Bangun Konektivitas, Kaltara – Kaltim Kolaborasi Pemerataan Infrastruktur

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum bersama Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Rudy Mas’ud. S.E., M.E., menandatangani Kesepakatan Bersama Pembangunan Daerah, berlangsung di Swiss-Belhotel, Kamis (7/8).

Adapun kesepakatan kerja sama tersebut terkait sinergi program dan kegiatan kesejahteraan sosial, kerja sama pembangunan daerah, serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menghubungkan provinsi Kaltim dan Kaltara

Dalam momen ini, Gubernur Zainal menyampaikan ucapan selamat datang di Bumi Benuanta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim beserta seluruh rombongan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

“Kesepahaman yang kita tandatangani hari ini adalah bentuk nyata dari komitmen kita bersama untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan yang merata di wilayah Kalimantan,” kata Gubernur Zainal.

Menurut Gubernur Zainal dengan kehadiran Gubernur Kaltim beserta seluruh jajaran Pemprov Kaltim ini menjadi awal dari langkah – langkah kolaboratif yang lebih erat, produktif, dan saling menguatkan.

Ia juga sangat mengapresiasi kepada jajaran Pemprov Kaltim atas komitmen dan semangat kerja sama yang luar biasa yang terjalin hingga saat ini.

Dikatakannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah satu tujuan yang harus dicapai bersama, tanpa harus terhalang oleh batas – batas wilayah dan administrasi pemerintahan.

“Melalui penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antarwilayah,” ujar Gubernur Zainal.

Terangnya, ada tiga pokok kesepahaman menjadi dasar hari ini memiliki makna penting, yang pertama sinergi program dan kegiatan sosial. “Kerja sama ini bertujuan menandatangani bersama berbagai persoalan sosial yang terjadi di wilayah perbatasan kedua provinsi,” bebernya

Lalu kedua, kerja sama pembangunan daerah, dilakukan untuk mempererat hubungan dalam bidang pembangunan antara provinsi Kaltim dan Kaltara, dan ketiga, yaitu pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menghubungkan Kaltim dan Kaltara.

“Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi sebelumnya, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur penghubung antar provinsi dengan membangun jalan, jembatan dan fasilitas lainnya, diharapkan konektivitas antara wilayah Kaltim dan Kaltara akan semakin baik.

“Saya berharap, kesepakatan ini segera ditindaklanjuti dalam bentuk program – program nyata yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita, baik masyarakat Kalimantan Timur maupun masyarakat Kalimantan Utara,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengucapkan apresiasi dan terima kasih banyak ke Gubernur Zainal beserta seluruh jajaran Pemprov Kaltara yang terus menjalin sinergi yang kuat semenjak berpisah dari provinsi Kaltim.

“Kesepakatan ini adalah momentum yang sangat kuat antara kedua provinsi yang bertetangga di dalam membangun sinergi dan kolaborasi lintas batas administrasi, untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Rudy mengatakan pertama perlu membangun konektivitas antara Kaltara dan Kaltim. Ungkapnya Kaltim juga berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Ibu Kota Nusantara, Malaysia dan Brunai.

Hal ini akan menjadi inflasi khususnya di Kabupaten Malinau, tetapi Gubernur Rudy menegaskan komitmennya bergerak cepat dengan membangun jalan dari Kutai Barat langsung ke Mahakam Ulu, Long Bagun,

Terbangunnya akses jalan tersebut bisa menekan inflasi di Kabupaten Malinau, selain itu akses konektivitas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan menjadi sangat penting dan strategis untuk kedepannya.

Gubernur Kaltim memastikan akan berkolaborasi bersama Gubernur Kaltara dalam mendukung pembangunan infrastruktur di kedua provinsi agar menjadi lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.

(dkisp)

Temui Dirut PT. PHE, Gubernur Bahas Pemenuhan Energi di Kaltara

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum melakukan pertemuan dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Awang Lazuardi, di PHE Tower lantai 22, Jakarta Selatan Rabu (6/8).

