Kategori: KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, melalui Gubernur H Zainal A Paliwang, belum lama ini meraih penghargaan meraih penghargaan Empowerment of Local Products dari Indonesia Kita Awards yang diselenggarakan Garuda TV.

Penghargaan ini diberikan dalam acara tahunan Garuda TV, sebagai apresiasi upaya pemberdayaan ekonomi lokal di Indonesia.

DPRD Provinsi Kaltara pun mengapresiasi penghargaan yang diraih Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang tersebut.

DPRD menilai, penghargaan ini menjadi momentum penting untuk semakin menguatkan keberpihakan terhadap produk lokal dan pelaku UMKM daerah.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas capaian tersebut.

Pihaknya menegaskan, penghargaan ini sejalan dengan berbagai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang selama ini mendorong percepatan pertumbuhan UMKM.

“Ini adalah bentuk apresiasi atas komitmen Pemprov dalam mendorong kemajuan produk lokal dan UMKM kita. Penguatan UMKM adalah kunci pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Muhammad Nasir, Minggu (16/11/2025)

Menurut Nasir, penghargaan ini harus menjadi pemacu semangat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penghargaan tersebut dianggap sebagai bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan memperluas daya saing UMKM. Baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan hasil dari program peningkatan kualitas produk serta perluasan akses pemasaran yang dijalankan pemerintah.

Oleh sebab itu, DPRD Kaltara memandang keberhasilan ini sebagai titik awal untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Politisi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya pendampingan terpadu sehingga pelaku UMKM Kaltara benar-benar siap menembus pasar lebih luas.

“Kami di DPRD akan memberikan dukungan penuh pada kebijakan dan program yang mendorong UMKM ‘naik kelas’. Ini penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara langsung,” imbuhnya.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Ruman Tumbo, mengaku prihatin dengan kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan. Salah satunya akses di kawasan Krayan, Nunukan. Dia pun mendesak pemerintah pusat, untuk membuka mata terhadap kondisi infrastruktur dasar yang memprihatinkan ini.

Menurut politisi senior asal Partai Demokrat itu, sangat ironis, daerah yang menjadi pagar hidup Indonesia itu justru bertahun-tahun terjebak dalam ketertinggalan.

“Jalan perbatasan di Krayan itu bukan hanya rusak. Banyak yang bahkan tidak layak disebut jalan. Masyarakat bergerak seperti di wilayah yang tak pernah tersentuh republik,” kata Ruman Tumbo, Selasa (18/11/2025).

Ruman menggambarkan akses darat di sejumlah titik Krayan masih berupa jalur tanah berlubang dan licin saat hujan. Sehingga sulit untuk dilalui masyarakat.

“Kita bicara soal kawasan strategis nasional, tapi masyarakat masih harus menempuh perjalanan ekstrem berjam-jam hanya untuk keluar-masuk kampung. Bandingkan dengan daerah seberang (Malaysia), infrastrukturnya jauh lebih tertata,” ujar legislator dari Nunukan ini.

Ia menilai ketimpangan itu berpotensi mempengaruhi mobilitas barang, ekonomi, bahkan rasa kehadiran negara. “Kalau akses darat saja gagal hadir, bagaimana investasi dan layanan publik mau berkembang,” ungkapnya.

Selain jalan, sektor kesehatan disebut berada dalam kondisi yang tak kalah memprihatinkan. Ruman menyebut masih banyak desa di Krayan yang hanya mengandalkan satu orang tenaga kesehatan untuk melayani puluhan hingga ratusan warga.

“Tenaga kesehatan minim, obat terbatas, fasilitas sering tidak memadai. Bahkan dalam kondisi darurat, warga yang harus dirujuk ke kota hanya bisa mengandalkan penerbangan perintis. Kalau cuaca buruk, nyawa jadi taruhannya,” katanya.

Di sektor pendidikan, persoalannya tidak jauh berbeda. Sejumlah sekolah masih kekurangan fasilitas ruang belajar juga banyak yang tidak layak.

