Kategori: KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum didampingi Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna ke 22 Masa Persidangan II Tahun 2024 di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Kamis (15/8).

Gubernur Zainal dalam sambutannya mengapresiasi DPRD Kaltara atas kesepakatan bersama Rancangan Perubahan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2024, dan kesepakatan bersama Rancangan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2025, serta persetujuan bersama 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kaltara.

“Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kaltara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu, Ranperda Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,” katanya.

“Lalu Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya dan Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah,”sambungnya.

Sedangkan untuk 1 Ranperda ditarik kembali dari program pembentukan daerah tahun 2024 yaitu Ranperda tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK.

Ia menekankan sebagai daerah otonom, pemerintah daerah dan DPRD Kaltara harus melaksanakan fungsi pemerintahan secara efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini sejalan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Karena itu Gubernur mengajak pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh masyarakat provinsi Kaltara agar mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan yang terbaik bagi daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi khususnya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersama pemerintah daerah membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, mudahan kerja keras yang kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat Kaltara,” tuntasnya.

Dalam sidang paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah, Sekretaris DPRD Kaltara H. Mohammad Pandi, SH., M.AP. Turut hadir Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, S.T., jajaran kepala perangkat daerah lingkungan Pemprov Kaltara, dan Forkopimda.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Dalam rangka meningkatkan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM), Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar kegiatan ODS Koperasi dan UKM.

ODS Koperasi dan UKM sendiri merupakan platform perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu dalam mengelola data koperasi secara efisien, termasuk informasi anggota, keuangan, dan transaksi lainnya yang tersebar seluruh wilayah Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Burhanuddin, sekaligus membuka acara mewakili Gubernur Kaltara, Dr. (HC) Zainal Arifin Paliwang M.Hum.

Dijelaskan Kepala Disperindagkop Provinsi Kaltara, Hasriyani, adanya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Koperasi badan usaha yang sehat, kuat, mandiri agar setara dengan badan usaha lainnya dengan sistem dan regulasi.

“Oleh karena itu narasumber yang kita undang juga merupakan narasumber yang berkompeten, sekaligus mengajari para pengelola koperasi dalam membuat perizinan, menguatkan administrasi serta pengelolaan koperasi dan UKM yang sehat dan mandiri serta terdatabase dalam sistem,” kata Hasriyani pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Ia menuturkan saat ini jumlah Koperasi yang tersebar seluruh wilayah Kaltara berjumlah 988 koperasi dengan 717 koperasi yang aktif. Meski secara kuantitas Koperasi di Kaltara sudah bertumbuh dengan sangat pesat, namun Hasriyani mengungkapkan kalau hal tersebut juga harus diimbangi dengan kualitas Koperasi.

Agar ke depannya koperasi yang ada di Kaltara tidak hanya hadir sebagai pajangan tapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap roda perekonomian masyarakat.

“Langkah kongkret agar koperasi itu dapat tumbuh dengan sehat ialah dengan menjalankan reformasi rehabilitasi dan dapat terbangun secara database yang baik dan tersistem secara online,” lanjutnya.

“Makanya kegiatan ini kita gelar dengan mengundang para pelaku Koperasi dan UKM agar ke depannya mereka dapat berkembang dan membangun koperasi secara legal, sehat, mandiri dengan program berjalan yang tepat sasaran,” ungkapnya.

Adapun kegiatan ini dapat dilakukan ialah dikarenakan adanya alokasi anggaran tambahan dari perubahan revisi pada bulan Juli 2024 yang diberikan oleh pihak kementerian kepada Pemprov Kaltara, karena Disperindagkop Kaltara sendiri sukses mencapai 3 besar Nasional dalam hal laporan keuangan dan realisasi anggaran.

“Bahkan kita mendapatkan penghargaan dari KPPN Tanjung Selor provinsi Kaltara. Artinya hal ini juga merupakan apresiasi bagi kita agar bisa membuat program pembangunan kemasyarakatan yang lebih baik lagi,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengajak para pelaku usaha Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dan nelayan dalam mendorong hilirisasi produk olahan perikanan yakni udang dan ikan bandeng.

Kepala DKP Kaltara, Rukhi Syayahdin melalui Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan, Anita Mayangsari menyampaikan bahwa Kaltara memiliki potensi yang sangat besar pada hilirisasi produk olahan perikanan. “Potensinya sangat besar mengingat selama ini permintaan dari pembeli atau _buyer_ adalah bahan baku dari kita, buyer yang minta bahan baku pasti akan mengelola bahan baku dan untuk dijual lagi ke buyer yang lain, artinya nilai jual udang dan ikan bandeng sangat tinggi,” katanya, Rabu (14/8).

Sebab selama ini Kaltara dengan produk olahan perikanannya selalu berbentuk bahan baku yang di jual kepasaran jadi harganya tidak terlalu tinggi.

“Dengan hilirisasi, produk tersebut kita olah jadi bahan setengah jadi atau bahan jadi itu siap dipasarkan. Sehingga memiliki nilai jual yang cukup tinggi,”terangnya.

Kaltara dikenal lumbung ikan bandeng Indonesia lantaran produksinya yang cukup tinggi. Sejauh ini, kata Anita, nilai jual yang cukup tinggi berasal dari Surabaya, Jawa Timur.