Audiensi ini, Direksi PT. Kayan LNG Nusantara mendampingi Gubernur Zainal, membahas pemenuhan kebutuhan industri PT Kayan LNG Nusantara melalui pengeboran sumur gas di blok Sebatik, termasuk pemenuhan kebutuhan Liquefied Natural Gas (LNG) untuk pembangkit listrik di Kaltara.

Di hadapan Dirut PT PHE, Gubernur Zainal mengatakan bahwa PT Kayan LNG Nusantara memiliki kontrak dengan PT PLN di Tarakan, dan untuk saat ini PT PLN di Tarakan ini telah beralih dan tidak menggunakan HSD (High Speed Diesel) lagi sebagai bahan bakarnya.

“Saat ini juga PLN di Kaltara mulai beralih menggunakan gas, sementara PT Kayan LNG Nusantara ini belum bisa memenuhi tambahan permintaan PLN karena produksi saat ini belum memenuhi kebutuhan,” kata Gubernur Zainal.

Ia mengungkapkan, saat ini pemenuhan produksi LNG ke PT PLN di Tarakan hanya sampai 2,5 MMscfd saja. Sedangkan, ada permintaan pemenuhan dari PT PLN daerah lain di Kaltara yang belum siap terpenuhi oleh PT Kayan LNG Nusantara.

“PLN Tarakan mau menaikkan lagi ke 5 MMscfd untuk di Tarakan, dan selanjutnya PLN di Bulungan mau beralih menggunakan LNG, tetapi PT Kayan LNG Nusantara sama sekali belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut,” ucapnya.

Terakhir, terkait sengketa perbatasan di wilayah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia yang sempat kembali mencuat, Gubernur Zainal memberi masukan agar kawasan laut Ambalat tersebut dapat dikelola secara Government to Government (G to G).

Dikatakannya, melalui pengelolaan bersama 2 negara tersebut atau yang disebut juga dengan jalur “G to G”, diharapkan nantinya akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.

“Semoga Pak Dirut bisa menyampaikan masalah ini ke pemerintah pusat atau elemen terkait. Karena kenapa PLBN Sebatik belum dibuka ke Malaysia hingga saat ini karena masalahnya itu Pak, jika PLBN Sebatik dibuka maka Malaysia mengakui wilayah Ambalat masuk wilayah Indonesia,” tuntasnya.

(dkisp)

Kodim 0911 Nunukan Selenggarakan Kegiatan TMAB (TNI Manunggal Air Bersih) 

NUNUKAN – Kodim 0911/Nunukan mengikuti peresmian 50 titik sumur bor dalam rangka program TNI Manunggal Air Bersih (TMAB) secara virtual yang dipimpin langsung oleh Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Ari Aryanto, Rabu (6/8/2025).

Acara peresmian yang dipusatkan di Desa Pengambau Hilir Luar, RT.05 Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini menandai komitmen nyata TNI dalam mendukung program pemerintah dalam penyediaan akses air bersih yang layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Program TNI Manunggal Air Bersih merupakan kebijakan dari TNI Angkatan Darat yang bertujuan untuk membantu masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan air bersih. Hal ini adalah wujud nyata kehadiran TNI- AD di tengah masyarakat sebagai solusi untuk sulitnya memenuhi kebutuhan air yang bersih.

Program Air Bersih ini adalah program penyediaan air bersih melalui pemasangan pompa Hydrolic Ram Pump (Hidram), Sumur Bor serta penyaluran air secara gravitasi atau non listrik.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kelangkaan air bersih dan dapat membantu masyarakat untuk bisa merasakan dan menikmati air bersih terutama untuk masyarakat di daerah pedesaan yang sangat minim dengan fasilitas pemenuhan saranan air bersih.

Untuk Kodim 0911/ Nnk, Program Kegiatan dilaksanakan di Jl. sedadap RT. 02 , Kel. Nunukan Selatan , Kec. Nunukan Selatan.

Tampak turut hadir mengikuti video conference Bupati Nunukan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Abdul Munir, Camat Nunukan Selatan Hj. Ramsidah,, Lurah Nunukan Selatan, Pasi Intel Kodim Nunukan dan beberapa tokoh masyarakat yang ada di sekitar tempat acara.

