telah menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah terkait, agar perencanaan anggaran untuk penanganan karhutla menjadi prioritas. Jangan sampai upaya penanganan di lapangan terhambat oleh keterbatasan anggaran. Gubernur juga mengajak pemerintah kabupaten/kota agar melakukan hal serupa,” terangnya.

Langkah strategis pencegahan karhutla ini perlu dilakukan Pemerintah Provinsi (pemprov) Kaltara melalui penguatan deteksi dini dan sistem peringatan, sosialisasi langsung, serta pemasangan imbauan secara masif kepada masyarakat.

Terakhir, Robby mengajak seluruh pihak dari berbagai unsur BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat pemerintah daerah terkait dapat dengan meningkatkan patroli terpadu di daerah rawan karhutla, menyiapkan sarana prasarana, logistik serta penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku karhutla.

(dkisp)

Tiba di Pelabuhan Liem Hie Djung, Bupati Nunukan Sambut Plt. Sekretaris Jaksa Agung Bidang Pengawasan RI dengan Prosesi Adat Tepung Tawar

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Semua Daerah mempunyai ragam adat dan budaya, di Kabupaten Nunukan juga memiliki tradisi adat dalam menerima tamu yang menginjakkan kaki pertama kali di Kabupaten Nunukan. Tradisi tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi karena dianggap mewakili nilai-nilai yang dianut masyarakat wilayah Nunukan.

Biasanya tradisi menerima tamu akan dilakukan untuk menyambut tamu penting yang datang dari luar. Tujuannya untuk menghargai sang tamu sekaligus memberi kesan yang baik.

Beberapa wilayah mengadakan tradisi menyambut tamu dengan tarian. Ada pula yang mengadakan rangkaian upacara khusus yang mengandung makna mendalam.

Untuk Kabupaten Nunukan sendiri penjemputan tamu di lakukan dengan adat Tepung Tawar, yaitu sebuah rangkaian penyambutan yang di alunkan dengan musik tradisional dari gong yang dipukul bersama dengan hadrah sehingga tercipta musik khas dari suku Tidung, kemudian ada penari membawa tampi yang diisi dengan bunga yang nantinya diinjak tamu yang datang sebagai sebuah penghargaan, kemudian salah satu tokoh adat menyambut dengan menaburkan beras kuning di bahu kiri dan kanan, kemudian dibasuh tangan dengan air kelapa yang baru dipetik, melambangkan tamu tersebut membawa keberkahan untuk Kabupaten Nunukan.

Usai prosesi adat, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri memasangkan rompi adat, disertakan syal, yang diakhiri dengan memakaikan topi yang dinamakan saung, kemudian ucapan selamat datang disampaikan kepada Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia R. Febrytrianto, di Pelabuhan Liem Hie Jhung, Kamis 15 Mei 2025.

“Selamat datang pak beserta rombongan di Kabupaten Nunukan,” Ungkapnya sambil tersenyum.

Usai salaman Bupati H. Irwan memperkenalkan anggota Forkopimda yang hadir menyambut kepada Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda sudah berbaris dengan rapi.

(PROKOMPIM)

Bupati Nunukan Hadiri Sosialisasi dan Evaluasi Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Apa Penilaian Ombudsman ?

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menghadiri Sosialisasi dan Evaluasi Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nunukan bertempat di ruang rapat VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Kamis (15/05).

Turut hadir pada acara tersebut Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Utara, Plt. Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah serta para Camat.

Penyelenggaraan pelayanan publik pada dasarnya merupakan suatu sistem kerja yang dibentuk dan ditopang oleh subsistem yang ada di bawahnya serta mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.

Bupati Irwan Sabri pada kesempatan itu mengatakan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan publik, ada dua aspek yang harus dipatuhi dan dipenuhi. Pertama aspek penatalaksanaan dalam bentuk pemenuhan persyaratan dan ketentuan administrative berupa kepatuhan terhadap norma, standar, kriteria dan prosedur (NSPK) yang telah ditetapkan. Kedua, aspek substansi berupa output (produk langsung) maupun outcome (dampak dan manfaat) langsung maupun tidak langsung yang dirasakan masyarakat atas suatu penyelenggaraan layanan.

“Perlu diingat bahwa pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Sehebat dan sebanyak apapun prestasi dan penghargaan yang kita peroleh di berbagai bidang, jika pelayanan publik kita kepada masyarakat tidak baik atau tidak memuaskan, maka penghargaan apapun itu menjadi kurang berarti”, ucap Irwan.

Selanjutnya, Kabupaten Nunukan masuk kepatuhan penyelanggara pelayanan publik dengan kepatuhan tertinggi yakni mencapai 92,19 atau A tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Utara Maria Ulfah.

Pada tahun 2022 kepatuhan penyelanggara pelayanan publik di Nunukan hanya B dengan nilai 81,88 , namun pada tahun 2023 yakni masih B dengan nilai 87,18. Dan di tahun 2024 mengalami kualitas tertinggi yakni mencapai nilai A atau 92,19.

Ada 7 unit layanan yang dinilai yakni Dinas Pendidikan dengan nilai 9388, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nilai 94,45, Dinas Kesehatan 95,59, Puskemas Sungai Taiwan nilai 88,06, Puskemas Long Bawan nilai 88,54, Dinas Sosial dengan nilai 94, 13, dan ke 7 itu ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 90,66. Nilai akhir dan zona yakni 92,19 dengan kategori A, opini kualitas tertinggi.

