Ketua Komisi III DPRD Kaltara Hadiri Peluncuran DIGIPORT Dan Potongan Harga Tiket Speed Boat Reguler bagi Penyandang Disabilitas

TARAKAN – Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan transparansi proses pemungutan retribusi sekaligus mendukung kemudahan akses transportasi bagi penyandang disabilitas, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara resmi meluncurkan Program Transformasi Layanan Kepelabuhanan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi (DIGIPORT) serta Program Potongan Harga Tiket Speed Boat Reguler bagi Penyandang Disabilitas.

Kegiatan peluncuran tersebut berlangsung pada Rabu (17/9/25) di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan, dan dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, S.Pd.

Dengan hadirnya DIGIPORT, diharapkan proses pemungutan retribusi di pelabuhan menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Sementara itu, pemberian potongan harga tiket speed boat reguler bagi penyandang disabilitas menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan layanan transportasi yang inklusif.

(Humas DPRD Kaltara)

Satgas Pamtas RI-MLY YonKav 13/SL Serahkan BBM Ilegal Hasil Operasi Kepada Bea Cukai Nunukan

NUNUKAN – Pada Minggu (14/09/2025), Satgas Pamtas RI-MLY YonKav 13/Satya Lembuswana melaksanakan penyerahan barang bukti BBM ilegal hasil operasi pengamanan di Pos Bukit Keramat kepada pihak Bea Cukai Nunukan.

Barang bukti yang diserahkan berupa 28 jerigen BBM jenis bensin dengan total 980 liter. Proses penyerahan diawali dengan pembacaan kronologi kejadian, dilanjutkan penandatanganan berita acara, dan pengangkutan barang bukti ke Kantor Bea Cukai Nunukan.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Dansatgas Pamtas RI-MLY YonKav 13/SL, Letkol Kav Ikhsan Maulana Pradana, S.I.P., M.I.P., serta dihadiri oleh Andri Sayoga (Kasi Perbendaharaan Bea Cukai Nunukan), Lettu Kav Okta Adji Pratama (Pasi Intel), dan Letda Chk Anwar (Pakum Satgas).

Rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 17.40 WITA, diawali dengan pengangkutan BBM dari Pos Bukit Keramat menuju Pos Bambangan, kemudian disebrangkan melalui Pelabuhan Speed Aji Putri, dilanjutkan perjalanan darat menuju Markas Komando Taktis Satgas Pamtas menggunakan truk NPS. Pada pukul 20.40 WITA, pihak Bea Cukai resmi menerima barang bukti dan membawanya ke Kantor Bea Cukai untuk proses lebih lanjut.

Keberhasilan ini merupakan bentuk keseriusan Satgas Pamtas RI-MLY YonKav 13/SL dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan serta mencegah penyelundupan BBM ilegal yang bernilai ekonomis tinggi. Sinergi antara TNI dan Bea Cukai diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum dan mencegah terulangnya tindak penyelundupan di wilayah Nunukan. (**)

Komisi I DPRD Kaltara Tekankan Pengawasan Terhadap Orang Asing Di Kaltara

TARAKAN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan terkait Pengawasan Orang Asing di Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (10/09/25).

Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Hamka, S.IP., MH dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Herman, S.Pi dan Ladullah, S.H.I.

Kegiatan ini diterima oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Bagian Inteldakim, dan Staf Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di wilayah Kalimantan Utara. Tercatat 104 perusahaan mempekerjakan 1.147 TKA, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Bulungan mencapai 947 orang.

Selain pengawasan TKA, Imigrasi Tarakan juga mengembangkan Desa Binaan Imigrasi di Tarakan, Bulungan, dan Tana Tidung. Program ini bertujuan mencegah pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural serta melindungi masyarakat dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Melalui edukasi dan pendampingan keimigrasian, masyarakat diharapkan lebih memahami prosedur perjalanan ke luar negeri sekaligus terhindar dari praktik ilegal.

(Humas DPRD Kaltara)

Sinkronisasi Subtansi Ranperda Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

TARAKAN – Anggota DPRD Prov. Kaltara yang tergabung dalam Panitia Khusus ( Pansus ) RTRW melakukan Rapat Sinkronisasi Subtansi Ranperda Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di PUTR Kota Tarakan.