(PROKOMPIM)

SEPATU, PELITA dan KASIH JKN, 3 Proyek Perubahan yang Dilaunching Bupati Nunukan

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, secara resmi meluncurkan tiga proyek perubahan yang merupakan bagian dari inovasi strategis para pejabat pemerintah Kabupaten Nunukan pada acara Launching Proyek Perubahan SEPATU, PELITA dan KASIH JKN. Acara tersebut digelar di ruang serbaguna lantai V Kantor Bupati Nunukan, Rabu (06/08).

Adapun tiga inovasi yang di launching pada kesempatan tersebut adalah, pertama Forum Pemuda Lintas Agama (PELITA) dari Kepala Badan Kesbangpol, Hasan Basri, bertujuan mempererat kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Nunukan, khususnya di kalangan generasi muda.

Kedua, Inovasi SEPATU (Strategi Penataan PKL dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum) oleh Kepala Satpol PP Mesak Adianto, sebagai solusi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pendekatan win-win solution yang manusiawi dan adil.

Dan ketiga, Inovasi KASIH JKN dari Kepala Dinas Kesehatan Hj. Miskia yang bertujuan mendorong peran serta pihak swasta dan masyarakat dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam kesempatan itu, Bupati Irwan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap ketiga proyek perubahan tersebut. Ia menilai bahwa inovasi ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi persoalan yang ada di masing-masing instansi.

“Saya yakin, tiga proyek perubahan ini akan membawa kita menuju pelayanan masyarakat yang semakin baik, cepat, dan mudah. Perubahan harus menjadi roh dan semangat dalam setiap kerja birokrasi, bukan semata-mata keterpaksaan,” tuturnya.

Bupati Irwan menilai pentingnya inovasi PELITA agar kerukunan tetap harus dijaga, terutama dari provokasi oknum-oknum yang memaksakan kehendak.

Terkait inovasi SEPATU, Bupati menilai bahwa penataan PKL merupakan tantangan besar yang memerlukan pendekatan bijak sehingga pemerintah harus mampu menata dengan tetap memperhatikan nasib para pencari nafkah.

Sementara itu, untuk inovasi KASIH JKN, Bupati berharap terjalinnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mendukung program kesehatan nasional.

“Sebagus apapun inovasi yang dibuat, tanpa implementasi hanya akan jadi macan kertas. Harus ada bukti nyata di masyarakat,” ungkapnya.

(PROKOMPIM)

Lagi, Pemprov Kaltara Raih Penghargaan Pelopor EFT 2025

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima penghargaan Ecological Fiscal Transfer atau EFT Awards oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE).

Gubernur Zainal menerima penghargaan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI, Diaz Hendropriyono bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (5/7).

Penghargaan tersebut diterima sebagai pemerintah daerah pelopor EFT, serta ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk terus meningkatkan pendanaan lingkungan hidup.

Tidak hanya sampai disitu, Gubernur Zainal turut andil menjadi salah satu narasumber Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis 2025 dengan tema “Menata Paradigma Baru Tata Kelola Pendanaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”.

“Kurang lebih 80 persen wilayah Kaltara didominasi oleh hutan, maka Pemprov Kaltara berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim, konservasi dan pembangunan berkelanjutan,” buka Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal mengatakan karena diskresi fiskal, Pemprov Kaltara juga telah mengimplementasikan kebijakan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE).

Bebernya, penerapan TAPE ini dibutuhkan dukungan, koordinasi, dan kerja sama antar provinsi dan kabupaten/kota untuk menjaga lingkungan dan pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kaltara.

“Dengan diberlakukannya kebijakan TAPE ini, maka akan memberikan keadilan bagi daerah yang dapat menjaga kelestarian lingkungannya,” jelas orang nomor satu di Bumi Benuanta tersebut.

Dalam acara ini, Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si turut menerima penghargaan terbaik 1, karena tampil menonjol dalam pengalokasian dana EFT yang konsisten dan signifikan selama 2 tahun terakhir.

(dkisp)