“Anak-anak di Krayan belajar dengan kondisi bangunan yang lapuk. Ada yang kelasnya harus bergantian karena ruang terbatas. Bagaimana kita bicara kualitas SDM kalau fasilitas dasarnya saja belum terpenuhi,” tegasnya.

Ruman meminta pemerintah pusat tidak lagi menjadikan daerah perbatasan hanya sebagai jargon kedaulatan tanpa diikuti perhatian nyata. Ia menilai Krayan membutuhkan program khusus percepatan pembangunan yang terintegrasi.

“Pusat jangan hanya datang saat agenda seremonial. Ada warga yang hidup lebih dekat ke Malaysia daripada ke kota kabupatennya sendiri. Negara harus hadir melalui infrastruktur yang memadai,” ujar Ruman Tumbo.

Ia menekankan, pembangunan perbatasan bukan sekadar proyek fisik, tetapi soal harga diri dan keadilan bagi masyarakat di wilayah terdepan.

“Krayan itu garda depan Indonesia. Tapi sampai hari ini, mereka seperti hidup di halaman belakang republik,” tegasnya. 

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR — Komisi I DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) minta kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltara, maupun pemerintah kabupaten/kota di wilayah ini, untuk memperluas akses internet bagi masyarakat. Utamanya pada wilayah  yang masih blank spot.

Dorongan ini untuk memastikan  seluruh masyarakat, termasuk pelajar dan guru di daerah terpencil, dapat menikmati layanan digital. Seperti pendidikan online, serta akses informasi publik secara merata.

Anggota Komisi I DPRD Kaltara, H Ladullah mengatakan, meski pemerintah daerah telah memulai pemasangan layanan internet berbasis satelit lewat Starlink di beberapa wilayah, sejumlah daerah masih menghadapi kendala jaringan.

Hal ini, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Nunukan itu, berdampak pada keterbatasan akses pendidikan digital, layanan administrasi, dan informasi bagi warga di daerah terpencil.

“Beberapa daerah agak sulit mendapat jaringan, termasuk di Bulungan. Di kota-kota tertentu, jaringan masih belum aktif atau ada blank spot. Sementara di Krayan, Nunukan, jaringan sudah terkoneksi dan setiap sekolah sudah memiliki Starlink,” ujarnya.

Ladullah menekankan percepatan perluasan jaringan internet membutuhkan tindakan nyata pemerintah daerah dan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan setiap sekolah, desa, dan fasilitas publik di daerah terpencil dapat terhubung ke internet.

“Jika pemerintah bergerak cepat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, semua kendala bisa segera diatasi. Anggaran besar pun tidak akan efektif tanpa tenaga ahli yang memadai. Sponsor atau sumber dana lain juga bisa dimanfaatkan untuk memperluas akses internet di seluruh wilayah,” ujarnya.

Selain itu, Ladullah menyoroti pentingnya kesiapan SDM dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur saja tidak cukup jika masyarakat dan tenaga pengajar belum mampu memaksimalkan pemanfaatannya.

“Masalahnya bukan soal biaya. Kalau SDM belum siap, anggaran besar pun tidak akan maksimal. Setiap sekolah di daerah terpencil perlu memiliki koneksi yang andal agar pelajar mendapat kesempatan belajar setara dengan wilayah lain,” jelasnya.

Ladullah juga mengingatkan perlunya evaluasi berkala untuk memastikan jaringan yang dibangun dapat berfungsi dengan optimal. Pengawasan dan pemeliharaan jaringan menjadi kunci agar akses internet tidak hanya tersedia di awal, tetapi juga berkelanjutan.

Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, memperkuat layanan publik, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital.

“Kami mendorong pemerintah daerahnya juga berperan, jadi memastikan seluruh daerah terluar dapat terhubung dengan jaringan internet andal, sehingga kesenjangan digital antara wilayah kota dan daerah terpencil dapat segera berkurang,” pungkasnya.

(Humas DPRD Kaltara)