Kategori: KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, secara resmi membuka kegiatan Pembentukan Tim Pengawasan Bersama Norma Ketenagakerjaan Sektor Perikanan, Selasa (13/8/2024). Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Luminor, Tanjung Selor.

Datu Iqro menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) RI, serta didukung oleh International Labour Organization (ILO).

“Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja,” ujar Datu Iqro.

“Tujuan utamanya adalah untuk memastikan mitra kerja sosial memahami pentingnya mematuhi undang-undang di tempat kerja demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltara atas dasar harga konstan pada tahun 2022 mencapai Rp 67,534 triliun.

Sementara itu, jumlah pelaku usaha perikanan tangkap (nelayan) di Kaltara mencapai 16.400 orang dengan jumlah kapal perikanan sebanyak 11.117 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 95,95 persen merupakan kapal nelayan kecil/tradisional dengan ukuran di bawah 5 GT yang beroperasi di daerah penangkapan 12 mil laut.

Datu Iqro juga menyoroti Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kaltara pada tahun 2022 yang mencapai 106,5, menandakan sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal.

“Melimpahnya hasil laut di Kalimantan Utara memberikan potensi yang sangat besar bagi sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Ia meyakini bahwa dengan pengelolaan yang baik, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kaltara.

Datu Iqro juga berharap pembentukan tim pengawasan bersama ini, melalui Program 8.7 Accelerator Lab ILO Indonesia, dapat mempercepat upaya pemberantasan kerja paksa dan penghapusan pekerja anak, serta mendukung pertumbuhan industri perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Kaltara.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya Asisten Deputi I Bidang Kemaritiman Kantor Staf Presiden, Niko Amrullah, Asisten Deputi III Bidang Ketenagakerjaan Kantor Staf Presiden, Fajar Wishnuwardhani, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kaltara, H. Haerumuddin, SH, M.AP., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara, Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi, serta National Project Coordinator 8.7 Accelerator Lab Program ILO Jakarta, Muhamad Nour.

(dkisp)

SEPAKU – Para Gubernur dari 38 provinsi di Indonesia berkumpul di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), untuk memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

Kehadiran para gubernur ini terkait dengan rapat koordinasi (rakor) persiapan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang akan digelar pada 17 Agustus mendatang di IKN.

Presiden Jokowi tidak hanya mengundang para gubernur, tetapi juga bupati dan wali kota se-Indonesia untuk turut hadir dalam rakor tersebut.

Sebelumnya, Senin (12/8/2024), para gubernur tiba di Stadion Batakan, Balikpapan. Keberangkatan menuju IKN dibagi dalam dua tahap, di mana rombongan gubernur berangkat pada hari Senin, sehari sebelum pelaksanaan rakor, sementara rombongan bupati dan wali kota berangkat pada Selasa (13/8/2024) pagi.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, memanfaatkan kesempatan ini untuk memaparkan posisi strategis Kaltara sebagai provinsi yang terdekat dengan Ibu Kota Negara (IKN).

Kaltara telah menjadi bagian integral dari pengembangan IKN karena di wilayah ini terdapat proyek strategis nasional (PSN) berupa kawasan industri dan pelabuhan internasional, yang dikenal juga sebagai Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).

Zainal menambahkan bahwa pemerintah daerah Kaltara telah menetapkan sejumlah program strategis untuk mempersiapkan provinsi tersebut sebagai pintu masuk dan garda terdepan IKN.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan produktivitas pangan lokal. Sejak tahun 2021, Pemprov Kaltara telah ditugaskan untuk mendukung penyediaan komoditas pangan, terutama beras, jagung, dan kedelai, bagi kebutuhan IKN. Upaya pengembangan luas tanam dan pengurangan alih fungsi lahan terus dilakukan untuk mencapai tujuan ini.

“Kami sedang fokus pada pembenahan berbagai aspek untuk memastikan Kaltara dapat berfungsi optimal sebagai pintu masuk IKN,” ujar Zainal Paliwang.

(dkisp)

TARAKAN – Masih dalam rangkaian dari Penghargaan ProKlim yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) lalu, melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Kegiatan Bersih Sungai dan Penanaman Mangrove sebagai bagian dari Peringatan Hari Sungai Nasional Tahun 2024.