Rapat di Pimpin oleh Ketua Pansus RTRW DPRD Prov. Kaltara Pdt. Robenson Tadem, turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL, Anggota Pansus RTRW H. Yancong, Hj. Aluh Berlian, Adi Nata Kusuma, Maslan Abdul Latif, Dino Andrian, H. Muhammad Nafis, H. Muhammad Nasir, dan Sekretaris Daerah kota Tarakan, Kepala Dinas PUTR Kota Tarakan dan Staf serta Kepala Bagian Hukum Persidangan Setwan Prov. Kalatara dan Tim Pakar Pansus RTRW.

Rapat Sinkronisasi dan Penjaringan Usulan Perubahan Kawasan Terhadap Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Utara Telah Dilaksanakan. Tugas Pemerintah Provinsi (Dinas PUPR-PERKIM Prov. Kaltara) Mencatat dan Mengingatkan Kembali Terhadap Tanggapan dan Tambahan Usulan – Usulan Baru dan Pemerintah Kota Tarakan Dalam Rangka Revisi Muatan RTRW Provinsi Kalimantan Utara. Nantinya Akan Disampaikan Pada Saat Koordinasi Dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan Serta kaitannya Nanti Pada Saat Agenta Lintas Sektoral Bersama Beberapa Kementerian/Lembaga Terkait.

(Humas DPRD Kaltara)

Kunker Komisi IV DPRD Kaltara Tekankan Keselamatan dan Penyerapan Tenaga Lokal

TARAKAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan kunjungan kerja ke PT. Phoenix Resources International dalam rangka monitoring dan pengawasan tenaga kerja terkait standar keselamatan kerja serta penyerapan tenaga kerja lokal.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Tamara Moriska, S.H., didampingi Wakil Ketua Komisi IV, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si., serta Anggota Komisi IV, yakni Ruman Tumbo, S.H., Supaad Hadianto, S.E., Muhammad Hatta, S.T., Dino Andrian, S.H., Rahman, S.K.M., Kes., Hj. Laela, dan Listiani.

Rombongan diterima oleh Manager SSL PT. Phoenix Resources International, Oemar Kadir, bersama HRD, Eko Wahyudi, serta jajaran manajemen perusahaan.

Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan menyampaikan bahwa PT. Phoenix Resources International termasuk dalam kategori perusahaan dengan klasifikasi high risk, karena banyak menggunakan bahan baku berupa cairan kimia dan material berisiko tinggi. Oleh sebab itu, manajemen keselamatan kerja (safety management) menjadi prioritas utama yang wajib dipatuhi oleh seluruh pekerja maupun pengunjung (visitor).

Selain itu, perusahaan juga memaparkan kondisi kebutuhan tenaga kerja. Saat ini, sekitar 41 persen tenaga kerja berasal dari daerah Kalimantan Utara. Meski demikian, terdapat kendala dalam pemenuhan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan perusahaan, khususnya di bidang teknik industri, teknik kimia, dan teknik mesin.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Tamara Moriska, S.H., menegaskan bahwa pihaknya mendorong perusahaan untuk lebih maksimal menyerap tenaga kerja lokal dengan tetap memperhatikan aspek keahlian.

“Kami berharap perusahaan dapat terus memberikan ruang bagi putra-putri daerah untuk bekerja dan mengembangkan potensi di sini. Namun tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM lokal agar sesuai dengan kebutuhan industri,” ujarnya.

Tamara juga menekankan pentingnya aspek keselamatan kerja di perusahaan yang berisiko tinggi.

“Keselamatan kerja adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kami ingin memastikan seluruh karyawan maupun pengunjung mendapatkan perlindungan dan mengikuti standar yang telah ditetapkan perusahaan,” tambahnya.

Kemudian HRD PT. Phoenix Resources International, Eko Wahyudi, menanggapi bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperluas kesempatan bagi tenaga kerja lokal.

“Kami akan terus berusaha menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan potensi yang ada di Kaltara. Namun kami juga berharap dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM dengan latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan industri,” jelasnya.

Kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara DPRD Kaltara dan perusahaan, sekaligus memastikan bahwa standar keselamatan kerja berjalan dengan baik serta tenaga kerja lokal mendapat peluang yang lebih besar untuk terserap di sektor industri strategis.

(Humas DPRD Kaltara)