Kategori: KABAR SULSEL

Kabar Baik Bagi Ibu Yang Akan Melahirkan, Metode ERACS Sangat Disarankan Oleh Dr. Mika Sp.OG

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL

PANGKALPINANG, BerandaNKRInews.com— BAGI kaum ibu yang hendak melahirkan, ada kabar baik untuk kalian. Kini metode melahirkan dengan teknologi ERACS (Enhanced Recovery After Cesarean Section) sudah ada di Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara Pangkalpinang.

Menurut dr Mika Sianipar, Sp.OG., metode melahirkan ini sebetulnya sudah familiar di Inggris sejak 2013 lalu namun baru dikenal di Indonesia akhir-akhir ini.

dr Mika Sianipar, Sp.OG menuturkan bahwa metode sesar ini meminimalisir rasa sakit dan masa pemulihan. “Perbedaan antara partus sesar konvensional dengan metode ERACS ialah masa persiapan menuju partus relatif singkat yakni cukup 6 jam puasa sebelum operasi,”beber dr Mika, Sp.OG

dr Mika Sianipar, Sp.OG menambahkan, “Setelah operasi 2 jam kateter sudah bisa dilepas dan bagi Ibu yang partus cukup puasa makan dan minumnya 2 jam.”

“Bandingkan dengan metode melahirkan konvensional dimana si Ibu membutuhkan waktu pemulihan sekitar 14 jam baru bisa gerak kekiri dan kekanan. Itu kan sangat menyiksa,” jelas dr Mika Sianipar, Sp.OG melalui sambungan telpon.

Seorang Ibu yang baru melahirkan menggunakan metode ERACS yang ditemui awak media di RS Primaya Bhakti Wara mengatakan bahwa dirinya sangat merasa nyaman menggunakan metode ERACS.

“Saya dak merasa nyeri saat sehabis operasi. Terlebih pelayanan di RS Primaya Hospital Bhakti Wara ini sangat memuaskan,” ungkap Isma.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Kamar Operasi RS Primaya Hospital Bhakti Wara, Rido, mengatakan bahwa operasi sesar dengan metode ERACS sudah beberapa kali dilakukan di RS Primaya Hospital Bhakti Wara dan hasilnya berjalan dengan baik.

Wartawan: Agus Muslim, SH
Editor: Yogi Pranata

Pangdam XIV/Hsn Mayjen TNI Muhammad Syafei Kasno, S.H. Hadiri peletakan batu pertama pembangunan pabrik beras PT. Jas Mulia Di wilayah Korem 141/Toddopuli

BERANDA, KABAR SULSEL


Kab. Luwu -Berandankrinews.com. Pangdam XIV/Hsn Mayjen TNI Muhammad Syafei Kasno, S.H. Hadiri peletakan batu pertama pembangunan pabrik beras PT. Jas Mulia Di wilayah Korem 141/Toddopuli bertempat di dusun Bosa Desa Toddopuli Kec. Bua Kab. Luwu dengan disambut tarian adat Kab. Luwu. Minggu 28/11/2021.
Adapun Sambutan direktur PT Jas mulia mengatakan “Rencana pembangunan pabrik gabah berkapasitas 12 ton per jam yang menggunakan mesin pengering didatangkan dari negara Jepang Yang Direncanakan proses pembangunannya sekitar 9 bulan ke depan. “Ucapnya
Direktur PT jas mulia mengapresiasi kepada TNI khususnya dukungan pembangunan pabrik gabah di Kab. Luwu, Sehingga sangat tepat jika TNI mempunyai slogan bahwa TNI MILIK RAKYAT. “Pungkasnya.

Dalam Sambutan Bupati Luwu mengatakan” Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan yang ditunggu oleh masyarakat, Kab luwu memiliki lahan pertanian kurang lebih 100.000 hektare
dengan Hasil panen rata-rata 6 – 7 ton per hektare, namun sedikit mengalami kendala yaitu pasokan pupuk, sehingga masyarakat sangat kesulitan. “Tuturnya.