“Berarti orang – orang daerah sana sangat menyukai bandeng kita karena kualitas yang sangat baik dibanding dari daerah terdekatnya sendiri,”ujarnya.

Lebih lanjut ia menuturkan ikan bandeng di Kaltara juga memiliki kualitas yang cukup bagus dibanding daerah lain. Produk olahan perikanan di Kaltara sangat banyak dan beragam, tapi berdasarkan minat pasar dunia buyer lebih tertarik kepada produk – produk tertentu terutama bandeng dan udang.

Selain ke Surabaya, permintaan yang cukup tinggi juga datang dari Tawau, Malaysia. Ini juga termasuk produk hasil perikanan lainnya, seperti udang.

Baik, udang maupun ikan bandeng produk olahan dari Kaltara sudah cukup memenuhi kualitas ekspor. Sehingga yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltara saat ini berupaya meningkat produk olahan perikanan yaitu dengan menarik investor.

“Kita tidak bisa mengelola sendiri, kita harus bekerja sama dengan orang lain untuk meningkatkan jual itu sendiri,” urainya.

Dalam mencapai tujuan hilirisasi tersebut pemerintah provinsi Kaltara gencar melakukan pembinaan kepala pelaku UMKM atau nelayan melalui pelatihan – pelatihan dengan mengundang narasumber dari luar untuk meningkatkan produk olahannya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si membuka kegiatan temu usaha kemitraan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, Senin (12/08/24).

Pada kegiatan yang dihadiri para direktur Perusahaan di Kaltara, Kepala Desa se-Kaltara, Direktur Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) se-Kaltara, dan para Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kaltara ini, ia mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini.

Menurutnya kegiatan yang mengusung tema pengembangan usaha Bumdes melalui kemitraan dalam rangka mewujudkan perekonomian desa yang maju dan mandiri ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pertemuan antara Lembaga ekonomi desa dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk menjalin kemitraan antara Bumdes dengan pelaku usaha.

“Tujuannya memperkuat dan saling menguntungkan meningkatkan usaha Bumdes agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri,” katanya.

Berdasarkan IDM Kaltara per 31 Juli 2024, terdapat 72 desa mandiri, 79 desa maju, dan 241 desa berkembang. Hal ini baginya patut disyukuri mengingat perkembangan tersebut cukup signifikan dibandingkan IDM tiga tahun yang lalu.

Karena itu, untuk meningkatkan pembangunan desa yang semakin berkualitas, pemerintah menetapkan strategi untuk terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi pembangunan perdesaan.

“Untuk itu, diharapkan desa-desa yang ada di Kaltara dapat bersinergi dengan semua stakeholder dalam membangun dan meningkatkan ekonomi desa. dengan demikian desa-desa di Kaltara dapat berkembang dari segi ekonomi dan sosial yang dampaknya diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan yang ada di desa,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, pentingnya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltara. Peningkatan SDM akan mendorong perkembangan dan kemajuan pembangunan di Bumi Benuanta ini.

Ditambah dengan potensi kekayaan alam dan budaya di Kaltara dibutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan berkompeten di bidangnya.

“Untuk itu saya mendorong masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas SDM lewat Pendidikan. Kalau kita tidak siap, kita akan tergilas zaman. Maka kita perlu persiapkan masyarakat kita,” lanjutnya.

Ia juga berpesan kepada Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara agar dapat memberikan kontribusi yang positif di desa yang berada dilokasi usahanya.

“Saya meminta kepada perusahaan-perusahan yang beroperasi di wilayah Kaltara agar lebih peduli dengan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar lokasi usahanya. Semoga dari pertemuan hari ini kerjasama antara perusahaan dengan desa menjadi lebih meningkat, sehingga banyak desa-desa nantinya semakin maju dan sejahtera,” tuntasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK, yang merupakan rumah sakit rujukan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), kembali mengambil langkah maju dalam pengelolaan keuangannya dengan meluncurkan integrasi E-BLUD dengan Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP) milik Bankaltimtara.

Soft launching integrasi ini diresmikan langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., didampingi oleh Plt Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Budy Aziz, serta Pemimpin Kantor Cabang Tarakan, Kalsum, Selasa (13/8/2024).

Suriansyah menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang didukung oleh sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Dengan adanya integrasi ini, kami berharap pencatatan dan transaksi keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan,” ujarnya.

Integrasi ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2024 antara RSUD dr. H. Jusuf SK dan Bankaltimtara. Langkah ini diharapkan dapat mendukung misi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat Kaltara.

RSUD dr. H. Jusuf SK sendiri telah mengalami perkembangan signifikan sejak awal berdirinya. Dimulai sebagai rumah sakit tipe D pada tahun 1947, kini rumah sakit ini telah menjadi rumah sakit tipe B non pendidikan yang terus berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.

Dengan dilaksanakannya soft launching ini, RSUD dr. H. Jusuf SK menjadi rumah sakit pertama di wilayah Kaltara yang mengintegrasikan sistem E-BLUD dengan aplikasi keuangan pemerintah, yang diharapkan dapat menjadi model bagi rumah sakit lainnya di provinsi tersebut.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk selalu berinovasi dan meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan rumah sakit, demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tutup Suriansyah.

(dkisp)