Kategori: KABAR KALTARA

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menghadiri acara Pengukuhan Pengurus Badan Musyawarah antar Gereja (BAMAG) Kabupaten Nunukan Periode tahun 2025 – 2028 yang digelar di Gereja Bethel Tabernakel (GBT) Sola Gratia, Senin (24/11).

Pengukuhan ini didasarkan pada keputusan Musyawarah Umum Badan Musyawarah antar Gereja Kabupaten Nunukan yang diselenggarakan pada tanggal 27 September 2025 di GPIB Sion Nunukan.

Bupati Nunukan pada kesempatan itu menyaksikan langsung pengukuhan jajaran pengurus BAMAG Kabupaten Nunukan periode 2025-2028.

Dalam kesempatan sambutannya H. Irwan Sabri mengatakan bahwa pengukuhan itu bukanlah seremoni saja, namun mengandung makna yang begitu dalam tentang tanggung jawab pelayanan sebagaimana BAMAG hadir di tengah – tengah masyarakat, sehingga dirasakan kontribusinya dalam derap pembangunan daerah khususnya dalam pembangunan mental spiritual masyarakat.

“Saya selaku pemerintah daerah Kabupaten Nunukan membuka tangan untuk bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan masyarakat Kabupaten Nunukan yang sejahtera, adil dan mandiri”, ucap Irwan.

Bupati Irwan berharap di kepengurusan yang baru ini, BAMAG Kabupaten Nunukan bisa semakin seiring sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mensukseskan berbagai program pemerintah, khususnya pelaksanaan 17 Arah Baru Menuju Perubahan sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Bila seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung berbagai program pemerintah ini, maka saya percaya kemajuan dan kesejahteraan akan terwujud nyata di Kabupaten Nunukan”, tutupnya.

Dalam kepengurusan BAMAG Periode Tahun 2025 – 2028 ini, Yance Tambaru, SE.M.S.i kembali terpilih dan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Badan Pengurus BAMAG Kabupaten Nunukan, dengan formasi Pdt. Micha Mubes Soekoco SE S Th MM sebagai Wakil Ketua, Pdt. Srigel Hengki, M.A., M.Th.sebagai Sekretaris Umum, Redemptus Darus Triusada, S.IP., M.I.Kom sebagai wakil Sekretaris unum, Pdt. Kristina Maria Batik Randa, S.Th sebagai Bendahara Umum, Pdt. Jenni Marina Doloksaribu sebagai wakil Bendahara Umum.

Pengurus BAMAG Kabupaten Nunukan juga dilengkapi dengan Komisi Komisi, yaitu komisi pelayanan yang diketuai Pdt. Meidar Lamsking BM, Komisi Kaum Pria yang diketuai Silas Mathius, komisi Perempuan sebagai ketua Herlina Tandi Payung SE, komisi Pemuda dan Remaja yang diketuai oleh Brigpol. Onesimus Yehuda SH, Komisi Sekolah Minggu diketuai oleh Sarah Musa, letua komisi hukum Yuses, SH M Kn, Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan SDM yang diketuai Martinus Gunawan S P, dan Komisi Humas dan Publikasi yang diketuai Markus Rante SE.

Dalam kepengurusan ini, BAMAG Kubupaten Nunukan jiuga diperlengkapi dengan Badan Perimbangan BAMAG yang diketuai oleh Pdt. Yosep Tandi S Th dan Sekretaris Pdt Albret Rasa S Th, serta Badan Verifikasi BAMAG yang diketuai oleh Pdt Rein Agustinus Oping S Th dan Sekretaris Beny Patisadia, S Hut M AP.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) BPBD terkait Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P), serta Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Nunukan. Kegiatan berlangsung di Ruang Diklat BKPSDM Nunukan, Senin (24/11/2025).

Bimtek ini bertujuan meningkatkan kemampuan petugas BPBD, relawan, dan pihak terkait dalam manajemen kebencanaan, mulai dari pembentukan tim pengkajian pascabencana, tim rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga penguatan TRC sebagai garda terdepan penanganan darurat.