Saya sangat berharap Kepada Bapak Pangdam XIV/Hsn dapat menjadi mediator atas kesulitan yang dialami masyarakat Kab.Luwu dan ucapan terima kasih kepada Pangdam XIV/Hsn dan direktur PT jas mulia atas terbangunnya pabrik beras di Kec. Bua kab Luwu serta mempermudah perizinan dari PT Jas mulia dengan tidak adannya biaya izin karena ini merupakan kesejahteraan masyarakat di Kab. Luwu. “Tandasnya.

Dalam Sambutannya Pangdam XIV/Hsn. Mayjen TNI Muhammad Syafei Kasno, S.H. mengatakan” Dalam hal ini telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kab. Sidrap terkait serap gabah petani, Terkait pembangunan pabrik gabah , kodam XIV /Hsn akan membantu sepenuhnya kepada PT Jas Mulia, karena salah satu tugas pokok TNI yaitu membantu pemerintah demi kesejahteraan rakyat. “Pungkasnya.

Diakhir sambutannya Pangdam XIV/Hsn berharap Semoga satu tahun ke depan pabrik beras bisa terbangun dan beroperasi serta dengan adanya pabrik beras kehidupan dan kesejahteraan masyarakat kab Luwu bisa meningkat. “Tambahnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, Direktur PT Jas mulia Ibu Dewi Sartika, Bupati Kab. Luwu Dr. Drs H. Basmin mattayang M. Pd, Dandim 1403 /Swg Letkol Inf Gunawan S,Ip, Sekda Kab. Luwu H. Sulaiman, Kadis inspektorat Kab. Luwu. Andi palanggi, Ketua pengadilan negeri belopa Purwanto, SH, Kasi Intel Kejaksaan Kab. Luwu Jhay, Danyon 721 /makkasau Letkol Inf Fajar, Dandenpal Pare-Pare Letkol Cpl Kresna.

(Penrem 141/Tp).

Kini, Produk UMKM Semakin Naik Level

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

PANGKALPINANG, BerandaNKRInews.com--Semakin banyaknya ritel modern yang bertebaran, membawa konsekuensi pada keberlangsungan usaha kecil dan menengah. Hal ini pun menjadi kekhawatiran Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Melati Erzaldi karena dapat menjadi awal dari kekalahan produk lokal.

Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna mendorong para UMKM untuk terus meningkatkan produksinya demi mewujudkan _tagline_ UMKM naik level atau naik kelas.

Dan kabar gembiranya, kini produk-produk lokal Bangka Belitung telah mendapat dukungan dari salah satu perusahaan ritel, yakni Transmart. Pada salah satu rak di area makanan lantai satu Transmart Pangkalpinang, berisi beragam produk lokal UMKM. Mulai dari getas, terasi, madu, hingga kerajinan tangan. Bahkan nantinya akan ada produk beras juga.

Menanggapinya, Ketua Dekranasda Babel ini sangat berterimakasih dan mengaku senang akan hal tersebut. Hal itu diungkapkannya ketika mengobrol dengan General Manager Transmart Pangkapinang, M. Taufik Djen Amar, sebelum menghadiri acara _Home Concert #4 Cantabile_ Musik 2021, di Transmart Pangkalpinang, Sabtu (27/11/2021).

“Ini adalah bukti, bahwa kerja keras teman-teman UMKM semakin naik level dan menunjukkan kelasnya,” ungkapnya

Istri orang nomor satu di Bangka Belitung ini pun berharap, kedepan, produk UMKM tidak hanya ada pada satu rak saja. Namun, akan ada banyak rak-rak lain yang siap menampilkan produk-produk lokal asli Bangka Belitung. Harapannya, UMKM dapat semakin meningkatkan standarnya untuk masuk ke pasar-pasar modern.

