Kategori: KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 dilaksanakan di halaman Markas Komando Polda Kaltara, Selasa (1/7) pagi.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Zainal berharap agar Polri dapat terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan.

“Saya mengucapkan Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-79,” ucap Gubernur Zainal.

Ia juga menyampaikan apresiasi dedikasi dan kerja keras kepada seluruh jajaran Polri khususnya Polda Kaltara yang telah menjaga keamanan dan ketertiban dengan penuh integritas dan empati di Bumi Benuanta.

Menurutnya hal sesuai dengan tema yang diusung “Polri untuk masyarakat”, ini mencerminkan komitmen yang kuat Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan rakyat.

“Semoga Polri semakin dicintai masyarakat dan senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga kedamaian dan keadilan di negeri ini,”ujarnya.

Dalam sambutannya, Kapolda Katara Irjen Pol Hary Sudwijanto, S. I.K., M.Si. menegaskan, dalam momen peringatan HUT Bhayangkara ini Polri harus semakin humanis dan membangun relasi kedekatan dengan masyarakat.

“Polri untuk Masyarakat, bukan hanya slogan semata, melainkan harus menjadi pijakan seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si, dan serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara, jajaran kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltara dan tokoh masyarakat.

Usai upacara, acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan atas dedikasi dan loyalitas mendukung tugas Kepolisian kepada masyarakat, penyerahan piagam penghargaan kepada 2 personel Polri termuda dan tertua yang berprestasi, serta penampilan tarian tradisional Dayak dan hiburan musik.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Dr H Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum mengapresiasi pengabdian Amiek Mulandari, SH, MH sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltara.

Seperti diketahui, Amiek Mulandari menjabat sebagai Kajati pertama di provinsi termuda ini sejak 16 Agustus 2024. Di mana selama 313 hari masa pengabdiannya banyak hal positif yang telah diwariskan khususnya dalam aspek penegakan hukum maupun sinergi kelembagaan.

“Ibu Amiek Mulandari adalah Kepala Kejaksaan Tinggi pertama di provinsi Kalimantan Utara. Ini bukan hanya catatan sejarah, tapi juga tonggak penting yang menjadi warisan kelembagaan dan moral bagi daerah ini,” kata Gubernur pada acara Pelepasan Kajati di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (30/06/2025) malam.

Di bawah kepemimpinan Amiek, sebutnya hubungan yang terjalin antara Kejati dan Pemprov Kaltara berlangsung harmonis, serta memperkuat kerja sama lintas sektor demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan.

Gubernur pun menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk terus menjalin kolaborasi strategis bersama Kejaksaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Ibu Amiek telah meletakkan fondasi penting bagi perjalanan hukum di Kaltara. Kami ucapkan terima kasih atas pengabdian yang penuh integritas dan kasih. Meski telah memasuki masa purna tugas, saya percaya pengabdian kepada bangsa tidak akan pernah berhenti,” ucapnya.

Turut hadir diantaranya, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, SE., M.Si, Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si, Wakil Walikota Tarakan, Ibnu Saud Is, Wakil Kepala Kejati Kaltara, Nur Rahmad, S.H., M.H., beserta seluruh jajaran Kejati Kaltara, Kepala Kejari se-Kaltara, jajaran kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara serta unsur Forkopimda Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Mengakhiri semester pertama di tahun 2025, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si menggelar Rapat Staf bersama pejabat dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur digelar di Ruang Rapat Kantor Gubernur Lantai, Senin (30/6), dalam rangka evaluasi kinerja dan mendengarkan arahan pimpinan.

Gubernur Zainal menyampaikan sejumlah poin penting, pertama terkait pengelolaan dan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah harus kreatif mencari peluang pendanaan khususnya dari pemerintah pusat.

“Jejaring persahabatan dan komunikasi yang baik dengan para pejabat kementerian bisa menjadi pintu masuk untuk memperoleh dukungan program maupun alokasi anggaran tambahan dari pusat,” kata Gubernur Zainal.

Disamping itu, dirinya menekankan terkait kedisiplinan OPD dalam menjalankan program dan kegiatannya harus sesuai dengan rancangan kerja yang telah disusun.

“Saya ingatkan agar OPD tidak keluar jalur perencanaan tanpa koordinasi, serta meminta setiap perubahan harus dilaporkan ke Gubernur,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Zainal memastikan agar setiap penggunaan anggaran benar-benar berdampak dan bisa dirasakan bagi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Di kesempatan ini, Wagub Ingkong Ala mengingatkan OPD untuk dapat bertanggung jawab dalam menyerap anggaran APBD murni secara efektif dan efisien. “Jangan dilihat besar kecilnya anggaran, tapi kerjakan progresnya tepat waktu,” jelasnya.

Senada disampaikan Gubernur Zainal, Wagub Ingkong mendorong para kepala perangkat daerah agar dapat melihat potensi yang dimiliki stafnya. Imbuhnya, dengan melibatkan dan memberikan kepercayaan kepada stafnya bisa menjadi kekuatan dalam pengembangan program termasuk peluang peningkatan ABPD melalui relasi yang dimiliki.

