Kategori: KABAR KALTARA

TARAKAN – Dalam upaya meningkatkan sinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Utara menggelar acara Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., didampingi Plt. Kepala DLH Provinsi Kaltara, Pelmi Sulta, S.T., M.M., menyerahkan kepada berbagai pihak yang berkomitmen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Bumi Benuanta yang berlangsung di Restaurant Ballroom Royal Hotel Tarakan, Selasa (3/12/2024) malam.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal berharap upaya pengelolaan lingkungan terus menjadi prioritas dan tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya sebagai warisan untuk generasi penerus bangsa.

“Saya berharap penghargaan ini dapat menjadi mekanisme reward bagi suatu daerah untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan,” harapnya.

Untuk itu, orang nomor satu di Kaltara itu mengajak multipihak dan multisektor dalam paradigma kolaborasi dan kerja sama, termasuk peran dari dunia usaha untuk memenuhi target yang ditentukan.

“Partisipasi aktif daerah dan masyarakat dalam aksi-aksi nyata mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan berkelanjutan sangat dinantikan,” imbuhnya.

Tahun ini, terdapat peningkatan partisipan perusahan yang mengikuti PROPERDA yaitu sebanyak 35 perusahaan dan ini menunjukkan semakin banyak perusahan yang menyadari pentingnya berperan dalam pengelolaan lingkungan, meskipun masih terdapat perusahan yang berada di zona merah.

“Sementara untuk penilaian sekolah Adiwiyata tingkat provinsi sebanyak 29 sekolah dan ProKlim sebanyak 24 desa/kelurahan yang telah ditetapkan pada tahun 2024 ini,” tuntasnya.

Terdapat lima desa/kelurahan penerima penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) tahun 2024, sembilan sekolah penerima penghargaan Adiwiyata tahun 2024 dan sembilan perusahaan penerima penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Kegiatan (PROPER) daerah periode 2023-2024 di Kaltara.

(dkisp)

MAKASSAR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. memastikan akan memperkuat posisi provinsi ke 34 ini sebagai pusat produksi minyak goreng berkualitas baik nasional maupun internasional.

Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Seminar Akhir Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pembangunan Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit di Kaltara yang dilaksanakan di Gedung Rektorat Lantai 4 Universitas Hasanuddin (Unhas), Senin (2/12) pagi.

Seminar tersebut dihadiri oleh berbagai pihak diantaranya Sekretaris Unhas, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phill., Ph.D., Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Ir. Heri Rudiyono, M.Si., Ketua Tim Penyusunan Dokumen, Haerani, S.TP., M.Eng.Sc., Ph.D., Perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Kaltara, Perwakilan Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Kaltara, serta tim ahli dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya seminar tersebut sebagai langkah strategis untuk memajukan industri pengolahan kelapa sawit di Kaltara.

“Melalui studi kelayakan ini, kita dapat memperoleh gambaran objektif dan komprehensif dari aspek teknis, kebijakan, hingga dampak sosial dan budaya, yang akan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan pembangunan industri minyak goreng kelapa sawit,” ungkap Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang.

Gubernur juga menyampaikan potensi besar sektor kelapa sawit di Kaltara pada 2022, luas areal tanam kelapa sawit mencapai 38.061 hektar dengan produksi 73.946,30 ton.

“Kabupaten Nunukan menjadi wilayah dengan lahan sawit terluas. Komoditas ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, mencapai Rp3,9 triliun pada PDRB 2022,” lanjut Zainal.

Namun, Zainal mengakui bahwa infrastruktur yang ada, termasuk 20 pabrik pengolahan kelapa sawit di Kaltara, masih belum mampu menampung seluruh produksi.

“Dengan adanya pembangunan industri minyak goreng, kita berharap dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” jelasnya Gubernur.

Gubernur menargetkan kontribusi kelapa sawit terhadap APBD Kaltara tahun 2024 mencapai Rp56,3 miliar. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak bersinergi demi mewujudkan pembangunan industri sawit yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Seminar tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk menyempurnakan dokumen studi kelayakan serta memperkuat posisi Kaltara sebagai pusat produksi minyak goreng berkualitas tinggi di pasar nasional maupun internasional.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara, Pollymaart SIjabat, S.K.M., M.AP., menyerahkan Anugerah Siddhakarya Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 berlangsung di Hotel Pangeran Khar, Senin (2/12).