Tak lupa, Melati Erzaldi juga mengingatkan agar pelaku UMKM terus berinovasi. Karena dengan adanya inovasi baru, akan dapat meningkatkan dan membuka pasar yang lebih luas.

“Ini adalah hasil yang baik, temen-temen UMKM terus semangat untuk berkreasi dan menaikkan kelasnya,” pungkasnya.

Wartawan : Yogi Pranata
Sumber : Diskominfo Babel

#UMKM

DPRD Setujui RAPBD Babel 2022

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, POLITIK DAN EKONOMI

PANGKALPINANG, BerandaNKRInews.com–Setelah melalui proses pembahasan di tingkat Komisi dan Badan Anggaran, akhirnya DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyetujui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal diatas menjadi tajuk utama dalam Rapat Paripurna yang membahas tentang Penetapan Propemperda Tahun 2022, Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD Tahun 2022, Pengambilan Keputusan terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2022, dan Penyampaian Hasil Reses Tahun Sidang III Masa Sidang I Tahun 2022 di Ruang Paripurna DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (26/11/21).

Dalam sambutannya, Gubernur Erzaldi Rosman yang baru saja mendapat gelar _Best Governors of the Year 2021_ ini secara langsung mengucapkan terimakasih serta apresiasi atas kerjasama pihak legislatif dalam pengesahan Raperda APBD Babel Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Melihat postur APBD seperti ini, tentunya masih banyak perjuangan yang harus kita lakukan, kreativitas maupun inovasi menjadi upaya dalam memajukan ekonomi dengan berbagai cara. Peran swasta disini juga sangat besar mengingat APBD yang sangat kecil dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Gubernur.

Dibandingkan tahun sebelumnya, disampaikannya bahwa dalam postur anggaran 2022, khususnya dari pendapatan daerah dalam kurun dua tahun terakhir mengalami pengurangan hampir 1 triliun, hal itu menjadi tantangan bagi seluruh _stakeholder._

Menurutnya, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran sangatlah penting sebagaimana yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Babel. Untuk itu, penggunaan anggaran secara cepat dan tepat adalah satu cara dalam mengefektifkan dan mengoptimalkan anggaran Babel kedepan.

Sebelum menerima dan menyetujui Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2022 untuk disahkan menjadi Perda, 7 fraksi DPRD Babel, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, PKS, dan Nasdem menyampaikan hasil laporan dan pendapatnya secara langsung.

Berbagai pendapat pokok pikiran dari masing-masing fraksi DPRD babel disampaikan kepada pihak eksekutif, dan meminta agar pokok-pokok pikiran dari hasil reses para anggota dewan diakomodir dan dimasukan dalam rencana kerja pemerintah provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur segera mengintruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Babel untuk melakukan evaluasi dan rekonsiliasi atas pokok pikiran atau hasil reses, agar harmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif selalu terjaga baik.

“Hal-hal yang disampaikan seluruh fraksi ini akan menjadi perhatian kami sebagai evaluasi dan juga PR bersama untuk membuat pembangunan di Babel kedepan menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.

Setelah proses dengar pendapat, Ketua DPRD Babel Herman Suhadi menyimpulkan bahwa seluruh fraksi yang ada di DPRD Babel, menyatakan menerima dan menyetujui terhadap Raperda APBD Babel TA 2022 untuk ditetapkan menjadi Perda, yang didalamnya mencakup postur pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan termasuk penerimaan serta pengeluaran.

Acara diakhiri dengan melakukan penandatanganan keputusan oleh Gubernur dan Ketua DPRD Babel.

Dalam rapat paripurna itu dihadiri 30 anggota dewan, dengan rincian 26 orang hadir langsung, sementara 4 orang hadir melalui teleconfrence. Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, diantaranya jajaran Forkopimda Babel, Sekda Babel, Instansi Vertikal, dan Kepala Perangkat Daerah Pemprov Babel.

