Kategori: KABAR KALTARA

‎NUNUKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menyerahkan bantuan sosial kepada 10 orang perwakilan korban kebakaran di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Nunukan, Kamis (18/9).

Di kesempatan itu, Gubernur Zainal meninjau langsung lokasi kebakaran di Jalan Maramis RT 2, kawasan pusat perdagangan atau pasar Desa Mansalong yang ludes dilalap api.‎

‎Berdasarkan data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, kebakaran terjadi pada Minggu (14/9) lalu sekitar pukul 03.26 WITA dan menghanguskan kurang lebih 53 unit rumah. ‎

‎Selepas menyerahkan bantuan sosial, Gubernur Zainal juga mengunjungi posko tanggap darurat bencana kebakaran untuk melihat langsung kondisi pengungsian, serta mengecek ketersediaan logistik bantuan bagi para korban.

‎“Atas nama pemerintah provinsi, saya menyampaikan duka mendalam atas musibah ini. Semoga bantuan yang kami serahkan bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” kata Gubernur Zainal.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan terus hadir mendampingi warga hingga kondisi pulih kembali,” terangnya.

‎Kehadiran orang nomor satu di Kaltara ini disambut hangat oleh masyarakat Mansalong. Di momen ini juga Gubernur menyempatkan diri untuk berdiskusi dan berbincang kepada korban kebakaran dan warga Desa Mansalong.

Gubernur Zainal menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada terhadap pemicu penyebab kebakaran dan meminimalisasi terjadinya kejadian serupa.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan digital, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statisitik, dan Persandian (DKISP) melaksanakan kegiatan “Workshop Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

Kegiatan Workshop Manajemen Risiko SPBE yang digelar di Command Center Lantai 5 Gedung Gadis I, Kamis (18/9) tersebut, dibuka oleh Gubernur Kaltara diwakili Kepala Dinas KISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si.

“Kualitas layanan digital pemerintah kita ditentukan bukan hanya oleh teknologi yang digunakan, tetapi oleh cara kita mengelola resiko secara terukur, konsisten dan lintas organisasi,” buka Iskandar dalam sambutannya.

Iskandar menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemprov Kaltara dalam upaya meningkatkan kualitas layanan digital. Dan kebutuhan masyarakat atas layanan publik yang mudah, cepat, aman, dan andal menuntut pemerintah menata tata kelola SPBE secara komprehensif.

Dalam praktiknya berhadapan dengan berbagai risiko dari ketersediaan layanan, keamanan informasi dan data, integrasi aplikasi, kapasitas infrastruktur, hingga kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keberlangsungan layanan saat terjadi gangguan atau bencana.

“Apabila tidak dikelola dengan baik, risiko-risiko tadi akan berpotensi menghambat kinerja, menurunkan kepercayaan publik, dan menimbulkan pemborosan anggaran,” ujarnya.

Dikatakannya juga risiko tidak hanya berarti ancaman, ada risiko positif yang berupa peluang. Melalui manajemen Risiko SPBE, mendorong inovasi yang terukur dengan mengambil peluang yang sejalan dengan tujuan, namun tetap menjaga tingkat risiko dalam batas yang dapat diterima.

“Workshop hari ini kita rancang tidak sebatas berbagi pengetahuan. Kita targetkan hasil konkret yang dapat langsung di implementasikan,” tegas Iskandar.

Pertama melalui register risiko prioritas untuk Layanan Sektor Publik dan Layanan Internal Pemerintah; kedua, memberikan pemahaman mendalam terkait pengelolaan risiko SPBE.

Serta yang ketiga, yaitu melakukan pola monitoring dan pengawasan berkelanjutan yang akan di implementasikan.

Kepala DKISP Kaltara mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi, menyampaikan pengalaman lapangan dan menyepakati prioritas bersama. Karena dalam pengelolaan risiko adalah kerja lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan ini tidak bisa dikerjakan sendirian.

“Semakin baik kita berkoordinasi, semakin kecil ruang ketidakpastian, dan semakin besar peluang kita mencapai target kinerja yang berorientasi outcome,” terangnya.

Terakhir, Iskandar juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, panitia penyelenggara dan seluruh peserta atas komitmen dan dedikasinya dalam mendukung pelaksanaan workshop SPBE.

“Semoga workshop ini menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola SPBE di provinsi Kaltara tata kelola yang andal, aman, inklusif dan berkelanjutan, demi pelayanan publik yang semakin baik,” pungkasnya.

(dkisp)

harinya,” jelas Wagub.

Guna mewujudkan fasilitas kesehatan yang semakin baik, Wagub menawarkan skema perencanaan beserta bentuk dukungan dan bantuan yang dapat diberikan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko PMK dan Kemenkes.

“Semoga langkah kami dapat segera memperoleh dukungan pendanaan pembangunan RS Kelas B dan RS Jiwa melalui DAK fisik kesehatan, SBSN, atau APBN. Selain itu, dukungan regulasi maupun percepatan penetapan RS rujukan provinsi dan pengadaan alat kesehatan hingga fasilitas penunjang,” harapnya.

(dkisp)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum meresmikan Program Transformasi Layanan Kepelabuhanan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi (Digi-Port) dan pemberian potongan harga tiket speedboat reguler bagi penyandang disabilitas di Pelabuhan Tengkayu I, Tarakan, Rabu (17/9).

Acara itu juga dihadiri Anggota DPRD Kaltara Jufri Budiman, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, H. Idham Chalid, S.PI., M.P.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menerangkan bahwa Digi-Port merupakan bagian dari proyek perubahan Dishub Kaltara untuk mewujudkan peningkatan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan.

“Program ini akan dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan layanan pembayaran digital/non tunai untuk retribusi jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,”kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal berharap Digi-Port dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan kepelabuhanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Saya percaya bahwa dengan adanya teknologi digital, kita dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam proses layanan kepelabuhanan, sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan,”ujarnya.

Di momen ini juga Gubernur memberikan potongan harga tiket speedboat reguler bagi penyandang disabilitas sebesar 20 persen dari harga tiket yang berlaku. Dikatakannya, tujuan dari kebijakan ini untuk memberikan aksesibilitas dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas

“Dengan meringankan beban biaya transportasi dan mendorong penyandang disabilitas lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya,” ujarnya.

Gubernur Zainal berharap bahwa peresmian kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

“Saya percaya bahwa dengan adanya kerja sama dan sinergi yang baik, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kalimantan Utara,” tutup Gubernur Zainal.

(dkisp)