Kegiatan dibuka langsung Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP dengan mengusung tema “Bersinergi Melestarikan Sungai, Menjamin Masa Depan Untuk Kalimantan Utara Yang Berubah, Maju dan Sejahtera” dipusatkan di Mangrove Edupark Kampung Lestari, Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Ahad (11/8).

Suriansyah menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini atas dukungan dari berbagai pihak yang turut serta dalam aksi bersih sungai dan penanaman mangrove.

“Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta mampu memberikan motivasi dan pemahaman terhadap pelestarian lingkungan hidup,” kata Sekprov membaca sambutan Gubernur Kaltara.

Hari sungai nasional diperingati setiap tanggal 27 Juli sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Sehingga peringatan hari sungai masyarakat diharapkan lebih peduli dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai di Indonesia.

Sungai adalah aliran air yang mengalir terus menerus dalam satu arah dari sumber hulu menuju ke muara hilir. Sungai memiliki fungsi utama sebagai sumber air bersih sangat penting untuk keberlangsungan makhluk hidup.

“Jika kondisi lingkungan sungai tercemar maka kehidupan di dalam maupun di sepanjang aliran sungai akan terancam, karenanya sungai merupakan fitur alam tak hanya memberi maanfaat ekologis besar tetapi menjadi bagian integral kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Suriansyah menerangkan hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem penting di Kaltara, karena memiliki fungsi antara lain melindungi pantai dari abrasi dan gelombang besar serta menyediakan habitat dari berbagai biota laut seperti ikan, udang dan kepiting.

“Mari kita rawat sungai untuk generasi mendatang, jangan biarkan sungai kita tercemar, karena sungai yang sehat adalah masa depan yang sehat,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut dirangkaikan dengan aksi penanaman mangrove. Turut serta dalam aksi tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara, Dr. Ir. Rahmat Wahyullah, ST, MT., jajaran perangkat daerah lingkungan Pemprov Kaltara dan Kota Tarakan, unsur forkopimda, berbagai komunitas pecinta alam dan masyarakat.

(dkisp)

TIDUNG PALE – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Haerumuddin, SH, M.AP., membuka secara resmi kegiatan pembukaan Pembinaan dan Sertifikasi Surat Izin Operator (SIO) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung, bertempat di ruang training office PT. Mandiri Inti Perkasa, Sabtu (10/8).

Dalam sambutannya, Haerumuddin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung yang memprakasai kegiatan ini bersama jajaran managemen PT. Mandiri Inti Perkasa.

“Saya melihat kegiatan ini merupakan suatu peluang emas bagi putra daerah untuk menambah pengalaman dan diharapkan dapat bersaing dengan para pekerja yang berasal dari luar Provinsi Kaltara,” katanya.

Melalui pelatihan operator alat berat yang selanjutnya dilakukan sertifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, ini menjadi angin segar bagi masyarakat setempat dan bermanfaat bagi kehidupan kedepannya.

Ia menyebutkan di era sekarang semakin meningkatnya penggunaan alat berat di bidang industri dan jasa, dalam hal ini pesawat angkat atau angkut sering disebut Alat Berat kadang dapat menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa.

Untuk mencegah kecelakaan tersebut diperlukan kualifikasi dan syarat bagi operator alat berat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per.05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.09/Men/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.

Haerumuddin menuturkan tujuan Pelatihan K3 Operator Alat Berat dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan menuju produktivitas dan efisiensi, serta meningkatkan daya saing perusahaan dalam rangka menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Para peserta akan dilatih untuk mengidentifikasi resiko potensial dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan resiko kecelakaan, serta memungkinkan untuk mengatasi tantangan teknis selama kegiatan berlangsung.

“Kepada para peserta agar dapat belajar dengan baik selama 4 hari kedepan dan semoga ujian nanti dinyatakan lulus dengan nilai memuaskan, diharapkan para peserta juga sudah memiliki bekal untuk mencari pekerjaan dan menjadi tuan rumah bagi rumahnya sendiri,” tuntasnya.

(dkisp)