Wartawan: YP
Sumber: Diskominfo Babel

Tidak Kuorum, Rapat Paripurna DPRD Tidak Dilanjutkan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Rapat Paripurna tentang Kesepakatan Terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Nunukan TA 2022. Jumat, (26/11/2021) akhirnya tidak dilanjutkan karena tidak kuorum. 

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Rahma Leppa didampingi Wakil Ketua I. Saleh, SE serta dihadiri 13 Anggota DPRD tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi kuorum.

Saat Rapat dibuka pukul 16.10 WITA, jumlah anggota yang hadir sebanyak 15 orang Anggota dari 25 Anggota DPRD Kabupaten Nunukan. karena tidak kuorum, pimpinan sidang tidak jadi melanjutkan Rapat karena dinilai belum mencapai kuorum.

Karena tidak juga mencapai angka kuorum, akhirnya sidang yang agendanya Kesepakatan Terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Nunukan TA 2022 akhirnya tidak dilanjutkan atau ditutup.

Sebelum menyatakan sidang ditutup, pimpinan rapat meminta maaf kepada Wakil Bupati Nunukan beserta para tamu undangan atas tidak dilanjutkannya Rapat Paripurna tersebut.

“Selaku Pimpinan Rapat, kami minta maaf atas tidak dilanjutkannya Rapat Paripurna ini, karena belum Kuorum, namun demikian DPRD tetap akan melakukan tahapan-tahapan hingga batas waktu 30 November 2021. Toh jika sudah sampai batas waktu tersebut masih juga belum kuorum, maka DPRD akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah mengenai opsi apa yang akan diambil oleh Pemerintah daerah,” Kata Hj. Leppa.

Selaku Pimpinan DPRD Nunukan, dirinya sangat menyesalkan ketidak hadiran 10 Anggota DPRD Nunukan dengan alasan yang tidak diketahuimya.

“Sebelum Rapat ini dimulai, saya sudah coba telepon beberapa Anggota DPRD Nunukan yang belum sempat hadir namun  hp nya tidak diangkat. Saya ingin berkomunikasi dengan mereka dan mendengar alasan mereka tidak hadir saat Rapat Paripurna hari ini,” tambahnya.

Meski demikian,  dirinya akan terus mencoba melakukan komunikasi dengan para Anggota DPRD Nunukan yang tidak hadir. Serta berharap pada tahapan-tahapan Rapat Paripurna berikutnya sudah kuorum.

Namun, jika semua tahapan telah kita lalui hingga 30 November 2021. dan dalam pengambilan keputusan tetap tidak kuorum, maka selaku pimpinan DPRD akan menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil opsi atau langkah selanjutnya.

Penundaan rapat paripurna diputuskan oleh pimpinan DPRD  yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan dari Fraksi Hanura. Rapat juga dihadiri Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, SE,Msi, Ferkopimda, Asisten dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Nunukan.

“Ini preseden buruk bagi perpolitikan di Kabupaten Nunukan ke depan. Saya berharap, tidak terulang lagi kejadian ini. Apalagi anggota dewan sudah diambil sumpah jabatan sehingga harus mengikuti aturan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, saat dimintai tanggapan atas tidak dilanjutkannya Rapat Paripurna itu, mengatakan, sesuai apa yang disampaikan Ketua DPRD Nunukan, bahwa alasan tidak dilanjutkannya Rapat Paripurna tentang Kesepakatan Terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Nunukan TA 2022 karena tidak memenuhi kuorum.

“Tadi kita secara bersama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang, bahwa karena tidak terpenuhinya kuorum, maka Sidang Paripurna tidak dapat dilanjutkan. Karena batas minimum kuorum Anggota DPRD Nunukan untuk Rapat Paripurna kali ini yakni 17 Anggota DPRD Nunukan sementara yang hadir hanya 15 Anggota DPRD. Makanya tidak dilanjutkan,” tutup Hanafiah.

*(Gzb/w2n)