Sebagai bentuk komitmen mendukung kinerja perangkat daerah, Wagub Ingkong menegaskan bahwa dirinya siap memberikan pendampingan dan fasilitas yang dibutuhkan agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov), Dr. Bustan, S.E., M.Si memimpin apel memperingati ‘Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tahun 2025, di Lapangan Agatis, Senin (30/6) pagi.

Bustan menyampaikan pada Harganas ini merupakan sebuah momentum penting untuk merefleksikan peran keluarga dalam pembangunan bangsa.

“Pembangunan keluarga menjadi sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Bustan.

Mengusung tema “Dari Keluarga Untuk Indonesia Maju”, Bustan menekankan keluarga adalah pondasi utama dalam pembangunan bangsa.

“Dengan keluarga yang kuat dan harmonis akan melahirkan generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan untuk bersaing di era global,” ujarnya.

Dikatakannya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Pada tantangan seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan revolusi teknologi harus dihadapi dengan bijak.

Sementara itu, di saat yang sama juga memiliki momentum berupa bonus demografi dan kemajuan teknologi yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan bangsa.

Ia menuturkan untuk mencapai target Indonesia Emas tersebut langkah pertama dimulai melalui peran keluarga, dengan pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia.

“Keluarga yang tangguh akan membentuk negara yang tangguh. Oleh karena itu, kita perlu melaksanakan pembangunan keluarga melalui berbagai program, kegiatan, dan langkah kebijakan yang pro keluarga,” terang Bustan.

Untuk menghasilkan keluarga tangguh juga perlu dilakukannya beberapa hal penting seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan, meningkatkan kualitas kesehatan, serta meningkatkan kualitas ekonomi.

“Pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan keluarga akan tetapi pemerintah tidak bisa berdiri sendiri,” kata Bustan.

Selanjutnya Bustan mengajak untuk meningkatkan komitmen dan kerja sama multi pelaku, antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan harmonis.

Tidak hanya sampai disitu, Pj. Sekprov Kaltara berpesan untuk mengembangkan program-program pro-keluarga, dan meningkatkan anggaran untuk pembangunan keluarga dan meningkatkan kerja sama dengan stakeholder.

Bebernya, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam upaya melaksanakan dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo memiliki program strategis yang dinamakan dengan istilah Quick Win.

Quick Win sebut Bustan, terdiri dari GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (gerakan ayah teladan indonesia), SIDAYA (Lansia Berdaya).

Serta SUPERAPPS KELUARGA yang merupakan layanan platform digital yang terintegrasi untuk berbagai layanan terkait kependudukan dan persoalan keluarga termasuk informasi, konsultasi dan data yang relevan.

Diakhir sambutannya, Bustan mengajak melalui momentum Harganas ke 32 tahun 2025 ini, bersama memperkuat kolaborasi, integrasi program, serta inovasi layanan untuk menjangkau keluarga yang membutuhkan.

Menurutnya untuk membangun Indonesia Emas 2045 dimulai dari keluarga, dan perlu di dampingi dan diberdayakan.

“Saya ucapkan selamat memperingati Hari Keluarga Nasional ke-32 tahun 2025. Mari kita jadikan keluarga sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang sehat, sejahtera, dan tangguh,” tutupnya.

Apel pagi dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kinerja terbaik BerAKHLAK Tahun 2024. Pada peringkat pertama diraih oleh Dinas Kesehatan Kaltara, peringkat kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara dan peringkat ketiga diraih Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kaltara.

(dksip)

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebesar 96,70 pada tahun 2024, serta memperoleh predikat “AA” (Istimewa).

Ini disampaikan Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si ketika membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung Gadis Lantai I, Senin, (30/6).

Bustan mengatakan keberhasilan merupakan bentuk konsistensi dan komitmen dalam membangun pemerintahan berbasis hukum dan tata kelola yang transparan.

“Melalui Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), kita diingatkan untuk menyusun kebijakan yang berbasis data, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif,” kata Bustan.

Bustan menyampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong evaluasi sistematis terhadap kebijakan yang telah berjalan lebih dari dua tahun.

Capaian nilai IRH “AA” ini merupakan buah dari kolaborasi seluruh pihak di Kaltara dalam membangun sistem hukum yang kuat, mendorong kepastian investasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.

“Ini bukan hanya pencapaian administratif, tapi cerminan dari tekad kolektif kita dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif,” tegasnya.

Pada sosialisasi ini turut menyoroti berbagai isu strategis lainnya, yakni Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Oleh karena itu, Bustan mengingatkan narkotika masih menjadi ancaman nyata di Kaltara.

Ia menerangkan bahaya narkotika masih mengancam generasi muda, sehingga perlu adanya sinergi yang aktif oleh seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan benteng sosial yang kuat.

Karena itu, Pj. Sekprov Kaltara mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya memahami materi sosialisasi, tetapi juga bisa menerapkannya dalam tugas-tugas pemerintahan.

“Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten dan pemahaman regulasi yang menyeluruh, kita dapat mendorong pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Hadir dalam sosialisasi tersebut, Dr. Ferry Gunawan C., S.H., M.H., Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Rustan, SP., M.A., M.SE., Analis Kebijakan Ahli Madya Kantor Regional Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda, Tulus, S.Kep., Ns., M.AP., Konselor Adiksi Ahli Madya Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltara.

(dkisp)