(PROKOMPIM)

Pemprov Kaltara dan Sulut Jajaki Kerjasama Di Sektor Kelautan dan Perikanan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

MANADO – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang besar khususnya di bidang perikanan dan kelautan, dengan letak geografis yang strategis namun belum dikelola secara maksimal.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si saat melakukan kunjungan kerja (kunker) terkait kerjasama pembangunan daerah dalam pengembangan industri perikanan dan kelautan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam kunker tersebut, Gubernur Zainal dan Wagub Ingkong disambut langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE., di Aula Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulut, Rabu (14/5).

“Kunjungan kerja ini untuk melihat peluang – peluang apa yang bisa kita kerjasama kan, yang saya lihat cukup kita laksanakan dibidang perikanan. Karena kita sama – sama memiliki wilayah tangkap perikanan yang begitu luas,” buka Gubernur Zainal dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Zainal memaparkan berbagai potensi perikanan di Kaltara, dimulai dari jumlah produksi perikanan budidaya sekitar 604.720 ton, dan produksi perikanan tangkap sekitar 36.867 ton, serta angka konsumsi ikan ada disekitar 40,69 kg per kapita per tahunnya.

“Di Kaltara itu ada sekitar kurang lebih 5 persen penduduk yang berprofesi sebagai pelaku usaha perikanan diantaranya ialah nelayan ada 18.619 orang, pembudidaya ikan 24.677 orang dan pengolah ataupun pemasar ada 388 unit pengolahan ikan,” jelasnya.

Orang nomor satu di Kaltara ini menilai, Kota Bitung sebagai wilayah strategis yang ada di provinsi Sulut bisa menjadi percontohan dalam hal pengolahan perikanan dan kelautan juga mencakup budidaya dan perikanan tangkap, karena termasuk sebagai kawasan ekonomi khusus yang ada di Indonesia.

“Di Kaltara juga sedang dibangun pusat industri yang ada di Tanah Kuning Kabupaten Bulungan, selain nanti berfokus pada pengembangan energi terbarukan, nantinya juga dapat dikembangkan menjadi industri perikanan dan kelautan seperti di Bitung,” imbuhnya.

Menutup paparannya, Gubernur Zainal mengajak para stakeholder maupun organisasi perangkat daerah terkait untuk bisa terlibat aktif dalam memaksimalkan momen kunker ini, sebagai bentuk pembelajaran yang nantinya dapat diterapkan di Bumi Benuanta.

“Tentunya kerjasama ini memiliki keuntungan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, baik masyarakat Sulawesi Utara maupun masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya.

Turut serta dalam rombongan Provinsi Kaltara diantaranya Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM., Danrem 092/Maharajalila Brigjen TNI Adek Chandra Kurniawan, S.I.P., M.Han., Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Korcab Rem 092 PD VI/Mulawarman Aryuati Isvandari, Kepala Bappeda – Litbang Kaltara Bertius, S.Hut., Kepala Disperindagkop & UMK Kaltara Hasriyani, SH., M.M., Kepala dishub Kaltara H. Irham Charlie, S.Pi., M.P., Kepala BPPD Kaltara Ferdy Manurun Tanduk Langi, SE., M.Si., Kepala Biro Pemerintah & Otda Kaltara Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kaltara Sapi’i ST., M.AP.

(dkisp)

 

FKUB Gelar Dialog Kerukunan Umat Beragama di Sebatik Barat, H. Irwan Sabri : Kerukunan umat beragama merupakan salah satu hal penting bagi pembangunan yang berkelanjutan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri yang diwakili oleh Asisten Pemerintah dan Kesra H. Abdul Munir menghadiri sekaligus membuka kegiatan Dialog Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan oleh FKUB Kabupaten Nunukan di Kantor Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat, Rabu (14/05).

Nunukan merupakan wilayah yang cukup luas dan memiliki kemajemukan serta memiliki penduduk berbagai agama dan suku. Masing-masing suku dan kelompok etnik tersebut memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda pula.Keberagaman suku dan agama tersebut merupakan modal utama yang akan menopang pembangunan di Kabupaten Nunukan baik melalui penguatan ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Nunukan dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten mengatakan bahwa kerukunan umat beragama merupakan salah satu hal penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan harmonisasi kehidupan sosial di tengah keberagaman agama yang ada di Kabupaten Nunukan.

Melalui kegiatan dialog tersebut, Bupati Nunukan berharap dapat menjadi wadah untuk saling bertukar pikiran dan bekerja sama dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi serta dapat menjadi jembatan yang akan menyatukan perbedaan, menjadi wasilah yang akan membangun kesepahaman dan menjadi sarana yang akan memperkuat persaudaraan.

“Saya mengajak kepada kita semua marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga dan memperkuat kerukunan antarumat beragama, menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai contoh keberhasilan kerukunan umat beragama di Indonesia”, ungkapnya.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan penandatanganan rekomendasi hasil dialog kerukunan Kecamatan Sebatik Barat serta kunjungan silaturahmi pengurus FKUB Kabupaten Nunukan di Kantor Camat Sebatik Barat untuk membahas pembangunan tempat

(PROKOMPIM)