Dalam sambutan tertulis Bupati Nunukan yang dibacakan Plt Sekda, Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas ini penting untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi penanganan risiko bencana di Kabupaten Nunukan, sekaligus membangun masyarakat yang tangguh menghadapi berbagai potensi ancaman.

Kabupaten Nunukan diketahui memiliki risiko bencana yang cukup tinggi, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, kebakaran permukiman, hingga bencana sosial. Kondisi geografis dan cuaca yang dinamis menuntut kesiapsiagaan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Iwan menegaskan bahwa TRC memegang peran vital sebagai respons awal ketika bencana terjadi. Karena itu, kemampuan kaji cepat, koordinasi, serta penanganan darurat harus sesuai standar.

“Melalui Bimtek Jitupasna dan R3P ini, saya berharap peserta dapat memahami secara menyeluruh tahapan pengkajian risiko, penyusunan laporan kerusakan dan kerugian, serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.

Sebelum menutup sambutan, Plt Sekda berpesan agar seluruh peserta menjaga profesionalisme dan integritas, mengutamakan keselamatan di lapangan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor—baik dengan OPD, relawan, maupun masyarakat—serta menerapkan prinsip cepat, tepat, terpadu, dan akuntabel dalam penanganan bencana.

“Saya mendukung penuh peningkatan SDM dan penguatan kelembagaan dalam penanggulangan bencana. Dengan tim yang solid dan terlatih, kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat,” tutupnya.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara, Kepala BPSDM Kalimantan Utara H. Rohadi, SE M AP membuka secara resmi Diklat Pemadam Kebakaran I Se-Kalimantan Utara Tahun 2025. Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Muhammad Amin, Mewakili Bupati Nunukan turut hadir bersama dengan Staf Ahli Gubernur Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan Dr Ir H Syahrullah Mursalin MP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Se-Kalimantan Utara menghadiri Pembukaan Diklat Pemadam Kebakaran I Se-Kalimantan Utara,Senin (24/11/25).

Kegiatan Diklat yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Lantai V Kantor Bupati Nunukan ini diikuti sebanyak 40 peserta yang terdiri dari 30 peserta dari Nunukan, 1 peserta dari Pemprov Kalimantan Utara, 3 peserta dari Tarakan, 3 peserta dari Bulungan, 2 peserta dari Malinau, dan 1 peserta dari Tanah Tidung.

Gubernur Kalimantan Utara dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Ke I Se-Kalimantan Utara.

“Kegiatan ini merupakan momentum penting dalam meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta kesiapsiagaan para petugas pemadam kebakaran di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara,”ungkap Rohadi dalam sambutan Gubernur.

Rohadi juga menegaskan bahwa petugas pemadam kebakaran adalah profesi yang sangat mulia. Para pemadam kebakaran bekerja dengan keberanian luar biasa, rela mempertaruhkan keselamatan diri demi menyelamatkan nyawa manusia, menjaga aset masyarakat, serta melindungi lingkungan.

“Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat koordinasi, memperbarui peralatan dan teknologi penanggulangan kebakaran, serta meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya pencegahan,”ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Nunukan H. Muhammad Amin mewakili Bupati menyampaikan bahwa anggota Damkar menjadi mata dan telinga, sekaligus sebagai ujung tombak penanggulangan dan dapat memberikan edukasi serta sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat.

“Namun perlu diingat, bekerja harus sesuai SOP, dan tentunya saudara juga akan dibekali dengan ilmu, terkait pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran,”ungkapnya.

H. Muhammad Amin juga menyampaikan bahwa Pemkab Nunukan sering menghadapi kendala keterbatasan anggaran daerah dan minimnya pos serta armada pemadam kebakaran di berbagai kecamatan terpencil.