Pollymaart dalam sambutannya mengungkapkan Penganugerahan Siddhakarya sangat bergengsi dan membanggakan bagi kabupaten dan kota. “Sangat bergengsi bagi dunia usaha maksudnya adalah Bapak Ibu telah melakukan hal-hal terbaik dan positif di dalam menjalankan roda kepemimpinan usaha tersebut,” kata Pollymaart.

Menurutnya, untuk mendapatkan penghargaan tersebut tercatat ada 7 poin penting dalam penilaian usaha. Salah satu poinnya adalah kepemimpinan, hasil usaha, juga pengembangan dan sebagainya yang menuju kepada manajemen kewirausahaan yang modern.

Pollymaart menuturkan, dalam kegiatan usaha memegang usaha dengan baik sehingga bisa bertumbuh dan berkembang sesuai yang telah digariskan maka dunia usaha itu akan bertumbuh.

“Kalau dunia usaha itu bertumbuh berarti anda mengakomodir tenaga kerjanya. Kalau kita berhasil mengakomodir tenaga kerja berarti ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar bahkan di luar lingkungannya,” ucapnya.

Kalau dunia usaha sehat berarti akan menumbuhkan tenaga kerja yang bertumbuh dan berkembang, lalu ada penambahan kesejahteraan dengan peningkatan pendapatan dan pastinya mengurangi kemiskinan.

“Saya berharap agar penilaian itu terus berlanjut nanti atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kami mengucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu sudah melakukan tugas dengan baik,” pungkasnya.

Penganugerahan Siddhakarya ini diberikan kepada 6 instansi, badan usaha dan kepala daerah. Pertama diberikan kepada Kepala Daerah penerima Lencana Pembina Siddhakarya yaitu Bupati Bulungan dan Pj. Walikota Tarakan.

Lalu penghargaan kategori Unggul, pada perusahaan besar yaitu PT. Trakindo Utama, PT. Prima Bahagia Permai, PT. Sumber Kalimantan Abadi (SKA), dan perusahaan menengah PT. Etam Wita Utama, serta PT. Citra Sawit Lestari dengan kategori Berkembang.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum., Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara Pollymaart Sijabat, S.KM., M.AP., didampingi Plt. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kaltara Abdul Jalil, S.Sos., M.AP., membuka Rapat Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) se-Kaltara di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Senin (2/12) pagi.

Mengusung tema “Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Deteksi Dini Terhadap Potensi Konflik Sosial Pasca Pilkada Serentak Tahun 2024”, dihadiri para perwakilan dari Bakesbangpol 5 (lima) kabupaten/kota serta perwakilan organisasi massa dan partai politik.

“Dalam rakor ini kita dapat bersama-sama meningkatkan kewaspadaan nasional dan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial di Kaltara, khususnya pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 November lalu” ucap Pollymart Sijabat dalam sambutannya.

Tujuan Pilkada Serentak 2024 sebagai sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, dan sekaligus sebagai pararel masa Pemerintahan Tingkat Pusat dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

Pollymaart menuturkan melalui Pilkada serentak lalu telah menjadi tantangan baru bukan hanya dari aparat keamanan, namun juga bagi penyelenggara KPU maupun Bawaslu beserta Pemerintah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang kewaspadaan dini di daerah, kewaspadaan dini merupakan serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan dan hambatan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.

“Segala ancaman tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan serta keutuhan wilayah NKRI,” ungkap Pollymaart.

“Dan diketahui tahapan Pilkada belum selesai seusai pemungutan suara, masih ada rekapitulasi berjenjang hingga nantinya ditetapkan pemenang masing-masing pemenang,” tutupnya.

Dalam upaya pencegahan konflik, Bakesbangpol Kaltara melakukan penyusunan Peta Rawan Konfilik di Kaltara tahun 2024 berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Selain itu dipertegas melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Kaltara Nomor 100.3.4.1/4066/BKBP/Gub tentang penguatan tim kewaspadaan dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) guna cegah dini dan penanganan dini terhadap potensi kerawanan di masyarakat.

(dkisp)