Kerja sama dengan Pemprov melalui diklat dipandang sebagai solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan ini dan memperkuat kapasitas penanggulangan kebakaran di daerah.Tujuan utama dari pelatihan ini sejalan dengan misi Pemkab Nunukan untuk mewujudkan wilayah yang aman dan tangguh terhadap ancaman kebakaran.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan kecepatan respons dan Tindakan yang tepat saat terjadu musibah,”ujarnya lagi.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Barang Milik Daerah di ruang VIP lantai 4 kantor bupati Nunukan, Senin, 24 November 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Administrasi yang mewakili Bupati Nunukan, para kepala OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Nunukan, narasumber baik yang hadir langsung maupun secara virtual dan peserta di lingkungan pemerintah kabupaten Nunukan.

Forum Group Discussion ini adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh BKAD yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam, masukan dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan mengenai tantangan dan solusi dalam pengolahan Barang Milik Daerah (BMD), mengidentifikasi isu-isu strategis dan hambatan serta potensi perbaikan dalam proses inventarisasi dan pengamanan BMD (fisik, administrasi dan hukum) dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang inovatif dan efektif.

Bupati Nunukan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Sirajuddin mengatakan bahwa setiap aset yang dimiliki pada dasarnya memiliki nilai strategis baik dalam mendukung program pemerintah maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“BMD merupakan kekuatan riil yang membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan di kabupaten Nunukan, Oleh karena itu tata kelola yang baik, tertib dan sistematis menjadi prasyarat mutlak agar pengelolaan aset ini tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang”, ungkapnya.

Lanjut dikatakan jika permasalahan yang timbul dan tidak ditangani secara serius dan terstruktur maka aset yang seharusnya menjadi penopang kinerja pemerintah justru berubah menjadi beban.

” Karena itu melalui kegiatan FGD ini maka dipastikan bahwa setiap perangkat daerah pemahaman yang sama, komitmen yang kuat dan langkah strategis yang benar dalam mengelola aset daerah dengan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan”,
Lanjut dalam sambutan bupati.
Selanjutnya dikatakan aset daerah yang dikelola dengan baik dapat menjadi motor penggerak dalam menguatkan pendapatan asli daerah. Melalui FGD ini Bupati berharap terjadi diskusi yang hidup dan konstruktif sehingga menjadi ruang bersama untuk menyusun langkah strategis, memperbaiki tata kelola serta menguatkan koordinasi antar perangkat daerah agar pengelolaan BMD di kabupaten Nunukan semakin tertib, efektif dan efisien.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kabid Aset BKAD, Sultani mengatakan bahwa sampai tanggal 31 Desember 2024 berjumlah sebesar Rp. 9.132.519.854.356,25.

Latar belakang dari kegiatan ini merupakan aspek krusial dalam administrasi pemerintahan daerah yang berdampak langsung pada opini laporan keuangan daerah termasuk opini BPK dan berdasarkan Pernendagri No. 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

FGD ini dihadiri oleh seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Nunukan dengan narasumber yang kompeten dari Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah yaitu Drs H Yudia Ramli M.Si melalui zoom meeting, Koordinator Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah II DR Dwi Satryani Unwidjaja SE M Si serta dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Dalam penyampaian yang disampaikan oleh Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kemendagri Drs H Yudia Ramli M Si menyampaikan apresiasinya yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah menyelenggarakan FGD karena hal ini adalah bagian yang terpenting.

“Ketika masalah itu dimulai dari SDMnya , jadi kalau pemerintah daerah SDMnya lemah maka segala macam urusan itu macet, mulai dari realisasi anggaran dari pemerintah pusat kepada pengelolaan BMDnya, karena jika pengelolaan SDM dan BMDnya baik maka daerahnya pasti akan menjadi bagian dari good governance. Walaupun dalam mengelola aset aset daerah adlah hal yg tidak mudah tetapi harus tetap dikelola dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan yang berlaku” tambahnya.

(PROKOMPIM)